DI BAWAH SEPATU LARS

RENUNGAN BAGI ORANG TUA

DAN SEORANG WANITA YANG MENDEKAP ANAKNYA BERKATA: BICARALAH PADA KAMI PERIHAL ANAK-ANAK. MAKA ORANG BIJAK ITU PUN BERBICARA: PUTERAMU BUKANLAH PUTERAMU. MEREKA ADALAH PUTERA-PUTERI KEHIDUPAN YANG MENDAMBAKAN HIDUP MEREKA SENDIRI. MEREKA DATANG MELALUI KAMU TAPI TIDAK DARI KAMU. DAN SUNGGUH PUN BERSAMAMU MEREKA BUKANLAH MILIKMU. ENGKAU DAPAT MEMBERIKAN KASIH SAYANGMU TAPI TIDAK PENDIRIANMU, SEBAB MEREKA MEMILIKI PENDIRIAN SENDIRI. ENGKAU DAPAT MEMBERIKAN TEMPAT PIJAK BAGI RAGANYA TAPI TIDAK BAGI JIWANYA. LANTARAN JIWA MEREKA ADA DI MASA DATANG, YANG TAK BISA ENGKAU CAPAI SEKALIPUN DALAM MIMPI. ENGKAU BOLEH BERUSAHA MENGIKUTI ALAM MEREKA, TAPI JANGAN MENGHARAP MEREKA DAPAT MENGIKUTI ALAMMU. SEBAB HIDUP TIDAKLAH SURUT KE BELAKANG, TIDAK PULA TERTAMBAT DI MASA LALU. ENGKAU ADALAH BUSUR DARI MANA BAGAI ANAK PANAH KEHIDUPAN PUTER-PUTERIMU MELESAT KE DEPAN.

KHALIL GIBRAN, 1883-1931

Dalam spot kecil tertulis:

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan kepada Orang Tua kita oleh Harian Berita Buana bekerjasama dengan matari advertising (edited)

INDONESIA DI BAWAH SEPATU LARS

pembelaan di muka pengadilan mahasiswa bandung oleh sukmadji indro tjahjono

caretaker presidium dewan mahasiswa itb 1977

majelis hakim : ny. seyfulina fachrudin sh

: abdul munir sh

: r syarif simatupang sh

penuntut umum : atang ranumihardja sh

panitera : nn. magnalena sh

pembela : albert hasibuan sh

: murad harahap sh

: rm pattikawa sh

: r slamet suradisastra sh

Sebagaimana suatu proses peradilan yang menyeluruh dan sikap kami yang tetap dari semula sejak pengadilan ini berlangsung, maka dalam pembelaan ini tetap pulalah isi hati kami seperti kata-kata pertama dalam persidangan. Oleh karena itu pembelaan yang kami sampaikan kepada majelis hakim terdiri dari eksepsi dan bagian kesempatan yang diberikan untuk pembelaan kami, sebagai akhir dari usaha untuk memberikan pertanggungjawaban.

FOTO ANAK KECIL DI BAWAH KANANNYA TERTULIS TEKS SEBAGAI BERIKUT:

pembelaan ini

disalin sesuai dengan aslinya,

kemudian diperbanyak oleh:

komite pembelaan mahasiswa

dewan mahasiswa

institut teknologi bandung

pada bulan september 1979

Rasa terimakasih dan ucap penghargaan kiranya tidak dapat dituliskan lagi dengan kata-kata; untuk mereka-mereka yang tetap mengerti tentang kebenaran dan keadilan, untuk pembela-pembela kami, kawan-kawan keluarga mahasiswa ITB, kawan-kawan dari Komite Pembelaan Mahasiswa Dewan Mahasiswa ITB, KPMI--DM/SM Bandung, serta semua handai taulan yang banyak mencurahkan sumbangan pemikiran yang tidak sedikit khususnya untuk Gufron, Sapto, Kusnanto, Hartomo, Benny dan Ermawan. Serta terima kasih yang tak terhingga untuk Trisnawati dan Rachmawaty atas kesetiaannya mendampingi selama pengadilan ini berlangsung. Semoga Tuhan memberkahi kita semua.

PENJELASAN CONTENS GAMBAR:

Gambar-gambar dalam pembelaan ini dilengkapi dari buku-buku: Peranan Gedung Menteng Raya 31 dalam Perjuangan Kemerdekaan (Dinas Museum dan Sejarah DKI Jaya), Peristiwa 15Januari 1974 (Publishing House Indonesia Inc.), Dari TH ke ITB (Lustrum IV ITB), Prisma, Matahari dan Indonesia feiten en meningen, Kampus.

pengantar

salam perjuangan dari bandung,

gerakan mahasiswa adalah merupakan ungkapan yang ada dan hidup dalam masyarakat dan mahasiswa hanyalah sebagai penyalur aspirasi masyarakat secara tidak resmi. dan gerakan mahasiswa indonesia ‘77-‘78 bermula dari gerakan mahasiswa diseluruh indonesia dengan masing-masing permasalahan daerah maupun permasalahan yang sifatnya nasional yaitu akibat dari pemilu yang tidak jujur maupun masalah sosial politik lainnya. yang mana ternyata permasalahan tersebut kait-mengkait, untuk ini diperlukan kunci pokok yang merupakan gerakan yang terpadu, maka mahasiswa indonesia mencetuskan di bandung sebuah ikrar mahasiswa, suatu cetusan dari keadaan yang nyata, dalam masyarakat, suatu kebenaran yang kita pegang, suatu kebenaran yang kita perjuangkan, suatu kritik terhadap hilangnya kebanggaan atas bangsanya, terhadap hilangnya kebanggaan atas kebangsaannya, terbukti kita bukan tuan di negeri sendiri tetapi keberanian mengemukakan kebenaran mendapat konsekwensi politis yaitu pengadilan mahasiswa indonesia yang kini sedang berlangsung. suatu pengadilan politik yang sama sekali tidak berhak untuk mengadili gerakan mahasiswa indonesia sebagai kasus-kasus pidana atau kriminal.

mahasiswa banyak belajar dari peristiwa lima belas januari ’74 (malari), yaitu suatu peristiwa yang memberikan pengalaman terhadap mahasiswa terhadap gerakannya karena dalam peristiwa itu mahasiswa mendapat sabotase, mahasiswa mendapat tusukan dari belakang. kemudian sesudah peristiwa tersebut terlihat kelesuan dalam kegiatan kemahasiswaan indonesia, yang terungkap dalam ucapan yaitu mahasiswa apatis, mahasiswa lesu dan sebagainya. hal itu tentu berhubungan erat dengan situasi yang tidak menguntungkan waktu itu, antara lain sk 028.

tetapi ternyata kelesuan seperti itu tidak terulang, seperti yang terjadi seperti setelah malari. kegiatan kemahasiswaan setelah gerakan mahasiswa indonesia 77-78 tetap jalan meskipun peraturan yang lebih hebat dari sk 028 telah dikeluarkan. ajimat normalisasi kehidupan kampus namanya, yang telah menelan korban sebanyak tiga mahasiswa itb sampai saat kini dan masih mungkin lagi korban berjatuhan kembali. pengadilan mahasiswa indonesia setelah terjadinya gerakan mahasiswa indonesia 77-78 merupakan suatu stimulansnya terhadap gerakan mahasiswa selanjutnya, bahkan merupakan embrio kegiatan kemahasiswaan pada masa nanti. karena pengadilan mahasiswa saat kini telah berlangsung di seluruh indonesia dan menggugah kembali semangat yang sempat diporak-porandakan oleh rezim yang memerintah pada saat menjelang sidang umum mpr, pengadilan telah menciptakan suatu ikatan emosional dari seluruh generasi muda karena yang sedang diadili sekarang adalah generasi muda indonesia, karena dengan pengadilan mahasiswa ternyata semangat mahasiswa tidak putus dan bahkan merupakan tonggak pertama dari gerakan mahasiswa selanjutnya. dan ternyata juga pemerintah belum berpengalaman dalam menghadapkan mahasiswa ke depan sidang pengadilan karena baru pertama kali dalam sejarah negara yang kita cintai ini, dihadapkan berpuluh-puluh mahasiswa ke depan sidang pengadilan, menghadapkan generasi muda bangsanya ke meja hijau tanpa menyadari bahwa generasi muda inilah yang akan menjalankan negeri ini nantinya, bukan mereka lagi. kebingungan pemerintah dalam menangani pengadilan ini terlihat menyolok dalam kasus pelarangan peredaran pledoi rekan kita heri akhmadi, yang dilakukan pemerintah tidak melalui jalur hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tetapi menggunakankekuasaan semata-mata maka jelaslah tindakan pemerintah tersebut merupakan tindakan yang tidak mendidik di bidang hukum, suatu pelanggaran terhadap azas keadilan dan jelas-jelas merupakan tindakan pemerintah melawan hukum. padahal pada prinsipnya pengadilan ini adalah pengadilan yang terbuka sehingga segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dapat diikuti dan diketahui oleh umum. tentu saja, jika tidak dipenuhinya azas tersebut berakibat batalnya putusan menurut hukum.

salah satu rekan kita, sukmadji indro tjahjono telah membacakan pembelaan setelah dia dituntut 6 tahun penjara segera masuk. dengan selesai dibacakan pembelaannya berarti sesuai dengan azas keterbukaan tadi maka seluruh buku pembelaan yang diserahkan kepada majelis hakim menurut pendapat kami sudah menjadi milik masyarakat sehingga masyarakat berhak untuk mengetahui secara langsung maupun tidak langsung. dengan demikian masyarakat tidak mendapatkan informasi secara sepotong-sepotong melainkan secara utuh dan lengkap sehingga masyarakat ikut serta menilai dari seluruh proses pengadilan mahasiswa saat ini. marilah kita perjuangkan tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa mengenal waktu dan tempat.

selamat berjuang!!!

Bandung, September 1979

Komite Pembelaan Mahasiswa

Dewan Mahasiswa ITB

(SWS Hardjito)

Ketua umum

EKSEPSI SUKMADJI INDRO TJAHJONO

PADA PENGADILAN PERKARA MAHASISWA TAHUN 1978

DI PENGADILAN NEGERI (I) BANDUNG

TANGGAL 22 FEBRUARI 1979

MERENGGUT KEMERDEKAAN INDONESIA KEMBALI

Merdeka…Merdeka… Merdeka…. Merdeka !!!!!!

Majelis Hakim yang terhormat dan hadirin yang saya muliakan,

Sudah berbulan-bulan lamanya orang menantikan pengadilan mahasiswa ini, maka akhirnya Pengadilan itu sungguh-sungguh saya hadapi dengan mata kepala saya sendiri saat ini. Hal ini bukanlah suatu bencana bagi kami, tetapi justru tendangan yang perlu kita tangkis secara tuntas.

Adalah suatu bagian kemenangan, yang mungkin akan kita perluas lagi dan kita jangkaukan keseluruh penjuru angin. Suatu episode Perjuangan Sejarah Bangsa Indonesia yang tiada henti-hentinya.

Kita sedang berlari kencang kesana untuk merenggut Dewi Kemenangan itu.

Memang mula-mula kami sangat ragu mengenai adanya suatu Diktator dan Tirani yang melingkupi kita. Mula-mula kami sangsi betulkah roh Hitler dan Musolini bangkit kembali di negeri ini. Tetapi keraguan itu hilang, karena kini kami mendapat kepastian mengenai bayangan kami itu. Bukan saja Hitler, Musolini yang kembali bangkit. Tetapi juga 1000 pemeras, 1000 penindas, dan 1000 lagi diktator hidup ditengah-tengah masyarakat. Kita sedang dicekoki oleh istilah-istilah palsu tentang hak azasi di negeri ini. Juga rasanya disuruh menelan begitu saja janji-janji pembangunan. Disuruh melahap slogan-slogan pembangunan, suatu kemakmuran yang setidak-tidaknya dijanjikan oleh setan. Tetapi dibalik itu masyarakat diwajibkan menurut saja dengan buta tuli, disuruh mendengar apa-apa saja yang disuarakan Penguasa. Contoh-contoh keadaan itu tidak perlu kita cari jauh-jauh.

Pengadilan mahasiswa yang dilaksanakan di Bandung ini membuktikan semua ungkapan di atas.

Di gedung Pengadilan ini ada berapa tentara yang berjaga-jaga ? Ada berapa orang intel yang diterjunkan ke lapangan? Juga ada pasukan anti huru hara yang bersiap-siap. Mereka seolah-olah mengahadapi pengacau dan pemberontak. Pengadilan ini terasa pengap seperti gedung mesiu, sehingga perlu dijaga seperti keadaan perang.

Di manakah wibawa pengadilan kita? Saya saat ini merasa seperti masuk ke dalam kamar hukuman. Dengan satu algojo dan ratusan tentara yang perlu mengamankan eksekusi itu dari amukan rakyat. Dan tidak ada kurangnya kalau semua ini kami menyatakan sebagai simbol-simbol fasis.

Tetapi ini semua akan kami sambut dengan senyuman, inilah bagian dari kemenangan-kemenangan kita yang harus kita terima dengan besar hati. Karena apa yang kami suarakan, apa yang menjadi aspirasi perjuangan mahasiswa justru dibuktikan sendiri oleh keadaan yang tejadi saat ini. Kalau kami katakan negara kita adalah negara totaliter, maka ternyata lebih totaliter dari apa yang kami duga semula. Kalau kami katakan ada 1000 penindas maka justru masyarakat akan melihat, mereka dapat menghitung sendiri berapa jumlah pasukan anti huru-hara yang berkeliaran di Gedung Pengadilan ini. Berapa jumlah intel yang mengendap-endap seperti akan menangkap maling diantara kerumunan masa di depan gedung Pengadilan Negeri Bandung ini.

Ya, lebih-lebih saksikanlah dan ikutilah pengadilan ini. Nanti borok-borok itu akan semakin jelas. Lihatlah isi dari seluruh jalannya pengadilan ini, maka kami berharap agar para hadirin tega hati melihat sendi-sendi hukum dan hak azasi manusia telah dirontokan begitu saja. Teror-teror silih berganti telah terjadi di gedung pengadilan ini, entah sampai kapan hal ini berlangsung.

Majelis hakim yang terhormat dan hadirin yang saya muliakan,

Kalau eksepsi saya ini saya teriakkan demikian keras, sebenarnya saya sadar bahwa gema dari suara saya itu segera membentur dinding yang sangat kuat. Mungkin melebihi kukuhnya dinding penjaga serangan bangsa mongol di Cina.

Saya sungguh sadar bahwa penguasa demikian trengginas untuk menyumbat setiap lubang-lubang di gedung pengadilan ini agar suara itu tidak terdengar oleh telinga rakyat. Penguasa demikian memperlakukan secara licik warga negara Indonesia yang sebenranya berhak melihat dan mendengar pengadilan ini secara terbuka. Kalau begitu apalah artinya pernyataa-pernyataan pejabat yang mengatakan bahwa hukum itu akan ditegakkan? Dimanakah bualan-bualan orde baru untuk menegakkan hukum agar lebih baik dari Orde Lama. Dimanakan itu rayuan-rayuan orde baru untuk mendirikan pengadilan bebas dan terbuka. Dimanakan hasil-hasil seminar menjelajah Tracee Baru angkatan 66, tentang Indonesia Negara Hukum? Saya saaat ini benar-benar berhadapan dengan bercak-bercak dan noda-noda yang ada dalam tubuh hukum di Indonesia itu. Saya bisa katakan bahwa saat ini kita lepas dari serangan singa dan kini masuk kedalam mulut buaya, yang lebih ganas dan lebih jahat lagi. Saya kira kepalsuan itulah yang menyelimuti keadaan yang sebenarnya dari kehidupan konstitusi kita. Karena betapa kurang kenesnya penguasa menyiarkan bahwa pengadilan mahasiswa ini pengadilan terbuka. Mereka berteriak-teriak seperti layaknya orang kesurupan. Agar suara mereka itu didengar oleh dunia nasional dan internasional. Semua itu menggambarkan yang baik-baik adanya.

Memang kita lihat ada banyak pengeras suara di depan gedung pengadilan Bandung ini. Tetapi apalah artinya Bandung bagi 103 juta bangsa Indonesia dari sabang sampai merauke? Apakah dengan pengeras suara yang beberapa buah di depan gedung pengadilan ini, maka kita harus mengumumkan ke seluruh penjuru dunia bahwa pengadilan ini pengadilan terbuka? Apakah dengan pintu pengadilan yang hanya dibuka selebar 60 cm kita katakan pengadilan yang terbuka. Apakah dengan penggeledahan pengunjung, dengan tata tertib yang seperti memasuki kerajaan itu aparat hukum sudah cukup bangga dan puas! Rasanya seperti malu bagi diri saya untuk melihat banyaknya kelicikan-kelicikan itu.

Penguasa sekarang mungkin telah membiarkan suara-suara dari dalam gedung ini sedikit banyak dapat keluar. Tetapi juga tidak kurang kejamnya, saat ini bukan suara itu yang ditahan, melainkan penguasa malahan menyumbati telinga hampir seluruh rakyat Indonesia.

Pers semua dilarang menyiarkan pengadilan mahasiswa ini. Kalaupun ada, berita itu sungguh kering dan sangat dikecil-kecilkan. Maka bukanlah ini semua suatu kepalsuan? Betapa tidak malunya kita kepada bagian-bagian saudara kami di Irian Barat dan Timor Timur yang baru kembali kepangkuan Ibu pertiwi menyaksikan kenyataan ini. Saya sungguh malu dan iba hati dengan kenyataan ini. Saya sungguh takut jika saudara-saudara kita di Irian Barat merasa dijajah untuk kedua kalinya oleh pemerintah Indonesia setelah lepas dari Kolonialisme Nederland. Dan apakah jadinya kalau saudara-saudara kita di Timor Timur juga punya gambaran seperti itu, apakah jadinya jika saudara kita di Timor Timur tahu keadaan ini semua, atau apakah jadinya kalau mereka justru merasa lebih dijajah oleh pemerintah Indonesia daripada Kolonialisme Portugal. Saya sungguh takut jika mereka tahu bahwa kita hanya membual di depan pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengembalikan wilayah Timor Timur itu ke Indonesia. Tentang Hak Azazi Manusia atau bentuk bualan-bualan yang lainnya tentang hukum di Indonesia.

Tentu kita harus katakan kepada saudara-saudara kita itu, bahwa ini semua hasil ulah sekelompok orang saja. Adalah sebagian penguasa yang perlu diinsyafkan dan dikembalikan kepada rel-rel ideal perjuangan bangsa Indonesia. Dan Mengenai itu adalah kewajiban seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan saudara-saudara kita di pulau Indah Timor Timur pula, untuk menyadarkan penguasa itu dari cara hidup yang slebor-sleboran, cara hidup yang mabok-mabokan. Dan seperti juga cara menyelenggarakan pengadilan saat ini.

Majelis Hakim yang saya hormati dan hadirin yang saya muliakan,

Semua ungkapan di atas bukanlah suatu fakta yang dibuat-buat. Mengenai kehidupan fasis, diktator dan cara-cara totaliter di Indonesia saat ini bukanlah ilusi yang dibesar-besarkan. Mengenai doktrin pembangunan dan demi pembangunan ekonomi, maka rakyat harus dimatikan daya kritiknya. Bahwa masyarakat harus diam melihat pejabat-pejabat korupsi. Bahwa masyarakat harus diam menyaksikan istri-istri pejabat belanja di Singapura. Bahwa tanah-tanah yang dikuasai pejabat harus dianggap sebagai hadiah-hadiah pembangunan. Itu semua adalah hal-hal yang sudah pasti. Mereka mencari dalih pembangunan sebagai cara mengangkat kejayaan suatu bangsa, tetapi pembangunan macam apa? Apakah pembangunan villa-villa pejabat di Puncak dapat membuat jaya masyarakat Karawang yang bergelimang eceng gondok? Inilah yang saya sebutkan sebagai bagian dari dalil-dalil fasis itu. Kalaupun masih kurang yakin pula maka mengenai Fuhrer prinsip atau kepemimpinan diktator fasis itu disebutkan sendiri oleh presiden Soekarno sebagai berikut: “ Rakyat diwajibkan taat sahaja, menurut sahaja zonder pikir-pikir lagi, tidak boleh ada kritik dari bawah, tidak boleh ada bantahan dari kalangan rakyat dan pemimpin-pemimpin lain, tidak boleh ada rapat-rapat yang merdeka”. Apakah kurangnya keadaan itu dengan keadaan sekarang. Dengan suasana yang melingkupi Pengadilan Mahasiswa ini! Tetapi pada akhirnya ternyata pandangan saya mengenai fasis dan pemerintahan diktator itu perlu diralat. Karena kalau fasis mempunyai tujuan-tujuan keharuman bangsa dan kemuliaan bangsa. Maka revolusi apa, dalih-dalih keluhuran manusia mana pula yang akan dituju oleh pembangunan yang sekarang hanya pembangunan materil. Dan sungguh-sungguh lebih baik keadaan sebelum Orde Baru. Karena kalau dahulu ada korupsi tetapi juga ada tujuan-tujuan revolusi yang jelas idealismenya. Tetapi saat ini korupsi justru merajarela diantara pembangunan fisik yang awut-awutan. Yah, inilah keadaan yang lebih buruk dan lebih cacat, daripada bayi-bayi fasis yang lahir di Jerman atau Itali. Dan saya lebih yakin ketika melihat pengadilan ini diselenggarakan.

Majelis Hakim yang terhormat dan hadirin yang saya muliakan,

Apa yang ingin saya katakan sebenarnya adalah mutu dari pengadilan ini, dimana saya dihadapkan. Rasanya sangat lemah kedudukan saya. Dan begitu joroknya pengadilan ini diselenggarakan. Hal ini belum menyangkut proses yang nantinya akan berlangsung dalam menetapkan keadilan. Baru dalam penyelenggaraan saja saya sudah berhadapan dengan berbagai cara-cara yang diluar batas kewajaran dan harapan untuk menjadi bangsa yang merdeka. Karena tidak ada bedanya intel-intel atau polisi-polisi itu bertindak sebagai polisi-polisi kolonial, polisi-polisi politik penjajahan Belanda!

Untuk itu tidak ada permintaan apa-apa dari saya, apakah intel-intel dan polisi akan dikurangi jumlahnya atau tidak. Tidak ada permintaan dari saya untuk membuka lebar-lebar halaman pengadilan ini. Juga saya tidak meminta untuk mencabut larangan pemuatan berita pengadilan ini disurat kabar. Tetapi keadaan-keadaan ini nanti adalah suatu bagian untuk mengukur kadar keadilan yang akan dijatuhkan di akhir persidangan. Seperti halnya saya sebutkan bahwa kemenangan ini harus kita sambut dengan senyuman, sehingga makin banyak intel dan polisi di pengadilan ini, atau makin tidak fair-nya pengadilan ini berjalan. Kita tentu makin banyak mendapatkan kemenangan, karena makin bejat pulalah kehidupan di Indonesia. Yang sebelumnya telah disangkal oleh banyak orang, tetapi kini semua orang tahu karena bukti-bukti itu ditunjukkan sendiri di depan mata kita tanpa rasa malu-malu lagi.

Majelis Hakim yang terhormat dan hadirin yang saya muliakan

Saya kira semua orang akan bisa bertanya mengapa untuk menegakkan keadilan itu perlu dijaga tentara, koran perlu dibungkam dan hakim menjalankan cara-cara yang tidak fair? Mengapa proses peradilan ini tidak boleh ditonton oleh rakyat banyak? Mengapa begitu ngeri jika rakyat dapat melihat keadilan yang akan ditegakkan dalam pengadilan ini? Saya kira kalau keadilan yang akan ditegakkan tersebut adalah keadilan yang sesuai dengan keadilan yang dihati rakyat, maka pengadilan ini tidak perlu ditutupi. Kecuali kalau keadilan itu adalah keadilan yang palsu, kalau pengadilan ini hanya menguntungkan satu pihak saja. Atau kalau ada pihak yang benar tapi disalahkan. Dan ada pihak yang salah tetapi dibenarkan. Maka memang pengadilan ini perlu dibungkus, perlu dibatasi dinding baja dan mungkin perlu dikerahkan panser untuk menjaga gedung pengadilan ini. Seperti keadaan saat ini.

Majelis Hakim, saya telah memohon mengenai pendapat saya membuat Fotocopy dari berkas-berkas saya dan itu tidak dikabulkan. Tentu saya tidak begiu memaksa, karena hakim mempunyai kebijaksanaan yang mutlak. Saya tidak perlu mengeluarkan tuduhan-tuduhan yang sering dilontarkan oleh kebanyakan orang bahwa Hakim makan gaji dari pemerintah. Tetapi dengan kebijaksanaan yang demikian itu menunjukkan tabiat Majelis Hakim yang sebenarnya. Hanya saya perlu memperingatkan kepada Majelis Hakim bahwa palu di depan Majelis Hakim bukanlah sepotong kayu bakar atau seperti layaknya palu tukang sol sepatu. Dengan palu itu orang dapat meringkuk di penjara bertahun-tahun atau menjalani hukuman mati. Sehingga perlakukanlah palu di Pengadilan itu untuk menjaga tegaknya keadilan di negeri ini. Janganlah palu itu dipukul-pukulkan karena jengkel atau grogi. Karena sebenarnya palu itu mempunyai mata, telinga, pikiran, dan perasaan. Dan semua itu adalah milik Majelis Hakim sendiri.

Dari uraian-uraian itu saya anggap bahwa pengadilan ini adalah pengadilan yang tidak syah. Pengadilan yang telah melanggar seluruh azas-azas pengadilan terbuka. Juga telah melanggar seluruh cara penegakan keadilan secara normal sebagai negara konstitusionil dan demokratis. Saya lebih-lebih menganggap pengadilan ini sudah tidak bebas sama sekali. Karena lembaga-lembaga keamanan termasuk anggota ABRI terlalu ikut campur didalam gedung pengadilan. Apakah maksud dari cara pengamanan seperti itu? Saya pikir mereka ini punya maksud-maksud tertentu. Bukan sekedar menjaga gedung pengadilan ini dari amukan rakyat, tetapi adalah cara-cara penguasa untuk mengkritik kepada Majelis Hakim dan seluruh pengamat keadilan di sini. Untuk menunjukkan mengenai kuatnya penguasa saat ini. Memang tampaknya mereka mengacungkan senjata-senjata kepada penonton-penonton di pengadilan, tetapi sebenarnya yang mereka maksudkan adalah mengacungkan senjata di atas kepala Majelis Hakim.

Intel-intel itu seperti mematai penonton di pengadilan ini, tetapi sadarkah Majelis Hakim juga adalah orang yang perlu mereka mata-matai. Dan saya merasakan senjata itu begitu dekat dengan pembela-pembela saya dan saya sendiri. Dengan cara seperti inikah keadilan itu akan ditegakkan?

Oleh karena itu kehadiran saya di sini adalah untuk menunjukkan kebenaran dari perjuangan mahasiswa. Majelis Hakim haruslah tahu bahwa ini adalah bagian dari pertanggungjawaban kami seluruh mahasiswa Indonesia. Saya tidak begitu perduli dengan apa yang akan diputuskan dalam pengadilan yang begini curangnya. Tetapi penilaian masyarakat dan sejarahlah yang akan mengadili. Dan terutama Tuhan akan lebih tahu dari keseluruhan bunyi keadilan di dunia ini. Di samping itu pengadilan seperti ini rasanya hanya cocok dilakukan di negara militer yang otoriter, diktatorial dan di negara fasis. Dan kalau saya akui pengadilan ini, berarti saya telah melanggar azas-azas dari negara Indonesia yang berarti juga melanggar jiwa dari Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Kehadiran saya ini di sini, hanyalah sebagai insan yang menghadapi suatu pertanggungjawaban kepada masyarakat, adalah untuk menunjukkan tentang jenis pengadilan apakah yang sedang saya hadapi. Dan hal ini lebih baik daripada saya lari dalam menghadapi sebuah tantangan, yang lebih merugikan bagi perjuangan selanjutnya.

Majelis Hakim yang terhormat dan hadirin yang saya muliakan,

Tibalah kini saya menghampiri tuduhan yang diteriakan oleh jaksa penuntut umum dengan lantang tanggal 15 Februari 1979. Tetapi juga yang saya dengar agak gemetar. Tibalah untuk mendengarkan nafas-nafas dari tuduhan itu dan pikiran-pikiran yang mendalanginya. Tibalah melihat pamrih dibelakang tuduhan itu dan segenap jeroan dari tuduhan yang sangat menantang itu. Tentu hal ini merupakan usaha untuk menjegal gerakan mahasiswa pada tahap-tahap berikutnya.

Pertama kali saya sangat salut atas kemampuan tuan jaksa Penuntut Umum untuk memanipulir, untuk memutarbalikkan fakta-fakta yang ada dan untuk merumuskan dalih-dalih sehingga bisa menjadikan satu perkara dalam pengadilan ini. Ini tentu hanyalah kemampuan yang dimiliki oleh seoarang ahli hukumnya Presiden Idi Amin dan cecunguk kelas wahid. Lebih-lebih saya sangat kagum bahwa seluruh fasal-fasal dalam hukum pidana dapat ikut memeriahkan persidangan ini. Seolah-olah jaksa Penuntut Umum menusuk pasal-pasal itu seperti membuat sate untuk suatu hidangan yang besar. Ini sungguh seorang koki yang pintar dalam menerima pesanan dari penguasa.

Penghinaan Presiden, rasanya adalah tuduhan yang sama sekali tidak saya sangka-sangka akan muncul sebelumnya. Bahkan tanpa melakukan apa-apa, saya belum pernah membayangkan bahwa tuduhan seperti itu akan muncul di alam Orde Baru yang selalu meneriakkan anti terhadap kultus individu dan mengiklankannya pada waktu Orde Lama digulingkan. Kalau tidak salah ingat, ketika Orde Lama telah digulingkan berdasarkan supersemar yang diserahkan kepada Presiden Soeharto ada suatu gerakan bersama untuk mencabut keputusan MPRS mengenai pengangkatan Presiden seumur hidup dengan alasan bahwa hal itu berbau kultus individu. Tetapi sungguh-sungguh suatu kemunafikan besar bahwa gerakan mahasiswa tahun 1977 justru mendapat tuduhan untuk menghidupkan kultus individu itu kembali. Malahan kali ini dituduh menghina presiden Soeharto. Mudah-mudahan saya masih bermimpi, maka perkenankanlah saya menyatakan bahwa ini merupakan penipuan besar-besaran terhadap seluruh bangsa Indonesia, yang perlu diumumkan ke semua pelosok. Yaitu penipuan terhadap orang yang pernah menyokong berdirinya orde baru. Penipuan terhadap mahasiswa yang pernah menjadi partner Orde Baru.

Kita telah tertipu oleh iklannya sekelompok orang yang melanggar kekuasaan negara saat ini. Karena Orde Baru yang mula-mula bercita-cita menghilangkan kultus Individu itu mulai diselewengkan ke jurusan yang sangat bertentangan dengan apa yang kita inginkan.

Mereka menggunakan kembali senjata yang dulu digunakan untuk menumnagkan Orde Lama untuk menumpas gerakan mahasiswa saai ini. Mereka menghidupkan kembali kebudayaan yang dahulu pernah kita tumbangkan.

Memang saya tidak bisa melihat persoalan ini dari segi yuridis yang tepat, tetapi saya mendengarkan nafas-nafas tuduhan itu adalah dengusan-dengusan di waktu Orde Lama bercokol yang sekarang ditiupkan sendiri oleh jaksa Penuntut Umum kehadapan kita.

Tentu hal ini sudah sangat kuno sekali dan apakah perlu untuk kita singkirkan kembali????

Lebih-lebih saya juga tidak tahu apakah salahnya bagi seluruh mahasiswa Indonesia untuk mengatakan apa yang mereka lihat, mereka rasakan dan mereka pikirkan. Dan kalau semua itu merupakan perasaan yang sebenarnya dari hati nurani rakyat,maka tidak mungkin harus muncul istilah penghinaan presiden. Yakni suatu istlah yang sebenarnya muncul dan bersumber pada negara-negara yang sangat feodalistis, suatau negara kerajaan, yang menyatakan bahwa raja adalah wakil tuhan yang tidak dapat diganggu gugat.

Tentu kita ingat mengenai bencana yang menimpa raja Louis XIV di Prancis, yang digulingkan oleh rakyatnya lantaran menyebut dirinya wakil Tuhan, dan seluruh keputusan yang sangat kejampun terpaksa dilaksanakan oleh rakyatnya. Dan dapat kita lihat, bagaiman nasib negar yang demikian itu, tentu pada suatu hari menemui ajalnya pula.

Saya sungguh tidak menyangka bahwa negara demokratis, suatu negara yang bersumber pada azas-azas dari UUD’45 yang katanya menjamin kebebasan bersuara, berserikat dan mengemukakan pikiran, menampakkn wajah yang sangat berlawanan dengan jiwa dari UUD ’45 itu.

Sementara itu kita juga mendengar Pancasila akan dibudayakan, saya menjadi sangsi apakah Pancasila akan mengalami nasib seperti Uud’45 itu. Apakah Pancasila kan dimanipulir dan akan dirobah dengan cara-cara di bawah kertas. Saya sungguh ngeri bahwa penafsiran Pancasila akan berarti perubahan total dari Pancasila yang maknanya sangat berlainan bahka bertentangan sekali. Gejala-gejala itu sudah saya lihat saat ini dalam menjbarkan Uud’45, cara-cara merumuskan tuduhan yang saya lemparkan keada saya, adalah sebagian dari ketakutan itu. Dan saya pikir hal itu tidak perlu didiamkan berlarut-larut oleh mesyarakat. Oleh karena itu kesakahan seperti ini adalah tugas-tugas masyarakat dan seluruh bangsa Indoneisa untuk mendobraknya. Termasuk tugas-tugas dari Mahasiswa Indonesia untuk mulai memperhatikan persoalan ini, sebagai bagaian yang perlu didobrak. Sehingga UUD’45 dan roh yang didalamnya dapat selalu hidup dibumi Nusantara dengan cara-cara yang mulia.

Majelis Hakim yang terhormat dan para hdirin yang kami muliakan,

Mengenai diselewngkannya jiwa UUD’45 adalh bukan persoalan bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi ditinjau dari cita-cita bangsa indonesia, ditinjau dari prjuangan selama 350 tahun dari bangsa Ibdonesia untuk merdeka. Maka tuduhan tersebut adalah tuduhan yang tidak menghargai jasa beribu-ribu Pahlawan yang gugur dalam menegakkan kenmerdekanna Indonesia. Adalah tuduhan yang justru menebas habis idealisme suatu negara merdeka. Negara yang bebas mengelauarkan pendaat, negara yang menjamin hidupnya hak-hak azasi manusia, negara yang deamokratis dan anti feodalisme, serta negar yang bersih dari cara-cara pemujaan kepada Gubernur Jendral dan sri ratu. Tetapi cita-cita itu telah dimusnahakan oleh beberapa lembar tuduhan dari jaksa. Apakah ini buakan cara0cara yang sangat kejam ?????

Lebih-lebih andaikata tuduhan itu adalah tuduhan yang dibuat untuk menyelamatkan kedududkan sesuatu kekeuasaan. Maka dapatlah ditanyakan kekuasaan jenis apa yang telah berani menguburkan cita-cita kemerdekan bangsa Indonesia itu. Apakah itu bukan berarti kekuasaan penjajahan yang telah kita musushi selama 350 tahun??

Demikianlah persoalan ini tentu bukanlah persoalan yang remeh. Tentu suatu hal yang perlu dilihat secara tajam mengenai maksud-maksud dibelakangnya, dan seberapa besar porsinya sebagai suatu bahaya yang akan menyesatkan cita-cita Bangsa Indonesia. Dan kita semua dapat bertanya sebetulnya dimanakah bagian yang salah dari apa yang disuarakan oleh mahasiswa?? Kalau toh hak-hak politik kami dikesampingkan, maka bukanlah apa yang disuarakan mahasiswa adalah kejadian yang ada di masyarakat. Apakah mungkin surat-surat kabar yang jujur tidak sampai ketangan pejabat-pejabat. Apakah pejabat terlalau sibuk dengan urusan-urusan tanahnya sehingga tidak sempat membaca fakta-fakta yang disuguhkan oleh Pers??? Atau apakah Jaksa Penuntut Umum adalah seorang yang allergis terhadap koran-koran umum? Dan apakah pejabat-pejabat hanya tahu urusan-urusan kota kota saja, dan memicingkan urusan-urusan desa? Tahukah mereka mereka megenai eceng gondok di kerawang yang menjadi makanan pokok penduduk itu? Sekiranya ada pejabat atau pemimpin yang sperti itu yang hanya sibuk dengan fasilitas-fasilitas dari negara saj, maka barulah ini seorang pemimpin yang sudah sepatutnya kita daulat.

Atas uraian di atas, maka terlihatlah bahwa tuduhan tersebut hnaya dibuat –buat, dan cara-cara yang curang untuk memberi gambaran buruk terhadap gerakan mahsiswa. Untuk memberi ganjaran kepada seluruh Generasi Muda. Agar yang berkuasa tetap kuasa, agar proses Regenerasi tidak dapat berlangsung. Sehingga mereka dapat memperkaya diri dahulu untuk tujuh turunan!

Majelis Hakim yang terhormat dan para hadirin yang saya muliakan,

Rasanya masih belum cukup untuk menanyakan adanya hak-hak Warga Negara tersebut sampai disisni. Rasanya masih perlu ditanyakan kemanakah hilangnya pasal 28 dalam UUD’45. Apakah pasal 28 masih berarti: “Kemerdekan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Hali ini perlu ditanyakan kembali karena justru adanya kenyataan-kenyataan yang bertolak belakang. Semua ini terjadi di Indonesia, di Indonesia dan bukan di negara komunis. Tetapi rupanya kejadian-kejadian yang saya saksikan justru sama dengan apa yang terjadi di Sovyet. Hal ini sebenarnya logis kalau terjadi di negar tersebut. Yaitu mengenai perlakuan negara Sovyet terhadap pasal 125 Undang-Undang Dasar Sovyet yang diperbaiki tahun 1947. Dalam pasal 125 UUD Sovyet tertulis: ”Warga negara UUSR dijamin oleh undang-undang akan:

Kebebasan berbicara

Kebebasan Pers

Kebebasan berkumpul, termasuk rapat-rapat raksasa

Kebebasan berpawai dan berdemontrasi di jalan-jalan.”

Pasal-pasal tersebut setidak-tidaknya digilas seperti nasib dari pasal 28 UUD’45. Karena juga di sovyet tidak pernah ada kebebasan Pers, apalagi jalan-jalan Tetapi bolehkah saya bertanya apakah Indonesia sama dengan Sovyet Dan mengapa tuduhan jakasa mirip-mirip dengan cara-cara dari negara asing ini. Ataukah “Penataran P4” belum sampai di Kejaksaan?????

Majelis hakim yang terhormat dan para hadirin yang saya muliakan,

Adakah lagi satu masalah yang saya tidak bisa mengerti. Yaitu mengenai manakah masalah hukum dan manakah maslah politik. Kemudian juga dimanakah persoalan-persoalan merupakan hak-hak DPR dan dimanakah persoalan-persoalan merupakan haka-hak pengadilan, yanh saya lihat saat ini ada semacam penyerobotan apa apa yang harus diselesaikan DPR oleh pengadilan. Juga semacam tumpang tindih dalam pembagian kekuasaan negara. Yang sebenarnya juga adalah pengelabuhan terang-terangan kepada masyarakat mengenai tugas-tugas Lembaga Negara. Mungkin juga cara merusak program Orde Baru, mengenai adanya tatanan hidup baru itu.

Mula-mula mengenai hubungan antara hak-hak Warga Negara dengan azas-azas yang semestinya di negara ini sudahlah cukup jelas. Tetapi apakah cukup jelas mengenai suara-suara rakyat yang dijamin oleh UUD’45 itu, yang sebenarnya kewajiban DPR untuk mendengarkan dan kita tujukan ke DPR itu? Yang kemudian suar-suara itu tahu-tahu diserobot oleh jaksa-jaksa Penuntut Umum, dan sekarng diperkarakan. Saya kira perlu ditanyakan, apa hubungan Jaksa Penuntut Umum dalam masalah hak-hak demokrasi, yang merupakan masalah politik bagi rakyat dan DPR. Atau apakah begini wujud dari negara demokratis yang konstitusionil itu. Apakah hukum harus menjajah persoalanpersoalan politik dengan bentuknya yang keji seperti itu ??? Dengan demikian maka jelaslah bahwa ada usaha dari Jaksa Penuntut Umum untk berusaha keluar dari pagar halaman. Sungguh-sungguh sangat prihatin jika saya harus melihat bahwa hukum-hukum yang seharusnya berlaku kemudian dipermainkan dengan semena-sema.Semua persoalan persoalan masyarakat begitu gampangnya ditimpa dengan hukum positif. Ini sungguh-sungguh suatu kemokalan bagi cara hidup bagi negar hukum yang wajar.

Terlebih lagi tingkah laku jaksa Penuntut Umum, benar-benar tidak mengenal sopan santun politik. Ialah etiket yang seharusnya dimengerti, dan dipahami oleh seoarang warga negara yang mengerti sejarah, yang pernah ikut berjuang dalam menegakkan kemerdekaan ini. Apakah Jaksa Penuntut Umum mengenakan kacamat seorang algojo yang sedang menerima perintah dari seoarang raja yang bengis. Siapakah raja itu? Saya kira Jaksa Penuntut Umum harus menjelaskan sebelum sidang ini berlanjut.

Tuduhan tersebut di mata mahasiswa Indonesia haruslah dipandang sebagai satu penghinaan besar bagi misi Perguruan Tinggi dan mahasiswa Indonesia pada umumnya. Juga sangkaan yang ingin menenggelamkan perjuangan bangsa Indonesia ke dalam lumpur untuk selama-lamanya. Sehingga kalau tuduhan tersebut kita terima, maka kita telah menerima satu penghinaan besar sejarah perjuangan mahasiswa dan masyarakat untuk mendirikan negara Indonesia yang tahu akan hak-hak warga negaranya.

Bagaimana mahasiswa tidak dihina, bahwa hanya untk mencemarkan nama seorang Presiden, seluruh mahasiswa Indonesia harus berkumpul di Bandung?? Apakah sulitnya menghina seorang Presiden. Oleh karena itu lebih tepat jika pengadilan ini saya namakan : “ kasus penghinaan Penguasa kepada gerakan mahasiswa “. Dan sungguh pengadilan serupa bagi oknum-oknum yang tersangkut dalam “kasus Penghinaan Penguasa kepada Gerakan Mahasiswa” tersebut.

Kemudian yang lebih prihatin bagi saya adalah juga keberanian Jaksa Penuntut Umum untuk hanya menggunakan satu mata dalam melihat kasus ini. Juga keberaniannya untuk mencincang seluruh kejadian yang ada di masyarakat. Sehingga mahasiswa itu hanya disebut sebut sebagai oknum-oknum. Dan juga selurh peristiwa hanya dilihat pada bagaian-bagian yang menguntungkan pihak Jaksa Penuntut Umum. Sehingga profesi dia sebagai algojo terlaksana denga baik. Apakah arti dari dinamaika masyarakat dan perjuangan semesta?

Kenalkah Jaksa Penuntut Umum dan terbukakah mata Penguasa mengenai Revolusi di berbagai negara untuk merdeka. Pernahakah mereka melihat mengenai kekalahan kaum tirani di dunia ini. Saya kira kalau Jaksa penuntut Umum dan Penguasa mengetahui nasalah-masalah makro seperti itu. Mereka tentu tidak akan demikian gampang memotong-motong seluruh ide perjuangan tersebut. Mereka tentu akan mengerti bahwa mengadili perjuangan ini sebagai potongan-potongan perkara pidana, merupakan bahaya bagi kelangsungan kedudukannya.

Saya juga tergugah mengenai “Gelora Kebangkitan 28 Oktober 1977 sebagai gerakan perusuh perush di jalanan, sebagai gerakan dari penulis-penulis poster atau sebagai perintang-perintang pembangunan. Maka bukanlah kesempatan saat ini untuk mengungkapakan apa yang kita ingini dibalik Gelora Kebangkitan 28 Oktober 1977. sejarah masih cukup panjang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan saya selalu berdoa agar kepada mereka-mereka itu diberikan pikiran yang terang, agar dikemudian hari mereka tidak mengalami hidup yang sesat.

Majelis Hakim yang terhormat dan para Hadirin yang saya muliakan,

Ada lagi tuduhan yang saya kira adalah tuduhan dari tukang sulap. Yaitu mengenai gerakan kami yang dikatakan mengahambat progaram pembangunan. Saya kira tuduhan itu salah alamat atau tuduhan itu sengaja dibuat untuk lebih meruncingkan persoalan. Dan memancing-mancing kita untuk lebih masuk perangakap skenario Jaksa Penuntut Umum. Untuk menjadikan Mahasiswa sebagai lakon yang buruk dalam sandiwara yang disusun dalam tuduhan itu. Apakah yang disebut penghambat-penghambat pembangunan sama sekali tidak jelas. Apakah setiap keresahan dari masyarkat sama dengan keadaan-keadaan yang menghambat? Maka sungguh-sungguh kerdil jalan pikiran yang mengambang begitu. Pengertian-pengertian setiap kejadian dalam masyarakat adalah hal-hal yang menghambat pembangunan itulah yang justru merupakan makanan empuk untuk menutup-nutupi kegagalan pembangunan. Yang demikian ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bertanggung jawab. Dan tuduhan-tuduhan seperti ini kalau dibiarkan dapat menjadi alasan dalam menggasak setiapa usaha untuk mengoreksi pembangunan. Malahan dapat menjadi senjata untuk memenjarakan setiap orang seenak nya saja, tanpa alasan-alasan yang jelas.

Menurut hemat saya tuduhan –tuduhan menghambat jalannya pembangunan merupakan bentuk lain dari undang-undang keadaan darurat dimana penguasa dapat dengan sewenang-wenang bertindak. Dan mungkin menyikat habis semua pendapat yang sedikit saja bertentangan dengan kebijaksanaannya.

Pada kesempatan inilah saya mengingatakan bahwa perjuangan mahasiswa telah dijegal dengan pasal-pasal itu. Tentunya bertujuan untuk memukul usaha-usaha generasi muda dalam mendapatkan peranan yang wajar. Lingkaran setan ini rupanya telah menggiurkan Jaksa Penuntut Umum, sehigga Jaksa penuntut Umum begitu bernafsu untuk menggunakannya sebagai pedang yang ampuh dalam mengikis habis perjuangan mahasiswa.

Dan mengapa tuduhan itu dapat disebut lingkaran setan?

Hal itu disebabkan karena ketidak jelasannya, karena hukum sebab akibatnya yang kabur. Yaitu mengenai apakah pembangunan yang buruk yang menyebabkan timbulnya keresahan yang menyebabkan pembangunan menjadi berantakan! Pada hal-hal yang kabur dan raslor itulah justru seorang pemfitnah dapat berdiri dengan aman. Dan ditempat-tempat yang gelap seperti itukah setiap manipulasi dan kejahatan dapat dilaksanakan tanpa gangguan.

Majelis Hakim yang terhormat dan para hadirin yang saya muliakan,

Tidak cukup kalau tuduhan tersebut hanya kita sorot dari bentuk luarnya yang amorf. Tetapi perlu rasanya untuk memulai meninjau mengenai kejahat dri niat dibelakang itu, serta prinsip-prinsip ketidak adilan yang ada dalam lubuk hatinya. Perlu pula untuk menanyakan mengapa perjuangan mahasiswa justru yang menjadi sasarannya. Kalau hambatan-hambatan pembangunan yang dipersalahkan, maka sebenarnya banyak usaha yang lebih tepat untuk mendaratkan tuduhan seperti itu daripada hal itu dialamatkan kepada gerakan-gerakan mahasiswa menjelang sidang umum MPR yang sams sekali mengandung niat seperti itu. Masih lebih banyak masalah-masalah besar yang nyata-nyata menghambat pembangunan tetapi sampai saat ini tidak pernah dituntut dan tetap merajalela. Tuduhan tersebut jekas-jelas berat sebelah, seolah-olah gajah dipelupuk mata tidak tampak, tetapi kuman diseberang lautan lantas dijadikan sasaran. Tentu tuduhan seperti itu adalah jauh panggang dari api.

Bangsa mana yang mau dibodoh-bodohi dengan cara seperti itu?

Menurut hemat kami tanpa adanya pergolakan masyarakat menjelang sidang umum MPR, memang pembangunan ini jalannya telah tersandung-sandung. Sangat banyak korupsi yang telah menggergoti pembangunan dan tidak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan anggapan-anggapan keresahan tersebut menjadi penghambat pembangunan. Lain daripada itu perkenankanlah saya tertawa bahwa dala suatu negara ada suatu program yang dinamakan progran keamanan. Serta progaram itu telah dikatakan dihambat pula. Tentunya jelas bahwa Lembaga Keamanan selalu berhadapan dengan keadaan-keadaan yang tidak aman. Dan kalau setiap datang keadaan tidak aman hal itu dikatakan suatu hambatan. Maka majelis Hakim persilahkan para pengamat keadilan disisni mengadakan lomba lawak di gedung pengadilan ini. Maka naskah lawak yang akan menang tentu adalah tuduhan dari tuan Jaksa Penuntut Umum itu.

Maka kalau diperbolehkan saya akan membantu menunjukkan hal-hal yang menghambat program pembangunan itu. Semua itu adalah korupsi, penyalah gunaan kekuasaan dan komersialisasi jabatan. Bangkrutnya ekonomi kita sehingga munculnya KENOP 15 adalah akaibat korupsi, bukan karena gerakan mahasiswa apalagi poster-poster dan turun ke jalan. Inilah gajah yang perlu kita tonton ramai-ramai. Juga pengrusakan dan pemecahan kaca-kaca kampus-kampus Perguruan Tinggi karena pendudukan oleh ABRI. Dan kalau Jaksa penuntut Umum memang tidak bermaksud mendiskreditkan kegiatan mahasiswa, beranikah Jaksa Penuntut Umum menuntut koruptor-koruptor di kota Bandung ini ???

Yang jelas menjadi penghamabat pembangunan secara makro. Korupsi di Pemda Bandung yang bersamaan kejadiannya dengan gerakan-gerakan mahasiswa malahan tidak pernah diajukan kemeja hijau…Jika contoh-contoh itu masih kurang cukup, maka saat ini ada penghambat pembangunan yang justru diresmikan oleh pemerintah. Penghambat pembangunan itu adalah KOPKAMTIB.

KOPKAMTIB ini lembaga yang jelas-jelas melanggar cita-cita Orde Baru untuk mengfungsikan lembaga-lembaga negara agar sesuai dengan UUD’45. Tetapi beranikah orang mengajukan KOPKAMTIB ini ke meja hijau.Kewenangan yang menjadi sumber hukum KOPAKMTIB itulah yang menjadi penghambat pembangunan hukum. Tapi siapakah yang berani menuntut KOPKAMTIB, apakah Jaksa cukup mamapu…..

Siapakah yang berani melarang kerja paksa yang menghamabat pembangunan hukum itu???? Dan ini bukanlah gajah, tetapi adalah mastodon yang menjadi penghambat dari pembangunan di Indonesia untuk menjadi negara yang sesuai dengan UUD’45.

Demikianlah saya antarkan eksepsi ini dengan pengharapan terakhir dalam kedudukan Hakim yang sangat loyo, bahwa pengadilan ini tidak berhak untuk mengadili gerakan mahasiswa.

Seperti saya tekankan di depan bahwa ini merupakan cara-cara untuk menyerobot hak-hak politik yang bukan menjadi urusannya. Sehingga apa yang saya sususn sebagai eksepsi ini adalah satu unugkapan untuk menunjukkan betapa jahatnya proses penyerobotan hak-hak politik yang telah dilakukan oleh lembaga hukum itu. Satu proses penjajahan yang tidak boleh kita diamkan menjalar ke bidang-bidang di luar urusannya. Apalagi jika itu dalam bentuk agresi yang ditunggangi oleh penguasa untuk dengan mudah menguasai berbagai bidang tanpa mengindahkan sopan santun politik dan tata cara kehidupan bernegara. Sehingga saya beranikan untuk menyatakan bahwa pengadilan ini tidak berhak mengusik edikitpun gerakan mahasiswa yang merupakan urusan-urusan politik. Apalagi ingin menjamah lebih jauh lagi. Oleh karenanya pengadilan ini absolut incompetent untuk perkara mahasiswa. Saya merasakan bahwa eksepsi ini sungguh sangat kecil daripada kekuatan yang bakal dibenturnya. Tetapi mudah-mudahan dapat menjadi kekuatan yang sangat berarti guna merenggut kemerdekaan indonesia yang selama ini telah hilang. Dan telah dilumatkan oleh suatu zaman orde baru yang seharusnya kita tolak sebelumnya andaikata kita tahu akan seperti ini jadinya , maka saya cukupkan eksepsi saya sampai disisni, karena tidak mampu saya meraih semua hal yang begitu buruk di kanan kiri saya.

Mudah-mudahan Tuhan menguatkan hati seluruh bangsa Indonesia dalam menghadapi cobaan-cobaan ini. Amien.

Bandung, 22 Februari 1979

Hormat saya,

Tertuduh

Sukmadji Indro Tjahjono

PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Sebagaimana keyakinan kami setelah beberapa bulan pengadilan ini berjalan, adalah tetap: PENGADILAN INI ADALAH PENGADILAN POLITIK. Juga tetaplah pendirian kami bahwa pengadilan ini tidak berhak mengusik sedikitpun perkara kami, bahkan akan menjamahnya lebih lanjut kepada persoalan-persoalan lain. Semua perbuatan yang menyebabkan hingga kami berurusan dengan pengadilan ini, semata-mata perbuatan politik!!!!!

Akan tetapi sangat dahsyat, bahwa pada tanggal 4 Juni 1979, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan enam tahun penjara segera masuk terhadap perbuatan-perbuatan politik kami. Oleh karenanya terhadap tuntutan hukuman atau requisitoir itu, kami akan coba sorot dari arah politik pula. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari tuntutan hukum itu adalah:

Mengandung kehendak dari rezim diktator totaliter untuk membunuh hak-hak warga negara.

Beriktikad untuk mematikan masa depan golongan muda dalam melakukan peranan kehidupan bermasyarakat secara wajar.

Mencoba menghina dan menista gerakan mahasiswa dengan sikap penguasa yang penuh dendam.

Mencoba memperalat dan memainkan lembaga peradilan untuk kepentingan-kepentingan masa depan rezim diktator saat ini. Agar rezim ini kelihatan seolah-olah adil, seolah-olah tahu hak-hak azasi manusia, mungkin semua ini untuk tujuan mendapatkan bantuan dari luar negeri.

Adalah usaha pemerintah untuk melaksanakan politik adu domba sesama warga negara, antara hakim dan jaksa, antara jaksa dengan tertuduh, tertuduh dengan hakim, setidak-tidaknya agar Indonesia ini kacau, sehingga ada pengalihan perhatian terhadap kegagalan ekonomi pemerintah.

Agar mahasiswa tidak berontak lagi dan kapok melakukan demonstrasi. Tidak membuat Ikrar Mahasiswa lagi, tidak membuat poster-poster lagi atau biar mahasiswa tidak melakukan pawai lagi. Pada pokoknya untuk menakut-nakuti mahasiswa.

Agar mahasiswa masuk KNPI dan segera mengikuti anjuran Daoed Yoesoef untuk menormalisasi kampus yang tidak masuk akal itu.

Untuk serangkaian kandungan maksud itulah, kami membuat sebuah pertanggunganjawab dari gerakan kami. Mudah-mudahan mahasiswa tidak akan gentar menghadapi ancaman dan kelakuan penguasa seperti itu. Ada pun tentang pasal-pasal yang dituduhkan, misalnya menghina kepala negara atau kekuasaan umum, itu adalah sekedar dalih saja agar penguasa rezim Suharto dapan dengan mudah menempeleng gerakan mahasiswa. Jadi kami tidak akan bahas.

Majelis Hakim yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan,

Jika karena maksud-maksud baik, kami kemudian terpaksa diseret ke depan pengadilan, itu semata-mata konsekwensi politis. Adalah karena usaha dari orang-orang yang tidak suka dikritik, penguasa yang masih merasakan kuatnya kedudukan, dan upaya politik untuk membuat jera warga negara yang menurut anggapan mereka coba-coba menentang usahanya. Atau mungkin satu bentuk pertentangan antara golongan tua dan golongan muda dalam satu manifestasi politik: status quo lawan dinamika zaman. Seperti dikisahkan dalam mitologi Yunani tentang Kronus, pemimpin kaum Titan, yang mula-mula mendiami dunia ini. Kronus sang pemimpin selalu saja menelan setiap anaknya yang baru lahir, karena ramalan bahwa suatu kali seorang anaknya akan menjadi lebih kuat dan akan merebut tahtanya. Tindakan itu terus dilakukannya sampai saatnya anak yang yang keenam bernama Zeus dapat disembunyikan ibunya, Rhea, ke pulau Kreta. Zeus yang disusui kambing dan besar dalam asuhan bidadari itu suatu hari dapat menaklukkan Kronus, ayahnya.

Mungkin pengadilan ini merupakan wajah yang lain dari keganasan Kronus-kronus zaman kini, satu tabiat seorang ayah yang suka menyantap anak-anaknya sendiri.

Majelis Hakim yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan,

Selama berlangsungnya pengadilan ini, maka masyarakat haruslah tahu bahwa kami merasa tertekan baik moril maupun psikologis. Kami mendapat halangan untuk membicarakan banyak tentang kebenaran-kebenaran yang seharusnya diungkapkan. Diantaranya malah melalui teror-teror politik yang tersembunyi, sedangkan 80 hari yang lalu orang tua kami (seorang ibu) juga mendapat semacam interogasi di penjara Guntur, Jakarta, untuk suatu perbuatan yang seharusnya tidak lazim menyeret-nyeret orang tua ke dalam arena politik. Bentuk-bentuk intimidasi ini kami yakin tentu dilaksanakan pula kepada tertuduh-tertuduh lain, bahkan semenjak rekan-rekan kami itu berada dalam tahanan. Kami juga tahu mengenai seorang rekan kami di Jakarta yang dimasukkan ke dalam kerangkeng ular dan yang juga kena tamparan orang gila atau tentara bayaran di penjara.

Sekiranya mudaha-mudahan itu menambah ketetapan hati bagi diri-diri kami mahasiswa seluruh Indonesia dalam menegakkan keadilan dan kebenaran selanjutnya. Seperti juga apa yang dikatakan Socrates dalam pidato pembelaannya, Apologia (399 SM) di depan penuntut-penuntutnya: Meletos, Anytos, dan Lycon, sebagai berikut:

“Dalam peperangan seringkali bisa dipastikan bahwa seseorang akan terhindar dari bahaya maut apabila ia membuang senjata yang ada padanya, dan bertekuk lutut di hadapan lawannya, dalam keadaan-keadaan lain lagi seseorang mungkin akan terhindar dari bahaya bilamana ia bersedia berbuat dan bebicara secara yes-man. Yang sulit, wahai rekan-rekanku, bukanlah cara bagaimana menghindari maut melainkan bagaimana menghindari kebatilan, sebab kebatilan itu lebih dahulu datangnya daripada maut itu sendiri”.

Demikianlah kami juga perlu mengucapkan terima kasih kepada pembela-pembela kami yang dengan tabah menyertai kami dalam proses peradilan ini, juga kepada hakim dan jaksa, yang semuanya sebagai makhluk lemah yang terhimpit. Di bawah diktatorisme yang keji di Indonesia saat ini. Kami sama sekali juga tidak punya komentar apa-apa tentang proses peradilan yang berlangsung selama ini, karena sebgai sebuah jarum jam pengadilan ini sudah berjalan cukup lancar.

Untuk itu perkenankanlah kami hanya menyadur firman Tuhan, sesuai dengan kepercayaan kami, sebagai berikut:

“Maka tatkala mereka lupa kepada peringatan yang diberikan kepada mereka. Kami selamatkan mereka yang beroposisi dari perbuatan jahat dan Kami siksa orang-orang zalim dengan suatu azab yang amat pedih sebagai ganjaran bagi kefasikan mereka itu” (al-A’raf: 165).

MITOS PERJUANGAN

Untuk tidak terlalu tertipu dengan apa yang sedang kita lihat. Maka kami akan coba beberkan mengenai riwayat kekuasaan di Indonesia. Bagi kebanyakan tentu kenyataan itu tidak akan dapat dilihat jelas. Sejarah yang selalu tertulis tinta emas dan penuh dengan penghargaan yang berlebihan kepada para pahlawan, membuat kita semakin buta terhadap apa yang sebenarnya telah terjadi dimasa lalu. Dengan sejarah dan kultur yang demikian, telah membuat kita tidak sadar kepada rentetan kemunafikan yang kini berubah menjadi semacam kejayaan dari sebuah bangsa dan negara yang palsu.

Gejolak dahsyat atau perebutan-perebutan kekuasaan antara berbagai kelompok politik, bahkan hanya diketahui oleh beberapa gelintir orang. Dalam kenyataan yanag pasif dari andil rakyat terhadap demokrasi, sebenarnya harus dikatakan bahwa rakyat menjadi korban dari permainan-permainan politik yang tidak dipahaminya. Malahan dengan semakin bangkitnya kekuasaan totaliter dan diktator, serta pendidikan yang minus akhir-akhir ini, rakyat akhirnya semata-mata menjadi umpak-umpak ( landasan) bagi macam-macam kelompok penguasa dengan berbagai kepentingan. Bagi mereka kekuasaan menjadi target yang sangat dekat, tetapi mereka tidak lagi mau memikirkan nasib di kalangan bawah. Bagaimana cara mereka memerintah tidak lagi menjadi urusan!!

Sebenarnya di Indonesia hubungan antara rakyat dan penguasa sudah terputus. Istilah-istilah “floating mass” yang muncul di kalangan politisi akhir-akhir ini menggambarkan bahwa rakyat seolah-olah sebagai mangsa yang harus dicaaplok. Sedangkan istilah-istilah “kedaulatan Rakyat”, mandat rakyat , atau suara rakyat semakin hilang. Masalah-masalah dalam masyarakat kadang-kadang hanya dijadikan issue politik dari pada diselesaikan.

Sementara itu oleh penguasa rakyat disuguhi tipuan, tetapi bukan kenyataan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Soeharto atau Soedomo, ketika pidato di Departemen Tenaga Kerja dan transmigrasi di Jakarta tagl 9 s/d 11 Juli 1979. Soedomo mengatakan bahwa “ keresahan sebagai proses pembanguna dan pembaharuan” . Hal ini tentu sama artinya dengan ucapan : “Kejahatan sebagai proses menuju kebaikan”. Sejarah penipuan ini telah berjalan berlarut-larut sehingga rakyat menjadi terbiasa.

Kita tentu merasakan seola-olah “negara” ini bergemuruh. Ada penataran, pemilihan umum, dan disana ada pemimpin-pemimpin yang meneriakan cita-cita bangsa, katanya. Tetapi sungguh mati apakah benar mereka cukup orang-orang yang punya itikad baikeperti yang mereka siarkan. Jika mereka tergolong seorang pejuang berani mati dan selalu berdiri di depan barisan, apakah mereka setelah itu memiliki jiwa, semangat seperti mereka mengharapkan kemerdekaan “? Sungguh tragis bahwa setela proklamasi kemerdekaan kita bukan rebutan kekuasaan, dan bahkan orang-orang yang selalu mengangkat dirnya pejuang itu juga ikit-ikut pula berebut “tulang”.Moctar Lubis dalam caramahnya tgl 30 januari 1978 di gedung Kebangkitan Nasional mengatakan : “ Kemudian meledaknya semangat kemerdekaan, Angkatan 45 telah menampilkan janji-janji lahirnya kebesaran jiwa manusia Indonesia, tetapi yang segera mengkerdil kembali akibat ketamakan berkuasa dan nafsu menumpuk harta kekayaan”.

Demikian saat ini tingkat kegilaan di kalangan rakyat semakin meningkat kalau tidak boleh dibilang kalap. Rakyat seolah-olah merasa gatal, tetapi tidak tahu mana yang harus digaruk. Sementara itu diantara keresahan yang semakin menjadi-jadi satu dua pejabat memeberi komentar, pejabat-pejabat ini sekejap saja menjadi ahli bahasa. Mereka menciptakan istilah-istilah yang mungkin hanya dapat dimengerti di sanatorium jiwa.

Dalam keadaan mana wakil Presiden Adam Malik dengan nada sendu mengatakan “Kita semua telah berdosa” kita semua telah berikrar akan setia, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD’45. Namun sering ucapan itu hanya dibibir saja tanpa diikuti dengan perbuatan. Ini dosa kita. Inilah pokok masalah sekarang. Inilah penyebaba utama yang membuat kemacetan-kemacetan hingga mekanisme pemeritahan tidak berjalan dengan selayaknya. (Sarasehan antar Generasi, 1 Juni 1979).

Pernyataan yang diberikan oleh Adam Malik tersebut mengantarkan pemikiran bahwa masalah mekanisme dan pelaksanaan UUD’45 serta Pancasila adalah batu besar yang sedang kita hadapi.

UUD’45 dan Pancasila saat ini telah dimanipulasi. Penguasa pemerintah atas prinsip-prinsip setan yang masih sangat misterius. Penguasa mengatakan indonesia berdasarkan hukum tidak dilaksanakan. Demokratis tetapi otoliter. Berketentuan Yang Maha Esa tetapi klenik. Kerakyatan tapi feodalistis. Kerusakan struktur merupakan konsekwensi dari cara-cara seperti itu.

Akhirnya negara tidak menjalankan fungsinya lagi sebagai negara. Tujuan negara tidak berkentuan. Target-target REPELITA gagal karena korupsi. Rakyat datang memaki. Ini merupakan tanda-tanda bahwa negara kehilangan fungsi organisasinya.

Dalam hal ini, demokrasi yang menjamin pertautan antara rakyat dan penguasa juga musnah. Pemerintah dari rakyat (demokrasi) diganti dengan kekuasaan dapat diselesaikan sesuai dengan kemauan rakyat. Pengauasa akhirnya bertindak sebagai dalang edan.

Sedang rakyat adalah wayang-wayang. Penguasa dapat menentukan lakon, menjatuhkan korban, mengadakan erang dan memasukkan ke kotak-kotak wayang yang sudah tidak dibutuhkan lagi untuk suatu lakon.

Penguasa dapat menjadi bandit tetapi kalau perlu berpakaian pendeta. Hal ini menggambarkan penunjukkan kekuasaan yang sekarang terjadi di Indonesia. Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dimasukkan dalam satu kotak dan mengeksploitasi rakyat dengan sewenang-wenang. Montesqieu mengatakan apabila hal ini terjadi malapetaka telah tiba.

Kebiadaban seperti di atas sebenarnya telah terjadi sejak tahun 1945. Gaya totaliter dan diktator yang telah lahir sekarang adalah bentuk dari keserakahan masa lalu. Sebuah rangkaian pemberontakan-pemberontakan yang membuat jatuh bangun pemerintahan dan memungkinkan kabinet hanya berumur beberapa hari. Rezim yang sekarang bercokol ini tak lebih sebagai unsur “pemberontak” yang menang dan berusaha untuk terus memegang tampuk kekuasaan. Oleh karena itu sebgai penguasa mereka perlu mencari cara-cara yang cukup kejam dalam menjaga kekuasaannya. Cita-cita orde Baru dipropagandakan ternyata hanya merupakan cara menyeret rakyat untuk mendukung satu pemerintahan diktator, karena mereka menganggap sistim politik yang dimuat dalam UUD’45 dan Pancasila tidak menjamin agar mereka tetap berkuasa.

Partai-partai politik suara oposisi dianggap musuh dan sampai sekarang selalu digencet. Permainan curang dalam PEMILU harus dilaksanakan, tetapi yang kemudian mereka katakan hasil-hasil PEMILU adalah syah dan tidak dapat diganggu gugat (pernyataan Soeharto dalam menilai PEMILU 1971).

Gaya-gaya kepemimpinan militer yang terkenal diktatur dan totaliter inilah sebenarnya yang merupakan sisa-sisa perebutan-perebutan kekuasaan sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945. Yang kemudian saat ini teah dirubah istilahnya menjadi “wrisan nilai dari angkatan’45”

Dalam waktu yang demikian panjang sebenarnya hanya dua kekuatan yang selalu bertarung, yakni kekuatan militer dan kharismatik Soekarno. Tetapi dalam pertarungan-pertarungan itu dapat dipastikan bahwa rakyatlah yang selalu menjadi korbanya. Rakyat adalah kelompok yang selalu menjadi tumbal, terbunuh dan tertindas.

Demikianlah karena mitos yang kelewatan yang diberikan kepada “jasa-jasa pahlawan”, maka korupsi, diktatorisme dan totaliterisme terkubur sebagai jasa-jasa pahlawan yang sangat besar, katanya. Perjuangan bersenjata sebenarnya adalah konsekwensinya yang biasa saja dari satu bangsa yang terjajah. Menjelang tahun 1945 tidak ada predikat “angkatan bersenjata”. Orang-orang yang terdidik secara militer hanya ada beberapa gelintir. Tetapi partai politik pada waktu itu memobilisasikan orang sipil lebih banyak lasykar-lasykar. Mungkin dengan berperang. Yang kali ini tidak melawan penjajah, tetapi energi itiu digunakan untuk menindas rakyat. Terlepas dari banyak jasa dalam menegakan kemerdekaan, maka demi kebaikan masa depan, kita juga perlu mengoreksi kebiasaan-kebiasaan yang terjadi semenjak proklamasi kemerdekaan.

Barangkali bagian yang paling menarik perhatian dari perhatian sipil militer di Indonesia ialah bahwa kaum militer membutuhkan waktu begitu lama, lebih dari 20 tahun untuk merebut kekuasaan politik.

Untuk sebagian besar dari masa itu, adegan perpolitikan Indonesia menyodorkan lingkungan yang menggoda tentara yang cukup sadar politik untuk mengambil alih kekuasaan. (Ulf Sandhaussen, The Military: Structure, Procedures, and Effects on Indonesian Society).

Pernyataan itu mungkin sangat pahit jika didengar oleh tentara sendiri. Apalagi jika bermunculan rezim Soeharto adalah merupakan akhir dari masa 20 tahun yang disebutkan Ulf sandhausen. Tetapi bagaimanapun gangster Soeharto (Soeharto Group) adalah symbol dari gigi-gigi militer yang selalu siap menerkam kekuasaan sejak tahun 1950 an.

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP ABRI:

Sampai saat ini masalah pertentangan antara militer dan sipil sebenarnya berjalan cukup seru. Keluhan-keluhan di masyarkat mengenai bagaimana caranya militer menduduki posisi sipil sangat ramai akhir-akhir ini. Masyarakat sering mengeluh “ tanah-tanah itu milik Jenderal-Jenderal”, anak Jenderal Ali Murtopo yang menembak mati ornag lain dibebaskan”,” lurah ABRI, camat AABRI, Bupati ABRI, Gubernur ABRI dan Presiden juga ABRI”. Di jalan-jalan atau tempat-tempat yang harus membayar sering terlihat tulisan-tulisan diskriminatif seperti:”Awas komplek ABRI kecepatan 5 km/jam”, “ini loket khusus buat ABRI”,”ABRI mendapat potongan 50%” dan “ ABRI tidak usah bayar”.

Ketika kampus diduduki, mahasiswa mengatakan: “Penghijauan kampus”. Di dalam surat-surat kabar ada berita seperti: Perkelahian itu melibatkan oknum-oknum baju hijau”, dalam penggerebagan tempat judi pihak keamanan mendapat halangan dari beberapa oknum baju hijau”, “truk-truk yang keluar dari pelabuhan selalu disertai oleh oknum-oknum baju haijau” dan lain sebagainya.

Bahkan tingakah laku Jenderal Amir Machmud, Menteri Dalam Negeri dalam kabinet Soeharto, dalam Pemilihan Umum 1971, telah menyebabkan Jenderal tersebut di anugerahi gelar “ bulldozer politik’ (lihat buku Pemilihan Umum 1971 yang diterbitkan oleh Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia, terit 1972). Pemilihan umum yang kedua itu telah menjadi ajang bagi pengukuhan peranan ABRI di masyarakat atau menggunakan bahasa Dr. alfian: “……format baru ini ialah peranan dominan dan menentukan dari ABRi dalam politik…” Dan masuknya Golongan Karya sebagai salah satu kontestan Pemilihan Umum disebut oleh Dr. Alfian sebagai pengukuhan peranan militer dalam berpolitik, karena:……”sebagaimana diketahui Golkar adalah partner atau sambungan tangan ABRI dalam politik”…….(Dr. Alfian: “Pemikiran dan perubahan Politik Indonesia”. PT Gramedia,1978,halaman 5).

Apa yang bisa meredakan pertentangan sipil militer ini adalah prinsip Dwifungsi ABRI yang mungkin bercita-cita luhur, tetapi yang selalu menghasilkan kekuatan perusak di segala bidang. Disamping itu dengan adanya anarkisme pemerintahan absolut Soeharto, maka dwifungsi turun sekali nilainya menjadi “ prinsip bagaimna caranya agar pagar dapat merusak tanaman”. Dalam suasana kemenagana yang merajalela dari militer, partai politik dapat dipastikan hanya menjadi “tukang dongeng” tentang negara dandemokrasi. Kekuatan sipil yang dapat diartikan kekuatan-kekuatan partai-partai politik diistirahatkan atau di kumpulkan disebuah gedung opera yang kini dinamakan gedung MPR atau DPR. Pembubaran konstituante dengan dekrit Presiden 5 Juli merupakan klimaks pertarungan itu. Karena sebenarnya Soekarno mendapat tekanan-tekanan berat dan sekaligus rayuan dari TNI-AD yang menentang keras hadirnya partai-partai politik karena dianggap menciptakan huru-hara. Berikutnya kelompok “ Pendesak DEKRIT” bergeriliya untuk bagaimana dengan berbagai cara Soekarno yang dianggap musuh, jatuh di tahun 1965.

Apa yang kami kemukakan adalah fakta-fakta yang bias jadi dianggap rasialis mungkin. Tetapi adalah perlu untuk menyingkapkan tabir masalah sebenarnya. Demikianlah pertentanga-pertentangan sipil-militer ini terselubung dalam kultur bangsa Indonesia yang merasa “balasbudi” terhadap orang-orang yang dapat melindungi dari marabahaya. Atau karena sifat-sifat yang berlebihan memandang pahlawan sebagai seorang jagoan . Sebagai symbol dari perasaan yang halus itu, kadang-kadang masyarakat bangga jika mempunyai saudara seorang Jenderal. Istilah-istilah muncul dalam percakapan sehari-hari, seperti:”hati-hati lho jeng, tante yang itu suaminya seorang PANGTI ABRI, “sudahlah kita ngalah saja soalnya babenya kan ABRI”, entar deh gua habisin dia, babe gue kan punya senjata”. Atau “belum tau ya dia rasanya ke giling panser”. Idiom-idiom ini menunjukkan bahwa ABRIselalu diatas kekuatan sipil. Sebagai BENHUR yang sedang melawan ribuan nyamuk-nyamuk.

Pernyataan-pernyataan di atas telah menunjukkan setidak-tidaknya ada pertentangan antara militer dan sipil di Indonesia, tetapi pertentangan iyu tidak begitu menyolok berhubung sifat kekeluargaan kita. Namun dalam porsi yang besar pertentangan itu muncul dalam kritik-kritik terhadap prinsip-prinsip “Dwifungsi ABRI” yang sangat sacral itu. Dugaan sementara, Dwifungsi ABRI merupakan alat militer untuk campur tangan dalam politik, menciptakan “sistim politik diktatur”agar militer tetap berkuasa. Bahwa dalam hal ini apakah ada idelisme “suci” bagi militer, maka orang sudah tidak memperdulikan lagi. Karena kenyataan-kenyataan menunjukkan bahwa ABRI memegang banyak posisi dalam jabatan pemerintahan, dan dalam keadaan mana demokrasi kemudian mati, kekeuatan menjadi dominan dan penindasan terhadap rakyat pun terjadi.

Sejak tahun 1946 pertentangan itu sudah mulai tejadi. Yakni antara”kelompok syahrir” yang di dukung oleh sipil dan “kelompok tan Malaka” yang di dukung tentara. Diantaranya panglima Besar Jenderal Sudirman mendukung Tan malaka. Sengketa kekuasaan ini merupakan cermin dari pergulatan antara orang-orang sipil dan militer yang paling ekstrim yang terjadi di Indonesia. Kemudian juga antara Soekarno dilain pihak sebagai symbol pemerintahan sipil yang berturut-turut berlawanan dengan “kelompok militer yang menyerang Istana Merdeka tanggal 17 Oktober 1952”’ Zulkifli Lubis yang mendirikan PRRI”, dan dengan PERMESTA nya Vence Samual”. Serta banyak pertentangan-pertentangan yang terjadi berikutnya, sampai suatu saat yang sangat terselubung dan dengan pertolongan kesempatan, Panglima KOSTRAD Soeharto waktu itu, menjungkirkan Soekarno dari jabatan presiden.

Pertentangan antara sipil-militer ini sebenarnya merupakan gejala yang sudah berlangsung sejak zaman proklamasi kemerdekaan. Selain apa yang telah kami sebutkan di atas, masih banyak alas an yang menyebabkan pertentangan antara sipil-militer, bahkan pertentangan-pertentangan emosionil. Sampai sekarang antara sipil-militer pada waktuitu tercermin dari sikap seteru antara politisi dan militer. Kalau sekarang para pemuka ABRI sering menuduh mahasiswa bertindak ekstrim, kurang ajar dan kiri, maka pada tahun-tahun itu julukan-julukan itu cukup jelas bagaimana militer memusuhi KABINET,memusuhi usaha-usaha perundingan (Linggarjati, renville, Rum Royen dan KMB), juga melkukan boikot, agitasi, demontrasi bersenjata dan mensabot program-program kabinet(program pemerintah yang syah);misalnya menentang rasionalisasi militer.

Sedangkan Jenderal Ali Murtopo mensinyalir sendiri sorotan-sorotan yang dilancarkan kepada ABRI adalah berkisar pada: ABRI bertindak tidak wajar terhadap rakyat banyak dengan melaksanakan paksaan, pemerasan, penangkapan dan lain sebagainya; menjadi backing korupsi, penyelundupan dan sebagainya, yang merugikan negara, sikap unsur-unsur ABRI dalam kehidupan masyarakat kurang sopan seperti dalam lalu lintas, dalam took-toko, kantor-kantor dan sebagainya,unsure-unsur ABRI meminta sumbangan secara paksa, melakukan penodongan-penodongan, perampokan-perampokan dan sebagainya; angota-anggota ABRI memaksakan hak-hak istimewa dengan kekuatan serta uniformnya; para anggota ABRI elanggar disiplin dan hokum tidak ditindak, sehingga menimbulkan rasa tidak aman dan tentram dalam masyarakat; ABRI merampas hak warga negara sipil dengan posisinya dewasaini yang tidak membantu perkembangan social ke arah yang lebih baik; hubungan ABRI –sipil tidak dilakukan atas dasar persamaan derajat dan tidak sesuai dengan norma-norma demokrasi(Ali murtopo, STRATEGI POLITIK NASIONAL, Yayasan Proklamasi, 1974). Sebagaimana layaknya, maka terhadap kenyataan-kenyataan itu toh Ali Murtopo mengadakan pembelaandiri, bahwa hal itu merupakan gejala umum dan masalah indisipliner adalah masalah umum, sperti juga yang dilakukan gerombolan-gerombolan pemuda atau gerombolan pejalan kaki yang menyebrangi jalan. Oleh karena itu, untuk melihat kenyataan apakah hal itu merupakan gejala umum , kiranya uraian kami berikutnya akan dapat menjelaskannya. Kami akan coba ungkapkan hasil polling pendapat yang dilakuklan oleh pihak ABRI sendiri.

Pada bulan Agustus 1975 LEMBINTAL ABRI telah melakukan pnelitian di beberapa daerah jawa Bareat, yang kemudian dilanjutkan ke Jawa Tengah dan juga jawa Timur. Hasil yang diberikan sungguh sangat mengejutkan kalau tidak membuat kita menjadi pesimis!!Sikap masyarakat swasta, cendikiawan, pemuda/ mahasiswa, petani, alim ulama dan perorangan menunjukkan rasa yang sangat tidak puas terhadap sikap ABRI akhir-akhir ini. Antara 50%-79% menyatakan ketidakpuasan merekaterhadap tingkah laku perorangan ABRI dan 38%-75% menyatakan tidak puas terhadap instansi ABRI(Integritas, No.III, Maret 1977). Angka-angka ini telah menunjukkan beberapa jauh penampilan ABRI dimasyarakat menjadi merosot dan sekaligus merupakan jawaban terhadap apa yang di sangsikan oleh Jenderal Ali Murtopo sendiri.

PANDANGAN MILITER TERHADAP MASYARAKAT

Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya kalau diutarakan bahwa semacam sikap ganda atau “ambivalent” terhadap TNI terdapat di dalam sebagian, kalaulah tidak semua anggota masyarakat sipil. Sikap ganda ini diwarnai oleh percampuran (pertarungan) antara cinta dan benci, antara senang dan jengkel, atau antara saying dan sakit hati. Tetapi bertepuk tidaklah bertepuk sebalah tangan. Kalau sebagaian masyarakat mempunayaisikap ganda terhadap TNI, maka kiranya demikian pulalah yang tejadi pada sebagian anggota TNI terhadap kaum sipil. Kemesraan yang terjalin di waktu geriliya dulu, kini mungkin sudah dicampuri oleh perasaan jengkel, benci, atau sakit hati, yang diakibatkan oleh karena sebagian anggota masyarakat sipil (yang mungkin hanya sejumlah kecil) mempunyai sifat yang kelihatannya suka cerewet,doyan mengeritik tanpa batas, sok tahu, sok pintar, tapikurang atau tidak mempunyai rasa tanggung jawab. (Alfian, Lukisan Pemikiran seorang Jenderal, dalam PEMIKIRAN DAN PERUBAHAN POLITIK DI INDONESIA, PT Gramedia Jakarta 1978).

Pertarungan antara sipil dan militer ini memang sudah berlangsung cukup lama, kebencian militer terhadap sipil(politisi)misalnya tercermin darirasa sebal militer terhadap parlemen pada waktu itu. Militer suka-suka mengatakan bahwa sebagian anggota Parlemen adalah kolaborator-kolaborator dan pengacau politik. Parlemen dan Politisi disebut-sebut sebagai sumber dari keadaaan yang tidak stabil. Sementara itu militer kadang-kadang lupa bahwa pada saat dibubarkan, KNIL (tentara kerajaan Belanda) asal Indonesia berjumlah sebanyak 65.000 orang (tanggal 26 Juli 1950) yamh kemudian sebagian besar bergabung ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Guy J. Pauker, the Rule of the Military in Underdeveloped Countries, Princention Univ. Press, New Jersey, 1972). Dan menjadi anggota KNIL sebenarnya sudah lebih dari istilah kolaborator itu sendiri. Apakah mungkin demikian geramnya sehingga sampai saat ini pula militer sendiri masih cukup gencar melakukan serangan-serangan kepada sipil. Dalam dua hal ini gerakan mahasiswa, terutama yang terkena tonjokan paling keras.

Sebuah daftar kebencian dari militer ini pernah disusun oleh keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, kami akan kutif sepenuhnya:

”Bahwa gerakan moral mahasiswa adalah kegiatan yang dilakukan oleh oknum-oknum Dewan Mahsiswa yang mengatas namakan DEWAN, mengatasnamakan seluruh mahasiswa , bahkan mengatasnamakn aspirasi masyarakat dengan aksi-aksi memaksakan kehendaknya tanpa mengindahkan tata krama bahkan melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan “ (Dasar pertimbangan 1, Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB tentang pembekuan kegiatan Dewan-dewan mahasiswa Unversitas / Perguruan Tinggi/ Institut; No. SKEP.02/ KOPKAM/ 1978).

“Bahwa secara sistematis dan pragmatis, terutama oleh oknum-oknum Dewan-dewan Mahasiswa/Senat mahasiswa baik karena hasutan unsur-unsur ekstrim maupun karena terpijak di atas pola ekstrim, oleh oknum-oknum tersebut telah dilancarkan kegiatan-kegiatan dengan menyalahgunakan kebebasan, menyalah gunakan demokrasi, menjurus tindakan melawan konstitusi dan melanggar hukum”. (Point 17; Penjelasan KAS KOPKAMTIB, tanggal 23 Januari 1978 atas nama PANGKOPKAMTIB).

“Bahwa dengan dalih kebebasan mimbar, dengan kedok pembahasan ilmiah, di kampus-kampus yang isinya tidak lain melontarkan fitnahan, hasutan, nistaan, hinaan, pemutar balikan kenyataan yang ditunjukkan kepada orang lain, kelompok yang tidak disukai, pejabat, aparatur pemerintah. Lebih dari itu, di bahas dan disimpulkan perlunya perubahan figur pimpinan nasional untuk bisa merubah struktur nasional. “ Diskusi mahasiswa di Universitas Indonesia pada tanggal 19 Januari 1978, yang membicarakan perlu atau tidak perlunya mengadakan revolusi sekarang ini, jelas membuka tabir atas sikapnya yang melawan Demokrasi dan UUD”. (Point 18, penjelasan KASKOMKAMTIB tanggal 23 Januari 1978 atas nama PANGKOPKAMTIB).

“Bahwa kegiatan-kegiatan/ aksi-aksi DM/SM selama ini tidaklah sepenuhnya muni, melainkan telah dikembangkan secara sistematis oleh oknum-oknumdi luar kampus, karena itu tindakan-tindakan ini ditujukan kepada mahasiswa secara keselurujan, melainkan kepada mereka-mereka yang untuk mencapai tujuan politiknya telah memanfaatkan mahasiswa”. (Point 22, penjelasan KAS KOPKAMTIB tanggal 23 Januari 1978 atas nama PANGKOPKAMTIB).

Berdasarkan tuduhan-tuduhan yang pada kenyataan sangat jauh dari fakta kejadian sebenarnya, pihak penguasa melalui petugas-petugas keamanannya telah melakukan tindakan-tindakan seperti:

Penangkapan dan pengejaran terhadap para pemimpin Mahasiswa.

Pemberangusan terhadap surat kabar Kompas, Sinar Harapan, Merdeka,Pelita, The Indonesia Times, Sinar Pagi, Pos sore, karena harian tersebut selama ini dianggap menyiarkan berita-berita yang dapat memanaskan dan menajamkan keadaan. (Point 23, penjelasan KAS KOPKAMTIB tanggal 23 Januari 1978 atas nama PANGKOPKAMTIB)

Pembekuan lembaga-lembaga kemahasiswaan yang secara syah merupakan kegiatan kemahasiswaan yang demokratis yang berfungsi menyalurkan aspirasi mahasiswa. (Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB No.SKEP. 02/KOPKAM/I/1978, yang ditandatangani oleh KAS KOPKAMTIB laksamana TNI Soedomo).

Pembekuan kegiatan dewan mahasiswa semua Universitas/ Perguruan Tinggi/Institut yang dilakukan atas dasar alasan untul menyelamatkan seluruh mahasiswa dan dari pimpinan yang salah, yang menyalah gunakan kepercayaan mahasiswa dan mengatasnamakan mahasiswa. (point 21, Penjelasan KAS KOPKAMTIB tanggal 23 januari 1978 atas nama PANGKOPKAMTIB).

Pengawasan terus menerus terhadap kegiatan yang ada dilingkungan kehidupan kampus oleh petugas-petugas negara baik secara terang-terangan maupun tersamar, sedemikian jauh dirasakan dapat membawa pengaruh negatif terhadap alam kehidupan yang demokratis.

Bahwa sebenarnya masih banyak daftar kebencian militer terutama dan khususnya yang ditujukan kepada mahasiswa pada tahun 1977-1978. Gerakan Mahasiswa pernah dikatakan sebagai newleftist, berusaha ke arah makar (merebut kekuasaan/ kudeta), anarki, atau dijadikan alat politik. Tentunya mahasiswa juga belum lupa dengan KISAH SI KOLONEL SITORUS, penguasa militer dari Jogja yang sangat sengit terhadap gerakan mahasiswa pada tahun 1977-1978. Ucapan kata-katanya terasa masih terngiang-ngiang di telinga: “Gerakan mahasiswa ditunggangi dan terbukti disogok dengan uang sebanyak dua puluh lima juta”. Sekiranya kebenaran fakta akan dapat meceritakan secara lengkap apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita.

Akhirnya Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, melalui catatan Perjuangan 1978 itu meminta:

“ Demikianlah kenyataan-kenyataan yang dapat direklam hingga saat ini, yang ada pada saatnya nanti dapat di putar kembali untuk menentukan siapakah yang patut dicatat dalam LEMBARAN PUTIH, dan siapakah yang tercatat dalam LEMBARAN HITAM yang menodai sejarah perjuangan bangsa”.

MILITER DAN KEKERASAN DI INDONESIA

Kegiatan ABRI dalam tugasnya di bidang HANKAMNAS, misalnya sering kita dengar yakni: melaksanakan pertahanan keamanan nasional dengan kegiatankegiatan operasi HANKAM baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif dengan menggunakan kekuatan senjata teknologi dan senjata sosial secara serasi (Dwifungsi ABRI, MABAD, SESKOAD, 1971). Menimbulkan pertanyaan apakah sebenarnya yang disebut-sebut dengan “senjata teknologi” dan “senjata sosial” tersebut.

Tetapi di balik pernyataan tersebut kita harus bertanya siapakah sebenarnya yang banyak melakukan anarki dan tindakan-tindakan keras di Indonesia selama ini. Mahasiswa? Masyarakat? Atau siapa?

Minimal siapakah pembawa kebudayaan kares (kekerasan) tersebut di Indonesia dan sekaligus atas bantuan dan perlindungan siapakah sehingga kekerasan dapat berlangsung?

Apakah kebudayaan terror ini berkembang dari semboyan TNI-AD (khususnya pasukan Geni) yang berbunyi : “PELOPOR PERUSAK, PELOPOR PEMBANGUNAN” (TB Simatupang, SOAL-SOAL POLITIK MILITER DI INDONESIA, Gaya Raya, 1956).

Apakah kekerasan merupakan tindakan militer di bidang psikologi, politik. Ekonomi dan sosial?

Terlepas dari itu semua marilah kita lihat tindakan terror atau kekerasan yang dilakukan oleh TNI –AD kepada “musuh-musuhnya”. Tentu bukanlah musuh ketika “hukum perang” berlaku!!!

Sungguh sangat menyedihkan bahwa kelahiran Kemerdekaan Indonesia 17 agustus 1945, telah didahului dengan perbuatan terror. Lembaran hitam inilah yang mungkin menandai terrorisme di bidang sosial, politik, ekonomi dan psikologis di Indonesia untuk masa-masa berikutnya.

Pada tanggal 10 agustus 1945 radio Tokyo menyiarkan Jepang menyerah tanpa syarat. Indonesia yang pada waktu itu dalam pendudukan Jepang mengalami “ kekosongan pemerintahan”.

Sebelumnya Jepang telah menyetujui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk menyiapkan segala sesuatu berhubungan dengan kemerdekaaan indonesia. Dalam keadaan demikian Soekarno-Hatta sebagai pucuk pimpinan masih ragu untuk cepat-cepat menyatakan Indonesia merdeka. Sementara itu dikalangan pemuda yang merintis gerakan bawah tanah misalnya Syahrir, Sukarni, Chairul Saleh dan Adam malik ( sekarang wakil Presiden RI) berpendapat agar proklamasi Kemerdekaan secepatnya dilaksanakan. Walaupun kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah bersidang, Soekarno-hatta masih tetap ragu-ragu.

Oleh karena itu kalangan pemuda yang bergerak di bawah tanah merencanakan “kekerasan” untuk memberikan tekanan kepada Soekarno-Hatta. Pada tanggal 16 agustus 1945 pasukan-pasukan bawah tanah telah “ menculik” Soekarno-Hatta untuk dilarikan ke markas PETA (Pasukan Pembela Tanah Air). Di tempat itu pasukan-pasukan bawah tanah telah memaksa Soekarno-Hatta untuk segera mengumumkan Proklamsi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 agustus 1945. Kekerasan ini rupanya menandai diresmikannya kebudayaan keras di Indonesia. Karena setelah itu tindakan-tindakan terrorisme mulai merajalela dalam bentuk penculikan-penculikan dan kekerasan yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan militer (warlordisme). Kenyataan-kenyataan keras itu disampaikan saat ini terjadi, juga termasuk penculikan-penculikan terhadap mahasiswa sebelum SU MPR 1978. tetapi anehnya sejarah Indonesia saat-saat itu kini terlukis sebagai “ perjuangan-perjuangan kemerdekaan” yang mengagumkan seluruh penduduk jagad.

Perbuatan teror kala itu menjadi kebiasaan yang mengasyikan barangkali, sehigga dalam masa-masa perjuangan tersebut luar-negeri sering menuduh Indonesia adalah Facist dan Militerist, sebelum turunnya Maklumat X wakil Presiden. Prerjuangan Indonesia waktu itu berujud”senjata” dan “kekerasan”. Kira-kira bulan Oktober 1945 dibentuk markas Tertnggi TKR yang diketuai oleh urip Sumoharjo. Setiap kepala bagian dari markas Tertinggi dapat mengangkat dirinya menjadi Jenderal. Sehingga saat itu Markas Tertnggi terjadi “inflasi Jenderal”, menurut Jenderal Nasution (Sejarah Perjuangan). Di markas tertinggi tersebut juga terjadi pertententangan-pertentangan antara bekas tentara PETA dan KNIL. Semangat militeristis dari tentara saat itu kelihatan ketika Mohammad Hatta memperingatkan Kolonel Nasution Panglima Tentara dan Territorium Jawa (PTTJ) sebagai berikut: “Saya khawatir kolonel terjerumus ke dalam kesalahan yang selalu ditempuh kaum militer, seperti ternyata di Jerman dalam Perang Dunia I dan II, yang mau melihat persoalan perjuangan negara semata-mata dari pihak kemiliteran” (Nasution, TNI).

Kemudian pertentangan-pertentangan antara militer dan sipil (kabinet) yang diwarnai dengan “sisa-sisa semangat juang” tersebuit, menghasilkan semangat penculikan TRI( Tentara Rakyat Indonesia yang kemudian berubah menjadiTNI). Hal itu terjadi saat lahirnya “peritiwa 3 Juli 1946”, yakni konflik antara tan malaka yang didukung TNI dengan kabinet Syahrir. Pada tanggal 27 Juni 1946 Komandan Divisi III TRI, Mayor Jenderal Sudarsono memerintahkan Mayor Yusuf untuk melakukan penculikan terhadap perdana Menteri Syahrir. Dan jenderal Sudarsono mengumumkan menguasai daerah surakrta dan Yogyakarta. Demikianlah belum ada satu tahun Indonesia merdeka terror sudah terdengar. Hal itu menyebabkan Presiden pada tanggal 30 juni 1946 mengumumkan “Negara dala keadaan “perang” dan meminta rakyat untuk menunjukkan di mana Syahrir disembunyikan. Pada tanggal 2 Juli 1946 Mayor Jenderal sudarsono dan Muhammad yamin pergi ke Gedung Negara dan meminta agar PETISI RAKYAT (lihat Kudeta 3 Juli 19460 yang disodorkan diterima oleh Pemerintah. Sementara itu “ Barisan Banteng “ juga berusaha menculik Menteri Amir Syariffudin tetapi tidak berhasil.

Kebudayaan culik-menculik ini berlangsung kembali ketika tahun 1948 terjadi “PEMBERONTAKAN MADIUN”. Kini giliran Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dalam kabinet darurat yang oposisi terhadap Syahrir setelah “Persetujuan Linggarjati” melakukan terror. Di tengah-tengah oposisi Amir Syariffudin tersebut pemerintah berhasil menyususn Kabinet Hatta. Akhirnya program kabinet Hatta untuk mengurangi jumlah angkatan perang di jadikan modus modus pemberontakan PKI bersama Muso. Dengan tercetusnya Madiun Affair ini dimulailah tradisi barbar yang keras di indonesia, diantaranya perwira-perwira TNI pro FDR/PKI yang menentang penyusutan pasukan program kabinet hatta melakukan penculikan dan pembunuhan. Seperti balas dendam terhadap Barisan banteng yakni dengan menewaskan Dr Muwardi. Kekejaman yang dilakukan mirip apa yang terjadi ketika G 30 S PKI tercetus di tahun 1965. Beberapa agamawan dibantai dan dikubur menjadi satu di sebuah sumur.

Bagi kita tentu sangat sulit mencatat keseluruhan kekerasan yang timbul akibat “kaum bersenjata” ini. Adalah perlu kemudian digambarkan bahwa rakyat pada waktu itu jelas menjadi korban dari kekacauan yang ditimbulkan militer. Apakah kita perlu menyalahkan TNI atau ABRI, itu sebenarnya adalah sulit. Yang jelas bahwa perpecahan-perpecahan di kalangan TKR, TNI atau dengan namanya ABRI saat ini, telah menimbulkan korban jiwa di kalangan rakyat. Rakyat menjadi korban terrorisme yang keji. Persoalan perpecahan TNI sehingga ada TNI yang pro pemerintah dan TNI yang pro DII TII, kahar Muzakar, PRRI- Permesta- MANGUNI, FDR/PKI; inilah yang bertahun0tahun menyebabkan Indonesia tidak pernah tentram. Dan tentu adalah tidak masuk akal jika persoalan-persoalan yang timbul dalam tubuh TNI sendiri harus dipersalahkan dan dimintakan jasa kepada rakyat. Apalagi kita tahu tokoh-tokoh pemberontakan dan terrorisme tersebut adalah oknum-oknum yang secara resmi pernah duduk dalam hirarki TentaraNasional Indonesia dan mendapat pengangkatan resmi. Jika soekarno sebagai tokoh sipil kemudian dianggap ikut mencampuri urusan TNI AD dalam perkara Supeno, Bambang Sugeng, Bambang Utoyo), maka reaksi dari tubuh TNI AD-lah yang justru menyebabkan timbulnya kekerasan dan kekacauan (kemudian TNI yang lain memisahkan diri/ dari pusat dan membuat pemberontakan-pemberontakan seperti PRRI-Permesta). Selain itu ada beberapa hal yang dianggap “protes” terhadap keputusan kabinet misalnya DI TII, Karto Suwiryo dan kahar Muzakar, yakni orang-orang militer yang juga membawakan kebuyaan-kebudayaan yang kejam. Dan ada pula yang mempunyai ideologi tertentu seperti Gubernur Militer Sumatera Utara Daud Beureuh dengan PROVINSI OTONOM ACEH nya. Secara garis besar, timbulnya kekerasan dan kekejaman oleh militer ini merupakan implikasi dai ambisinya untuk menduduki kursi pemerinthan atau mempengaruhi keputusan kabinet berturut-turut sejak “Peristiwa 3 Juli 1946”. Tetapi dalam hal ini patut kita ketahui bahwa militer dengan senjata di tangan sebenarnya sejak tahun 1945 dapat dengan sekehendaknya mempengaruhi keadaan masyarakat dan pemerintahan. Sehingga lebih tepat dikatakan bukan “Pemerintah mempunyai ABRI”, tetapi cenderung untuk disebutkan “ABRI yang mempunyai pemerintah” tertentu. Setelah tentara Mesir menghapuskan parlemen Mesir dan membubarkan partai-p[artai politik, Jendral Najib berkata : “Untuk dapat menjalankan tugasnya yang tersebut diatas, maka orang-orang militer itu haruslah MEMPUNYAI PEMERINTAH YANG PANTAS DI BELA” (cf. Egypt Destiny)

Demikianlah “kaum bersenjata” ini memgang peranan penting di dalam berbagai pemberontakan-pemberontakan bersenjata. Dalam pemberontakan DI TII yang anti – terhadap Pemerintah terjadi pembunuhan, penngarongan/ perampokan, pembakaran di desa-desa. Di samping itu bekas KSAD Kolonel Zulkifli Lubis, Akhmad Hussein dan Kolonel Simbolon aktif dalam gerakan PRRI melakukan pembunuhan tanggal 16 Oktober 1956, resimen pertempuran angkatan darat (RPKAD) melakukan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin pemerintah RI (Biro pemuda dept. PD & K, sejarah Pemuda, PN Balai Pustaka, jakarta, 1965). Bahkan pada tahap yang paling keras, terror tersebut dilakukan dalam bentuk percobaan pembunuhan Presiden. Kolonel Zulkifli Lubis adalah seorang perwira yang waktu itu sedang di cari-cari karena tersangkut dalam PERISTIWA CIINI yakni peristiwa percobaan pembunuhan Kepala Negara RI (Sejarah Militer Kodam VI Siliwangi, DARI MASA KE MASA, Fakts Mahyuma, Jakarta, 1968).

Mungkin masih banyak lagi terrorisme yang muncul di Indonesia, apakah itu satu pekerjaan yang wajar ? ataukah satu konsekwensi dari tindakan polisionil dan militer? Tetapi sungguh ironis, bahwa dalam keadaan yang demikian modern, terrorisme muncul kembali dengan bantuan militer tanggal 30 september 1965. satu pembunuhan kejam dan penculikan lagi-lagi dilakukan militer dalam tampangnya sebagai pembawa kultur kekerasan di Indonesia, dalam keadaan mana rakyat masih tetap menjadi kancah pertarungan “gajah-gajah”.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah saat ini bentuk terror-terror itu sudah berakhir? Kami sangat berminat untuk mengemukkan hal-hal actual tentang terrorisme yang terjadi di Indonesia yang “legal”, terutama dalam kaitannya dengan terror-terror politik. Dari bentuk penahanan-penahanan tanpa dalih sampai pada intimidasi dan usaha pembunuhan.

Pada tahun 1966, tidak lama dari peristiwa –peristiwa terror yang berlangsung padaperistiwa Lubang Buaya dalam kondisi politik yang keruh, di Bandung telah terjadi terror-terror politik yang dilakukan oleh Soeharto dengan meminjam tangan ABRI. Dalam suatu Tanya jawab dengan penulis Barat pada bulan Januari 1973, Ali Sastroamijoyo ketua Umum PNI sebelum meninggal menceritakan tentang pertemuannya dengan Soeharto. Dalam percakapan tersebut Soeharto mengatakan : “Saya khawatir tentang keadaan di dalam tubuh PNI (adanya perpecahan PNI yang pro Osa Maliki dan pro Ali). Ini hanyalah satu-satunya partai nasional dan akan dapat menjadi satu imbangan bagi kelompok Islam”. Sastroamijoyo menjanjikan kepada Soeharto bahwa dia akan menyatukan perpecahan dalam PNI ttersebut, dalam kongres PNI 1966. tetapi ketika kongres PNI tersebut di buka, sejumlah ABRI telah mencegat pendukung-pendukung Ali Sastroamijoyo. Akhirnya Ali Sastroamijoyo shock ketika dia berusaha berbicara dalam kongres tersebut. Dan Osa Maliki dalam kongres PNI yang merupakan jagoan Soeharto, terpilih. Ali Sastroamijoyo kemudian menulis surat kepada Soeharto yang isinya adalah: “ Saya berterimakasih kepada saudara,karena saudara telah mempunyai inisiatif untuk menyelenggarakan Konggres. Ini merupakan pekerjaan yang tidak berguna, bukan persatuan yang sebenarnya atau penyembuhan yang sebenarnya untuk memperkokoh PNI”. Selama karier politiknya sejak tahun 1920, dia di tahan Belanda di Nederland dan di bebaskan dari tuduhan subversif, akhirnya ia mengundurkan diri dari politik.

Lagi-lagi PNI terpaksa menerima terror ketika Osa Maliki meninggal dan mengadakan Konggres di Semarang pada bulan april 1970 dalam acara pemilihan Ketua Umum yang baru. Soeharto menunjukkan kebaikan hatinya dan berjanji untuk tidak mencampuri urusan PNI. Tetapi ABRI tidak menempatinya, karena bermaksud mengadakan intimidasi sebelum pemilihan. Ali murtopo memihak Hadisubeno Sosrowardoyo, dilain pihak Hardi juga mencalonkan diri. Ali Murtopo mengirimkan orang-orangnya dan membuat markas di dekat tempat konggres. Orang0orang yang berpakaian sipil tersebut hadir ke hotel-hotel tempat peserta menginap dan menunjukkan kepada peserta, mana yang harus dipilih. Akhirnya Hadisubeno menang. Tetapi Ali Murtopo ternyata salah memberi dukungan kepada Hadisubeno. Hadisubeno memusuhi ABRI. Dfalam suatu rapat di Surabaya , Hadisubeno berkata: “Sepuluh Soeharto, sepuluh Nasution dan segerobak jenderal tidak dapat menandingi satu Soekarno”.

Praktek-praktek yang dilakukan kepada PNI ini diulangi lagi oleh AliMurtopo pada Konggres PARMUSI di mana kehadiran Djarnawi Hadi kusuma di haling-halangi karena Djarnawi mendapat pengaruh Masyumi. (lihat di belakang).

Terror politik oleh ABRI ini dilaporkan oleh Harian KAMI 29 Mei 1971, bahwa di daerah Sulawesi Tengah, tema-tema kampaye GOLKAR bertema ancaman atau intimidasi, antara lain: “Siapa yang tak masuk Golkar akan di dantung atau ditembak; Golkar dilindungi oleh Angkatan Darat, AL, AU dan Kepolisian; Partai-partai politik tidak boleh banyak omong, kalau banyak omong mulutnyaakan diisi dengan peluru…”

Memang pada saat itu Amir Mahmud mengatakan bahwa 400 penembak dan 11000 bom serta granat asap telah disiapkan oleh pabrik senjata di Bandung. Yoga Sugama mengatakan: “ Jangan heran jika nanati kamu mendengar laporan beberapa orang ditahan!”

Ketua komisi III DPR-GR Ischak Moro mengomentari sikap dan tindakan penguasa mrip dengan cara-cara yang ditempuh Kenpetai di jaman Jepang (Fasis Jepang). Khotbah-khotbah Jumat di mesjid-mesjid disensor. Kodim Sumbawa Timur menhan anggota NU M. Ilyas selama 30 hari. Kepala desa Rontu ditahan dengan alas an tidak masuk Golkar. Shoheb ditembak ketika berada dipodium,70 orang ditangkap termasuk dua orang wanita (IPMI, Pemilihan umum 1971, Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers, Jakarta 1972).

Lain daripada itu marilah kita lihat bagaimana keganasan Letnan Otong di daerah Indramayu pada waktu itu. Dalam terbitan surat kabar Sinar harapan bulan Juni 1971 diberitakan hasil tanyajawabnya perihal tuduhan NU bahwa Polisi Militer telah membunuh umat Islam dan menyiksanya di daerah Indramayu Jawa Barat. Dicatat: Komisaris Polisi Indramayu mengatakan bahwa kira-kira 20 orang terbunuh. Seseorang mengatakan bahwa tanggal 13 Desember 1970 anaknya telah ditembak oleh Letnan Otong di depan sebuah kuburanyang baru, di hadapan orang banyak. Sebelum menarik pelatuk senapan, Letnan Otong berkata: “Ini adalah kejadian yang akan menimpa orang-orang yang tidak mau pilih Golkar”. Korban pembunuhan Leynan Otong lainnya tewas karena diseret sepanjang jalan dengan sebuah motor. (Brian May, THE INDONESIAN TRAGEDY, Graham Brash Ltd, Singapore,1978).

Di antara suasana pembantaian-pembantaian dan terror-terror politik yang dilakukan tentara pendukung Golkar, maka secara misterius tanggal 24 April 1971 Hadisubeno Ketua Umum PNI meninggal!!! Sebelumnya, Hadisubeno menyarankan agar masyarakat tidak tinggal diam jika komandan-komandan ABRI melancarkan kekerasan terus-menerus. Dalam pembicaraannya dengan Presiden tanggal 28 April 1971, Mohamad Isnaeni mengatakan kematiannya karena “sebab-sebab yang misterius”, karena dokter tidak menemukan diagnosa apa-apa. Sesudah PEMILU Subchan ZE mengatakan kepada Brian May bahwa dia yakin Hadisubeno TELAH TERBUNUH. Saya takut, mereka akan membunuh saya juga,katanya. Andaikata saya sakit saya akan pergi ke rumah sakit Katolik. Saya berpikir itu lebih aman. Tak lama Subchan pun tebunuh di jalan Saudi Arabia. Dalam PEMILU 1977 korban-korban manusia jatuh, tetapi apa tindakan Presiden Soeharto? Soeharto hanya mengatakan: “ Menyatakan rasa belasungkawa kepada keluarga yang tewas akibat ekses0ekses PEMILU” (siaran TVRI, 2 Juni 1977)1978.

Kalau tadi diceritakan mengenai keganasan militer tahun 1971,maka akhirnya terror seitar tahun 1977 akan lebih memerihakan dunia sadisme di Indonesia. Kami akan mencoba membatasi mengenai apa yang pernah “dimainkan” terhadap kegiata-kegiatan mahasiswa waktu itu.

Demikian:

“21 Januari 1978 penangkapan-penangkapan mahasiswa secara besar-besaran di mulai. DM/SM se Indonesia dibekukan kegiatannya, Pers diberangus dan tuduhan dilontarkan terhadap kegiatan mahasiswa.

Pada hari itu, kampus ITB dimasuki pasukan yang mengatakan akan menangkap Ketua DM ITB dan menyegel radio pemancar milik ITB, 8 EH. Mahasiswa ITB yang berada dalamkampus tidak memenuhi satupun permintaan itu, karena pasukan tersebut memasuki kampus tidak memakai aturan yang seharusnya, yaitu meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan ITB. Pukul 4.00 pagi (tanggal 1 Februari 1978), pasukan gabungan LINUD KOSTRAD, Polisi Militer dan Skogar Bandung mulai menduduki kampus ITB. Dalam daftar yang dibawa oleh pasukan tersebut dapat di lihat 53 nama yang akan ditangkap, termasuk 5 orang staf pengajar ITB, sedangkan selebihnya adalah mahasiswa ITB itu sendiri. Dari hasil pemeriksaan kartu mahasiswa, 17 orang mahasiswa ditahan.

Pukul 14.00 (tanggal 9 Februari 1978) kampus ITB telah dikepung dari berbagai jurusan oleh pasukan-pasukan dari berbagai satuan: Kujang I KOSTRAD, Kopasandha, CPM, Infanteri AD dan DLLAJR. Diperkirakan jumlah seluruhnya pasukan 12 truk. Selain itu di satu tempat dekat ITB (di Perusahaan Air Minum) terdapat 5 buah Colt dengan orang-orang berpakaian preman dan bersenjata pentungan di dalamnya. Sementara itu telah masuk pula pasukan yang lain ke dalam kampus dan menggiring mahasiswa ke lapangan basket. Sedangkan staf pengajar dan karyawan ITB dikumpulkan di Lapangan Bola. Tentara berusaha memecah kumpulan mahasiswa dengan cara berjalan ditengah kumpulan tersebut, tetapi selalu gagal karena rapatnya barisan mahasiswa. Tentara-tentara tersebut mulai kalap, mereka disiapkan ber-saf di depan mahasiswa dengan jarak 10 meter, dan senjata mulai diarahkan ke mahasiswa. Mereak bergerak ke arah mahasiswa yang duduk dalam kumpulan dengan langkah tegap, makin mendekat dan mahasiswi-mahasiswi yang berada dalam barisan terdepan diinjak-injak dengan sepatu lars, dipukul dengan popor, serta beberapa diseret, dijambak rambutnya. Kumpulan mahasiswa praktis bubar dan berdiri untuk menyelamatkan diri. Terdengar tangisan dari mahasiswi-mahasiswi yang terinjak-terinjak. Keadaan yang demikian kacau masih ditambah dengan caci maki dari tentara-tentara tersebut. Beberapa dosen yang ada dan melihat perlakuan terhadap mahasiswanya mencucurkan air mata, malahan beberapa tentara yang melihat tindakan rekan-rekan mereka terhadap mahasiswa juga mencucrkan air mata. Setelah itu terdengar suara kaca-kaca di pecah. Ruangan-ruangan yang terletak di student Center di rusak dan di bongkar. Surat-surat, kertas-kertas, mesin ketik, radio, mesin foto copy, diangkut ke sebuah Jeep. Kemudian muncul tiga orang yang membawa nama-nama mahasiswa yang akan ditahan. Pemerikasaan di mulai, mahasiswa menunjukkan kartu identitasnya, yang lolos dari pemerikasaan diperintahkan untuk langsung keluar kampus. Akan tetaoi tidak ada yang mau memenuhi permintaan itu. Pemeriksaan dihentikan, suasana mulai gaduh dan tegang kembali. Tentara-tentara yang sudah beristirahat diperintahkan kembali untuk menghalau mahasiswa, berteriak teriak dengan kata-kata kasar seperti: “binatang”, “hancurkan”, “ dan sebagainya. Tentara yang berjaga pun serta merta menyerbu mahasiswa, popor senjata diayunkan ke tubuh mahasiswa. Pendudukan kampus ITB yang kedua kalinya itu berlangsung di luar pengetahuan pimpinan ITB. Malahan di buat suatu scenario penampilan di TV yang memberi kesan kepada masyarakat bahwa pimpinan ITB-lah yang meminta bantuan kepada penguasa “UNTUK MEMULIHKAN KEADAAN KAMPUS ITB”. Tanpa diberitahukan tentang rencana pendudukan kampus, rector ITB diminta untuk berbicara di depan kamera TV. Sesudah opname TV selesai, baru lah rector ITB dibertahukan bahwa pada saat bersamaan dengan opname TV itu, kampus ITB telah di duduki oleh pasukan bersenjata. (Keluarga Besar Mahasiswa ITB, “Perjalanan Di Awal tahun 1978”).

Menanggapi agresi ABRI ke kampus ITB tersebut, Pimpinan Fraksi Persatuan Pembangunan DPR RI (Drs. M. Cholil Badawi) dalam suratnya bernomor 097/ F.Perst./II/1978 menyatakan sebagai berikut: Informasi yang kami peroleh hampir-hampir tak dapat dipercaya, bahwa pada tanggal 9 februari 1978 kampus ITB Bandung mengalami serbuan dan pendudukan oleh satuan-satuan ABRI di bawah naungan KOSTRAD. Lebih-lebih hampir tak dapat di percaya lagi, pasukan tersebut dengan kekerasan menggiring mahaiswa dan sejumlah guru besar ke lapangan bola, serta menjemurnya selama 2 jam dari pukul 14.00 hingga pukul 16.00, melakukan pemukulan terhadap sejumlah mahasiswa dan penusukan dengan bayonet sehingga luka parah serta mengangkut mereka dengan truk ke Markas Laksuda tanpa surat perintah yang berwenang. Peristiwa penyerbuan dan pendudukan 9 Februari 1978 itu malahan membangkitkan rasa simpati masyarakat kepada gerakan mahasiswa. Kegemaran melakukan kekerasan, serta ingin menang sendiri semata.

Keterkejutan kami itu menjadi bertambah-tambah sesudah mendengar berita diberondongnya rumah kediaman rector ITB sudara Iskandar Alisyahbana dengan senjata apai yang tidak diketahui identitasnya.”

Pemerintahan mengatakan bahwa tujuan pendudukan beberapa kampus tersebut adalah untuk membantu rector memulihkan keadaan/ untuk memulihkan kegiatan akademis. Tapi apa yang kita saksikan?

Pendudukan itu lebih tepat dinamakan terror dari pada usaha pemulihan. Popor-popor bedil tanpa ampun digunakan,sepakterjang dari oknum-oknum tersebut yang tak mengenal peri-kemanusiaan, bahkan pemerintah menyewa sebagian kecil anak-anak muda yang digunakan untuk mengejar mahasiswa danpelajar (untuk menteror orang-rang yang dianggap mereka berbahaya bagi pemerintaha). Banyak korban berjatuhan akibat popor-popor, tendangan-tendangan dsb. Sampai hari ini dapat kita tenok korban-korban tersebut masih ada yang di rawat di rumah sakit, baik yang patah tangan, geger otak dan masih banyak lagi. (IPB, Berita Kampus Rakyat Institut Pertanian Bogor, no:kmipb/iii/110)

Demikianlah drama tragis yang dilakukan oleh militer di bawah pimpinan Soeharto. Apakah sampai di situ saja pelampiasan nafsu kebiadaban itu? Marilah kita akhiri saja pembeberan perbuatan yang mendirikan bulu roma tersebut dengan cerita dari ketua DM universitas Indonesia perioda 19977-1978 Lukman hakim, di mana militer telah menyewa tentara yang lain dengan ongkos Rp.20.000,- untuk memukuli mahasiswa yang ditahan dan dikatakan adalah “maling-maling”.

Mungkin, diantara sadisme itu ada kekejaman yang cukup lucu, ketika Ketua DM IKIP Jakarta Hudori Hamid dimasukkan ke kandang Ular! Tak kurang walaupun di bandung perlakuan kepada mahasiswa “sangat lunak”, seorang gila pernah di masukkan ke tahanan dan memukul seorang tahanan mahasiswa, demikian dituturkan oleh Jonhy Sinaga, mahasiswa Universitas Parahyangan.

Intimidasi, terror dan kekerasan oleh militer ini juga melaksanakan prinsip “ABRI harus merakyat”. Karena rakyat juga mendapat bagian. Buruh-buruh menjadi bulan-bulanan bagi kekejaman itu. Buruh-buruh yang protes meminta kenaikan gaji, ditahan dan diinterogasi. Demikian ganas ancaman dari aparat-aparat militer ini, hingga beberapa pimpinan buruh yang menuntut kenaikan gaji terpaksa meninggalkan rumah mereka dan tidak berani tidur di rumah. Dalam pengaduannya ke DPR, wakil-wakil dari buruh itu sekalian meminta tempat tidur di kantor DPR, karena rumahnya selalu didatangi “oknum-oknum yang tidak jelas dan memeberi ancaman-ancaman”. Kemudian 6 penduduk Angsana yang mengadu ke DPR ditahan Kepolisian Pandeglang berkat pengaduan bekas lurah Askari yang merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Mayor Polisi MI Nurdin, Resort Kepolisian 812 Pandeglang membenarkan penahanan itu. (TEMPO, 7 April 1979).

TENTARA DALAM PEMBERONTAKAN

Dalam waktu akhir-akhir ini sering kita dengar penguasa militer selalu mengbar-gemborkan kestabilan dan keamanan. Tetapi sebenarnya dalam mas-masa sebelum ini tentara selalu terlibat dalam pemberontakan-pemberontakan. Dan aktif sebagai unsure pengacau. Semua pemberontakan yang terjadi di Indonesia di selenggarakan setidak-tidaknya oleh tentara atau bekerjasama dengan kekuatan sipil. Salah satu gerakan yang dianggap dilakukan oleh sipil hanyalah Republik maluku Selatan di bawah pimpinan Dr. Soumukil.

Pemberontakan Madiun 1948 yang dipimpin oleh amir syariffudin dengan sponsor Front Demokrasi Rakyat (FDR) digerakkan oleh TNI> Basis kekuatan FDR yaitu terdiri dari kalangan kekuatan bersenjata, baik yang termasuk TNI maupun laskar. Dari TNI terutama kesatuan-kesatuan yang berada di daerah Purwodadi, angkatan laut dan Polisi Tentara laut. Sedangklan dari Lasykar, yaitu Lasykar Rakyat, PESINDO, lasykar Merah dan lasykar Buruh. Dalam suatu catatan pada saat itu 35 % dari angkatan Perang Indonesia di bawah pengaruh FDR yang melakukan pemberontakan di Madiun tersebut.

Di dalam buku “Siliwangi dari Masa ke Masa” yang terbit tahun 1968, pada halaman 241 tertulis sebagai berikut:

“…, maka dengan tiba-tiba sekali Kolonel Sumarsono yang berpihak kepada PKI- Muso, mengambil kesempatan dari kekeruhan suasana itu, dengan memproklamasikan terbentuknya apa yang mereka namakan “SOVIET REPUBLIK INDONEISA” pada tanggal 18 sepember 1948 di Madiun, dengan mendapat backing dari batayon-batalyon Brigade 29. Pemberontakan dilakukan pada jam 02.00, sedangkan batalyon-batalyon yang turut dalam pengkhianatan itu adalah:

Batalyon Musyofa di kota Madiun

Batalyon Mursid di saradan

Batalyon Darmintoaji di Ngawi

Batalyon panjang Jokopiono di Ponorogo

Batalyon Abdurrachman dan sususlan dari Kediri

Batalyon Maladi Yusuf yang beroperasi di Ponorogo dan Sumoroto…”

Divisi IV “Senopati” yang ditempatkan di daerah Surakarta dan meliputi sekitar 3000 prajurit adalah kekuatan pokok FDR/PKI di dalam tubuh TNI….(Yahya Muhaimin- “Perkembangan Militer dalam Politik Indonesia 1945-1966)

Demikian pula Darul Islam SM Kartosuwiryo sekalipun kemudian diklasifikasikan pemberontakan oleh militer adalah juga melibatkan TNI. Satuan-satuan tentara DI-TII tersebut menganggap Pemerintah telah berkolaborasi dengan kolonialis-kolonialis Belanda. Karena rasa tidak puas itu kemudian Karto suwiryo membentuk organisasi Darul Islam dan tentara Islam Indonesia pada bulan Mei 1948. Gerakan Kartosuwiryo ini kemudian meluas ke Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Kalimantan.

Dalam sebuah majalah bulanan Prisma, no.7, bulan Agustus 1978, TB Simatupang, menulis tentang pemberontakan DI/TII yang sering digembar-gemborkan oleh penguasa militer saat ini untuk mendirikan Negara Islam di Indonesia. Jenderal Purnawirawan tersebut menulis sebagai berikut:”…namun demikian kita menyadari pula bahwa factor agama ini BUKAN SATU-SATUNYA factor yang menggerakkan SM Kartosuwiryo mengumumkan dirinya sebagai “imam” dari sebuah “Negara Islam Indonesia” pada bulan Mei 1948. Beberapa penulis melihat radikalisme Kartosuwiryo muncul sudah sejak masa pergerakan sebelum Perang Dunia II, yakni ketika ia mengambil sikap non kooperatif terhadap Belanda, bertentangan dengan partai politiknya (PSSI) pada waktu itu. Pada tahun 1939 ia di pecat dari PSSI (walaupun pernah jadi sekretaris jendral pada tahun 1931 dan wakil ketua pada tahun 1936), dan membentuk partai saingan yang radikal di Malangbong (Jawa Barat) pada tahun 1940….”

Bung Tomo yang mencoba menyingkap kabut gelap disekitar pemberontakan DI/TII menulis dalam buku terbitannya sendiri ”Sebuah Himbauan”.

Disebutkan bahwa pada garis besarnya tindakan SM Kartosuwiryo di jawa Barat itu didasarkan atas RESTU dari Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman. Missi rahasia tersebut dijalankan dengan tujuan mempertahankan wilayah Republik Indonesia dengan Belanda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa TNI sendiri berperan dalam timbulnya DI/TII.

Di Aceh tahun 1953 terjadi pemberontakan serupa. Pada bulan Desember 1948 Daud Beureuh sebagai Gubernur Militer yang dinagkat sejak 1947 telah berontak dan mendirikan Republik otonom di Aceh. Pada tahun 1953 dimulailah konflik bersenjata di Aceh sebagai reaksi atas kabinet baru (PNI) yang disyahkan pada tanggal 1 Agustus 1953. antara laian disebabkan kecurigaan terhadap keputusan pemerintah pusat untuk menempatkan seorang komandan militer di Acehyang di anggap komunis. (Prisma, no.7, Agustus 1978).

Letnan kolonel TNI Kahar Muzakar juga mengadakan pemberontakan di Ujung pandang. Pada tanggal 20 Januari 1952 kahar Muzakar di angkat sebagai komandan Tentara Islam Indonesia di Sulawesi selatan, kemudian pada saat itu juga didirikan Darul Islam dan bergabung dengan DI di Jawa Barat. Selain itu Kahar Mauzakar juga menjalin hubungan dengan Permesta dan PRRI.

Tetapi yang paling menyedihkan adalah bahwa bekas pejabat KSAD pemerintah Indonesia antara bulan Mei hingga Juni 1955 yakni kolonel Zulkifli Lubis telah mendalangi sendiri suatu pemberontakan yang terkenal dengan nama PRRI dan Permesta. Sebagai awal pemberontakan pada tahun 1956 Kolonel Simbolon mendirikan Dewan Gajah; Letnan Kolonel Akhmad Huen mendirikan Dewan Banteng, sedangkan di Ujung Pandang tahun 1057 diproklamasikan PERMESTA. Letnan Kolonel samual membacakan proklamasi berlakunya keadaan SOB di seluruh wilayahnya, dan kemudian Letnan Kolonel saleh Lahade yakni kepala Stafnya membacakan Piagam Perjuangan semesta bagai gerakan di daerah Indonesia Timur. (Prisma, no.7, Agustus 1978)

Di samping itu di kalimantan Selatan berdiri Dewan Lambung Mangkurat. Deawan-dewan inilah yang mengorganisir pemberontakan. Sejalan dengan pembelotan tentara dibeberapa tempat, maka di Menado pada tanggal 17 Februari 1958 telah didirikan pula Dewan Manguni yang menyokong PRRI. Pemberontakan di Menado ini melibatkan nama-nama seperti Letnan Kolonel Vence Sumual, Letnan Kolonel DJ Somba dan mayor Runturambi.

Puncak prestasi dari peranan tentara dalam pemberontakan ini terjadi ketika G 30 S PKI meletus. Walaupun dapat dimengerti bahwa penumpasan pemberontakan G 30 S /PKI itu, juga dilakukan oleh kalangan militer sendiri. Tetapi pemberontakan G 30 S /PKI itu juga disebutkan adanya ambisi dari satuan-satuan TNI yang lain, yang secara berkebetulan berhaluan PKI.

Dalam hal ini malahan Panglima angkatan Udara RI laksamana Udara Omar Dhani ikut terlibat. Termasuk sederetan PAMEN dan PATI-TNI yang secara bersama-sama ikut dalam kancah pemberontakan seperti: Letnan Kolonel Untung, Brigadir jenderal suparjo, Kolonel suherman, Kolonel Infantri A. latif, mayor Inf. Agus sigit, dan Kapten Inf. Suradi. Pemberontakan besar-besaran pada 1965 tersebut bahkan didukung oleh beberapa batalyon-batalyon dan pasukan-pasukan dari tubuh TNI sendiri seperti: Batalyon I KK cakrabirawa, batalyon 454 Diponegoro, Batalyon 530 Brawijaya, Brigif I, dan Pasukan Gerak Cepat AURI.

Demikianlah kenyataan dari pada keterlibatan militer dalam pemberontakan-pemberontakan di Indonesia. Tentunya yang di maksud pemberontakan adalah orang-orang yang tidak merasa puas terhadap suatu keputusan atau yang bertententangan dengan kebijakan pemerintah yang ada. Dari kenyataan di atas terlihat bahwa kelompok-kelompok militer tak henti-hentinya untuk mengadakan pemberontakan-pemberontakan. Dalam sejarah selalu tertulis indah misalnya mengenai peranannya dalam menyelenggarakan stabilitas dan keamanan. Tentunnya ini sangat lucu, karena bukankah pemberontakan tersebut melibatkan militer sendiri, tetapi yang harus di pandang sebagai jasa oleh rakyat.

Dengan cara-cara inilah kemudian berbagai pejuang tiap-tiap zaman dilahirkan dan disucikan dalam masyarakat. Dan predikat sebagai” pejuang” saat ini sering-sering digunakan untuk kemewahan, mendapat kedudukan, nama dan sebagainya. Oleh karena sekarang kita boleh bertanya, apakah yang sebenarnya dimaksud oleh ABRI bahwa ia telah mengendalikan stabilitas politik?

Apakah perananya dalam mendesak lahirnya DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959? Ataukah ketika terjadi peristiwa Juli 1946.

Ketika diberlakukan keadaan darurat militer karena ketegangan-ketegangan politik? Ataukah ketika terjadi peristiwa 17 Oktober 1952 yakni penyerangan TNI ke Istana untuk menuntut pembubaran parlemen? Mungkin apakah juga ketika Panglima-panglima Daerah Militer mengeluarkan statement yang menolak rehabilitasi partai Masyumi tanggal 21 Desember 1966? (Allan A Samson, Angkatan Bersenjata dan Umat Islam di Indonesia, Pasific Affairs, Vol.XLIV, No.4).

Maka kami dengan berat hati harus mengatakan bahwa halitu bukanlah bertujuan untuk mengendalikan stabilitas semata-mata, tetapi adalah semacam itikad politik untuk mencari kekuasaan, dengan memanfaatkan usaha menjaga keamanan. Karena ternyata walaupun parlemen dan partai politik telah impoten sejak 1957 dengan diundangkannya keadaan bahaya (SOB). Dan pergolakan-pergolakan seharusnya sudah dapat ditangani secara serius, tetapi setelah itu justru TNI(ABRI) terlibat dalam pengacauan di tengah-tengah mekanisme pemerintahan yang mandeg dan kematian demokrasi. Misalnya dengan mengabadikan kedududkan KOPKAMTIB sampai saat ini yang akibat-akibatnya lebih hebat dari pada satu pemberontakan besar di masa-masa lalu.

TENTARA DALAM AKTIVITAS EKONOMI:

Di bawah pemerintahan Jenderal Soeharto, yang menamakan rejimnya sebagai rejim Orde Baru, baik secara resmi atau secara pribadi, kalangan tentara telah meluaskan kegiatan bisnisnya. Kalangan tentara telah masuk ke segala jenis tingkatan bisnis ibarat suatu kantor yang sudah menguasai seluruh jaringan bisnis di Indonesia.

Akan tetapi sebenarnya infiltrasi tentara dalam kegiatan ekonomi itu tidak saja setelah tahun 1966, kegiatan itu sudah di mulai pada tahun 50-an. Pada kesempatan ini kami akan sampaikan beberapa uraian tentang sejarah kegiatan bisnis dari para tentara dan kolega mereka, kemudian mencoba melihat akibat-akibat dari aktivitas tersebut.

Perlu diketahui bahwa uraian ini adalah merupakan rekaman-reklaman yang sudah terjadi pada masa lampau.

Hingga tahun 1957, Parpol atau katakanlah orang-orang sipil memang gagal dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia, hingga pada tahun 1957 itulah berlaku Undang-undang Bahaya bagi Indonesia. Berpijak dari keadaan ini berdalihlah adanya konsep Dwi Dharma Tentara, maka kemudian pimpinan militer di Indonesia mulai menempatkan anggota-anggotanya pada posisi non-militer yang sangat penting, termasuk sector ekonomi. Demikianlah maka pada tahun 1950-an tentara mulai berkecimpung dalam ekonomi negara. Dimulai dengan taraf yang kecil-kecilan kemudian berkembang menjadi kekuatan yang sangat besar, bahkan secara politik kalangan tentara sangat kuat. Tampaknya memang para pemimpin militer tadi sudah siap ataumembuat dirinya siap untuk terjun ke ekonomi, apalagi orang-orang sipil mempunyai kedudukan yang sangat lemah. Budget negara untuk tentara memang tidak cukup, sehingga pemimpin militer memberikan tugas kepada bawahannya, komandan-komandan di luar Jawa untuk mencari dana-dana illegal guna mempertahankan eksistensi korp militernya dan loyalitas kepada pasukan. Untuk daerah-daerah sumatera Utara dan sulawesi Utara dimana ada kemungkinan untuk melakukan ekspor, agaknya memang tidak banyak mengalami kesulitan, walaupun dengan jalan mirip-mirip penyelundupan (penyelundupan ini kemudian merajalela, dan ketika Jenderal Hugeng mencoba mengungkapkan kepada masyarakat pada tahun 1971, kemudian di pecat oleh SOEHARTO). Sedangkan komandan mereka yang juga bergerak serupa, bekerja sama dengan partner mereka yang paling setia, ialah golongan CINA domestik. Aktivitas terntara tadi kemudian dapat menguasai hampir seluruh bidang kegiatan ekonomi seperti: pada bidang tambang, perkebunan, bank, dan usaha-usaha yang lain.

Di atas telah dikatakan bahwa kalangan tentara telah bergerak secara resmi, setengah resmi maupun pribadi, yang semuanya tadi sebagian besar tidak diperoleh dari kemempuan ekonomi mereka secara wajar, tetapi diperoleh dari kekuasaan yang mereka peganng, dari posisi mereka sampai birokrat. Mereka main fasilitas, lisensi, backing, monopoli, ataupun manipulasi ekonomi yang lain. Dan akibatnya timbul kehancuran keuangan negara. Masuknya militer di dalam kegiatan perdagangan dapat kita lihat dari dua arah yaitu:

Pertama: dari arah kegiatan perusahaan atau badan-badan negar yang menguasai jaringan ekonomi yang penting seperti: Pertamina sebagai perusahan negar di bidang minyak; Badan Urusan Logistik (BULOG).

Kedua: dari perkembangan usaha yang dibuat sendiri melalui aparat kelembagaan militer sendiri yang memanfaatkan kekuasaan politik/senjata mereka untuk mendapatkan jaringan dalam lapangan usaha yang tidak didapat oleh penguasa swasta pribumi, sebagai contoh: Yayasan Dharma Putra Kostrad, PT Rumpun Estate, PT Propelat dsbnya.

Merajalelanya militer (jenderal dagang) ini semakin meningkat baik dalam lingkup usaha yang meluas maupun dalam pemupukan modal dari kegiatan usaha itu seiring dengan makin meningkatnya kekuasaan politik mereka. Kelompok jenderal dagang ini menggunakan kesempatan-kesempatan pada peralihan kekuasaan politik maupun peralihan kekuasaan ekonomi untuk semakin mencengkramkan kukunya dalam kegiatan dagang di Indonesia.

Ketika berlaku Undang-Undang Darurat tahun 1957-an mereka memperkuat posisi militer dan keleluasaan usaha dagangnya, sementara pengusaha-pengusaha swasta pribumi yang pada waktu itu beraliansi ke partai politik hampir bisa dikatakan telah kehilangan partner.

Ditambah dengan politik pemerintahan RI pada waktu me Nasionalisir perusahaan Belanda maka hal itu semakin memperkokoh jarinagan ekonomi kalangan militer. Misalnya pengalihan usaha minyak BPM ke tangan militer Jenderal Ibnu sutowo yakni yang kemudian menyusun danmengaktifkan usaha tersebut dalam PERMINA.

Di bawah perlindungan Undang-Undang darurat dan politik Nasionalisasi, kaum militer menyelusup ke segenap lapangan usaha yang kalangan swasta nasional, seperti disebut di depan, sedang mengalami geger otak akibat keterlibatan sekutu mereka di partai yang surut posisinya setelah keadaan darurat yang kemudian memuncak dengan lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin jelas-jelas menguntungkan kelompok yang menguasai dan memonopoli perusahaan-perusahaan negara, yaitu kelompok militer.

Sekarang kita lihat tentang Pertamina. Pertamina yang tadinya berasal dari PERMINA, mulai 1967 dipegang oleh Ibnu Sutowo, pada waktu itu ia berpangkat Kolonel. Pertamina memang dapat berkembang menjadi Negara dalam Negara. Seolah-olah menjadi tanggung jawab pribadi Ibnu Sutowo yang tidak bertanggung jawab kepadapublik, akan tetapi kepada pimpinan militer (Soeharto??????????).

Namun yang lebih penting adalah: Pertamina telah mampu dan diperintahkan untuk mengalirkan sebagian uangnya sebagai dana militer, untuk supply keuangan di kalangan tentara, seperti apa yang dituliskan oleh Harold A. Crough THE INDONESIAN ARMY IN POLITICS (Itacha, NY, Cornel Univercity Press, 1978): ………..by far the most important source of fund the early phase of the new order was the state oil corporation, Pertamina,” (hal. 276).

Pertamina memang menjadi perusahaan yang tertutup; menagemen keuangannya tertutup, keseimbangan neraca tidak pernah dipublikasikan, keuntungan yang diperoleh jarang diumumkan. Dana Pertamina yang mengalir ke tubuh ABRI berada di luar pengawasan publik, karena itu juga Pertamina dapat mengelabui masyarakat, misalnya mendirikan rumah sakit, atau studio TV di Medan, stadion olah raga di Palembang, masjid di UI, pembangunan gedung Bina Graha sebagai istana Presiden.

Minyak memang menjadi raja dan Pertamina memegang minyak sehingga dengan peranan yang semakin penting yang dipegang oleh minyak itu, Pertamina menjadi semakin sombong. Pertamina telah memperluas aktivitasnya, Pertamina mendirikan pabrik Petrokimia, Pupuk dan Rice Estate.

Dengan mengandalkan kecerahan minyak dan kemungkinan akan naiknya harga, Pertamina memberanikan diri mencari hutang, baik jangka panjang maupun pendek. Malang tak dapat dicegah, untung tak dapat diraih, musibah melanda Pertamina, Pertamina telah bangkrut, pada tahun 1975.

Pertamina meninggalkan hutangnya sebanyak 10,5 milyar dollar AS kepada bangsa Indonesia.

Tetapi apakah benar bahwa bangkrutnya Pertamina itu semata-mata disebabkan oleh aktivitas yang semakin meluas, sementara harga minyak stabil, kebutuhan dunia (prioda) menurun?

Bukankan bangkrutnya Pertamina itu disebabkan oleh tiadanya kontrol masyarakat atau karena aktivitas illegal yang diwajibkan pimpinan militer kepada Pertamina dan mungkin ini yang penting: oleh Korupsi!!!! Tetapi setelah Pertamina benar-benar bangkrut, setelah topengnya tidak tertutupi lagi, Pemerintah dengan enaknya menyatakan bahwa itu disebabkan oleh kesalahan kita semua, dan IBNU SUTOWO tidak diadili.

Sejarah Pertamina kita tutup dulu, marilah kita lihat ke Perusahaan negara yang lain yang telah di-set-up oleh militer, ialah Bulog. Bulog ini juga dikepalai dan didominir oleh tentara, dan kemungkinan besar , atau sudah dapat dipastikan bahwa uang Bulog-pun merupakan sumber dana illegal bagi tentara, seperti yang ditulis oleh Harod A Crough dalam PACIFIC AFFAIRS 48,4, winter 1975-76: ”The big source of military funds in the late 1960 were Pertamina, Bulog, and for a short time Berdikari”.

Tentang PT. Berdikari yang dipimpin oleh Brigjen. Suhardiman (ketua SOSKI), PT ini bertanggung jawab langsung kepada Soeharto.

Tidak lama kemudian Berdikari juga bangkrut (1969) oleh karena Bank yang mendukungnya (Bank Dharma Ekonomi) collapse. Bank ini juga dibacking oleh tentara.

Sedang Brigjend Suhardiman bernasib jelek.Ia kabarnya ditahan pada tahun 1968.

Ada berita yang tidak mengenakkan dari kasak-kusuk Brigjen Suhardiman ini, konon ia pernah berhubungan gelap dengan pemerintah Taiwan. Pada waktu itu Brigjen menjanjikan akan mendukung atau memihak Republik Cina Nasionalis (Taiwan) dalam politik diplomasi di PBB.

Untuk itu Taiwan menjanjikan akan menghadiahi uang supa sebesar 20 juta dollar. Akan tetapi kenyataannya di forum PBB Indonesia selalu memihak kepada Cina Komunis. Oleh karena itu Taiwan kemudian tidak memenuhi janjinya itu. Namum begitu Brigjen Suhardiman sempatmengantongi 10 juta dollar uang panjar yang diberikan Taiwan sebelumnya.

Dari peristiwa-peristiwa itu dapat dicatat, managemen Bulog juga brengsek, dan sudah tentu sumber korupsi, seperti yang tebukti pada kasus Budiaji yang menghabiskan uang negara sebesar 7,6 milyar rupiah; demikian juga uang Bulog ini digunakan oleh Brigjen Ahmad Tirtosudiro sebagai deposito pribadi sebesar 1,3 milyar rupiah. Bulog justru banyak merugikan petani.

Bulog tidak berhubungan langsung ke desa-desa, Bulog memakai perantara Cina-cina, baik dalam memberi maupun menjual ke pasaran bebas.

Sementara itu korupsi di Indonesia memang hebat. Dari tahun ke tahun bukan semakin kecil, tetapi justru semakin besar, sehingga kalau dihitung akumulasinya, maka dari tahun ke tahun anggaran 1969/1970 hingga 1979/1980, akumulasi korupsi mencapai 2711, 91 milyar rupiah!! (belum diperhitungkan nilai sebelum 1979/1980). Sejumlah uang yang bisa dipakai untuk membuat jalan raya berkualitas bagus sepanjang lebih dari 1000 km!!! Itu belum termasuk korupsi yang dihitung dari 1966,1957, 1945 …… berapa????! Tetapi yang jelas sebelum 1966 Indonesia tidak punya uang, sehingga yang dikorupsi juga sedikit. Meningkatnya kegiatan dagang para perwira tinggi tadi sebenarnya lebih banyak diarahkan pada kemewahan hidup diri mereka sendiri. Terlihat jauh perbedaannya antara sang Siswajdi si Jendral Polisi yang melakukan korupsi sebesar 4 milyar rupiah ataupun jendral Soeharto bersama kliknya.

Peralihan kekuasaan di tahun 1966-1967, berhasil dimanfaatkan kembali oleh kelompok militer yaitu dengan sekaligus debersihkannya pengusaha-pengusaha yang dekat dengan Orde Lama. Undang-undang Penanaman Modal Asing tahun 1976 itu lebih-lebih menguntungkan kelompok militer ini bersama-sama cukong-cukong Cina. Kelonggaran-kelonggaran pajak dan bea masuk yang cukup besar kepada penanam modal asing sangat merangsang investor dan kelompok yang paling siap bekerja sama adalah kelompok militer bersama-sama cukong-cukong Cina; karena sementara itu masyarakat luas sedang mengalami obsesi atau kesurupan dengan slogan-slogan yang mereka bikin sendiri seperti Tri Tuntutan Rakyat, Moral Force atau Political Force; Back to Campus; Dwi-Fungsi dan sebagainya.

Di tengah suasana pilihan menjadi moral force atau political force di kalangan remaja/generasi muda yang menjadi partner ABRI dalam menumbangkan Orde Lama; pertentangan “ikut merubah system dari dalam” atau dari “luar” dan sementara kalangan cendikiawan mabuk digelari sebutan “teknokrat” dengan tugas membuat “rencana pembangunan 5 – 25 tahun”, maka secara tepat kelompok militer bersama cukong kembali memperkuat bidang usaha mereka dengan memonopoli import mobil; perdagangan cengkeh; terigu; konsensi hutan dan sebagainya.

Kelompok militer yang menyerap keuntungan akibat politik ekonomi terbuka dapat disebutkan di sini:

Kelompok Perusahaan

1. Departemen Hankam PT. Tri Usaha Bakti

2. Komando-komando militer INKOPAD (Angkatan Darat)

INKOPAL (Angkatan Laut)

INKOPAK(AngkatanKepolisian)

INKOPAU (Angkatan Udara)

3. Komando Stategis AD (KOSTRAD) Yayasan Dharma Putra Kostrad

4. Kelompok OPSUS (Jend. Ali Moertopo) Kelompok PAN (bersama Panglaykim)

Kelompok Pakerti (bersama Liem Bian Koen & Liem Bian Kie)

Kelompok Berkat (bersama Yap Sie Kie)

5. Divisi Diponegoro PT. Rumpun Estate

6. Divisi Siliwangi PT. Propelat

7. Dept. Dalam Negeri PT. Poleko

Banyak yang mengatakan bahwa kegiatan bisnis jenderal dagang bersama cukong dilakukan untuk kepentingan pasukan atau kalangan militer secara luas, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa kalangan militer bawah hidupnya tidak berbeda jauh dengan masyarakat luas. Seperti yang baru-baru ini dibongkar sendiri oleh Menhankan yang baru Jenderal M. Yusuf, yaitu tatkala segala peralatan militer, kesejahteraan prajurit berada di tingkat di bawah sederhana.

Meningkatnya kegiatan dagang para perwira tinggi yang bersekutu dengan cukong-cukong Cina lebih diarahkan pada kemewahan hidup mereka sendiri seperti terbukti pada perwira tinggi jenderal Siswadji yang memiliki rumah dan kekayaan, baru-baru ini terbongkar berkat memanipulir uang HANKAM untuk kesejahteraan prajurit; juga pembuatah kuburan mewah dari jenderal Soeharto di gunung Mangadeg yang biayanya entah berapa milyar rupiah itu.

Apa yang digembar-gemborkan sebagai Trilogi Pembangunan yakni pertumbuhan ekonomi dan pemerataan lebih demaksudkan sebagai kedok bagi peningkatan secara legal dan illegal kegiatan dagang perwira tinggi ABRI dan pemerataan pemilikan saham, kekayaan dan pemilikan perusahaan kepada anak-anak dan keluarga para perwira tinggi itu.

Jenderal Soeharto memulai usahanya di akhir tahun 1950-an ketika menjabat Panglima divisi Diponegoro. Pada waktu itu divisi mengadakan perkongsian dengan pengusaha Cina, misalnya Moh. (Bob) Hasan dalam perusahaan perkapalan. PT. Panggerang dan PT. Dwi Bhakti (Berita Negara Perseroan Terbatas atau BNPT tahun 1959 no. 826 dan tahun 1963 no. 263).

Jenderal Sudjono Humardani yang pada waktu itu berpangkat mayor pada seksi ekonomi dan keuangan bertindak sebagai pemegang saham dari divisi. Setelah dipindahkan ke Kostrad tahun 1960-an, Jenderal Soeharto turut serta dalam usaha dagang Kostrad, Yayasan Dharma Putra Kostrad, bersama rekan-rekannya sesama perwira tinggi, Jenderal Sofyar dan Jenderal Suryo.

Kalau semua kegiatan usaha Kostrad meliputi pembagian konsensi perdagangan, tetapi sesudah tahun 1965 Yayasan Dharma Putra bergerak ke arah Joint Venture. Usaha-usaha selanjutnya mencakup perdagangan, import mobil, perkayuan, penerbangan dan perkongsian dengan pengusaha Cina maupun kelompok-kelompok Opsus yakni kelompoknya Jenderal Ali Moertopo.

Perusahaan di lingkungan Yayasan Dharma Putra Kostrad adalah PT. Bank Windu Kencana (BNPT, 1968, no. 74); PT. Seulawah Mandala Airlines (BNPT, 1971, no. 591), PT. Asia Veteran Development Logging Co (BNPT, 1973, no. 21), PT. Garuda Mataram Volkswagen (BNPT, 1971, no. 592).

Usaha dagang para perwira tinggi Hankam juga meluas ke kalangan keluarga masing-masing. Richard Robinson dalam thesis doktornya yang berjudul: “Capitalism and the Bireucratic State in Indonesia” 1965-1975, menyebut kelompok keluarga Soeharto sebagai Kelompok Cendana, yaitu kelompok yang mempertautkan keluarga Presiden Soeharto dalam persekutuan dagang dengan Liem Swie Liong dan anaknya Agus Nursalim maupun dengan pengusaha Ong Seng Keng.

Demikian pula Ibnu Sutowo, jenderal yang berpuluh tahun nongkrong di Pertamina telah juga bersekutu dengan William Suryajaya dalam Kelompok Astra dan bersama Tong Djoe dalam Kelompok Tunas. Anak jenderal Ibnu Sutowo yakni Ponco Sutowo dan anak jenderal Tahir juga kemudian banyak berurusan dengan pengusaha Cina seperti juga keluarga Soeharto.

Kelompok militer lain yang bisa disebut adalah kelompok OPSUS yang juga melakukan perkongsian dengan Liem Bian Kie sebagai Kelompok Pakerti, bersama pang Lay Kiem dalam Kelompok PAN dan bersama Yap Swie Kie dalam Kelompok Berkat.

Kesempatan luas yang diperoleh pada Perwira Tinggi Hankam yang pada gilirannya diratakan pemilihan saham pada keluarganya. Dapat disebutkan di sini, misalnya dari kelompok cendana yang telah disebut di depan yakni:

Perusahaan Pemilikan saham oleh Pemilikan saham oleh

keluarga Soeharto pengusaha Cina dan Asing

dan rekan-rekannya

PT. Rumpun Estate Ny. Soeharto dengan

perwira tinggi Diponegoro —

dan istri masing-masing 6%

PT. Kartika Chandra Hotel

(BNPT, 1970, no. 87) 100% —

PT. Hanurata Logging 100% —

PT. Waringin Kencana Kelompok Liem Sioe Liong

Trade & Crumb Rubber 15% 85%

(BNPT, 1970, no. 258)

PT. Bogasari Flour Milling 6% Kelompok Liem Sioe Liong

(BNPT, 1974, no. 258) 94%

PT. Indonesia Cement 5% Kelompok Liem Sioe Liong

(BNPT, 1974, no. 273) 95%

PT. Kabel Metal 49% Jerman Barat 51%

(BNPT, 1972, no. 503)

PT. Semen Nusantara 30% Jepang 70%

(PKPMA, 4 Maret 1974)

Bank Ramayana 7% Qng Seng Keng dan Cina lain

(BNPT, 1971, no. 604) 93%

PT. Mercu Buana Clove Import 100% —

(BNPT, 1967, no. 137)

PT. Panca Buana Entractors 100% —

(BNPT, 1973, no. 764)

PT. Multi France Motors 25% Hendra Wijaya Cina

(BNPT, 1973, no. 591)

PT. Mercu Buana Chemicals 50% Agus Nursalim (anak Liem

(BNPT, 1973, no. 533) Sioe Liong) 50%

PT. Buana Estate Property 100% —

(BNPT, 1973, no. 649)

Pt. Kedawung Subur Glass 35% Agus Nursalim

(BNPT, 1974, no. 103) 65%

Pembangunan (ekonomi) sebagai yang digembar-gemborkan oleh juru bicara Pemerintah dan teknokrat-teknokrat kenes telah kita saksikan hanya menguntungkan kelompok Perwira Tinggi Hankam, keluarganya dan cukong-cukong Cina. Stabilitas keamanan KOPKAMTIB, LAKSUS, KODIM, merupakan alat-alat dari kalangan cabang atas yang berkuasa guna memukul setiap usaha kontrol dari masyarakat.

Surat ijin Terbit dikelola oleh jenderal Ali Moertopo (kelompok OPSUS) untuk mengendalikan pers. Dan pada waktu sebelumnya bahkan dikenal Surat Ijin Cetak bagi pers yang dipegang oleh KOPKAMTIB.

Kenikmatan-kenikmatan ekonomi kelompok Perwira Tinggi yang mempertahankan posisi kuatnya hampir tak bisa digoyahkan lagi. Masuknya kelompok militer dalam kursi-kursi administrasi pemerintah: anggota kabinet, Pegawai Tinggi, Departemen Pemerintah, Inspektorat jenderal, Gubernur, Bupati, sampai Lurah mendesak kedudukan sipil ke tempat tersisa. Dan duduknya mereka di jabatan administrasi negara menimbulkan kekacauan hubungan lembaga-lembaga negara. Hal itu disebabkan tidak bisa dihilangkannya hirarki/hubungan atasan-bawahan menurut tata cara militer. Korupsi dan manipulasi berlangsung lama tanpa pengawasan, seperti di tubuh Pertamina, Bulog, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan sebagainya.

Usaha pengawasan dari menteri Pertambangan Ir. Slamet Bratanata (seorang sipil) kepada Pertamina yang Direktur Utamanya jenderal Ibnu Sutowo telah menyebabakan diberhentikannya oleh Presiden Jenderal Soeharto. Demikian juga Mochtar Lubis telah berkoak-koak lewat INDONESIA RAYA, telah dianggap angin lalu.

Lembaga Perwakilan Rakyat seperti DPR yang berisi 640 orang, 100 anggotanya diangkat presiden dan 75 orang dari 100 itu berada dari kalangan militer, ABRI. Dengan demikian apa yang bisa diharapkan dari DPR untuk bisa berperan mengawasi Pemerintah??? Aturan tata tertibnya menyebabkan bahwa usul inisiatif hanya bisa diajukan sedikitnya melalui sedikitnya 2 fraksi.

Fraksi terbesar di DPR, yakni Fraksi Karya (lebih dari 60%) dengan mudah dikebiri, mengingat bahwa Jenderal Soeharto sebagai Ketua Dewan pembina Utama GOLKAR bisa mem-vetosetiap keputusan yang telah diambil oleh DPP GOLKAR.

Dualisme seperti itu, sebagai konsekuensi meluasnya peranan ABRI dengan DWIFUNGSInya, telah menutup segala kemungkinan bagi perbaikan dan dinamisasi masyarakat. Kehancuran ekonomi negara dan akhirnya kehancuran bangsa Indonesia harus dipertanggung-jawabkan pada para Perwira Tinggi ABRI itu!!!! Epos tentara sebagai “pejuang” telah digantikan dengan gambaran militer sebagai “manager” atau “partner cina”. Orientasi komersil di kalangan Perwira Tinggi telah menghapus gambarannya sebagai “tentara rakyat” oleh tingkah laku mereka sendiri.

Sementara itu slogan “kemanunggalan ABRI-Rakyat” seperti omong kosong untuk menina-bobokkan rakyat dari penderitaannya selama ini!!

Marilah kemudian kita lihat apa yang terjadi di dunia penyelundupan. Dengan penuh semangat selalu kita dengar ucapan penguasa: penyelundup-penyelundup akan di Nusakambang-kan. Kapal-kapal patroli bergerak mondar-mandir untuk mencegah penyelundupan. Mereka diperintahkan untuk membawa senjata lengkap, karena kadang-kadang penyelundup juga membawa senjata api, yang dilarang dimiliki oleh sipil. Pasir timah diselundupkan dan partoli-patroli harus mencegahnya. Mereka adalah patroli-patroli yang tidak pernah dapat menangkap penyelundup-penyelundup itu, karena memakai cara-cara yang tradisionil. Tetapi walaupun begitu kita perlu menelaah tentang “Hikayat Penyelundup” di Indonesia. Tak pelak lagi kalau hal itu melibatkan oknum-oknum tentara sendiri.

Mungkin agak mengejutkan bahwa PANGKOWILHAN-PANGKOWILHAN atau yang pada saat itu disebut Panglima Militer telah menjadi PELOPOR-PELOPOR PENYELUNDUPAN. Pangkowilhan tersebut melakukan penyelundupan secara terang-terangan, malahan dilakukan di depan KSAD. Ramai-ramailah militer ini melakukan system “Smuggling” dengan lindungan persenjataan mereka. Tetapi yang konyol pada tahun 1955 ketika Nasution menjabat KSAD, bahkan tidak sanggup memberantas cecunguk-cecunguk tersebut. Pada waktu itu kabinet Burhanuddin Harahap tampil, kemudian terjadi krisis di berbagai bidang, di antaranya keadaan ekonomi sangat buruk dan terjadi moralisasi di segala bidang kehidupan. Oleh karena itu militer SEBAGAI PROTES (?) atas keadaan itu, kira-kira bulan Mei 1955, beramai-ramai melakukan penyelundupan.

Penyelundupan dilakukan atas inisiatif dan perlindungan para penguasa militer setempat, di antara penyelundup-penyelundup itu adalah letkol Worang, (saat ini ia menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara), Letkol Andi Mattalata semuanya diperintah oleh Kolonel JF. Warouw dan Kolonel Simbolon.selain penyelundupan, juga terjadi perdagangan barter di Minahasa, Makassar dan Sumatera Utara. Pada bulan Juli 1956 kegiatan penyelundupan tersebut menghebat di seluruh daerah, tetapi panglima militer malahan memberikan alasan tanpa malu-malu lagi, bahwa penyelundupan-penyelundupan tersbut sengaja dilegalisir untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk kesejahteraan daerah, para prajurit dan operasi-operasi militer. Pada bulan Juli 1956, di teluk Nibung Kolonel Simbolon melakukan penyelundupan-besar-besaran.

Pemerintah pusat impoten dan tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal penyelundupan merupakan tindakan subversi ekonomi yang dapat dituntut hukuman mati.

Waktu itu belum ada OBSTIB, tetapi juga bisa jadi jika OBSTIB berdiri tidak menutup kemungkinan orang-orang OPSTIB bisa ikut-ikut jadi penyelundup. Baik yang di Sumatera Utara maupun di Minahasa. Dalam suasana demikian petugas militer dapat saja menangkap temannya yang sedang menjadi penyelundup. Dan sungguh aneh saat ini kalau penyelundup-penyelundup itu jadi perjabat, yang justru ingin memberantas penyelundupan dengan OBSTIBnya!!!

Adalah sangat mengagetkan bahwa pada tahun 1958, seorang penyelundup itu adalah presiden kita saat ini. Soeharto ketika memimpin divisi Diponegoro di jawa Tengah tahun 1958 telah melakukan serangkaian ekspor dan barter gula. Penyelundupan itu dikatakan untuk membiayai kehidupan divisinya. Ketika Nasution menjadi kepala staf, Soeharto pernah diinterogasi sehubungan dengan kegiatan impor dan ekspor di Semarang tersbut. Nasution memerintahkan agar dia tidak dituntut. Karena yang dikerjakan tidak seberapa dibandingkan dengan yang lain.

Seoharto mengekspor gula ke Singapura dan Hongkong untuk ditukar dengan barang-barang lainnya. Soeharto mendatangkan gula dari Jawa Timur ke Semarang (Brian May, Indonesian Tragedy). Peranan Soeharto sebagai penyelundup ini telah dibongkar oleh Mayjen Ishak Juarsa dan dimuat dalam pembelaan Sawito. Disebutkan ketika mayjen Juarsa menjadi PANGDAM I Iskandar Muda (Aceh), telah menagkap kapal penyelundup kepunyaan Soeharto di perairan Aceh (Pembelaan Sawito di hadapan PN Jakarta Pusat).

Kemacetan-kemacetan OPSTIB membongkar penyelundupan mungkin bukan karena orang sipil yang tidak punya kedudukan, tetapi karena justru mendapat jegalan dari militer sendiri. Misalnya terhadap penyelundupan yang dilakukan oleh Brigadir jenderal Herman Sarens Sudiro yang terlibat dalam penyelundupan berencana terhadap mobil-mobil dari luar negeri dengan menggunakan paspor mahasiswa yang belajar di luar negeri atau dengan jalan memalsukan nama pendatang dari luar negeri. Banyak Cina tertangkap karena penyelundupan semacam ini, tetapi Sudiro mendapat jaminan dari intel dan polisi yang dapat melindungi dari tuntutan. Usaha dagang Sudiro ini ada hubungannya dengan Ibu Tien Soeharto. Penyelundupan juga terjadi setelah diberlakukannya SOB pada bulan Maret 1957, hal itu menyebabkan militer mempunyai kebebasan melakukan tindakan-tindakan non-militer. Sehingga kebanyakan panglima di luar Jawa pada saat itu memanfaatkan posisi administratifnya untuk melakukan penyelundupan.

Diantaranya mungkin dalam rangka penumpasan penyelundupan dan kekacauan itu justru beberapa tentara melakukan penyelundupan, atau setidak-tidaknya mirip pepatah “air keruh membawa keuntungan”!!!!!!!

Kadang-kadang penyelundupan sengaja diciptakan untuk selalu dalan keadaan SOB pada tahun 1957 tersebut………………………

RIWAYAT KEKUASAAN DI INDONESIA

Beberapa pernyataan dari para pejabat sering menyebut-nyebut mengenai istilah “regenerasi yang wajar”. Apa yang dimaksud regenerasi yang wajar diantaranya termasuk masalah PERGANTIAN KEKUASAAN. Untuk itu penguasa militer tampaknya sudah enggan menggunakan cara-cara pergantian kekuasaaan secara paksa!!!Bahkan seringkali jika mahasiswa bergerak sedikit saja, dalam rangka social kontrol, misalnya ketika terjadi MALARI tahun1974 atau saat terjadi pergolakan mahasiswa menjelang Sidang Umum MPR; penguasa dengan sangat cekatan segera memberi peringatan bahwa usaha-usaha mahasiswa tersebut dapat membuat kehidupan demokrasi di Indonesia “set back”(kembali) seperti tradisi 10 tahun yang lalu. “Yakni ke dalam suasana pergantian kekuasaan dengan kekerasan”. Tetapi dalam hal ini kadang-kadang tuduhan dari penguasa kepada masyarakat sangatlah berlebih-lebihan. Hal ini di lain pihak menandakan bahwa belum ada kedewasaan dalam memahami pengertian “demokrasi”.

Malahan tidak kurang LAKSAMANA SUDOMO dalam kedudukannya sebagai PANGKOBKAMTIB telah melancarkan serangkaian pernyataan yang sekiranya menunjukkan masih dangkalnya pengertian demokrasi dalam masyarakat.

Demikianlah ucapan Beliau yang mengesankan itu:

“Diskusi mahasiswa di Universitas Indonesia pada tanggal 19 Januari 1978, yang membicarakan perlu atau tidak perlunya mengadakan revolusi sekarang ini, jelas membuka tabir atas sikapnya melawan demokrasi dan UUD’45 (Point 18, Penjelasan KASKOPKAMTIB tanggal 23 Januari 1978 atas nama PANGKOPKAMTIB).

Kemudian walaupun Bapak wakil Presiden ADAM MALIK pernah mengatakan: Rakyat kita tidak sebodoh itu. Dalam sejarah Indonesia sendiri tidak dikenal sejarah adanya kudeta. (Pidato sarasehan Antar Generasi 1 Juni 1979).

Maka kami perlu memberikan uraian tentang ucapan itu., agar demi kehidupan demokrasi yang sehat, hal ini dapat dijadikan pelajaran. Karena masalah demokrasi merupakan persoalan pokok dari kerusakan struktur kekuasaan masa kini yang sedang menimpa masyarkat kita.

Secara pasif sebenarnya aktifitas militer dalam melakukan perebutan kekuasaan sudah dapat dilihat dari peranannya dalam melakukan pemberontakan-pemberontakan seperti diuraikan di depan. Tetapi tak kurang, perlu disebutkan peranannya secara aktif untuk menentang pemerintah yang syah dari tahunketahun sepanjang masa sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945. Peristiwa mana sering di sebut kekuasaan atau kudeta (Coup d’etat). Dalam bentuknya yang paling dramatis,partisipasi militer di dalam politikini berupa kudeta (john P Lovell & C I Eugene Kim, The Military and Political Change in Asia”, pacific affair, 1967 vol XL).

Hal ini dapat kita lihat dari usaha-usaha kudeta yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Memang usaha-usaha itu tidak seluruhnya dikerjakan oleh TNI, tetapi dalam pesoalan ini keterlibatan militer adalah pokok masalah yang sedang kita sorot.

Kudeta Militer Tanggal 3 Juli 1946:

Adakalanya seperti yang kita lihat sekarang ini, perjuangan selalu hadir sebagai mitos yang mana dahsyat. Setidak-tidaknya merupakan monumen kepahlawanan dari sederetan jasa pejuang untuk mendirikan satu pemerintahan yang benar-benar tata tentram kerta raharja, gemah ripah loh jinawi, yakni satu idelisme Jawa tentang kehidupan masyarakat yang dicita-citakan. Oleh karena itu ketika Proklamasi 17 agustus 1945 dicetuskan rasa puas sebagai bangsa yang terjajah sekian lama meledak bagai emosi dari satu bangsa yang baru menemukan judulnya.

Sejalan dengan itu meledak pulalah perebutan kekuasaan pertama kali di negara yang masih memerah bagai bayi yang baru lahir itu. Perebutan kekuasaan yang pertama dilakukan oleh Persatuan Perjuangan (PP) dari group Tan malaka yakni satu kelompok yang mendapat dukungan dari militer/TNI. Bahkan Jenderal sudirman kala itu bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin militer lainnya mendukung PP-nya Tan malaka ini.

Menurut Prof. Kahin sejumlah 35% dari angkatan Perang Republik Indonesia mendukung PP-nya Tan malaka (Nationalism and Revolution in Indonesia, Cornell Unvercity press, Ithaca, New York, 1966). Usaha perebutan kekuasaan tersebut nuai disiapkan sejak pemerintahan yang syah merubah bentuknya dari sistim Presidentil menjadi sistim parlementer berdasarkan “maklumat wakil Presiden No.X”, yang kemudian Syahrir diangkat menjadi Perdana menteri pada tanggal 14 November 1945. jadi begitu merdeka di mana Indonesia ibarat “mangga muda”, di lain pihak sudah ada sekelompok orang yang dengan dukungan militer “mengidam kekuasaan”.

Tan Malaka seorang sosialis radikal pada tanggal 16 januari 1946 mendirikan Persatuan Perjuangan yakni sebuah organisasi yang oposisi terhadap pemerintah. Bahkan gerakan Tan Malaka yang amat ekstrim ini secara terang-terangan mendapat simpati dari Panglima Besar Jenderal Sudirman di samping dari kalangan pimpinan Tentara Indonesia, terutama dari bekas tentara PETA. (yahya Muhaimin, Perkembangan Militer dalam Politik Indonesia,1945-1966).

Pertentangan ini makin menajam antara Persatuan Perjuangan dan Pemerintah, ketika untuk usaha kedua kalinya Syahrir membentuk kabinet, dengan tidak mengikutsertakan orang-orang PP-nya Tan Malaka. Selain itu pertentangan antara Syahrir dan Tan malaka (PP) adalah disebabkan karena perbedaan haluan. Syahrir adalah seorang sosialis yang moderat dan politisi yang suka kepada cara-cara diplomasi. Sedangkan Tan Malaka adalah seorang sosialis radikal yang revolusioner. Oleh karena itu dapatlah dimaklumi jika banyak kalangan militer yang jatuh hati kepada gerakan Tan Malaka ini. Pertentangan yang tidak bisa dibendung lagi ini menyebabkan pada tanggal 17 Maret 1946 Persatuan Perjuangan mengadakan “iring-iringan” (rally) besar-besaran di Madiun. Akibat tindakan Syahrir tersebut Persatuan Perjuangan juga merencanakan untuk memasakan program politiknya melalui jalan ”PEREBUTAN KEKUASAAN DENGAN KEKERASAN”. Oleh karena itu melihat gelagat yang kurang baik Syahrir memerintahkan untuk menangkap pemimpin-pemimpin PP antaranya Tan Malaka, Sukarni, Mohammad Yamin, Khaerul Saleh dan Suprapto.

Tetapi segera setelah itu jenderal Sudirman memerintahkan untuk membebaskannya. Klimaks dari perebutan kekuasaan oleh Persatuan Perjuangan dengan dukungan militer ini terjadi ketika Mayor YUSUF yang pernah menjadi murid Syahrir diperintahkan untuk menculik Syahrir. Disitulah Syahrir menyadari situasi baru berkembang, dan tindakan Yusuf sebenarnya adalah suatu penculikan untuk KUDETA. Tetapi kemudian walaupun tanggal 30 Juni 1946 pemerintah telah mengumumkan NEGARA DALAM KEADAAN PERANG, Tan Malaka yang sudah dibebaskan tetap mendesak agar Soekarno menyerahkan seluruh kekuatan militer kepada Jenderal sudirman. Sementara itu komandan divisi III TRI, Mayor Soedarsono memerintahkan pasukan-pasukannya untuk menguasai daerah Solo dan Yogya yang saat itu menjadi ibukota negara. Rentetan kudeta ini berpuncak ketika tanggal 2 Juli 1946 ketika Mayor Jenderal Sudarsono bersama Mr. Muhammad Yamin datang ke gedung Negara untuk mendesakkan tuntutan mereka yang dianggap sebagai petisi rakyat.

Dalam peristiwa-peristiwa inilah kemudian lahir devisi siliwangi dan Brimob, sebagai tandingan untuk kekuatan tentara Persatuan Perjuangan.

Kudeta Berdarah PKI 1948:

Usaha-usaha lain yang melibatkan militer ini terkenal dengan nama “Pemberontakan Madiun 1948”. Sebagian cerita kudeta tahun 1948 ini telah diuraikan dalam peranan tentara dalam pemberontakan-pemberontakan. Peristiwa kudeta madiun ini muncul dengan memanfaatkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang mereka katakan salah. Yakni program kabinet Hatta untuk melaksanakan persetujuan Renville dan kebijaksanaan untuk memecat 3.000 prajurit Divisi IV Senopati dibawah Letnan Kolonel Suadi. Demikian pula kebijaksanaan untuk meleburkan PEPOLIT (perwira-perwira Politik dibawah Amir Syarifuddin), demolisasi PESINDO dan ALRI yang dianggap mengahancurkan kekuatan pokok FDR/PKI dalam tubuh TNI. Oleh karena itu sebagai jawaban kelompok militer yang pro FDR/PKI (PESINDO) melakukan tindakan-tindakan sadis membunuh Dr. Muwardi dari BARISAN BANTENG, melucuti pasukan Brimob, kemudian Divisi IV Senopati menyerang asrama Divisi Siliwangi dengan tuduhan telah menculik perwira-perwira Senopati. Hal ini menimbulkan terjadinya pertempuran beberapa kali. Pada saat kritis itu datanglah berita dari Madiun, bahwa FDR/PKI telah mengambil alih kekuasaan di desa-desa dan menyiarkan bahwa Soekarno dan Hatta telah turun dari kekuasaannya. Sebagai tanggapannya Soekarno berpidato sebagai berikut: “ Kemarin pagi PKI-MUSO mengadakan COUP, mengadakan perampasan kekuasaan di Madiun, dan mendirikan di sana pemerintahan Sovyet dibawah Muso”. Kudeta ini dapat ditumpas dan pada tanggal 30 September 1948 Madiun dapat dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah, berkat kerjasama masyarakat dan militer.

Usaha Kudeta 17 Oktober 1952:

Belum sembuh luka karena kudeta di tahun 1948, empat tahun kemudian kudeta dari militer meledak kembali. Kali ini kudeta tersebut dilaksanakan dengan persiapandan potensi yang lebih besar dan mengarah langsung ke jantungpemerintahan yang syah dibawah pimpinan Soekarno-Hatta yang baru saja siumandari pingsan akibat Madiu Affair.pada tanggal 17 Oktober 1952 di Jakarta terjadi demontrasi besar-besaran yang digalakkan dalam suatu kudeta oleh TNI-Angkatan Darat.

Istana dikepung mobil-mobil lapis baja dan tank serta beberapa meriam dan senapan mesin di atas mobil-mobil.

Moncong meriam dan senapan langsung di arahkan tepat ketempat di mana Sukarno atas nama pemerintah yang syah terpaksa menyambut kedatangan tentara secara tiba-tiba . Kecuali militer yang datang dengan senjata siap perang tersebut, kehadiran militer tersebut juga di meriahkan dengan arak-arakan demonsetran sebanyak 5.000 sampai 3.000 orang. TNI pada waktu itumendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dibubarkan oleh Persiden. Kejadian ini sekiranya menunjukan bagaimana ganasnya militer untuk segera mengabisi riwayat demokrasi yang hidup di Indonesia.

Bahkan terhadap DPR yang sementara sifatnya itu pun militer mendesak untuk segera di bubarkan. Desakan untuk mendirikan pemerintahan dictator dari TNI-AD ini akhirnya di tolak Sukarno dan Sukarno memberikan jawaban sebagai berikut: “ Sebab ini akan berarti meminta kepada saya untuk menjadi seorang dictator”.(Guy J Pauker, Peranan Militer Di Indonesia, Princeton University,1972)

Dengan jawaban itu, maka berarti drama penodongan terhadap pemerintahan parlementer Republik Indonesia berakhir tanpa membawa hasil. Tetapi beberapa catatan menunjukkan bahwa disamping akan mendesakkan terwujudnya pemerintahan dictator, militer juga kesal karena mereka merasa urusan-urusan dalam organisasinya dicampuri oleh sipil (Soekarno).

Hal ini terutama disebabkan karena kabinet WILOPO menginginkan TNI menjadi TENTARA PROFESIONIL dan akan memberhentikan 80.000 orang tentara dari 200.000 prajurit yang ada. Walaupun secara total kudeta ini digerakkan oleh TNI-AD, tetapi dalam mencapai tujuan akhir tampaknya ada pertentangan-pertentangan di kalangan TNI sendiri.

Peristiwa ini akhirnya menimbulkan benih perpecahan di kalangan TNI-AD. Yakni antara KSAD Kolonel Nasution yang begitu antipati dan benci terhadap parlemen dan cendrung pada pandangan pemerintahan yang otoriter dan militeristis (Herbert Feith,”The Wilopo Kabinet”) dengan KASD Mayor JenderalSimatupang yang menentang pemerintahan dictator militer. Akhirnya pertentangan antara yang pro dan kontra peristiwa 17 Oktober ini berlanjut terus-menerus dan mempengaruhi perpecahan-perpecahan berikutnya dalam tubuh TNI-AD. Sampai satu akibat jauh sehingga Kolonel Zulkifli Lubis menjadi ekstrim yang akhirnya mencetuskan pemberontakan-pemberontakan PRRI dan PERMESTA.

Gerakan 17 Oktober 1952, oleh Guy J Pauker dikatakan bahwa tokoh-tokohnya tak seorangpun bersedia menyingkapkan tabir asap yang mengabuti tindakan-tindakan dan motivasi-motivasinya. Tetapi “cerita buruk itu berhasil dengan baik dihapus dari catatan sejarah” ketika KORP PERWIRA TNI- AD tiga tahun kemudian menyelenggarakan konferensi TNI tanggal 17 Februari 1955 di Yogya yang kemudian di anataranya dalam satu Resolusi menyatakan agar Peristiwa 17 Oktober 1952 ini di anggap tidak ada!!!!!!!!!!

Masalah tersebut oleh Soekarno kemudian di”deponir” dalam arti tokoh-tokohnya tidak dituntut ke meja hiaju. (Yahya Muhaimin dalam Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966 tersebut, menyalin Almanak Angkatan Perang tahun 1956 yang diterbitkan oleh Darius Marpaung).

Dengan adanya Konferensi TNI-AD tersebut, perpecahan di kalanagnTNI-AD sedikit banyak di kurangi. Tetapi walaupun pada akhir konferensi (tanggal 25 Februari 1955)perwira-perwira bersujud di depan pusara almarhum Jenderal Sudirman dan Letjen Oerip Sumoharjo dengan mengucapkan “Sumpah Setia” (untuk tetap bersatu), tak urung di antara sedu sedan para perwira tersebut toh terdengar tembakan-tembakan senapan yang gencar.

Percobaan Kudeta Tahun 1955:

Apakah sudah adanya “Sumpah setia” serta Konferensi TNI yang dihadiri oleh tidak kurang 280 perwira itu, TNI akan jera terhadap kegiatan-kegiatan kudetanya???????Tidak!!!!!sama sekali tidak membuat jera bahkan TNI tidak menjadi sadar. Hanya tiga bulan setelah hasil konferensi TNI yang menghasilkan “Piagam Yogya” (Piagam keutuhan Angkatan Darat) yang diantaranya tidak membenarkan campur tangan politik dalam militer tersebut, TNI sudah berusaha menjatuhkan kabinet Ali Sastroamidjoyo. Kali ini dimulai saat Mayor Jenderal Bambang Sugeng selaku KSAD tidak mampu menjalankan “Piagam Yogya” dan meletakan jabatannya. Kemudian untuk sementara sebagai pejabat ditunjuk Kolonel Zulkifli Lubis. Dalam pemilihan KSAD yang baru ini timbul kerincuhan. Di mana ketika Pimpinan TNI mengajukan calon-calon seperti Kolonel AH Nasution, Kolonel simbolon, Gatot subroto dan Zulkifli Lubis, tetapi pemerintah (Menteri Pertahanan Iwa Kusuma Sumantri) tidak menghiraukan dan memilih kolonel bambang Utoyo sebagai KSAD yang baru.

Pejabat KSAD Zulkifli Lubis kemudian memboikot upacara peantikan KSAD yang baru, dalam surat yang disampaikan kepada kabinet Ali, Kolonel Lubis tidak mau menyerahkan kekuasaannya kepada Mayor Jenderal Bambang Utoyo. Pada tanggal 2 Juli 1955 staf Umum Perwira-perwira territorial mengeluarkan statement agar pengangkatan-pengangkatan perwira-perwira TNI dipisahkan antara tanggung jawab politik dan tekhnis.

Hari berikutnya Ikatan Perwira Republik Indonesia (IPRI) yang diketuai oleh Kolonel Rudy Pringadi menuntut Mayor Jenderal Bambang Utoyo diganti. Akibat dari peristiwa ini Menteri Pertahanan Iwa Kusuma sumantri mengundurkan diri yang tak lama sesudahnya kabinet Ali Sastroamidjoyo pun jatuh!!!!!!!!

Kemudian kabinet baru Burhanuddin Harahap mengangkat Kolonel Nasution KSAD dan pangkatnya dinaikkan DUA TINGKAT menjadi Mayor Jenderal. Menurut Guy J Pauker pada saat itu (Juli 1955) TNI telah mempertimbangkan sesuatu “coup d’etat” dan suatu KELOMPOK PENTING DARI PERWIRA SENIOR ANGKATAN DARAT memutuskan: sistim Parlementer adalah sama sekali tidak sesuai dengan Indonesia!!!

Rencana Kudeta ini atas pertimbangan beberapa faktor terpaksa diurungkan.

Usaha Kudeta Lagi di Tahun 1956:

Perang Barata Yudha tidak berhenti di situ. Kudeta gagal belum tentu hal itu tidak diulangi pada masa berikutnya hanya berselang tiga bulan pertualangan militer ini digarap kembali oleh Kolonel Lubis ketika pada bulan Oktober 1955 mencoba menjatuhkan Kabinet Burhanuddin. Kekacauan ekonomi akibat kebijaksanaan kabinet menjadi bahan bagi protes dan pemboikotan-pemboikotan yang dilakukan oleh perwira-perwira TNI yang telah lama tidak menyukai kebijaksanaan pemerintahan sipil dan kedudukan para politisi serta sipil dalam pemerintahan.

Protes yang dilakukan dipilih yang dapat menguntungkan perwira-perwira itu sendiri, yakni dalam bentuk “Aksi menjadi penyelundup”. Mayor Jenderal A.H Nasution sebagai KSAD merasa kewalahan dengan aksi yang tidak ada duanya di dunia tersebut. Berhubung tindakan pencegahan dari KSAD tidak berhasil, maka komandan-komandan territorium yang terlibat dalam penyeludupan-penyelunup tersebut, akhirnya dipecat dan diganti diantaranya Kolonel Kawilarang, kepada letnan Kolonel Suprayogie, J.F. Warouw kepada Letnankolonel Vence Sumual, dari Kolonel Simbolon kepada kolonel Zulkifli Lubis.

Sedangkan jabatan kolonel Zulkifli Lubis sebagai Deputi KSAD digantikan oleh Kolonel Gatot Subroto.

Tetapi sebelum serah terima jabatan akan dilakukan tanggal 14 Agustus 1956, pada tanggal 13 Agustus 1956 masih dalam jabatan-jabatan yang lama, Deputi KSAD kolonel Zulkifli Lubis sebagai “protes” atas kekalahan dari”Aksi TNI-AD” (sebagai penyelundup dan yang akhirnya pelaku-pelaku aksi tersebut dipecat), bersamaan dengan niat untuk melakukan satu kudeta. Kolonel Zulkifli Lubis mendapatkan “issue politis” yang mengena untuk menghantam Kabinet, yakni menuduh Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani terlibat korupsi dengan Lie Hok Thay (Direktur sebuah PN).

Kolonel Zulkifli Lubis sebagai Deputi KSAD memerintahkan kepada Kolonel Alexis Kawilarang menahan Menteri Ruslan abdulgani.dapat di gagalkan. Walaupun begitu pada hari berikutnya ketika sebuah Koran Indonesia raya” memuat bukti-bukti hitam di atas putih akan keterlibatan Ruslan Abdulgani dalam Korupsi, maka sejak itu kabinet Ali menurun drastis.

Peristiwa ini sebenarnya telah berakhir ketika Zulklifi Lubis akhirnya diganti oleh Suprayogie tanggal 14 Agustus 1956.

Louis Fischer dalam The Stori of Indonesia (Harper&Brothers.New York 1959) berpendapat bahwa penangkapan atas diri Ruslan Abdulgani itu merupakan “ KATA PENGANTAR “ daripada usaha untuk suatu kudita yang besar dugaanya dikendalikan oleh Kolonel Lubis.

Bukti-bukti yang menyatakan gerakan ini kudita adalah kenyataan bahwa Lubis berusaha menggulingkan Nasution. Kabinet akan diganti dengan Dewan Militer dengan pengawasan SENJATA SEBELUM Sukarno pulang dari RRC (tanggal 16 Oktober 1956).

Kudeta Sekitar DEKRIT PRESIDEN Tanggal 5 Juli 1959:

Setelah “gerombolan-gerombolan tentara” ini tidak berhasil melakukan kudeta terhadap pemerintah pusat, maka mereka melanjutkan petualanganya dan melakukan pembrontakan-pemberontakan selama tahun 1957.Pada saat mana terkenal istilah-istila “pro Lubis “ dan ”pro Nasution”.

Tetapi yang kenyataanya pasukan atau pengikut pro Lubis memisahkan diri dari pemerintah pusat dan mengorganisirkegiatan-kegiatan separatis yang terkenal sebagai Monumen Pemberontakan oleh TNI yakni “ PRRI-Permesta Dewan Manguni”.

Bagaimanakah nasib politik militer yang ditempuh “Pro Nasution kemudian???????

Nasib itu ditentukan oleh pada tanggal 12 November 1958, yaitu ketika Jenderal Nasution berceramah dalam peringatan Ulang Tahu Akademi Milter Nasional di magelang, dan mengetangahkan pidato yang diberi nama “Jalan Tengah”.

Inti pidato itu merupakan isi pikiran dari Dwifungsi ABRI yang pada saat ini, yakni suatu bentuk kompromi di mana ABRI atau TNI dengan senjatanya tidak akan melakukan kudeta lagi. Sebagai imbalan ABRI dapat ikut dalam pemerintahyan. Tentu dalam hal ini kita harus cermat-cermat melihat bahwa politik”jalan tengah” tidak mengatur bentuk “kerja sama antara sipil dan militer”. Melainkan hanya mengatur bagaimana caranya “ABRI” dapat ikut campur dalam pemerintahan.

Dan lahirnya politikjalan tengah tidak berarti akan menghilangkan sikap ABRI yang paling kolot: ”MASALAH ABRI ADALAH PERSOALAN ABRI SEDANG SIPIL (PENGUASA/KABINET) TIDAK BOLEH IKUT CAMPUR”.

Hal itu merupakan perkecualian bagi penguasa atau kabinet yang dipimpin oleh REZIM MILITER SAAT INI di bawah JENDERAL SOEHARTO!!!!!!!!!!

Kudeta sudah ”tidak ada”, tetapi bukan berarti usaha ABRI untuk menduduki pemerintahan dan menggandrungi kekuasaan tekah hilang. Ada bentuk-bentuk “kudeta sopan” lainnya yang dilakukan oleh TNI walaupun lebih diplomatis, tetapi tokh pada intinya adalah perebutan kekuasaan dan itu sama saja dengan KUDETA. Usaha seperti ini terakumulir kepada usaha-usaha TNI dalam mendesakkan turunnya “Dekrit Presiden 5 Juli 1959”.

Usaha-usaha tersebut tidak bermoduskan kepada penjatuhan KABINET-KABINET lagi; tetapi dalam bentuknya yang kembali liar yaitu ingin “membubarkan PARLEMEN”.

Hal ini sepereti juga cita-cita TNI/ABRI untuk membubarkan parlemensejak” peristiwa 17 Oktober 1952” dalam suatu kudeta bersenjata yang gagal. Dan pembubaran parlemen di tahun 1859yang menandai matinya demokrasi ini memang berhasil, tetapi tidak lagi dinamakan kudeta .

Walaupun begitu,dengan hadirnya pidato” Jalan Tengah” –nya Nasution sebelumnya, tahun 1958, maka kemudian dengan adanya Dekrit Persiden 5 Juli 1959, TNI/ABRI berarti sudah berada di tanjung kekuasaan.!!!

Ruslan Abdulgani yang sempat di sakiti oleh Kolonel Zulkifli Lubis, tokoh Kudita TNI , dalam perkara korupsi di tahun 1956 , mengatakan: “ Melihat kemacetan itu, kabinet Juanda ,Dewan nasional dan ABRI berusaha mencari jalan keluar. Ketiganya sepakat untuk mengadakan intervensi . Cuma yang dimasalahkan waktu itu adalah caranya . Lewat pintu depan atau pintu belakang. Akhirnya di putuskan untuk memanfaatkan karisma Bung Karno mendobarak kemacetan lewat pintu depan” (baca Tempo, No.20 tahun IX 14 Juli 1979).

Yang dimaksudakan pintu belakang tentu adalah tindakan bersenjata seperti yang di lakukan peristiwa 17 Oktober 1952 . Dan usulan KSAD secara resmi pada bulan Agustus 1958 untuk kembali pada UUD 1945 diterima dan lahirlah pada 5 Juli 1959 sebuah dekrit Prsiden. Untuk memenuhi cita-cita ABRI atau TNI dengan membubarkan parlemen dan kemudian menuju pemerintahan yang lebih bersifat totaliter., di bawah konsep Demokrasi Terpimpin.

Dengan kembali ke UUD 1945 memungkinkan kedudukan eksekutif lebih kuat di bandingkan dengan system parlemetar berdasarkan UUD sementara .Ini merupakan bentuk tawaran politikyang sangat menguntungkan TNI atau ABRI pada waktu itu.

Peristiwa 17 Oktober 1952 sudah berlalu , tetapi sebenarnya hasrat niat yang lama dapat saja berulang kembali . Namun dalam permainan yang lebih kompleks, kali ini Sukarno tidak di todong dengan panser , meriam atau senapan . Tetapi segera setelah Sukarno tiba dari kunjungan dari luar negri KSAD Nasution mengadakan pertemuan dengan seluruh komandan militer yang dimaksudkan adalah untuk meneunjukan kepada Sukarno bahwa TNI –AD menghendaki dan mendukung diberlakukannya kembali UUD 1945 . Tentu kita perlu bertanya mengapa TNI-AD begitu gandrung agar UUD 1945 diberlakukan kembali? Hal ini ada hubungannya dengan luwesnya pasal-pasal dalam UUD 1945 yang memberi peluang luas bagi TNI-AD untuk mencari alasan yuridis dalam mencampuri urusan pemerintahan atau memperoleh kekuasaan!!!!!! (Daniel S Lev, Transition to Guided Democracy; Indonesian Politics 1957-1959, Cornell Modern Project).

Mugkin “kudeta 5 Juli 1959” dapat dijelaskan oleh peristiwa ketika Hidayat Datuk pembicara dan penyelenggara Pertemuan Antar Generasi pada peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1977 di Jakarta, mengatakan bahwa antara Angkatan 45 dan angkatan 66 ada “generasi 59” atau “generasi dekrit presiden”, maka Jenderal Surono segera memberi aplus dan merangkul Hidayat Datuk. Menurut sebuah sumber, tentunya rangkulan politis itu dapat diartikan membenarkan pendapat tersebut di atas.

Oleh karena itulah mungkin peristiwa dekrit Presiden 5 juli 1959 perlu diperingati oleh bekas jaksa Agung Letnan Jenderal Sugiarto; Mayor Jenderal Sukendro; brigjen Chandra Hassan; Brigjen Polisi Jasin dan sebagainya (Tempo, 14 Juli 1979). Yang paling penting adalah pendapat Mohammad hatta tentang peristiwa dekrit presiden tersebut: merupakan suatu coup d’etat ( Demokrasi Kita ).

Usaha Kudeta Tahun 1960:

Hobi kudeta dari militer rupanya merupakan olah raga yang menyenangkan. Oleh karena itu setelah secara resmi “middle way” atau politik jalan tengah dari TNI-AD diterima, sebagai jalan tengah pula dari sengketa antara Sipil (Soekarno) dan militer, maka TNI ternyata tidak berhenti di situ saja. Kalau dengan Dekrit 5 juli 1959 militer sudah berhasil mengatur denyut jantung kekuasaan, maka niat militer dapat digambarkan justru ingin menguasai “otak pemerintahan” yakni merebut posisi Presiden dan kabinet yang dianggap dikuasai oleh sipil (Soekarno). Hasil kongkrit politik jalan tengah ini mengakibatkan Menteri pertahanan di pegang oleh militer, yakni oleh Jenderal A.H Nasution.

Gerak militer yang seperti beruang kutub ini bukan tidak diketahui oleh Presiden Soekarno, karena untuk mengintegrasikan kekuasaan yang di anggap retak karena politik jalan tengah, Soekarno menjawab dengan pidatonya yang terkenal yakni “Penemuan kembali Revolusi Kita” atau MANIPOL USDEK. Pidato ini dimaksudkan untuk menyediakan berangus terhadap kekuatan-kekuatan militer yang merongrong saat itu. Selain itu sebagai ekpresi ketakutan Soekarno yang sejak itu telah berteman dengan singa proletariat yakni PKI. Oleh karena itu sejak tahun 1960, pertentangan antara Soekarno dengan TNI-AD di gantikan dengan pergulatan antara TNI versus PKI. Sadar oleh kenyataan-kenyataan ini Soekarno lari jauh, maju kedepan untuk mendemonstrasikan kepemimpinannya yang”mempesonakan” bangsa Indonesia. Soekarno kemudian menjadi lebih otoriter, membekukan DPR(S) tanggal 5 Maret 1960 dan membentuk DPRS bary yang memenuhi seleranya.

Sikap otoriter Soekarno ini menjadi move bagi TNI-AD untuk berdiri sebagai opsisi kembali. Oleh karena itu bersama partai-partai opsisi yang lain TNI-AD mensponsori berdirinya LIGA DEMOKRASI, terdiri dari masyumi, PSI, Partai Katolik dan IPKI (partai gurem yang ditunjang atas ambisi-ambisi TNI-AD).

Liga demokrasi ini didukung pula oleh Mohammad Hatta, sebagai tokoh yang selalu diusulkan oleh “Pihak Sumatera” untuk menduduki kepemimpinan tertinggi negara!

Gerakan Liga Demokrasi ini mendapat ideology yang jelas ketika Hatta mengeluarkan artikel “Demokrasi Kita” (Panji masyarakat, Jakarta 1960). Akhirnya lebih jelas lagi Liga Demokrasi yang mendapat dukungan TNI-AD antara bulai Mei dan Juni, ketika Soekarno berada di luar negeri merencanakan KUDETA!!!

Tatkala Presiden Soekarno sedang berada di luar negeri pada bulan-bulan April-Mei, Liga Demokrasi mendesak kepada pimpinan TNI-AD untuk maju mengambil kekuasaan dari Presiden Soekarno (Yahya Muhaimin, perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia tahun 1945-1966), tetapi usaha kudeta ini tidak jadi direalisir. Ekor dari perebutan ini mengakibatkan Nasution atas saran Soekarno diharuskan memisahkan diri dari Liga Demokrasi.

G 30 S PKI Suatu Kudeta Berdarah:

Masa-masa berikutnya ada tiga aspek penting dalam percaturan politik di Indonesia : Pertama, soekarno dengan kepemimpinannya yang spektakuler; kedua; PKI yang ingin mendapat posisi dan TNI-AD yang ingin menduduki kursi kekuasaan. Soekarno dalam posisi defensif, sedangkan PKI dan TNI-AD offesif (ingin menjatuhkan Soekarno).

Soekarno dalam usahanya untuk mendominasi politik dengan program-program Dwikora dan Tikora, cukup mendapat tanggapan dari PKI dan TNI. Dan keduanya saling mencari keuntungan dari program Soekarno tersebut. Sementara itu rangkulan PKI ke Soekarno demikian erat, yang akhirnya membuat front yang kuat menentang TNI.

Produk hubungan Soekarno-PKI ini adalah:”kongsi politik Soekarno-PKI” Poros Jakarta-Peking, atau “liaison Subandrio”. Tetapi hubungan Soekarno dan PKI sebenarnya adalah semu, karena kabinet Aidit dalam rapattanggal 14 September 1965 mengatakan bahwa Soekarno bukanlah pimpinan sejati bagi kelas buruh (Arnold C Brackman, southeast asia’s). pada peta politik seperti itu (Soekarno, PKI dan TNI), lahirlah Kudeta G 30 S PKI, yang pada prinsipnya PKI lebih dahulu meluncur ke depan merebut kekuasaan! Berdasarkan hasil interview dengan Jenderal TNI-AD yang tahu PKI akan melancarkan kudeta; Jenderal A. Yani(KSAD –TNI AD) telah diperingatkan oleh Jenderal-jenderal tersebut, tetapi (john Huges, Indonesia Upheaval, David Mc Ky Company , Inc, New York 1967). Oleh karena itu pada tanggal 1 Oktober 1965 enam orang perwira dari pimpinan TNI-AD di culik dan di bunuh di Lubang buaya termasuk Jenderal A. Yani.

TNI-AD sebagian sudah terpengaruh oleh PKI, sehingga dengan bantuan oknum-oknum TNI yang pro PKI itu, maka Pki melakukan aksi-aksi militer seperti pendudukan pemancar radio di Jakarta dan lain sebagainya.

PKI menggunakan bagian dalan tubuh TNI-AD sendiri guna menghantam TNI-AD yang “inpower” secar tidak langsung. (yahya Muhaimin, setelah membaca pusat Pendidikan Kehakiman Angkatan darat/ AHM-PTHM, G 30 S DI HADAPAN MAHMILUB: PERKARA UNTUNG, Jakarta 1966 dan PERKARA SUBANDRIO). Infiltrasi PKI ke dalam tubuh TNI-AD ini terbukti ketika pada tanggal 1 Oktober 1965 oknum-oknum dari pusat Kesenjataan artileri (PUSSEN ART), Batalyon Artileri medan Yon (ARMED), Sekolah para Komando Angkatan Darat (SPKAD) telah mengadakan parade di cimahi (Sejarah Militer KODAM VI Siliwangi, siliwangi dari masa ke masa)

Di samping itu kudeta yang terjadi di jakrta, melibatkan Batayon I resimen Cakrabirawa, Batalyon 454, Divisi Diponegoro, Batalyon 530 Para Divisi Brawijaya, PGT AURI, Brigif I Jaya. Pasukan-pasukan ini bertugas menculik Jenderal-jenderal dari TNI-AD. Sedangkan “Pasukan Bima sakti” merebut dan menduduki RRI Jakarta. Tetapi kudeta yang setengah-setengah itu gagal total.

Untuk jelasnya: Gerakan 30 September adalah buah karya PKI dalam rangka usaha perebutan kekuasaan dengan memperalat unsure ABRI untuk perebutan kekuasaan fisik, (Tempo, 5 agustus 1978). Jelaslah bahwa G 30 S meliputi kegiatan yang dilakukan oleh beberapa satuan militer ABRI!!!

Tanpa tujuan/bantuan ABRI, apakah PKI mampu menculik Jenderal, menduduki RRI Pusat Jakarta atau menguasai lapangan Udara halim Perdana Kusuma??? Itulah pertanyaan yang seharusnya dijawab.

Dan PKI tetap berkeyakinan bahwa tanpa ABRI sulit untuk melakukan kudeta. Menurut Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP), suatu strategi dan taktik perjuangan PKI tahun 1955 dirumuskan: PEKERJAAN INTENSIF DI KALANGAN KEKUATAN BERSENJATA (ABRI).

Penyusupan ke tubuh ABRI dilakukan sejak tahun 1957 oleh Syam alias Kamaruzaman (resensi Buku Putih G 30 S oleh Tempo 5 Agustus 1978). Kudeta oleh PKI dan ABRI yang pro PKI ini memang gagal. Soekarno tidak jatuh, tetapi bagaimana dengan kekuatan ABRI/TNI yang lain (ingat tiga kekuatan pokok yang berpengaruh dalam politik kekuasaan :SOEKARNO, PKI dan TNI-AD)?? Perlu diingat pada masa berikutnya setelah G 30 S PKI, masih ada Soekarno pengikut-pengikutnya, yakni organisasi-organisasi asuhannya dan lain sebagainya) serta TNI-AD (dengan pengikut-pengikutnya, organisasi anti Soekarno dan anti PKI). Benturan-benturan dua kekuatan inilah yang akan menjawab kenapa Soekarno jatuh, siapa yang menjatuhkan, dan bagaimanakah Soekarno dijatuhkan!!! Dengan jatuhnya Soekarno, kita dapat menemukan jawaban siapakah kalau begitu yang memenangkan pertarungan???

Kudeta terselubung Tanggal 11 Maret 1966:

Dalam kejadian-kejadian berikutnya maka pertentangan antara TNI-AD dengan soekarno jelas-jelas meruncing. Soekarno mempunyai sisa-sisa kekuatan berupa pengikut-pengikut politik yang selain karena ideologi (sisa PKI dan Marhaen) juga pengikut-pengikut yang terhipnotisir dengan kharisma yang dimilikinya. Kegoncangan di masyarakat terjadi setelah rakyat banyak mengetahui tentang adanya pembunuhan jenderal-jenderal karena G 30 S tersebut. Jenderal Nasution selamat dari usaha pembunuhan PKI tersebut. Jenderal Soeharto pada waktu itu menjabat sebagai Panglima Komando strategi Angkatan Darat (KOSTRAD), cadangan strategis inilah yang kemudian mengatasi keadaan kacau pada waktu itu.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 tersebut, Soeharto mengambil kebijaksanaan untuk menyembunyikan Nasution di Markas Besar KOSTRAD. Sejak itu Soeharto dan nasution bersama-sama tinggal di markas KOSTRAD berbulan-bulan untuk mengendalikan keadaan kacau tersebut. Dalam pada itu sikap yang diambil TNI-AD adalah tahap hanya menciptakan keamanan serta berusaha menciptakan status quo yang baru dengan memandang PKI sebagai musuh baru”TNI-AD sebenarnya sangat shock karena para jenderal yang dibunuh semuanya hampir dari biro politiknya TNI-AD. Keadaan yang menolong penciptaan kondisi aman , adalah karena kepercayaan yang diberikan kepada TNI-AD sangat besar akibat terbongkarnya peristiwa Lubang Buaya.

Hal itulah yang juga membangkitkan perasaan anti komunis yang sangat dalam. Sehingga dapat dipastikan saat itu TNI-AD yang tidak dipihak PKI mendapat legitimasi penuh sebagai “penguasa” diantara baying-bayang sisa-sisa kekuatan Soekarno yang sudah tidak perlu diperhitungkan lagi.

Oleh karena itu walaupun Soekarno dan Menteri-menteri Kabinetnya masih dalam format pemerintahan yang lama. Tanpa dukungan angkatan bersenjata Soekarno sudah dapat di anggap”menyerah” jika disana-sini pidato-pidato soekarno atau ajaran-ajarannya masih disebut-sebut. Itu dapat dianggap sebagai “suasana peralihan” menjelang status quo yang akan dibuat oleh TNI-AD pada masa berikutnya. Perlu diingat satu taktik TNI-AD atau rezim militer dimanapun adalah menggunakan SOB (keadaan darurat perang) untuk mendapat kuasa dari masyarakat pada suatu saat. Daniel S Lev menamakan dasar hokum bagi TNI untuk melakukan peranan politik dengan istilah “the army’s political charter”. SOB inilah yang memberikan alasan atau dalih hokum kepada TNI-AD untuk melakukan tindakan-tindakan non militer terutama adalah tindakan politis. Oleh karena itu dalam Susana kekacauan itu nama TNI-AD menanjak dan tidak perlu diragukan lagi karena itu berarti TNI identik dengan penguasa atau pemerintahan.

Keadaan “kacau yang menguntungkan” itu diantaranya dikerjakan oleh kesatuan-kesatuan aksi (KAMI, KAPPI). Kedudukan antara KAMI & KAPPI dengan militer pada waktu itu adalah sebagai “tukang pembuat onar” dan “malaikat pembawa damai”.

Oleh karena itu sementara Prsiden Sukarno mengumpulkan puing-puing kekuasaan dan kewibawaan dengan membentuk BARISAN SUKARNO, hal itu dapat dianggap sebagai “nafas terakhir” yang diberikan TNI-AD

Tetapi Sukarno dalam geraklan terakhir itu masih sempat membuat TNI-AD kelabakan. Karena segera pada tanggal 10 Maret 1966 Sukarno memanggil para pimpinan organisasi dan partai politik guna mengembalikan kewibawaan politinya dalam suatu pertemuan marathon yang juga akan di adakan tanggal 11 Maret 1965 dengan kabinet 100 Menteri dan tanggal 12 Maret 1965 dengan pimpinan ABRI dan Panglima Daerah Militer. Usaha-usaha Sukarno untuk menyusun kekuatannya kembali itu, tentu tidak akan didiamkan TNI-AD Apalagi bahwa dari pertemuan dengan partai-partai politik tgl .10 Maret 1965 di hasilkan satu pernyataan yang menurut Brian May berisi tuduhan bahwa Demintrasi-demontrasi yang dilakukan mahasiswa di biyayi oleh DINAS INTELIJEN AMERIKA (CIA).

Ketika pada waktu itu KAMI berdemontrasi mengenakan jaket kuning dan jaket hijau, Sukarno mengatakan bahwa itu di bayar dari uang DINAS INTELIJEN AMERIKA. Oleh seorang perantara hal itu di benarkan, dan dalam suatu konfrensi pers di terang bahwa pedagang atau perantara itu mengakui sendiri telah membawa uang dari Kedutaan Amerika yang di berikan langsung kepada pimpinan- pimpinan mahasiwa tersebut (Brian May, Indonesia Tragedy, Graham Brash, PTE LTD, Singapure ).

Gerakan Sukarno untuk menyusun kekuatan itu membuat TNI_AD yang kala itu dibawa Suharto naik pitam karena sebagai penguasa Militer kewibawaanya diusik, dan karena cara-caranya mengorganisir KAMI dan KAPPI untuk membuat kekacauan ketauan oleh Sukarno . Oleh karena itu TNI_AD merencanakan akan membuat semacam puncak kekalutan dengan menggerakan KAMI – KAPPI ke Isatana Merdeka tgl 12 Maret 1965 bertepatan dengan rencana Sukarno mengadakan pertemuan dengan pimpinan ABRI dan PANGDAMdi Istana Merdeka . peranan mahasiswa ( KAMI_KAPPI ) sebagai Faktor Pengacau ini dibenarkanoleh Marsilam Simanjuntak seorang Ketua Persidium KAMI Jaya sbb “ apa yang di kerjakan mahasiswa hanya merupakan hanya merupakan satu mata rantai dari satu programa, suatu acara. Bagai skita hanya untuk membuat tidak tertib, sehingga suasana jadi KURANG TERKENDALI dan PERLU DI KENDALIKAN . Sebelumnya 66 iyu bukan gerakan mahasiswa , tetapi gerakan politik yang meminjam tangan mahasiswa . Pinjam legitimasi mahasiswa. (Prisma, No 12, Desember ’77)

Rencana yang akan dilakukan oleh TNI-AD di tahun 1966 ini sama sepertiketika TNI-AD mengadakan “kudeta 17 Oktober 1952” kepada Soekarno. Ialah mengorganisir massa (mahasiswa) dan menodongkan senjata dengan mengorganisir pasukan. Kemudian berbondong-bondong dikerahkan ke depan pintu Istana. Perlu diingat bahwa pada “Kudeta 17 Oktober 1952”, TNI-AD mengerahkan massa 30.000 orang dilengkapi dengan mobil lapis baja, tank, meriam, serta senapan mesin di atas mobil dan semua moncong senapan diarahkan menuju podium di mana Soekarno sedang berpidato.

Demikianlah entah kenapa aksi tanggal 12 Maret 1966 itu dimajukan ke tanggal 11 Maret 1966, ketika Soekarno mengundang 108 Menteri Kabinetnya ke Istana Merdeka. Seperti juga “Kudeta 17 Oktober 1952”, maka saat itu diadakan pula demonstrasi oleh mahasiswa dan pasukan-pasukan dikerahkan oleh TNI-AD dibawah Soeharto ke Istana tetapi dia menanggalkan tanda-tanda pengenalnya agar tidak dapat dikenali (Amir Machmud menceritakan kepada wartawan ANTARA; Dr AH Nasution, KEKARYAAN ABRI, Seruling Masa, Jakarta,1971)

Tepat pada hari Jumat tanggal 11 Maret 1966 tersebut secara terpisah mahasiswa mencetuskan SUARA HATI MAHASISWA INDONESIA yang kemudian dinamakan TRITURA yang di dukung oleh 13 organisasi mahasiswa ekstra, 13 DM/SM, 10 organisasi pelajar. Dengan cara demikian berhasillah TNI-AD di bawah Soeharto mengacau dan menakut-nakuti Soekarno, dan menciptakan “kesan negara dalam keadaan gawat” (SOB, ingat taktik militer). Orang-orang boleh menjawab macam-macam termasuk barangkali seperti ini: tanpa demontrasi yang mereka lakukan mustahil Soekarno percaya keadaan sudah gawat (PRISMA, No 12 desember 1977). Soekarno yang ketakutan waktu memimpin Sidang kabinet itu, melihat pasukan-pasukan liar mengepung istana tangannya gemetar dan buru-buru meninggalkan sidang. Dr Subandrio lari terbirit-birit menuju helikopter tanpa memakai sepatu, semua ini oleh Amir Machmud yang pada waktu itu menjabat PANGDAM V Jaya di nilai sebagai sangat mengesankan!(Nasution, KEKARYAAN ABRI, Seruling masa, Jakarta 1971).

Tetapi di balik ceritera kalangkabutnya suasana Sidang kabinet yang lucu menurut mereka itu, sebenarnya ada rencana yang cukup kejam yang akan dilakukan oleh TNI-AD. Menurut Brian May, sarwo Edhi sebagai komandan RPKAD telah memerintahkan kepada pasukan yang ada di sekeliling istana agar jika Subandrio keluar dari pekarangan istana ditembak saja (The Indonesian Tragedy, Graham Brash LTD, Singapore,1978). Tetapi kenyataannnya Subandrio berhasil melompat ke dalam helicopter bersama Soekarno ke Bogor.

Sadar “buronan” tersebut kabur TNI-AD menjadi trengginas. Oleh karena itu soeharto hari itu juga segera mengirim tiga jenderal yaitu mayor Jenderal M. Yusuf (Menteri), Mayor Jenderal Basuki Rahmat (pangdam Brawijaya), dan Mayor Jenderal amir Machmud (Pangdam V Jaya) dengan menegndarai mobil diperintahkan untuk menjebaknya, jika Subandrio ditemuinya di Bogor. Bahkan waktu akan meninggalkan Jakarta, jenderal Yusuf menyarankan supaya membawa sten. “Buat apa Pak”, tanya Amir machmud. ‘Apa artinya sten, di sana kan ada 2 batalyion cakrabirawa. Marilah kita tinggalkan pistol kita, dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebenarnya kepergian ketiga jenderal itu tidak sekedar untuk menangkap”buronan-buronan” (istilah Brain May) yang terdiri dari Soekarno, Subandrio, Chaerul saleh dan Leimena yang sempat melrikan diri dari istana, tetapi di antaranya adalah juga untuk merebut kekuasaan dengan menyodorkan surat perintah (legitimacy, title of rule atau authority is mother of power; istilah Finer dalam The man on Horseback: The Rule of Military in politics) atau pelimpahan kekuasaan yang kemudian diberi nama SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret).

Menurut keterangan salah seorang dari ketiga jenderal yang diperintahkan soeharto ke Bogor itu kepada John Huges (INDONESIAN UPHEAVAL), konsep SUPERSEMAR tersebut telah dibuat TNI-AD dan kemudian disodorkan kepada Presiden Soekarno untuk ditandatangani. Demikianlah ketiga Jenderal itu kemudian menemui Soekarno dan Soekarno disodori konsep surat Perintah 11 maret yang dimaksudkan. Membaca surat Perintah tersebut, soekarno tampak bimbang. “Bagaimana nih”. Sekali amir Machmud nyeletuk”sudahlah Pak, Bismillah saja”. Mendengar itu Soekarno dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrahim” menandatangani SUPERSEMAR. Kemudian di sekitar jembatan Satu Duit, Bogor, dengan sorotan flashlight (senter), Amir Machmud membaca isi surat tersebutkata demi kata,”loh Pak! Ini kan penyerahan kekuasaan kepada pak Harto”, kata Amir Machmud kepada Basuki Rahmat dan M Yusuf. “O ya, ya PENYERAHAN KEKUASAAN”, kata kedua Jenderal tersebut. (penuturan Amir Machmud kepada seorang wartawan ANTARA:Nasution, KEKERYAAN ABRI, Seruling masa, Jakarta,1971).

Apa yang dilakukan oleh ketiga jenderal itu atas perintah Soeharto tersebut merupakan “KUDETA TERSELUBUNG 11 MARET” atau” THE DISGUISED COUP 11 MARET” (Harold Crough the Army and Politics in Indonesia. Politics and International Relation of Southeast Asia,1978) atau setidak-tidaknya merupakan KUDETA DARI JUNTA SOEHARTO. Junta adalah kelompok militer yang berambisi menduduki kekuasaan dengan bentu pemerintahan militer. Oleh karena itu Brian May (Indonesia Tragedy), menjuluki peristiwa SUPERSEMAR sebagai THE JUNTA’S COUP. Dengan Supersemar tersebut Soeharto memainkan KEKUASAAN yang diperolehnya untuk menagkap Menteri subandrio dan 14 orang Menteri lagi pada tanggal 18 Maret 1966 dan kemudian di tahan oleh TNI-AD (Pengumuman Keputusan Presiden No. 5, 1966).

TEMA PERGOLAKAN MILITER DI INDONESIA

Tentunya sangat menarik terjadinya riwayat kekuasaan di Indonesia. Kita menjadi tercengang bahwa ada banyak kudeta telah terjadi di Indonesia. Dan kesemuanya hampir terjadi dengan kekuatan militer khususnya TNI (TNI-AD). Sejarah Indonesia hampir kesemuanya menutup fakta-fakta bahwa sebenarnya pemberontaka-pemberontakan di Indonesia, hanyalah bagian dari pihak yang kalah dalam suatu perebutan kekuasaan. Dalam keadaan dimana kemudian rezim yang dikatakan MEMBELA NEGARA itu dapat memegang kekuasaan, dan ternyata kemudian menjalankan kekuasaan dengan sewenag-wenang seperti saat ini, maka kita sebenarnya harus berani bertanya apakah penguasa Soeharto seorang pemenang dalam suatu pertarungan perebutan kekuasaan sejak tahun 1946?

Apakah bedanya rezim Soeharto dengan istilah PEMBERONTAK YANG BERHASIL MERAIH PIALA MAS? Dan disana ada kelompok-kelompok PRO LUBIS yang mendirikan PRRI PERMESTA yang kebetulan kalah. Karena sebagai kasus yang murni SUPERSEMAR adalah suatu kasus kudeta atau perebutan kekuasaan juga? Oleh karena itu sangat masygul jika ADAM MALIK dalam kompleks psikologis yang takut-takut (untuk mencegah agar tidak ada kudeta ???) mengatakan: “Rakyat kita bukan tukang kudeta, rakyat kita tidak sebodoh itu” (Sarasehan Antar Generasi 1 juni)

Mungkin memang benar ucapan Adam Malik jika yang dimaksudkan adalah “rakyat bukan tukang kudeta”. Karena yang, melakukan kudeta adalah elite politik, sekelompok politisi, sekelompok ABRI dan teknokrat, yang banyaknya tiodak lebih dari 500 orang di Indonesia.

Merekalah yang kadang-kadang memperalat rakyat dalam satu bentuk demokrasi yang munafik, yang secara aktif menentukan hitam putihnya keputusan penguasa, pandai menciptakan krisis politik, pura-pura meredakan dan kemudian mengakhirinya (Herbert feith, THE DECLINE OF CONSTITUSIONIL DEMOCRACY IN INDONESIA, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1964). Oknum-oknum inilah yang juga memegang nyawa 150 juta rakyat Indonesia, dalam mana DPR/MPR hanyalah tukang ngamen yang menjajakan lagu-lagu demokrasi yang palsu.

Karena bukanlah sidang-sidang DPR/MPR yang paling menentukan seperti pemilihan Presiden selalu diadakan di bawah todongan senjata pihak militer, gedung DPR/MPR selalu dikepung tank, selalu dimulai dengan show of force dari militer dengan pura-pura mengadakan latihan keamanan?

Oleh karena itu marilah kita telusuri jejak-jejak militer dalam ambisinya untuk mendapatkan peranan politik sejak tahun 1946. Apa isi niatnya, bagaimana caranya dan keinginan militer dimasa depan? Apakah mereka tetap menginjak-injak amanat penderitaan rakyat (demokrasi) atau akankah militer bertindak lebih tidak manusiawi lagi!

Pada pokoknya ada tiga gajah yang bertarung sejak 17 Agustus 1945, mereka adalah soekarno, TNI-AD dan partai-partai politik (PKI adalah unsur dominan diantara partai politik tersebut). Kekuatan-kekuatan inilah yang sejak dahulu bertarung untuk mengeroyok “kursi raja”. Dalam saat mana partai-partai politik, misalnya belum pernah secara tertib merumuskan apa maunya rakyat dan bagaiman merumuskannya dalam suatu program pembangunan. Kecuali hanya merojok-rojok kekuasaan itu. Menjadi simbol kepemimpinan rakyat (penyambung lidah rakyat) tetapi tidak untuk menyelesaikan keadaan dalam masyarakat-masyarakat (adanya inflasi, korupsi dan konfrontasi terus-menerus membuktikan hal itu). Disana ada kekuatan Soekarno yang paling utama tercatat dalam mitos sejarah karena aktifitasnya dipolitik menjelang Kemerdekaan serta karisma dan intelijensinya.

Sementara itu ABRI tampil sebagai kekuatan dengan membawa dua potensi pokok yakni: mitos peranannya dalam revolusi fisik (bersenjata) dan sebagai pemegang kekuasaan riil (senjata) bersenjata sistim peng-organisasiannya. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa ABRI dengan memegang senjata, sebenarnya berarti memegang nyawa-nyawa partai-partai politik dan juga “kekuatan Soekarno”. Hanya mungkin yang menyebabkan ABRI tidak cepat-cepat meringkus kedua kekuatan politik lainnya itu karena faktor kebudayaan Indonesia yang dasar dan sangat kuat yakni adanya faktor malu (shame-oriented).

Dan pandangan akan “malu” ini tumbuh pula dikalangan ABRI (Guy J Pauker, Peranan Militer di Indonesia ). ABRI mengidap rasa malu yang besar kalau dikatakan diktator, totaliter dan militeris. Oleh karena itu ketika kudeta militer tanggal 17 Oktober 1952 dilancarkan, dan kemudian soekarno menjawab tidak mau menjadikan negara ini diktator, militer segera mengurungkan niatnya.

Demikianlah pertarungan-pertarungan antar kekuatan itu memang sangat dahsyat, ada dua hal yang menandai pertentangan-pertentangan itu yakni kecenderungan-kecenderungan untuk berbuat totaliter/diktator dan demokratis; dan kecenderungan untuk menyelesaikan masalah secara militer dan diplomatis. Dalam hal ini tiga kekuatan pokok tadi (Soekarno, Partai Politik dan TNI) terpisah dalam dua bagian: soekarno dan partai politik yang cenderung bertindak demokratis dan diplomatis, sedangkan TNI selalu memilih cara-cara totaliter serta ingin menempuh cara-cara militer (kebanyakan).

Panglima Besar Sudirman dan TNI dalam rangka kudeta kudeta 3 Juli 1946 berada dipihak Tan malaka, bukan karena dia mau menyelesaikan masalah secara diplomatis dan demokratis, tetapi semata-mata menentang kebijaksanaan Kabinet Syahrir (sosialis) yang selalu menggunakan ”strategi diplomasi”. Sedangkan Tan Malaka adalah seorang sosialis radikal yang amat ekstrim dan menyetujui jalan-jalan keras melawan Belanda.

Oleh karena itu Jenderal Sudirman seorang PETA didikan Jepang yang mendapat kecakapan dalam sistim peperangan yang ambisius dan keras, kemudian memihak Tan Malaka. Ini terbukti dari pidato/amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman sebagai berikut: “Pada saat ini maka pucuk Pimpinan Negara dan pucuk Pimpinan tentara telah bulat mufakat untuk mengambil tindakan militer sekeras-kerasnya yang tepat dantegas buat menjamin keselamatan negara dan rakyat.” (Departemen Pertahanan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI KUMPULAN AMANAT PANGLIMA BESAR JENDERAL SUDIRMAN, Jakarta, 1970)

Tetapi di antara ketiga kekuatan tersebut, TNI merupakan pihak yang cukup penting dalam mengambil inisiatif berbagai pergerakan, terutama dalam rangka menentang kebijaksanaan-kebijaksanaan diplomatik yang diambil oleh kalangan politi (Soekarno dan kabinetnya) dan jalannya proses demokratis (adanya partai-partai politik/parlemen/DPR), perebutan kekuasaan, serta menjadi kekuatan pendesak (pressure group) bahkan kadang-kadang dalam bentuknya dalam sabotase-sabotase yang destruktif. Disamping itu beberapa kali TNI ditunggangi oleh kelompok-kelompok atau partai politik dan beberapa kali TNI memanfaatkan pertentangan-pertentangan dikalangan politik (antar partai politik dan antara Soekarno dan partai-partai politik yang ada). Hal yang terakhir ini terutama untuk mewujudkan kepentingannya, kalau tidak untuk mendominasi pemerintah atau merebut kekuasaan. Sampai sekarang “permainan-permainan” TNI itu masih kita rasakan.

Dalam pada itu kami berkesimpulan apakah negara akan menuju kepada jenis hubungan sipil-militer: “Pemerintahan totaliter satu partai” (authoritarian mass party) atau yang lebih demokrasi dengan banyak partai (democratic competitive), atau koalisi antara sipil dan militer yang jelas (civil military coalition). Militer kan mempunyai kekuatan yang tersimpan didalam senjata, kemampuan militer dan semangat berperang didalam hokum perang (SOB). Ketergantungan diantara militer dan sipil adalah relatif, dalam keadaan dan resiko bagaimanapun militer tetap mempunyai kekuatan senjata yang dapat diarahkan kepada sipil, jika sipil tidak atau telah sampai pada batas-batas kemampuan politisnya. Betapa tercela dan kejamnya suatu rezim militer, mereka masih dapat menerus-neruskan perbuatan itu, sampai suatu batas kekuatan senjata yang lain akan muncul. Kecuali jika pihak militer punya kesadaran moril tersendiri, karena keputusan politik untuk menghentikan permainan senjata (kekerasan) dan cara-cara perangnya (terror psikologis, pemenjaraan, penahanan dan lain sebagainya).

Rezim Pol Pot di Kamboja diantaranya membunuh bersih 3.000.000 penduduk negaranya tanpa banyak kesulitan. Dalam satu pendapat yang innocence, Deliar Nur mengatakan:”Dalam pergaulan hidup di Indonesia, sesuai pula dengan perkembangan masyarakat semenjak zaman revolusi, persenjatan yang merupakan perlengkapan biasa dalam militer, bukan merupakan semata-mata alat yang disangkut-pautkan dengan peperangan.

Melainkan juga sebagai simbol yang menambah UNSUR KEKUATAN sebagai suatu golongan, termasuk golongan sasial politik. Malah pakaian seragam saja dalam masyarakat kita di Indonesia sekarang sering telah menambah kekuatan kedudukan seseorang. Apalagi ditambah dengan persenjataan (KOMPAS Senin, 27 desember 1976)

Kekuatan yang dimiliki ABRI ini dapat disebut sebagai ”political strength”, yang kemudian dapat dirubah menjadi “todongan politik” (political force). Tetapi terhadap kekuatan politik yang dimiliki tersebut, militer kadang-kadang minder (mengidap political weakness) dan merasa tidak berwibawa. (Prof. S. Edward Finer, THE MAN ON HORSEBACK: THE RULE OF MILITARY IN POLITICS, Frederick A Preager, New York-3,Ny,1962).

Oleh karena itu walaupun tidak nampak (de facto), kekuatan politikitu tetap ada dan akan memunculkan taringnya disaat-saat militer merasa terdesak oleh sipil atau jika penyakit “disposition to intervene” (kecenderungan untuk campur tangan)dari militer mulai kambuh kembali. Dan sejak tahun 1945 dimana dikatakan “negara” kita merdeka sampai saat ini, apa yang dikatakan Finer”KEKUATAN POLITIK DE FACTO” dari militer itu sebenarnya lebih menguasai “KEKUATAN DE JURE” yang legal (partai-partaipolitik). Karena di lain pihak DPR/MPR dan partai Politik hanyalah jenasah-jenasah demokrasi. Mungkin andaikata “negara” ini masih mau dianggap negara demokratis, maka selama 20 tahun terakhir ini dapat disebut militer sebagai faktor pengganggu dan perintangnya.

SEBAB-SEBAB PERGOLAKAN MILITER

Militer dan Diplomasi

Dalam perundingan-perundingan (diplomasi) menuju proklamasi kemerdekaan di antaranya terjadi perbedaan pikiran antara militer dan politisi. Sungguh tidak masuk akal bahwa hanya karena bentrokan dalam menyelesaikan persoalan secara militer atau diplomatis tersebut akhirnya harus ada pengambil-alihan kekuasaan. Reaksi terhadap cara-cara diplomasi ini dari pihak militer terjadi pada tahun 1948 dan akhirnya berekor panjang hingga terjadinya pemberontakan Madiun 1948. Pada prinsipnya alasan militer dapat diterima, terutama jika melihat kenyataan bahwa pada setiap perundingan wilayah Indonesia yang telah direbut semakin menciut. Bahkan perundingan Linggarjati yang ditandatangani tanggal 25 Maret 1947 telah menghasilkan agresi Militer Belanda I yang menjatuhkan banyak korban. Persoalan prinsip dalam perundingan Linggarjati yang tidak kita senangi adalah cita-cita negara merdeka kesatuan yang tidak berhasil terwujud, karena persetujuan tersebut justru menghasilkan negara Federasi. Kemudian juga masalah joint gendarmerie (penggabungan pasukan Belanda dan pasukan Indonesia). Apalagi kemudian dengan disetujuinya perundingan Renville yang menyepakati penarikan pasukan militer Indonesia dari kantong-kantong strategis. Ini sangatlah menyakitkan.

Perpecahan di kalangan militer terjadi, karena sebagian menginginkan perlawanan yang keras terhadap Belanda. Sedangkan beberapa kelompok yang ekstrim bergabung dalam pemberontakan seperti Kartosuwiryo dengan DI-TIInya, yang lainnya ditunggangi oleh komunis (FDR) dan menginginkan berdirinya negara komunis yang berkiblat ke Moskow. Dalam hal ini Amir Syarifuddin lebih jauh, tidak sekedar memprotes cara-cara diplomatis, tetapi juga ingin menggunting dalam lipatan serta menjatuhkan kabinet.

Pertentangan-pertentangan ini juga terjadi menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dalam tempramen yang sangat panas, sehingga Soekarno-Hatta diculik oleh segolongan pemuda yang aktif dalam militer.

Berkata Guy Y. Paker: “Kaum militer berkali-kali bertentangan dengan kaum politisi mengenai strategi. Kaum politisi lebih suka mempergunakan diplomasi untuk menekan opini internasional kepada Belanda dan dengan demikian mendapatkan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan materi yang minimum. Sedangkan kaum militer lebih menekankan pada perjuangan bersenjata yang tidak mengenal ampun”.

Pertentangan antara strategi diplomasi dan strategi militer ini berulang ketika terjadi aksi militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948. Dimana strategi Dewan Siasat Militer yang disusun oleh TNI dilanggar oleh pimpinan negara (baca: Presiden). Keputusan Dewan Militer tersebut di antaranya adalah memindahkan tempat pimpinan negara melakukan kegiatannya ke Sumatera. Tetapi Presiden tidak melaksanakan keputusan Dewan Militer tersebut dan tetap tinggal di ibu kota. Akhirnya keputusan politik itu berakibat fatal, kerena pemimpin-pemimpin RI ditangkap oleh Belanda. Kemudian militer mengambil keputusan untuk tidak lagi mengetahui perundingan Renville. Dan militer mengadakan serbuan yang terkenal dengan nama serangan umum 1 Maret 1949.

Kemudian juga terdapat perbedaan strategi dalam menyelesaikan persetujuan Roem-Royen, yakni ketika pemerintah bersikeras untuk menyelesaikan dengan cara-cara diplomasi dan itu dianggap akan buntu oleh militer, maka Kolonel Nasution sebagai pemegang kekuasaan pemerintah militer se-Jawa pada tanggal 5 Mei 1949 mengirimkan surat rahasia kepada Dewan Siasat Militer yang memuat rencana perjuangan seterusnya. Kemudian juga apa yang diputuskan oleh politisi, Pejabat Presiden Syarifuddin Prawiranegara, pemerintah darurat Republik Indonesia dianggap sangat tidak masuk akal, karena Syarifuddin dalam perundingan Roem Royen membicarakan tentang Soekarno-Hatta yang saat itu ada dalam “status tahanan”.

Hal ini menimbulkan protes Jenderal Soedirman. Pertentangan menyolok antara politisi dan militer akhirnya semakin menajam, ketika politisi setelah Roem Royen memutuskan untuk mengadakan gencatan senjata.

Oleh karena itu Soedirman dan Nasution yang pada saat itu dalam semangat juang yang tinggi, sangat putus asa dan berniat mengirimkan satu nota pengunduran diri dari jabatan dan profesi ketentaraannya. Keputus-asaan kaum militer terhadap cara kerja kaum politisi sejak perundingan Roem Royen inilah yang menjadi trauma bagi militer untuk membenci kehidupan politik dan demokrasi. Di samping mungkin karena adanya perasaan menyatu terhadap perwujudan kemerdekaan Indonesia, karena aktivitasnya dalam perjuangan fisik, atau mungkin rasa tanggung jawab yang terlalu besar terhadap kemerdekaan sebagai satu momen perjuangan. Sehingga minat untuk duduk di pemerintahan menjadi berlebih-lebihan pula. Dan kaum politisi dengan celoteh demokrasinya dianggap sebagai karat yang makin lama makin menggerogoti monumen yang diciptakannya itu.

Demikian pula ketika Konferensi Meja Bundar (KMB) dilaksanakan sebagai akhir dari rangkaian strategi diplomasi, yakni penyerahan dan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat. Maka dalam moment tersebut militer acuh tak acuh. Mr. Muhammad Roem mengatakan, “Ada satu hal yang sangat menonjol, yaitu tidak disertai dengan perayaan besar-besaran. Kalau saya ditanya apa sebabnya, saya tidak bisa menjawab. Agaknya suasana memang demikian, tidak ada orang yang mengusulkan dan tidak ada selera”. (Mr. Muhammad Roem, Suka Duka Berunding dengan Belanda, Idayu Press, Jakarta, 1977).

Pertentangan sipil-militer, ini sampai suatu saat demikian meruncing sehingga menjadi sangat tidak masuk akal. Misalnya turunnya perundingan Renville menimbulkan tuduhan pemerintah telah berkolaborasi dengan kolonial Belanda.

Campur Tangan Kabinet

Pertentangan antara militer-politisi di Indonesia sebenarnya tidak hanya dikarenakan perbedaan dalam hal strategi militer dan strategi diplomasi. Tetapi kenyataannya di manapun, militer telah memiliki disiplin tersendiri dan muncul dalam karakteristik yang secara lahiriah memang sulit dipertemukan dengan politisi/sipil. Oleh karena itu antara militer dan sipil akan selalu terjadi macam-macam pola hubungan.

Dan pola hubungan antara militer-sipil ini berkaitan dengan bentuk dari satu pemerintahan di antara dua kutub spektrum politik; demokrasi dan totaliter. Tetapi untuk sampai pada satu model tertentu di antara kedua spektrum itu, militer memainkan peranan penting, lebih-lebih untuk satu negara yang baru akan mencapai wujudnya yang sempurna. Dan untuk tahap demikian itu mungkin “kekuatan” menjadi syarat utama daya penggerak politik hingga tercapai satu tata politik yang lebih mapan. Paling unik pada saat itu kekuatan politik yang dimiliki militer akan menjadi sparing partner bagi kekuatan politik yang lain. Sehingga dialektika antara tantangan dan penyelesaian, atau antara konflik dan konsensus, di antara kekuatan-kekuatan itu akan melatih dan memberi pengalaman lebih banyak dalam mencapai bentuk pemerintahan yang diinginkan oleh culture yang bersangkutan.

Di Indonesia, Guy J. Parker melukiskan: “Karena tidak dibentuk oleh satu negara yang sudah lama berdiri atau oleh satu partai yang keras dan monolit, kekuatan bersenjata di Indonesia tidak pernah secara sempurna berada di bawah penguasaan politik atau pemerintahan yang kuat. Dan tidak adanya penguasaan ini menimbulkan pola hubungan sipil-militer yang tidak menyenangkan”.

Masa-masa konflik antara sipil-militer yang tidak menyenangkan ini untuk negara baru ditandai oleh adanya kecenderungan menuju negara yang totaliter, hal mana yang lebih mungkin dilakukan oleh kekuasaan militer.

Berbeda dengan rezim yang boleh dikatakan benar-benar reaksioner, perubahan sosial dan ekonomi yang lebih cepat merupakan tujuan tidak hanya dari negara totaliter, tetapi juga negara yang sedang berkembang di Asia, Afrika, Timur Tengah yang berusaha mencapai modernisasi dalam waktu secepat mungkin.

Pemimpin-pemimpin mereka ternyata menghadapai kecenderungan untuk menggunakan cara-cara totaliter guna mencapai tujuan yang sukar ini. (Gwendolen M. Carter & Jhon H. Herz, Government and Politics in the Twentieth Century, F.A. Prager, 1973).

Oleh karena itu seperti halnya di Indonesia sebagai negara baru yang tidak stabil, sebab-sebab klasik itu juga muncul dan militer yang menambahkan kekuasaan politiknya pada kekerasan (political strength: sebagai kekuatan politik de facto militer) atau karena sebab-sebab lain. Apalagi ditambah dengan rasa sakit hati, keputus-asaan, dan kekecewaan, maka sekiranya faktor-faktor ini sudah cukup bagi militer untuk menjadikan alasan guna melabrak kekuasaan sipil yang dianggap tidak konsisten dan merusak sebagai akibat kecederungan politisi, bermain-main dengan demokrasi banyak partai. Dendam kesumat dari militer terhadap kekuasaan sipil yang hanya mempersembahkan bunga-bunga demokrasi yang beraneka ragam dan banyak omong. Bahkan kadang-kadang menimbulkan kekacauan itu akan mendorong nafsu yang lebih besar bagi militer untuk tetap menduduki kursi kekuasaan.

Faktor yang membuat sakit hati militer adalah adanya kenyataan bahwa inflasi energi perjuangan di tahun-tahun revolusi penegakkan kemerdekaan, terpaksa harus banyak dipecat karena alasan-alasan ekonomis untuk pemerintahan yang muda yang tersendat-sendat program ekonominya karena untuk memberi upah bagi jumlah tentara pejuang yang relatif sangat besar itu, anggaran Negara Indonesia Merdeka tidaklah mencukupi di samping karena alasan-alasan untuk re-organisasi. Sehingga sipil dan kalangan politisi yang memegang kabinet mendesakkan pemberhentian banyak sekali tentara bekas pejuang. Program ini sering disebut dengan program rasionalisasi dan keorganisasian angkatan perang.

Program kabinet Hatta yang terang-terangan menginginkan pemecatan banyak personil militer, setelah dibentuk tanggal 29 Januari 1948, menimbulkan reaksi dari militer yang sangat keras sekali. Mohammad Hatta merencanakan merekrut angkatan perang yang semua berjumlah 350.000 tentara menjadi 160.000 tentara, dengan tujuan agar pembiayaan militer menjadi berkurang serta agar angkatan perang dapat membentuk kesatuan yang kompak dan agar angkatan perang tidak terpecah belah. Kalau perpecahan internal militer ini terjadi, maka akan menimbulkan perpecahan nasional misalnyanya tragedi 3 Juli 1946.

Sebagai aturan pelaksanaan pemerintahan mengeluarkan UU Rasionalisasi Militer No. 3 tahun 1948, yang segera didamprat oleh TNI yang pro-FDR/PKI di bawah pimpinan Amir Syaifuddin. Pertentangan ini walaupun tidak karena program rasionalisasi itu saja, tetapi cukup menggoncang kehidupan masyarakat karena ternyata itu dijadikan sebagai benih kudeta tanggal 18 September 1948.

Semangat perjuangan yang menggebu-gebu dan gegap-gempitanya heroisme di kalangan militer dalam menghadapi revolusi phisics terasa dipotong beberapa kali oleh kabinet. Mungkin sampai-sampai dianggap satu penghianatan terhadap jerih payah militer dalam perjuangan. Puncak kegemasan militer ini tercapai berturut-turut sejak Maret 1951 yakni ketika dibentuk kabinet Sukiman, dan bertambah setelah Maret 1952 disusun kabinet Wiloko yang juga melaksanakan pengurangan dan pengorganisasian angkatan perang. Rencana rasionalisasi itu di antaranya akan memberhentikan 40% tentara di tahun 1953. Di samping itu, suasana tegang ini dibumbuhi oleh sikap yang berbeda antara militer yang profesionalis (program Wiloko) dan yang anti-profesionalis. Memang pertentangan antara yang pro dan yang kontra-profesionalisme ini akhirnya menjadi kasus politik, karena kepentingan politis orang-orang non-militer. Bagi militer hal ini dijadikan isu penting bahwasanya sipil telah mencampuri ursan-urusan militer. Misalnya, presiden Soekarno telah ikut-ikut memanfaatkan pertentangan itu serta berniat memecah belah tubuh angkatan perang dengan mengirimkan Kolonel Bambang Supeno yang melakukan intrik di sana-sini kepada perwira-perwira di seluruh Indonesia untuk mengganti Kolonel Nasution yang saat itu setuju tentara Indonesia sebagai tentara profesional. Persoalan campur-tangan (infiltrasi-intervensi) Presiden Soekarno (baca; sipil) ini segera menimbulkan amarah dari militer. Sehingga kekuatan militer yang diwakili Menhan Sultan Hamengkubuwono IX, Kepala Staf Angkatan Perang RI Kolonel TB. Simatupang, dan KSAD Kolonel Nasution, mendatangi presiden Soekarno yang dianggap sebagai sumber api keributan dalam tubuh militer. Drama ini berakhir dengan dipecatnya Kolonel Bambang Supeno karena melanggar disiplin militer. Tetapi sebelumnya Bambang Supeno telah mengirimkan surat ke Menteri Pertahanan dan parlemen.

Demikianlah program rasionalisasi tersebut walaupun mulanya disetujui oleh sebagian kalangan militer (Menhan Hamengkubuwono, Kastaf APRI TB. Simatupang dan KSAD Nasution), tetapi dengan ikut campurnya sipil, presiden Soekarno, untuk pemanfaatan secara politis dari pertentangan-pertentangan akibat program rasionalisasi tersebut. Maka militer kemudian mengangkat persoalan baru yang sangat tidak disukainya yakni masalah IKUT CAMPURNYA SIPIL DALAM URUSAN MILITER. Dalam hal ini tentu Soekarno tidak sebodoh yang diperkirakan, untuk hanya sekedar mencampuri urusan militer. Ada alasan-alasan tertentu kenapa Soekarno sangat berkepentingan mempunyai pengaruh dalam militer. Kami kira salah satunya adalah untuk menghabisi pertentangan antara sipil-militer.

Di mana Soekarno berpandangan, militer dengan kekuatan politik de facto-nya merupakan ancaman yang mengerikan bagi program-program kabinet. Minimal militer sebagai anasir pengganggu (junta) dari rencana politisi.

Sementara itu parlemen perlu mengadakan sidang dengan diterimanya surat dari Kolonel Bambang Supeno. Oleh karena dalam suasana dimana kebencian militer terhadap sipil makin memuncak, parlemen terutama komisi pertahanan parlemen malahan mengadakan sidang membahas persoalan pro dan kontra reorganisasi dan rasionalisasi di tubuh TNI tersebut. Dalam hal ini partai politik juga ikut memberi dukungan kepada kelompok yang bertentangan. Masing-masing sesuai dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Tetapi yang paling menyakitkan adalah mosi tidak percaya yang diajukan oleh PNI—bersama NU dan PSII—yang kemudian mendapat dukungan dari presiden Soekarno. Mosi Manai Sopian ini pada prinsipnya menghendaki dibebas-tugaskannya pimpinan militer yang tidak disukainya dalam penyelesaian masalah yang timbul di parlemen ini akhirnya timbul dead-lock. Saat mana menteri pertahanan Hamengkubuwono IX meminta kesempatan mengundurkan diri.

Sebagaimana sinyalemen, maka ternyata memang tidak ada pilihan lain bagi militer untuk dalam saat-saat terdesak, di mana perasaan hati yang paling dalam tersentuh, militer akan segera menunjukkan kekuatan politik de factonya dalam bentuk kekuatan bersenjata atau kekerasan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk desakan politik yang terdiri dari mobil lapis baja, truk, meriam dan senapan mesin langsung di arahkan ke istana Soekarno. Kejadian ini kemudian dapat disebut kudeta, atau semi kudeta, 17 Oktober 1952 oleh TNI. Ekspresi dari kemarahan militer itu diwujudkan dalam tuntutannya kepada Soekarno yang tidak tanggung-tanggung; meminta pembubaran parlemen. Tuntutan itu gagal karena Soekarno tidak mau memenuhi, bersamaan dengan dibebas-tugaskannya Nasution dari KSAD tanggal 5 Desember 1952.

Untuk Mendapatkan Dana

Faktor lain yang dianggap mendorong militer untuk mendapatkan peranan politik adalah bahwa profesi peran setelah Indonesia merdeka menjadi berkurang. Hal mana akan menyebabkan militer menghadapi pengurangan dana dan sulit untuk mengongkosi tentara yang istirahat karena perang telah berakhir. Oleh karena itu peranan politik di luar profesinya sangat diharapkan oleh militer dengan mendapatkan jabatan-jabatan sipil. Karena dengan itulah militer mendapatkan dana operasi dan biaya hidup.

Ketika tahun 1955-1958 terjadi penyelundupan besar-besaran oleh panglima-panglima militer. Di antara mereka memberikan alasan dikemukakan oleh Soeharto ketika menjadi panglima divisi Diponegoro tahun 1958 yang pada saat itu melakukan penyelundupan gelap dan perdagangan barter untuk menghindari pajak.

Tujuan militer untuk mendapatkan peranan politik dalam hubungannya dengan dana ini tersirat dalam organisasi golongan fungsional yang merupakan target politik utama TNI di mana militer adalah salah satu bagiannya. Hal itu didasari pada argumentasi bahwa golongan fungsional adalah golongan warga negara yang penggolongannya diadakan menurut tugas-tugas di lapangan produksi dan jasa dalam melaksanakan pembangunan……. (Pedoman Kepribadian TNI, SUAD/6, Depad, Jakarta, 1962)

Dengan nama golongan fungsional dan dwi-fungsi, akhirnya militer memasuki lapangan usaha, misalnya departemen Hankam mendirikan PT. Tri Usaha Bhakti, Angkatan Darat (INKOPAD), Angkatan Laut (INKOPAL), Angkatan Polisi (INKOMPAK), Angkatan Udara (INKOPAU), sedangkan Kostrad mendirikan yayasan Dharma Putra. (Lihat: Richard Robinson, Catalism and the Bureaucratic state in Indonesia, 1965-1975).

BAGAIMANA MILITER MEREBUT KEKUASAAN

Sejak peristiwa itu TNI mengalami perpecahan dan polarisasi pandangan tentang negara.

Yang pro 17 Oktober menginginkan pemerintah militer diktator, totaliter dan setuju dengan profesionalisme, sedangkan yang anti 17 Oktober tidak setuju dengan profesionalisme. Tetapi ada pula yang menganggap 17 Oktober sebagai bargaining position bagi militer, atau sekedar memberi “pelajaran” kepada sipil agar tidak berbuat aneh kepada militer. Misalnya KASTAF Kolonel TB. Simatupang, walaupun setuju dengan profesionalisme tetapi ia tidak setuju kepada pemerintahan diktator.

Setelah peristiwa 17 Oktober 1952, TNI mengalami keretakan dalam kondisi terpecah belah. Tetapi kebanyakan militer berada dalam satu pendapat; tidak menginginkan sipil ikut campur urusan militer. Kesamaan pendapat tentang hal ini membuahkan “Jogja Charter” (Piagam Jogja), yaitu sebuah Piagam Keutuhan Angkatan Darat yang berisi Korps Perwira akan mempertahankan persatuan dan profesional TNI-AD, dan tidak menginginkan campur tangan politik dalam masalah militer, terutama dalam masalah pengangkatan jabatan militer yang seharusnya berdasarkan senioritas dan kemampuan. Piagam Jogja ini sebenarnya bukanlah satu piagam kerukunan seperti kelihatan dari luar, tetapi lebih mempunyai arti politis; TNI-AD memproklamasikan dirinya untuk berdiri sebagai kelompok yang oposisi kepada pemerintahan. Oleh karena itu tema-tema pergolakan militer setelah ini tidak lagi karena pertentangan antara strategi diplomasi dan strategi militer, atau karena pengaruh politik ke dalam tubuh militer. Tetapi kesemuanya menyatu dalam tekad, yaitu militer perlu peranan politik. Tekad itu semakin bulat karena ada banyak pertentangan antara sipil dan militer secara prinsip (strategi militer dan strategi politisi yang berbeda), pengalaman pahit melihat kondisi politik yang tidak tenteram dan juga karena emosi militer yang sudah membara karena merasa dipermainkan oleh sipil.

Faktor-faktor luar yang berpengaruh adalah karena adanya kesenjangan profesi, di mana militer terpaksa menganggur berhubung perang telah usai, selain itu ada alasan untuk kepentingan nafkah.

Dan Piagam Jogja itu sebenarnya menandai satu kuda-kuda yang dipasang militer dalam rangka merebut kekuasaan politik yang sebagian dimonopoli oleh sipil. Dengan demikian revolusi klasik militer segera dimulai, lengkap dengan modus-modus politik sebagai bola saljunya.

Dimulai dari Kebencian Terhadap Sipil

Bola-bola salju yang ditemukan pertama kali adalah isi dari piagam Jogja yang menyatakan bahwa tidak membenarkan campur tangan politik dalam urusan militer yang berhubungan dengan pengangkatan jabatan militer dan haruslah berdasarkan senioritas dan kemampuan.

Pada tanggal 2 Mei 1955 Bambang Sugeng mengundurkan diri sebagai KSAD karena tidak dapat melaksanakan piagam Jogja. Kabinet Ali kemudian memilih orang-orang bukan yang dicalonkan oleh pimpinan TNI untuk menggantikan Bambang Sugeng. Pimpinan TNI mengusulkan Kolonel Nasution, Kolonel Simbolon, Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Zulkifli Lubis. Tetapi pada kesempatan itu kebinet Ali justru memilih Kolonel Bambang Utoyo sebagai orang PNI untuk menjadi KSAD. Kontan saja keputusan ini mendapatkan reaksi yang keras dari militer, berbagai protes muncul, di antaranya dari Ikatan Perwira Republik Indonesia.

Di parlemen kebijaksanaan pemerintah ini ditentang oleh banyak partai, hanya PKI dan PNI yang mendukung. Dengan adanya krisis di parlemen ini, akhirnya kabinet Ali jatuh.

Peristiwa ini merupakan tahap awal dari usaha memindahkan sebagian kekuasaan yang dimiliki sipil. Setelah itu dengan gigih militer mulai melakukan aktivitas-aktivitas politik guna merbut kekuasaan, kalau tidan mendirikan pemerintahan-pemerintahan yang lepas dari pusat. Misalnya ketika Nasution diangkat kembali menjadi KSAD 27 Oktober 1955 berdasarkan senioritas, maka Zulkifli Lubis dalam rangkaian usaha menciptakan modus politik telah menangkap menteri luar negeri Ruslan Abdul Ghani dengan tuduhan korupsi sebagai salah satu usaha untuk melakukan provokasi terhadap kebinet.

Dan di balik itu Zulkifli Lubis berniat melakukan perebutan kekuasaan dan sudah menyiapkan bentuk pemerintahan tertentu. Tetapi apa yang dilakukan Lubis ini gagal dengan adanya tindakan Nasution untuk mencegah penangkapan Ruslan, akhirnya pada tanggal 28 November 1956 Lubis dipecat.

Semenjak itu terpecahlah dua kutub dari kekuatan TNI-ABRI yakni antara yang pro-Nasution dan yang pro-Lubis. Dengan terpecahnya militer dalam dua aliran ini, maka strategi militer untuk memperoleh kekuasaan akan meliputi dua cara.

Dalam peristiwa itu Kolonel Lubis sempat melarikan diri. Sementara itu persoalan yang terjadi di Jakarta telah menyebarkan isu rasialisme antara Jawa dan Sumatera. Di mana pemerintah pusat dianggap telah dikuasai oleh Jawa dan hanya mementingkan pembangunan di Jawa.

Keadaan seperti ini ternyata menguntungkan bagi Kolonel Lubis untuk mengajak komandan militer yang di Sumatera untuk menentang pemerintah pusat. Adanya reuni divisi Banteng bulan November 1956 akhirnya menjadi embrio bagi sebuah perebutan kekuasaan yang terjadi berturut-turut di Sumatera. Tanggal 20 Desember Letkol Ahmad Husein mengambil pemerintah sipil di Sumatera Tengah, Kolonel Simbolon di Sumatera Utara, Letkol Barlian di Sumatera Selatan.

Demikian pula daerah Sulawesi mengeluarkan protes agar tokoh Sumatera, Muhammad Hatta, diaktifkan kembali. Usaha militer untuk mendapatkan kekuasaan dengan memanfaatkan konflik sukuisme mencapai pundak nantinya hingga terbentuk PRRI/Permesta. Pada saat itu Nsution sendiri sebenranya sadar akan peluang-peluang yang terbuka lebar untuk memperoleh kekuasaan, tetapi usaha militer untuk mendapatkan peranan politik diurungkan. Berhubung militer masih dalam posisi politik yang lemah, usaha-usaha Nasution berikutnya adalah mencari kukuatan hukum agar ABRI dapat memainkan peranan politik yang berarti dalam mendapatkan kekuasaan politik pemerintahan atau—dengan kata lain—menjadi politisi.

SOB sebagai Modal

Usaha militer untuk mendapatkan peranan politik ini digarap dengan cukup sabar. Kelompok Lubis dalam hal ini dianggap gagal dalam melakukan itu dengan gerakan sparatisnya.

Tetapi Nasution tentu tidak akan melupakan niat-niat TNI untuk mendapatkan peranan politik sebelumnya. Akhirnya keadaan kacau yang saat itu terjadi di luar pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Indonesia Timur justru telah menolong TNI (di bawah Nasution) dan menyebabkan TNI mempunyai peranan politik yang semakin signifikan dalam rangka menumpas pemberontak-pemberontak itu.

Aktivitas militer dalam penumpasan pemberontakan yang muncul di mana-mana itu, sebenarnya merupakan sebagian kekuasaan yang telah direbut oleh militer secara diam-diam. Oleh kerena itu tatkala pada pertengahan Maret 1957 presiden mengumumkan SOB (Regeling op den Staat Van Orlog en Beleg), maka strategi militer untuk mendapatkan peranan politik hampir sebagian besar berhasil!!!

Keluarnya SOB tersebut adalah atas desakan Jenderal Nasution kepada Soekarno. SOB merupakan simbol kemenangan politik militer dalam mendapatkan peranan politiknya saat itu. Karena dengan SOB tersebut, militer memperoleh kekuasaan penuh untuk melakukan tindakan yang sebenar-benarnya di bidang militer termasuk menguasai pemerintahan sipil di daerah-daerah.

Akhirnya secara tidak langsung pada saat itu sebenarnya TNI telah berhasil merebut kekuasaan sipil, dalam bentuk pemindah tanganan kekuasaan administrasi secara penuh dari penguasa sipil di daerah-daerah. TNI sejak itu secara resmi sudah berada di atas segalanya.

SOB sebagai strategi merupakan satu-satunya lembaga yang dimiliki militer untuk melakukan kebebasan menjalankan berbagai tindakan, baik militer, politik atau psikologis untuk mendapatkan peranan politik yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu dapatlah dimaklumi jika SOB selain memang diputuskan karena alasan-alasan keadaan yang gawat, juga mungkin dipaksakan agar militer mendapatkan peranan politik yang penuh. Cara itu kadang dilakukan dengan sengaja menciptakan keadaan seolah-olah menajadi gawat. Misalnya ketika berlaku SOB tahun 1957, maka TNI menggunakan kesempatan untuk melakukan kegiatan politik dengan membentuk organisasi BKSPM (Badan Kerjasama Pemuda Militer), BKS-Bumil (Badan Kerjasama Buruh Militer), BKS-Tamil (Badan Kerjasama Tani Militer) dan sebagainya.

Kemudian tanggal 12 Januari 1957 membentuk legium veteran yang sepenuhnya di bawah TNI. Dan ketika konstituante tahun 1959 mengalami jalan buntu dan kelihatan situasi politik memanas, buru-buru atas dasar SOB Nasution melarang segala kegiatan politik. Larangan itu setidaknya telah ikut mengkondisikan ke arah pembubaran parlemen dengan cara menghilangkan partai-partai politik yang ada. Dan keluarlah dekrit presiden.

Demikianlah TNI dengan bersandar pada SOB telah mendapatkan peranan politik menggantikan peranan partai politik yang ada. Keterlibatan TNI dalam mengganyang Malaysia diperkirakan adalah untuk mendesakkan hukum darurat perang (SOB), agar militer mendapat peranan politik yang besar, karena itulah maka partai-partai politik menantang habis-habisan usul dari TNI untuk memberlakukan SOB di setiap kesempatan yang dianggap gawat. Misalnya setelah penumpasan PRRI-Permesta-Dewan Manguni, partai-partai politik mengusulkan pencabutan SOB, maka TNI mempertahankan kondisi SOB karena pencabutan SOB berarti mengurangi peranan politik militer. Tetapi akhirnya ketika Soekarno mencabut SOB, tahun 1963 setelah Irian Barat kembali ke Indonesia, TNI merasa kehilangan miliknya yang berharga. Oleh karena itu TNI dalam mendapatkan peranan politik tidak lagi menggunakan SOB, melainkan mengintensifkan golongan fungsional di parlemen dan sebagai organisasi politik di masyarakat. Kecuali itu juga merumuskan kegiatan, apa yang dinamakan civic mission.

Melibatkan Diri dalam Proses Pengambil Keputusan

Gerak maju TNI untuk mendapatkan peranan politik ini maju terus, TNI dalam hal ini hanya mengahadapi dua front, yakni kekuatan Soekarno dan partai-partai politik. Dalam hal ini partai politik dapat dianggap lumpuh karena keadaan yang terpecah belah sejak pemilu 1955. Sehingga praktis dalam rangka mendapatkan kekuasaan tersebut TNI hanya perlu menandingi kekuatan Soekarno. Soekarno terlebih unik merupakan simbol kekuasan sipil yang mengagumkan, karena dalam saat-saat yang demikian lemah secara politis masih sanggup menimbulkan keseganan TNI untuk tidak merebut kekuasaan dengan begitu saja. Malahan Soekarno menghadiahkan tempat untuk itu kepada TNI, karena segera Soekarno pada bulan Mai 1957 mendirikan Dewan Nasional berdasarkan UU SOB (negara dalam keadaan perang) sebagai satu badan yang kedudukannya jauh lebih tinngi dari MPR (DPR/partai-partai politik) yakni satu ekspresi dari kekuasaan mutlak (otoriter) yang berlaku saat itu.

Di dalam Dewan Nasional, secara resmi didudukan wakil-wakil militer (KSAD, KSAL, KSAU dan Kepala Kepolisian), perdana menteri dan ketua MA.

Dewan Nasional ini merupakan himpunan dari kekuatan eksekutif dan yudikatif dalam menghadapi kekuatan legislatif yang saat itu dalam keadaan cakar-cakaran. Oleh Dewan Nasional inilah akhirnya arti golongan fungsional dalam UUD 1945 berhasil ditafsirkan setidak-tidaknya terdiri dari golongan guru, seniman, wartawan, daerah-daerah, pemuda, wanita, dan warga negara keturunan asing. Kesempatan ini sebenarnya merupakan detik-detik yang paling bersejarah bagi militer yang tidak pernah diperingati, yakni satu hari masuknya ABRI dalam aktivitas politik.

Dengan demikian Dewan Nasional telah melakukan aktivitas sejarah yang paling menakjubkan, tetapi tidak pernah dicatat dalam sejarah, yakni membuka pintu bagi ABRI untuk mempunyai arti penting dalam pasal-pasal dari UUD 1945.

Menggaet Kekuatan Politik Sipil

Gerak “maju dan bertahan” dari militer tetap berlaku dalam usaha merebut satu persatu posisi politik terpenting dalam pemerintahan. Dalam hal ini strategi, “mengacau-memecah belah dan menguasai” sudah tidak digunakan lagi.

Oleh karena itu langkah berikutnya TNI-AD mengorganisir satu badan politik dengan terang-terangan dalam mendapatkan social and political support. Bukanlah satu kesulitan bagi TNI untuk mengorganisir satu kekuatan politik seperti ini, berhubung pengalaman-pengalaman di jaman pejuang sebelumnya, di mana kedapatan banyak militer yang diorganisir oleh partai-partai politik seperti Pesindo, Hizbullah, Barisan Banteng dan lain sebagainya kecuali itu Nasution atau TNI pernah mensponsori berdirinya IPKI di tahun 1954.

Pada bulan Juli 1957 didirikan Badan Kerjasama Pemuda Militer. Sebelumnya telah didirikan BKSM (Badan Kerjasama Sipil Militer), BKS-Bumil (Badan Kerjasama Buruh Militer), BKS-Tamil (Badan Kerjasama Tani Militer). Perkumpulan kewanitaan dan majelis Ulama. Terakhir untuk memberikan dukungan sosial, TNI mengorganisir veteran-veteran Indonesia dalam wadah tunggal legium veteran Indonesia (Angkatan ’45). Pada tahun 1950 saja sudah ada 200 organisasi veteran, yang meliputi 500-1 juta anggota veteran.

Sehingga diharapkan semua profesi dalam golongan fungsional jatuh ke tangan militer. Dalam hal ini terjadi aliansi antara Soekarno-TNI-AD (Nasution) untuk bersama-sama memusuhi partai-partai politik, yang tidak disukai Soekarno maupun militer. Sehingga rencana iliter yang agak malu-malu tersebut serta mendapat sambutan dari Soekarno. Dan bersama-sama Soekarno tahun 1957 ingin mendirikan organisasi yang dinamakan Front Nasional. Usul Soekarno ini ditolak, karena PKI akan diikut-sertakan dan karena Soekarno mempunyai pengaruh yang dominan.

Oleh karena itu, untuk memperoleh pengaruh TNI yang meluas maka didirikanlah organisasi yang besar dalam rangka membebaskan Irian Barat, yakni Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNIB).

Aktivitas politik dari TNI untuk memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan ini, rupanya berjangka panjang. Oleh karena itu untuk mendapatkan kekuasaan politik tersebut, militer menyadari tidak bisa hanya bertumpu kepada SOB. Untuk mendapatkan peranan politik yang tetap, maka militer berusaha melibatkan diri dalam organisasi politik secara lebih intensif lagi, kemudian mendesak agar golongan fungsional dilibatkan dalam pemerintahan. Akhirnya diddirikanlah organisasi politik yang tidak dinamakan partai politik tetapi dinamakan golongan fungsional. Golongan ini merupakan satu unsur perwakilan masyarakat dalam DPR yang pernah dijabarkan oleh Dewan Nasional. Pendirian golongan ini disetujui pula oleh Soekarno dan unsur-unsur lain dalam golongan pekerja, akhirnya golongan ini disahkan oleh Dewan Nasional tanggal 23 November 1958. golongan ini nantinya berubah menjadi sekretariat bersama Golongan Karya. Sekaligus sebagai partai tandingan terhadap partai-partai politik dan PKI yang kelihatan makin offensive serta Soekarno. Pada kesempatan itu Nasution mengusulkan agar pegawai negeri dan militer dilarang memasuki partai politik dan agar wakil-wakil militer yang duduk di parlemen ditunjuk, mereka hanya diharapkan masuk ke golongan fungsional (partai/golongan karya). Dengan melibatkan diri dalam golongan fungsional ini, maka saat itu kekuatan politik militer (TNI-AD) tidak hanya bersifat de facto tetapi sekaligus juga de jure.

Adanya kekuatan politik yang demikian, sekiranya sudah merupakan modal utama bagi militer sebagai kekuatan pendesak yang bergerak dalam dua cara: dengan kekuatan senjata dan kekuatan politiknya. Atau lebih tepat dikatakan bahwa golongan yang dimaksudkan adalah partai politik yang bersenjata. Sebenarnya kalau militer dalam keadaan demikian tidak terpecah belah dan dapat dijamin anggotanya tidak terpengaruh oleh partai politik lainnya diluar atau tidak malu-malu maka sebagai satu kelompok politik, golongan fungsional tinggal memutuskan akan mengambil peranan politik yang sebesar-besarnya saat ini ataukah tidak. Tetapi kiranya dengan peranan politik yang sudah dicapai tersebut telah cukup memuaskan militer kalau dibandingkan dengan peranannya di tahun-tahun 1948 atau 1952 yang pada waktu itu militer baru melakukan permainan kecil-kecilan. Oleh karena itu peranan politik yang diperoleh ini akan digunakan sebagai driving force, tenaga pengendali, bagi kekuatan yang ada untuk pelan-pelan digiring dalam satu posisi politik yang menguntungkan bagi kedudukan seperangkat pemerintahan militer (TNI dan pendukungnya; golongan fungsional) yang sebagai embrio telah mencoba muncul berturut-turut tahun 1946, 1952, 1955 dan sebagainya.

Mulai Mendesakkan Kemauan

Posisinya yang mengenakkan di Dewan Nasional serta karena dukungan yang kuat dari golongan fungsional bentukannya, menempatkan posisi yang sungguh tiada duanya bagi militer. Apalagi keadaan yang kacau terus menerus akibat PRRI/PERMESTA dan diberlakukanya SOB, membuat posisi militer makin “empuk”. Bargainig position yang menguntungkan itu, ternyata tidak disia-siakan oleh militer, karena kemudian Nasution berpidato pada saat Dies Natalies akademi militer Nasional tanggal 12 November 1958 yang kemudian terkenal dengan sebutan “The Army’s Middle Way”. Pidato “jalan tengah” ini kiranya merupakan target politik yang di cita-citakan oleh militer sejak dahulu, khususnya sejak peristiwa 17 Oktober 1952, yakni agar ABRI diberi peranan yang mapan dan sah oleh sipil.

Sedikitnya sepak terjang dari TNI sejak Mayor Jend. Nasution diangkap kembali menjadi KSAD tanggal 31 okterber 1955, untuk memperoleh kekuasaannya TNI memang menggunakan cara yang revolusioner. Pada peristiwa pergolokan militer di Sumatera ketika Nasution mencoba meredakan ketegangan Ahmad Husen cs bulan Januari 1957 diantaranya Nasution sebenarnya berpendapat bahwa untuk melakukan sesuatu, TNI-AD masih dalam posisi politik yang lemah (Yahya Muhaimin, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1946-1966). Tetapi kini di mana posisi politik militer mencapai politiknya yang paling mujur, maka apa yang sudah dicapai, kasarnya tinggal menunggu pengesahaan sambil menghilangkan sedikit krikil-krikil. Pidato Nasution ini mencerminkan perasaan jera dari Militer dan obsesi yang mendalam akibat perbuatan nekad dan cara-cara keras tanggal 17 Oktorber 1952. “Jalan tengah” meskipun begitu masih dicoba dikaitkan secara sistematis dengan peristiwa 17 Okterber 1952, sebagai satu ancaman bahwa jika pokok-pokok pikiran jalan tengah tidak diterima, maka peristiwa 17 Oktober tidak mustahil akan berulang. Mungkin inilah yang dimaksudkan Nasution perlu kiranya berkorban untuk menebus dosa seluruh peristiwa 17 Oktober 1952 dengan VOOR dan Naspelnya (Dr. AH Nasution, Kekaryaan ABRI, Seruling Masa, Jakarta, 1971, lampiran 21).

Selain itu terkandung pula rencana dari TNI untuk memiliki dasar-dasar bekerja berupa UU dan pokok politik militer tertentu yang menjadi dasar bagi stelsel, organisasi, kekuatan, dan operasi-operasi. Inti pokok dari pidato tersebut adalah TNI sebagai tentara tidak akan melibatkan dirinya kedalam persoalan politik seperti kudeta, tapi tidak pula akan sekedar menjadi penonton. Deretan pernyataan ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai janji, tetapi yang lebih penting dari itu adalah apa yang kemudian diminta oleh militer yakni agar militer diberi kedudukan pada semua lembaga negara, eksekutif, legislatif dan profesi-profesi kecil lainnya. Permintaan militer ini kiranya sudah lebih daripada kudeta satu junta militer!!!

Bagaimanakah tanggapan pemerintah terhadap konsep jalan tengah tersebut? Dewan Nasional sebagai lembaga darurat yang berkuasa secara totaliter perlu sekali membahas the middle way-nya Nasution tersebut. Tetapi tidak ada kesulitan sama sekali yang dijumpai militer untuk mendesakkan ide itu, kontan saja presiden Soekarno, kabinet Juanda dan Dewan Nasional sendiri menerimanya. Akhirnya TNI diakui sebagai golongan fungsional pada sidang yang diputuskan tanggal 23 November 1958. Dan memang tepat militer mencetuskan permintaan yang tidak bisa ditawar-tawar itu pada saat mana sepanjang tahun 1958 dunia sedang dilanda mode kudeta. Mestilah kalangan sipil sangat takut melihat muka seram dari militer pada waktu itu. Tetapi sementara itu sipil sangat berkecil hati karena dibalik ambisi militer yang garang, sebenarnya militer sedang mengalami pembusukan yang serius. Alhasil apa yang diminta militer itu diberikan secara suka rela.

Memasuki Parlemen

Demikianlah derap sepatu tentara itu maju terus untuk akhirnya the middle way menjadi pegangan bagi golongan fungsional dalam memasuki parlemen.

Pada saat itu partai politik yang membenci kehadiran militer dalam politik adalah PKI. Dan untuk akhirnya musuh bebuyutan ini selalu bertarung. Dilain pihak Soekarno yang dalam hati kecilnya tidak menyukai gerak-gerik TNI selama ini, menjawab dengan pidatonya yang tidak kalah terkenal yaitu Manipol Usdek yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1959 (Penemuan Kembali Revolusi Kita).

Dalam MANIPOL tersebut sebenarnya Soekarno mengemukakan lima dalil; UUD 45, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, eikonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Arti politis dari Manipol tersebut sebenarnya adalah mencerminkan keinginan Soekarno untuk memimpin kembali kekuatan politik yang ada. Di mana Soekarno menaruh curiga terhadap usaha-usaha militer dengan perang daerahnya di lapangan politik. Gerakan militer untuk memegang kendali politik, dianggap akan merintang pengaruh Soekarno, kalau tidak memotong target-target politiknya. Sehingga dalam pidatonya tanggal 17 Oktober 1961 Soekarno memperingatkan militer: “Bukan angkatan bersenjata atau senjkata yang memimpin Manipol, tetapi Manipol-lah yang memimpin angkatan bersenjata! Janganlah diputar balikkan, dan janganlah dijungkir balikkan. Memutar balikkan hal ini akan berarti suatu penyelewengan ke arah fasisme. Dalam revolusi kita sekarang dan masa depan, harus tidak ada antagonisme, atau kontradiksi-kontradiksi sama sekali, antara angkatan bersenjata dan rakyat. Ingatlah sekali lagi, kita semua dipimpin oleh Manipol, kita semua harus berjalan ke arah sosialisme”.

Apakah kemudian yang dipikirkan militer dalam melanjutkan kisah peranan politiknya? Militer kini tinggal menyingkirkan beberapa krikil yang mengganggu. Di antaranya parlemen, terutama adalah PKI. Kemudian juga Soekarno yang dianggap selalu menggunakan taktik “balance of power”. Saat ini secara resmi ada tiga kekuatan yang bertentangan yakni Soekarno. parlemen dan TNI. Dalam hal ini Soekarno haruslah dianggap sebagai politisi yang licin. Dimana kedua kekuatan yang lain dapat saling berdekatan atau berjauhan.

Tetapi terutama bagi militer untuk mempunyai peranan politik, yang perlu dilakukan adalah menghilangkan dominasi pengaruh partai politik dengan sistem parlementer itu. Usaha yanag pertamakali dilakaukan adalah mencoba mendesakan kepada parlemen agar jumlah Golongan Fungsional (militer) meliputi 1/3 dari anggota parlemen. Tetapi hal ini ditolak oleh partai-partai politik sehingga Dewan Nasional akhirnya melaksanakan kembali UUD’45. Keputusan dari Dewan Nasional itu membawa banyak untung untuk militer karena ada kemungkinan parlemen dibubarkan dan adanya pasal “golongan fungsional” yang dianggap mengembirakan militer (pasal 2). Sehingga peranan partai politik dapat dikurangi sedangkan militer mendapat pengukuhan hukum yang lebih jelas. Perjuangan militer dalam mendapatkan peran politik ini, sebenarnya tidak bergerak banyak dari tujun peristiwa 17 Oktober 1952, yakni menghendaki pembubaran parlemen.

Keputusan dari Dewan Nasional ini merupakan rangkaian untuk lahirnya Dekrit Presiden yang diumumkan tanggal 5 Juli 1959, yakni menyatakan pembubaran parlemen, tidak berlakunya UUDS ’50 dan kembali ke UUD ’45. Di samping itu rusaknya mekanisme parlemen/konstutiante kepada gontok-gontokan dalam perumusan UUD ikut memepercepat kelahiran Dekrit Presiden tersebut. Memang militer juga melakukan tekanan-tekanan psikologis terhadap Soekarno, perang (SOB). Oleh karena itu dengan dikeluarkanya Dekrit Presiden ini, militer tinggal menikmati keputusan Dewan Nasional di mana TNI dimasukkan dalam parlemen dengan nama golongan fungsional. Dan TNI selanjutnya tidak bisa lagi melepaskan diri dari percaturan-percaturan politik yakni satu bidang yang muskil bagi profesi Angkatan Bersenjata yang semestinya. Secara diam-diam Presiden Soekarno setuju dengan definisi peran tentara tersebut dan ketika sistem demokrasi parlementer barat dengan resmi dibubarkan di tahun 1959 dan digantikan oleh Demokrasi Pemimpin Soekarno, maka tentara menyerupai partai politik memperoleh perwakilan dalam Kabinet, Parlemen, MPRS dan jawatan sipil. (Ulf Sundhaussen, The military, structure, Procedures, and Effects on Indonesion Society, menyalin Herbert Feith, Dynamics of Guided Democracy).

TNI Sebagai Partai Politik dalam Golongan Karya

Kalau tidak salah Menhankam/Pangab Jend. M. Yusuf pernah berkata, “Biarkan partai dan Golkar itu tumbuh dan hidup dengan kemauan mereka sendiri. Dan biarkan mereka dewasa berpolitik dengan cara dan kemauan mereka sendiri” (Sinar Harapan, 7 Februari 1979). Kita tentu akan bingung, ABRI yang mana yang dimaksudkan oleh Pangab M. Yusuf. Apakah ABRI sudah ada dua? Bukankah ABRI telah membanting tulang selama 20 tahun untuk merebut peranan politik yang berarti?

Bukankah golongan fungsional (Golkar) merupakan target politik yang diidam-idamkan? Dan kalau M. Yusuf menyarankan untuk membiarkan Golkar apakah itu tidak justru merugikan?

Terlepas dari kebingungan-kebingungan itu, marilah kita lihat gemuruhnya sepak terjang militer di lapangan politik yang setelah tahun 1959 militer ibarat menempuh hidup baru. Yakni berhasil mengawini soal-soal politik. Di mana militer kemudian memperoleh kereta kencana untuk mengurangi bahtera politik dan itu disebut (partai Golkar-golongan fungsional). Bagaimanakah kereta kencana itu dilarikan? Apakah akan menggilas partai politik yang lain, apakah partai politik ada yang ikut numpang, atau apakah kereta kencana itu ditubrukkan? Kiranya penjelasan di bawah ini akan memberikan jawaban.

Apa yang dihadapai TNI pertama kali adalah kekuatan Soekarno, yang benar-benar berpengalaman dalam melihat tingkah laku militer selama ini. Untuk itu Soekarno pada tanggal 20 Januari 1961 mendirikan Front Nasional yakni satu rencana yang pada tahun 1957 pernah diusulkan kepada TNI tetapi ditolak. Front nasional ini akan meliputi partai-partai politik, organisasi-organisasi fungsional, TNI-AD pada mulanya ikut pula ke dalam front nasional. Tetapi front nasional dianggap tidak menguntungkan karena Soekarno sepenuhnya menguasai Front Nasional, di samping karena ikutnya partai politik dalam Front Nasional. Oleh karena itu TNI kemudian menghimbau golongan-golongan fungsional yang non-partai, dari sini kemudian berdilah sekretariat bersama golongan karya (sekber-Golkar) yang sepenuhnya dikuasai oleh TNI. Tujuan pendirian sekber-Golkar ini adalah untuk menanddingi Front Nasional yang dikuasai oleh Soekarno. Secara resmi organisasi berdiri pada 20 Oktober 1964.

Terhadap PKI, TNI juga melakukan hal serupa yakni mencoba merangkul golongan-golongan fungsional kelas buruh yang sementara itu terpengaruh oleh PKI. Untuk itu TNI mendirikan Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI) sebagai usaha menandingi SOKSI-PKI yang selama itu aktif menggarap golongan fungsional buruh.

Kampanye SOKSI ini dilakukan membagi-bagikan barang, subsidi pemerintah kepada buruh dan pengusaha kecil. Dengan cara demikian TNI memperoleh simpati politis dari golongan fungsional, khususnya dari buruh. Usaha-usaha TNI ini dilakukan dengan offensive sekali dalam menghadapi aliansi Soekarno dan PKI yang sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1959 secara diam-diam sebagai usaha Soekarno melakukan politik bajing loncatnya (balance of power).

Di samping itu, TNI juga melakukan usaha-usaha dari dalam, misalnya dalam perumusan rencana UU Pemilu yang sedianya akan dilaksanakan pada tahun 1964. Dalam hal ini TNI melalui pimpinannya mengusulkan agar golongan fungsional dan wakil-wakil daerah dapat duduk di parlemen di mana seorang militer Brigjen Wiloyo Puspodoyo sebagai ketua panitia RUU Pemilu 1964. Sedangkan untuk menjawab tantangan PKI dalam melancarkan tekanan politik yang terang-terangan kepada TNI-AD dirumuskanlah doktrin perjuangan yang terkenal dengan “Doktrin Tri Ubaya Cakti” yang intinya sama dengan pidato “jalan tengah” Nasution yang diucapkan pada saat dies natalis akademi militer nasional tahun 1958. Pada pokoknya doktrin tadi menyatakan bahwa TNI mempunyai fungsi ganda, yakni sebagai kekuatan sosial-politik. Doktrin ini kemudian dikenal dengan nama dwi-fungsi ABRI.

Mendapatkan rumusan kekuatan barunya itu, yakni kekuatan sosial-politik maka TNI melanjutkan petualangan politiknya dengan menggarap massa di bawah untuk mengimbangi blitzkrieg-nya PKI dengan politik agitasi dan provokasinya pada waktu itu (1963) terkenallah istilah pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu perang yang melibatkan seluruh potensi yang ada serta militansi. Hal itu mengharuskan keterlibatan rakyat dalam sistem pertahanan yang menyeluruh atau yang sering disebut sebagai sistem perang wilayah.

Walaupun perang wilayah merupakan isu yang perlu didengar saat melaksanakan Trikora. Tetapi lebih jauh doktrin perang wilayah harus dilihat dari muatan politisnya sebagai “ambil pengaruh perhatian rakyat”. Oleh karena itulah perang wilayah menjelma dalam istilah civic mission TNI, yakni program pendekatan tentara dengan rakyat.

Bagi TNI sejak tahun 1960 musuh utama yang dihadapi adalah PKI yang tampaknya selalu diberi kesempatan oleh Soekarno. untuk itu TNI mencoba mendapatkan peran sebesar-besarnya dalam hubungannya dengan profesi militernya dan dalam hubungan untuk mendapatkan peran politik. Oleh karena itu, dengan diprogramkannya trikora dan dwikora oleh Soekarno, TNI merasa berhasil memperoleh media politik yang sangat berarti. Maka dapatlah dimaklumi bahwa perjuangan pembebasan Irian Barat atau pengganyangan boneka Malaysia, dikerjakan untuk mendapatkan dua keuntungan politik TNI sendiri. Pertama, TNI mendapat kekuasaan penuh dalam mengambil kebijakan-kebijakan militer (termasuk untuk menciptakan SOB), yang kedua, TNI mendapat keuntuungan sampingan misalnya pemakaian tenaga kerja tentara. Ketidak-seriusan TNI dalam melaksanakan program dwikora ini diperlihatkan ketika suasana masyarakat sudah dalam keadaan kesurupan dalam mengganyang boneka Malaysia NEKOLIN, tetapi secara diam-diam TNI-AD justru mencari jalan damai. Dalam hal ini TNI menugaskan Kolonel Ali Moertopo emngadakan kontak dengan Tun Abdur Razak. Untuk itu Ali Moertopo mengorganisir kegiatan intelejen yang dinamakan OPSUS (Operasi Khusus), yakni suatu badan yang mengerjakan pekerjaan informil untuk tujuan-tujuan militer-intelejen. Jalan damai ini ditempuh ketika TNI sadar bahwa PKI terlah mempolitisir setiap politik konfrontasi.

Pertandingan politik antara TNI melawan Soekarno dan PKI ini merupakan warna politik menjelang G 30 S PKI (30 September 1965). Yang mana dengan gagalnya PKI merebut kekuasaan dan berhsilnya Soeharto memegang kendali penuh pemerintahan Indonesia dengan SUPERSEMARnya itu, maka seharusnya upacara besar diselenggarakan. Karena TNI telah dapat merangkum seluruh cita-citanya sejak tahun 1952, 1955, 1959 dsb. Yakni berkuasa di Indonesia. Kalau dahulu militer sangat kabur dan bertanya-tanya kapankah dwi-fungsi ABRI dapat dijalankan, tetapi saat ini mungkin sungguh mencengangkan karena tidak saja dwi-fungsi ABRI yang diperoleh tetapi multi-fungsi ABRI.

Demikianlah maka pada titik kulminasi tertinggi ini marilah kita dengar kembali seruan panglima besar Soedirman di masa lalu, Indonesia merdeka baru berusia setengah tahun. Kejadian-kejadian di sekitar kita memberi petunjuk ke mana kita harus pergi. Saat permulaan dan penghabisan sudah berada di muka pintu gerbang kita. Waktu yang terdekat inilah yang akan merupakan hakim sejarah bagi kita.

Waktu yang terdekat inilah yang akan menentukan nasib kita untuk berabad lamanya. Sikap kita harus tegas dan tetap. Sikap dan tindakan yang akan menentukan kita apakah ita akan merupakan rakyat jajahan embali, ataukah akan merupakan rakyat yang tetap merdeka. (Departemen Pertahanan Keamanan, Kumpulan Amanat Panglima Besar Jend. Soedirman, Pusat Sejarah ABRI Jakarta, 1970; dikutip dari Al-Jihad 18 Februari 1946).

KISAH TUNTUTAN YANG JADI DOKTRIN PEMBANGUNAN

Dalam membahas dominasi militer di Indonesia, maka hal itu tidak lepas dari pengkajian dwi-fungsi ABRI sebagai landasan pokok di mana seperangkat rezim militer mermperoleh legitimasi menginjakkan kakinya di bumu Indonesia. Selain itu tidaklah dapat dikesampingkan begitu saja, jasa beribu-ribu bahkan berjuta-juta pahlawan yang mungkin gugur dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. yakni jasa yang diberikan berdasarkan kemurnian tugas angkatan bersenjata sebagai tentara dan pejuang rakyat. Demikian besar jasa-jasa itu, dan pantaslah dijaga dari segala bentuk kemunafikan yang mungkin dilakukan oleh angkatan bersenjata sendiri. Selah satunya hanya mungkin jika angkatan bersenjata melakukan koreksi secara mendalam, bahkan tidak menutup diri dan menilai kembali ideologi ABRI yakni dwi-fungsi ABRI. Apalagi jika ABRI sadar akan perkembangan zaman dan ekses yang meradang dari dwi-fungsi ABRI ke dalam tubuh ABRI sendiri dan yang kemudian menjadi sember keresahan masyarakat saat ini. Sehingga kritik terhadap ABRI adalah sesuai dengan anjuran Jend. Nasution: ABRI sebagai stabilisator, berdasarkan sapta marga tidak bisa anti partai, atau anti politik, melainkan hanya anti terhadap ekses-eksesnya, juga anti terhadap ekses dari kekaryaan ABRI sendiri (Dr. AH. Nasution, Kekaryaan ABRI, Seruling Masa, Jakarta, 1971).

Dalam hal ini kita haruslah menyesuaikan ucapan Soeharto yang pada pokoknya akan membinasakan setiap orang yang mencoba mengusik dwi-fungsi ABRI.

Berkata Soeharto: “Desak dwifungsi, bisa bikin ABRI tidak demokratis”.

Ini adalah statement yang sungguh mendirikan bulu roma, karena berarti ABRI dapat melkukan teror kepada siapa saja yang mencoba mempergunjingkan dwifungsi ABRI. Apalagi pidato soeharto itu diucapkan di muka seluruh jajaran ABRI saat HUT ke 25 ABRI, 5 Oktober 1970 (Harian KAMI, 6 Oktober 1970). Adalah sungguh sikap yang menimbulkan shock bagi rakyat yang selama ini tahu bahwa ABRI ada di pihak rakyat, tapi kini mulai mengeluarkan tampang fasis dan kediktatorannya.

Demikianlah kami mencoba memberanikan diri menguraikan sedikit banyak mengenai dwifungsi ABRI, untuk dapat diketahui oleh masyarakat banyak dan sebagai konsekuensi dari keinginan ABRI sendiri untuk menjadi kekuatan militer dan kekuatan sosial politik.

Sejarah Dwifungsi ABRI

Sebagaimana telah diuraikan bahwa kelahiran dwifungsi merupakan sejarah yang unik dalam usaha TNI mendapatkan peranan politik di Indonesia. Pidato Jend. Nasution yang bersejarah dengan judul “The Army’s Middle Way” di tahun 1958, dapatlah disebut telah mengilhami dwifungsi ABRI tersebut. Tetapi lain dari pada itu Jend. Nasution tahun 1972 pernah menjawab: “Memang dwifungsi dengan resmi saya introdusir semasa jadi KSAD dan memang kata ‘dwifungsi’ saya gunakan waktu itu. Namun perlu saya jelaskan bahwa kata itu sebenarnya menurut hemat saya, kurang tepat……”

Dengan demikian sebenarnya bukan dwifungsinya yang penting, tetapi dwi kesanggupan/kemampuan, sanggup/mampu sebagai kekuatan rakyat pada umumnya dan sebagai kekuatan militer pada khususnya. (Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ceramah di depan BKS DM/SM se-Yogyakarta, 21 Januari 1972).

Demikian juga Jend. AH. Nasution pernah berkata sebagai berikut: “Adalah logis bahwa dengan itu perlu dibina integrasi dengan masyarakat, sebagaimana di masa revolusi disebut sebagai ikan dengan air. Memang menurut pengamatan saya hal ini kurang dibanding dengan dahulu. Menurut hemat saya soal kelanjutan dwifungsi tersebut……… istilah ini menurut saya kurang tepat tergantung pada dasarnya dari pembinaan identitas tadi” (Jawaban dalam penataran pemimpin-pemimpin kemahasiswaan oleh Universitas Padjajaran, 18 Juli 1972).

Oleh karena adanya kekaburan istilah mengenai dwifungsi tersebut maka kami mencoba meneliti sekitar kelahiran dwifungsi tersebut.

Pada tanggal 14 Maret 1957 presiden Soekarno konon memberikan maklumat negara dalam keadaan darurat perang (SOB). Dengan keadaan SOB yang tanpa hukum tersebut, berarti presiden ditempatkan sebagai penguasa tertinggi dalam menentukan kebijaksanaan negara. Dengan kekuasaan mutlaknya itu Soekarno membentuk kabinet Juanda yang dinamakan Kabinet Karya. Kemudian atas dasar hukum SOB ini kebinet Juanda pada bulan Mei 1958 mendirikan Dewan Nasional. Sebagai badan yang berkuasa penuah di atas segalanya, yakni satu-satunya penguasa tunggal dalam keadaan hukum sipil tidak berlaku, parlemen tidak ada dan kabinet harus tunduk pada setiap keputusan Dewan Nasional. Pendeknya Dewan Nasional adalah kekuasaan yang semutlak-mutlaknya kalau tidak dapat dikatakan kekuasaan otoriter dalam keadaan darurat perang (akibat jatuhnya kabinet Ali). Dewan Nasional ini sebenarnya merupakan ide Soekarno untuk merealisir demokrasi terpimpinnya, melihat krisis politik akibat perselisihan di antara partai politik. Saat mana TNI benar-benar bersikap anti parlemen dan anti partai.

Sementara itu Soekarno untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan partai politik kemudian merencanakan akan melibatkan golongan fungsional sebanyak-banyaknya di dalam Dewan Nasional yang kan dibentuknya nanti. Oleh karena itu pembentukan Dewan Nasional ini mendapat dukungan dari TNI, apalagi bahwa golongan fungsional dilibatkan di dalamnya. Disebut-sebut Front Nasional memberi peluang dan implikasinya bagi TNI untuk selanjutnya dapat melibatkan terus-menerus dalam pemerintahan dengan menyebut dirinya golongan fungsional.

Akhirnya peluang ini benar-benar dimanfaatkan oleh TNI. Dan saat itulah istilah golongan fungsional mulai diperkenalkan dalam Dewan Nasional. Dewan Nasional ini ditinjau dari hukum tata negara sebenarnya adalah inkonstitusional. Dewan Nasional yaitu suatu badan negara pusat yang walaupun dikatakan bersifat inkonstitusional, tetapi amat besar peranan dan pengaruhnya di dalam proses pengambilan keputusan politik waktu itu. Pada masa itu pula mulailah hancurnya peranan partai-partai politik yang sebenarnya harus berfungsi besar dalam negara, dan hancur pula nilai-nilai konstitusional secara timbal balik (Yahya Muhaimin, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966). Tetapi dalam Dewan Nasional yang inkonstitusional itu justru Jend. Nasution dengan dukungan semua panglima mengusulkan secara tertulis untuk kembali ke UUD’45 (AH. Nasution, Catatan-catatan Sekitar Politik).

Alasan Jend. Nasution mengajukan usul itu adalah di antaranya dalam UUD’45 ada pasal tertentu yang dapat dimanipulasi (diartikan lain) sehingga golongan fungsional tersebut di antaranya adalah termasuk angkaran bersenjata (lihat pasal-pasal UUD’45, anggota-anggota MPR).

Padahal dalam perumusan UUD’45 di tahun 1945, yang dimaksudkan golongan fungsional tidaklah sekali-kali angkatan bersenjata.

Keanggotaan golongan fungsional dalam MPR 9lembaga legislatif) mereupakan kegiatan politik. Sedangkan pada perumusan Uud’45 dianggap kurang patut angkatan bersejata ikut-ikutan berpolitik. Kedudukan angkatan bersenjata diatur oeh pasal 10 UUD ’45, yang menyatakan Presiden menganggap keuasaan tertinggi atas angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Mungkin inilah yang dimaksudkan oleh pemerintah Menhamkam/Pangab Jendaral M. Yusuf, agar segenap jajaran ABRI tidak terlalu mencampuri utusan partai politik dan Golkar (Sinar Harapan, 7 ferbuari 1979). Apa yang dimaksudkan dengan golongan fungsional bukanlah ABRI, seperti tercantum dalam penjelasan UUD ’45 pasal 2 (dua) bahwa yang dimaksud golongan-golongan ialah badan-badan seperti koperasi serikat sekerja dan lain-lain badan kolektif.

Tetapi sungguh agak lancang pada sidangnya tanggal 23 November 1958 Dewan Nasional yang bersifat inkonstituasinil itu telah memanipulir arti penjelasan-penjelasan pasal-pasal UUD ’45 tersebut. Yang atas usul-usul keras dari TNI, Dewan Nasional akhirnya berhasil membuat istilah baru bahwa yang dimaksudkan golongan-golongan dalam pasal-pasal adalah, golongan karya yang terdiri dari golongan-golongan buruh, tani, pengusaha nasional, angkatan bersenjata, Rokhaniawan, angkatan ’45, guru, seniman, wartawan, daerah-daerah, pemuda, wanita dan warga negara asing. Dalam hal ini memberikan penafsiran sebenarnya yang berwenang untuk merubah Uud ’45 seperti itu adalah MPR (pasal 37 Uud ’45) tetapi saat itu dilakauakan oleh lembaga darurat dan inkonstitusional yakni Dewan Nasional, yang pula hanya berdiri diatas hukum darurat perang (SOB).

Maka sebenarnya meilhat yang inkonstitusional itu, Dwi-fungsi ABRI adalah inkostituonil. Hal ini diakui sendiri oleh Letjen TNI Daryatmo Laskar Hankam sebagai berikut; dalam perkembangannya ditinjau secara konstitusional, dwi-fungsi memang tidak selalu sesuai dengan UUD’45.

Adanya dwi-fungsi dipandang inkonstitusional (Letjen TNI Daryatmo, Kekaryaan ABRI, Dephankam, Jakarta, 1978).

Oleh karena itu dengan dicabutnya hukum darurat perang (SOB) tanggal 1 Mei 1963, maka sebenarnya seluruh produk Dewan Nasional haruslah dianggap tidak berlaku lagi. Demikian pula hadirnya ABRI sebagai golongan fungsional dalam MPR seperti saat ini seharusnya adalah tidak sah, karena didasarkan pada keputusan Dewan Nasional. Lebih-lebih dewan ini bersidang dengan pintu tertutup dan sidang-sidangnya dilaksanakan penuh rahasia. (Dr. Ismail Sunny SH., MCI., pergeseran kekuasaan eksekutif, CV. Galindra, Jakarta, 1965). Bahkan M. Hatta telah menentang pembentukan Dewan Nasional ini dan mengatakan walaupun usul-usul dari Dewan Nasional tidak mengikat, tetapi seringkali uasul tersebut didesakkan dengan agitasi, demonstrasi dan rapat-rapat raksasa dari golongan fungsional (TNI) dengan mengatasnamakan bahwa semuanya adalah merupakan aspirasi rakyat (harian Java Bode, Jakarta, 20 Maret 1957). Begitu kerasnya desakan itu dilaksanakan oleh golongan fungsional sehingga Dewan Nasional sulit untuk menolaknya. Misalkan ketika Nasution mencetuskan idealismenya “The Army’s Middle Way” sebagai latar belakang agar ABRI dimasukkan dalam golongan fungsional, maka baik kabinet maupun pemerintah tidak banyak menolak. Adapun pidato “jalan tengah” itu pada pokoknya menyatakan bahwa TNI harus mendapat kedudukan dalam pemerintahan dan dapat aktif dengan menggunakan keahlian non-militernya. TNI juga menuntut agar di tingkat pemerintahan pusat boleh menentukan politik negara, baik ekonomi, keuangan maupun lapangan internasional. Oleh karena itu TNI harus mendapat kedudukan di segala lembaga kenegaraan, tidak saja di dalam Dewan Nasional dan kabinet, tetapi juga di dalam Dewan Perancang Nasional, Korps Diplomatik, Parlemen dan sebagainya.

Usul TNI yang di desakkan kepada parlemen itu singkatnya menyatakan: apakah TNI akan di beri kesempatan mengambil bagian dalam pemerintahan, ataukah TNI akan dipaksa untuk merebut kesempatan itu. Apabila keinginan ini tidak dikabulkan, Nasution mengancam; maka tidak dapat dipertanggung jawabkan kemungkinan dilakukannya kekerasan oleh TNI guna menghindari diskriminasi TNI dengan orang sipil. (Yahya Muhaimin, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia). Dikatakan Nasution: “TNI akan meledak seperti gunung merapi”. Demikianlah sejak saat itu, tepatnya tanggal 23 November 1958. Dewan Nasional menerima infiltrasi militer di bidang politik, sebagai golongan fungsional, yakni sebagai kekuatan politik di samping partai-partai politik. Melihat dwi-fungsi yang tidak sah itulah, sehingga Soeharto tanggal 5 Oktober 1970 menyatakan: “desak dwi-fungsi, bisa bikin ABRI tidak demokratis”. (Harian KAMI, 6 Oktober 1970). Yang kemudian dapat dianggap menggembirakan terhadap keterlibatan TNI dalam politik adalah hasil-hasil dari desakan TNI sejak tahun 1959, yakni berupa TAP MPRS No. II/MPRS/1960 yang pada pokoknya memperkenankan ABRI dan polisi ikut dalam kegiatan-kegiatan produksi (industri dan pelaksanaan land-reform) serta dimasukkannya ABRI dalam politik kekaryaan, bergabung dengan partai Golkar.

Kemudian pada bulan April 1965, pimpinan bari menyusun doktrin Tri Ubaya Cakti, yang memperkenalkan istilah fungsi ganda atau dwi-fungsi untuk pertama kali. Isinya di antaranya menyatakan diri sebagai kekuatan militer dan kekuatan sosial politik. Dan pada tahun 1966, untuk tidak terlalu meng-ekspos perkataan kekuatan, ABRI manamakan dirinya merupak nsistem persenjataan fisik teknologi dan sistem persenjataan sosial politik (TAP MPRS No. XXIV/MPRS/1966).

Pada tahun 1971 SISTEM PERSENJATAAN itu mengikuti Pemilu 1971 dan bernaung di bawah Golkar (Golongan Angkatan Bersenjata). Kendati untuk Golkar Angkatan bersenjata ini tidak dipilih, tetapi diangkat berdasarkan usul Menhankam, tetapi kenyataannya sistem persenjataan itu pada tahun 1971 banyak yang menjadi operator politik. (lihat bab teror-teror politik). Sehingga atas bantuan sisterm persenjataan itu Golkar memenagkan Pemilu 1971. atas kemenangan ini GBHN mencantumkan secara terang-terangan keterlibatan TNI di segala bidang di antaranya sasaaran pembangunan Hankamnas disebutkan: “bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan ideologi, politik, ekopnomi, sosial, budaya (IPOLEKSOSBUD)”. Tetapi segera tahun 1979 Menhankam M. Yusuf berkata: “Biarkan partai dan Golkar itu tumbuh dan hidup dengan kemauan mereka sendiri”. (Sinar Harapan, 7 Februari 1979).

Persoalan yang membingungkan ini menghendaki pembahasan kami selanjutnya mengenai dwi-fungsi ABRI.

Sementara itu patutlah Jend. Nasution kita hargai sebagai orang yang cukup sprotif dalam menyorot mengenai perjalanan hidup dwi-fungsi. Sebagai seorang yang menggali dan terpaksa harus berbicara saat barang galian itu menunjukkan tanda-tanda kehancuran seperti saat ini. Kami akan kutip pengakuan dari Jend. sendiri agar kami tidak dituduh menghina lembaga umum sebagai berikut:

1. Mengenai fungsi ABRI sebagai kekuatan (Sistem Persenjataan) sosial politik: Di kalangan sementara generasi muda TNI/ABRI nyata ada kesangsian tentang fungsi kedua itu, berhubung adanya akses-akses dan penyelewengan ataupun hal lain-lain yang negatif dalam praktek. Di kalangan sipil ada yang prinsipil tak setuju ikutnya TNI/ABRI dalam bidang sosial politik RI.

2. Akan tetapi kita tidak menutup mata dalam hal ekses-ekses seperti peristiwa pemerintahan Tentara Rakyat (Tan Malaka), peristiwa 3 Juli 1946, peristiwa 17 Oktober 1952, dan peristiwa-peristiwa lain sebagai ekses dari peristiwa-peristiwa di atas.

3. Memang kita mengakui bahwa hal itua adalah merupakan ekses-ekses, dan dalam hal-hal te di bawah ini diberikan beberapa alasan:

a. Terlibatnya oknum-oknum ABRI dalam salah urus dan korupsi yang hendak kita atasi melalui OPERASI BUDHI……

b. Penyalahgunaan kekaryaan, sehingga sebagai penyeluran dan penampungan.

c. Ekses-ekses yang bersifak over-acting.

d. Tiadanya atau memang belum memadainya mekanisme pembinaan yang efisien serta pengawasan yang ketat dan lain-lain.

e. Timbul interest pribadi dalam tubuh ABRI dengan melalui kekaryaan.

4. Tidak dibinanya karyawan-karyawan dalam badan legislatif dalam ruang gerak yang cukup. Sehingga kadang-kadang menyebabkan terjadinya “praktek ikomando”, yang membuat kekaryaan itu tidak produktif, bahakan sampai menimbulkan apati, ditambah lagi kadang-kadang dengan operasi khusus terhadap golongan partai dan fraksi-fraksi lain yang dilakukan olrh badan-badan intel sehingga dalam lobying sidang umum MPRS V terdengan istilah Demokrasi Panser.

5. Begitu juga dengan perangkapan jabatan adalah berakibat negatif. Apalagi jabatan pengusaha atau intel digabung dengan jabatan pengusaha PN atau legislator, ditambah lagi dengan berbagai praktek yang salah dalam operasi karya dan yayasan-yayasan. Ekses perorangan dalam usaha-usaha pribadi di bidang ekonomi, pers dan lain-lain yang bersandar pada posisi TNI-ABRI dan macam-macam ekses lagi.

6. Banyak sedikitnya: bahwa dalam TNI-ABRI juga ada hal “interest pribadi” yang mengandung bahaya dan bisa menjurus kepada a-demokrasi atau suatu bentuk militerisme yang mutlak kita jauhi.

7. Ekses pengusahaan teritorial dan ekses-ekses kekaryaan dapat menjurus kepada terjadinya atau terbentuknya suatu KLASSE TERSENDIRI dengan hak-hak istimewa. Yang prinsipil bertentangan dengan Pancasila dan UUD’45 terutama dengan paham TNI-ABRI serta sejak dilahirkan pada tahun 1945.

8. Baju hijau harus menjadi sasaran terutama dalam hal tujuan korupsi.

9. Harus kita sadari bahwa di dalam dan luar negeri terhadap TNI-ABRI masih ada saja sangkaan dan tuduhan “pemerintahan militer” dan khusus disebut “VESTED-INTEREST JENDERAL”.

10. Harus diakui adanya ekses-ekses baju seragam disalahgunakan, ekses-ekses hak istimewa sebagai anggota atau keluarga TNI-ABRI.

11. Dan harus diakui ekses-ekses di mana sejumlah pejabat, karena fisilitas atau kekuasaan, maka bisa secara istimewa atau tidak sah mendapat iklim materil yang menyolok berlebihan. Harus kita akui, bahwa belum cukup terjaga pelaksanaan kepribadian TNI-ABRI yang antara lain tentang: KESERHANAAN.

12. Dikatakan oleh mereka bahwa pengkaryaan ini adalah mengenai lapangan kerja buruh dan dalam pemerintahan mengurangi atau menutup kemungkinan-kemungkinan terhadap karir pegawai negeri. Tanpa tedeng aling-aling kita mengakuui hal itu ada dalam praktek antara lain dalam hal-hal penyaluran pen-demobilisasian.

13. Dalam hal itu dari sementara golongan/pihak datang pertanyaan yang berbunyi demikian: apakah ABRI bisa terus berperanan sebagai stabilisator, jika ABRI sendiri ikut dalam politik sehari-hari.

14. Berbagai usaha dari anggota TNI-ABRI di bidang ekonomi, pers dan lain-lain memperlihatkan tanda-tanda yang tidak baik. Karena usaha-usaha tersebut tidak jelas hubungan dan kedudukannya terhadap induk angkatan, misalnya: apakah sebagai koran angkatan atau sebagai koran usaha pribadi? Apakah sebagai perusahaan dari angkatan atau sebagai perusahaan pribadi? (Dr. AH. Nasution, Kekaryaan ABRI, Seruling Masa, Jakarta, 1971).

Atas dasar adanya berbagai ekses dalam pelaksanaan dwi-fungsi tersebut, kiranya perlu untuk dikupas secara mendalam filosofi-filosofi dasar dwi-fungsi, asal-usul dan dari mana munculnya pengertian tersebut dan apa pula dasar-dasarnya. Karena dengan banyaknya ekses yang timbul, bisa jadi ada persoalan prinsip yang perlu dilongok. Dalam hal ini yang menjadi kesulitan mungkin adalah sikap dari TNI sendiri bahwa dwi-fungsi dianggap seperti satu tombak yang telah ditancapkan dalam-dalam ke dasar bumi, sehingga orang sulit mengganggu gugat lagi. Seolah-olah sejarah telah ikut menancapkan dan membenamkannya sampai ke pusat bumi yang tak mungkin di cabut lagi. Malahan kepada setiap pengkritik dapat dituduh sebagai PKI atau Orde Lama. Mungkin dapatlah dimaklumi perjuangan TNI telah bertahun-tahun dalam merebut peranan politik yang berarti menyebabkan lahirnya dwi-fungsi tersebut. Tetapi sikap anti kritik dan kenyal dari ABRI seperti saat ini sebenarnya telah menunjukkan bahwa ABRI berlum siap menjadi kekuatan sosial dan politik.

Dengan selalu menengok sejarah masa lalu, tampaknya ABRI masih diragukan apakah mampu menghadapai tantangan-tantangan jaman yang semakin deras dewasa ini, apalagi jika ingin menjadi dominator sampai tahun 2000. Dalam buku yang cukup bagus karangan Letjen Sayidiman Soerjohadiprodjo, Langkah-Langkah Perjuangan Kita, tokh keluar juga sebuah pernyataan naif sebagai berikut: “Ini adalah mustahil. Oleh karena sejarah nasional kita telah membuat TNI sebagaimana adanya kini, dan orang tidak dapat mumutar jam kembali. Selama ada TNI harus ada pengertian dwi-fungsi”.

Padahal, kalau pun sejarah ditengok, maka kemunculan dwi-fungsi ABRI sendiri toh tidak begitu mengenakkan. Mengandung perasaan sentimen, dendam, keputus-asaan, ketidak-puasan dan akibat sikap-sikap subyektif dari TNI atau alasan-alasan yang sangat intern dari urusan TNI. Demikian pula bagaimana didesakkannya dwi-fungsi ke tengah-tengah masyarakat, adalah tidak masuk akal bahwa itu adalah dwi-fungsi yang penuh janji-janji keberhasilan seperti saat ini. Bahwa cara-cara politis untuk meng-gol-kan dwi-fungsi tersebut hanya benar-benar dipraktekkan dalam struktur pemerintahan yang tidak kalah brengseknya saat ini.

Kendati begitu memang kita tidak dapat menutup mata, bahwa masuknya dwi-fungsi akan membawa hikmah ketenangan dan kestabilan. Sebagai penengah dari pertarungan dua orang anak nakal. Tetapi yang kemudian juga mengikat dan merantai kedua anak itu di dua tiang yang terpisah, mungkin untuk berabad-abad lamanya. Sikap seperti ini tentu akan menjauhkan usaha mencapai ketenangan itu sendiri dan merupakan pelanggaran terhadap inti-inti demokrasi dan ketatanegaraan yang terkandung dalam UUD’45 dan Pancasila.

Melihat keadaan seperti itu, maka penting diketahui bahwa kalau ABRI menamakan dirinya sebagai stabilisator dan dinamisator, maka haruslah dinamis pula memperhatikan perubahan dan kemajuan jaman. Hal itu berarti terbuka untuk menelaah kembali seperti apakah peranan ABRI seharusnya saat ini. Kami kira ABRI tidak akan mau mewarisi tradisi klasik dan kebuasan rezim militer di Afrika atau Amerika Latin. Atau sekurang-kurangnya tidak akan menyembunyikan tabiat fasis da diktatorial di balik dwi-fungsi yang katanya “lemah-lembut” itu. Maka sekiranya persoalan-persoalan ini haruslah membuka diri terhadap pembahasan kembali atas validitas dwi-fungsi ABRI dengan kemungkinan-kemungkinan mencari bentuk peranan politik yang selayaknya bagi militer tanpa merugikan kekuatan non-militer untuk bersama-sama mendirikan negara yang tahu prinsip-prinsip hukum, tata-tertib bernegara, demokrasi atau kebenaran, dan tidak anarkis seperti saat ini.

Dwifungsi Hanyalah Mitos Sejarah

Ada benarnya jika untuk membuka lembaran baru kehidupan bernegara di Indonesia kita dengarkan pendapat sebagai berikut:

“Setelah pemerintahan sipil dijatuhkan, pemimpin kudeta berusaha untuk membenarkan tindakannya dalam merebut kekuasaan dengan menonjolkan masalah-masalah ekonomi, politik dan sosial yang tidak dapat ditangani oleh para politisi. Penguasa-penguasa baru itu menyatakan bahwa pemerintahan militer hanya satu periode saja, cukup dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan sistem politik yang ada. Akan tetapi retorika mereka belum tentu sesuai dengan tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Negara yang berdasarkan kekuatan militer belum tentu akan berhasil menangani kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh pemerintahan sipil”. (Claude E. Welch Jr., Political Modernization, dimuat dalam masalah-masalah pembangunan politik, ed.: Yahya Muhaimin dan Collins Mac Andrews, Gajah Mada Univ. Press, Jogja, 78).

Pendapat ini mendatangkan keraguan buat kita apakah pemerintahan militer di Indonesia masih dapat berlangsung lama, apakah dwi-fungsi ABRI masih mampu dipertahankan untuk waktu yang akan datang. Apalagi kalau melihat dasar-dasar pelaksanaan dwi-fungsi sebagai karya pendekatan sejaran semata-mata (historische bepaaldheid). Bahkan dari sejarahpun sebenarnya, dwi-fungsi hanyalah merpakan proses pemindahan kekuasaan semata-mata. Atau hanya menjadi satu legitimasi bagi militer untuk dapat menduduki jabatan sipil dan mendapatkan peranan politik. Lain tidak.

Alasan-alasan sejarah dari dwi-fungsi ini misalnya terlihat dari pernyataan ABRI sendiri sebagai berikut: “Angkatan Bersenjata diakui sebagai golongan fungsional karena jasanya di masa lampau dan yang jasanya kita harapkan di masa yang akan datang”. (Pedoman Kepribadian TNI, SUAD/6, DEPAD, Jkt, 1962). Sebenarnya dalam UUD’45, ABRI bukan merupakan golongan fungsional, tetapi semata-mata karena sejarahlan dan jasa-jasanya masa lalu, maka ABRI memaksa untuk dimasukkan ke dalam golongan fungsional. Menanggapi pendekatan sejarah ini, panitia lima (moh. Hatta, Ahmad Subardjo, A.A. Maramis, Soenario, AG. Pringgodigdo) menyatakan : sangat menarik tetapi kebenarannya sangat terbatas (Uraian Pancasila, Mutiara, Jkt, 1977). Pendapat ini diberikan ketika Soekarno melakukan pendekatan sejarah juga untuk menentukan wilayah negara RI, yakni memakai teori geo-politik Blut Und Boden ciptaan Karl Haushoffer. Kalau teori ini dipakai, Filiphina dan seluruh Kalimantan masuk wilayah Indonesia. Karena dalam sejarah, bangsa adalah bangsa Melayu, tetapi sampai saat ini tokh Indonesia dan Filiphina masing-masing menjadi bangsa yang merdeka. Menurut panitia lima: “Persatuan Indonesia tidak perlu geo-politik, yang tidak punya dasar kokoh”.

Demikian pula kalau sejarah atau peranan semasa revolusi dijadikan dasar hukum, bahkan untuk mengarikan golongan fungsional di dalam UUD’45 dan untuk merumuskan dwi-fungsi ABRI, maka itu merupakan hal yang tidak punya dasar kokoh. Jika hanya karena alasan sejarah kemudian bidang pengabdian ABRI juga diperluas kepada bidang-bidang pengabdian sipil, maka itupun kebenarannya sangat terbatas. Kalai sejaran menjadi satu-satunya pokok kebenaran, maka negara Jerman-pun harus menjajah kembali seluruh Eropa barat, karena mereka semua termasuk bangsa-bangsa Germania. Persoalan ini merupakan hal pokok yang harus dibahas di sekitar keraguan kita tentang dwi-fungsi ABRI.

Ada beberapa jasa semasa perjuangan yang cukup patriotik dalam hal ini, tetapi tentu itu untuk dibawa-bawa dalam alam merdeka, di mana seluruh bangsa menginginkan negara mempunyai sendi-sendi yang benar-benar me-Negara. Sulit tentunya suasana revolusi dan hukum perang harus dibawa-bawa pada masa pembangunan di mana berlaku hukum tata negara yang wajar. Amatlah rusak jadinya jika pembagian tugas semasa perang dan revolusi semesta rakyat harus dibawa-bawa dalam menyelesaikan persoalan masyarakat dalam alam merdeka. Panglima besar Jend. Soedirman pernah memberi komando: “Met of Zonder pemerintah, kita jalan terus”. Tentu komando itu kalau dijalankan pemerintah saat ini akan menjadi rusaklah Indonesia, Van Recht Swege Nieteg.

Demikianlah tujuan dwi-fungsi ABRI untuk menormalisir kehidupan politik hanya nbisa dipahami pada tahun-tahun di mana partai politik dalam keadaan bentrokan (sistem parlementer). Pidato “jalan tengah”-nya Nasution yang menjadi ilham utama dalam dwi-fungsi ABRI harus dilihat dari suasana politik dan proses politik yang mengitarinya. Ada beberapa kesimpulan tentang itu:

1. Dwi-fungsi ABRI lahir atas dasar campuran berbagai rasa sakit militer terhadap kalangan politisi:

- Karena sikap yang bertele-tele dari strategi diplomasi (perundingan linggar jati, Renville, Roem-Royen, dan KMB).

- Karena campur tangan sipil terhadap militer (peristiwa Bambang Supeno, campur tangan PNI dan Soekarno terhadap TNI).

- Karena ketidak-senangan menerima keputusan kabinet (pemberhentian militer, rasionalisasi dan reorganisasi oleh kabinet Hatta dan Ali Moertopo). Hal ini sering disebut mencampuri urusan militer.

Sedangkan usaha-usaha ABRI untuk merebut kekuasaan telah diusahakan masing-masing tahun 1946, 1948, 1952, 1955, 1959, 1960, dan seterusnya.

2. Dwi-fungsi bari lahir dalam kondisi pertentangan antara TNI dan partai-partai politik yang sangat tajam. Rasa sentimen terhadap parlemen yang akut sejak tahun 1952. kemudian permusuhan bebuyutan antara TNI dan PKI. Serta krisis kepercayaan kepada politisi berhubung goyahnya kehidupan politik saat itu.

3. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan sipil yang korup (salah satu model yang diekspose militer via Kolonel Zulkifli Lubis adalah korupsi yang dilakukan oleh Menlu Ruslan Abdulghani, saat itu).

4. Karena penularan (istilah Claude E. Welch, dalam Political Modernization) dari kudeta-kudeta yang terjadi di luar negeri. Pada waktu pidato “jalan tengah” diucapkan oleh jend. Nasution tahun 1958 ada kudeta di Irak, kudeta jend. Ayub Khan di Pakistan, kudeta Jend. Ne Win di Birma, kudeta di Thailand, usaha kudeta di Philipina dan kudeta di Sudan.

5. Dilatarbelakangi oleh adanya perasaan kesukuan. Yakni suasana yang terbawa oleh permusuhan antara pihak Sumatera (dengan PRRI-nya) dan pemerintahan yang diduga didominir oleh Jawa (Soekarno). pada waktu itu militer terpecah belah dan menghasilkan istilah “pro-Nasution” (yang dianggap diperalat oleh orang-orang Jawa) dan pro-Lubis (mewakili Sumatera).

6. Bahwa pada waktu pidato “jalan tengan” diucapkan, di Indonesia berlaku hukum darurat perang (SOB). Pada keadaan mana militer berkuasa penuh dan mengambil alih semua kebijaksanaan sipil.

Pada saat itu tentunya bagaimana rupa dan bentuk kondisi yang ada, kemunculan dwi-fungsi masih dapat dimaklumi. Kehadiran militer dalam lapangan politik, sekalipun melanggar UUD’45 dan Pancasila, tetapi masih mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal (reasonable). Mempunyai alasan-alasan emosi dan ratio yang valid. Tetapi yang menjadi pertanyaan: apakah saat ini suasana itu masih ada di Indonesia? Apakah militer masih penuh dendam kesumat terhadapa politisi, apakah saat ini ada perundingan Linggarjati, apakah urusan-urusan militer sering dicampuri sipil? Apakah militer masih sentimen kepada parlemen dan aktivitas-aktivitas politik masyarakat? Demikian pula apakah militer masih terjangkiti mode kudeta? Ataukah militer masih merasakan kegemasan mereka terhadap Soekarno?

Kami kira Indonesia sudah tidak mengadakan perundingan yang bertele-tele, tidak ada perundingan Linggarjati atau Renville. Kami kira kini tidak lagi banyak militer yang diberhentikan atau terkena program rasionalisasi. Kemudian korupsi tokh tidak pernah terberantas, malahan bukan oleh sipil saja. Bahkan masyarakat justru menginginkan kehidupan demokratis dan konstitusional serta anti-kudeta.

Oleh karena itu, dengan adanya perubahan-perubahan tersebut patut dipertanyakan apakah pendekatan sejarah masih tepat untuk mendukung sebuah teori yang bernama dwi-fungsi ABRI?

Maka persoalan-persoalan itu seharusnyalah membawa kepada pemikiran-pemikiran: haruskah militer selalu menggauli urusan-urusan sipil dan politik terlalu banyak seperti saat ini. Kemudian kalaulah ditakutkan kehadiran komunisme di Indonesia, apakah tiada sipil mampu menjaga Pancasila tanpa senjata? Kiranya bentangan pemikiran kami ini merupakan masalah yang terkandung inti dwi-fungsi ABRI dan membuka ke arah bentuk baru peranan militer di Indonesia. Mungkin perlu pula dikaji bahwa bertahun-tahun militer mengerami politik yang katanya untuk kestabilan dan lain sebagainya, maka di balik itu keresahan masih saja terjadi dan telor-telor pembangunan tidak pernah menetaskan hasil-hasilnya.

Oleh karena itu dwi-fungsi ABRI dengan pendekatan sejarahnya yang dikatakan kuat itu, sebenarnya ibarat novel yang dicoba untuk disandiwarakan. Sebagai cerita fiktif tetapi dicoba untuk dimengerti sebagai kebenaran yang kongkrit. Bahkan untuk dimasukkan ke dalam jenis tata ekstra-konstitusional pund ABRI masih belum memenuhi syarat yang cukup. Demikianlah maka kaitannya dengan UUD’45, yang nyata-nyata masih berlaku di wilayah Indonesia, dwi-fungsi ABRI sama sekali tidak memiliki sumber hukum, kehilangan akar dan tidak mempunyai dasar sama sekali. Ke bawah tidak berakar, ke atas pun tiada berpucuk. Untuk itu saat ini, walaupun kita tidak menutup mata terhadap faedah dwi-fungsi katanya, kita pun perlu menghitung-hitung seberapa banyak kerugian yang ditimbulkannya. Misalnya terhadap kerusakan struktur pemerintahan di Indonesia, yang kemudian menyebabkan kemacetan mekanisme kenegaraan, yang hal ini menyebabkan timbulnya sistilah-istilah negara fasis dan diktator seperti saat ini. Dan semuanya menyatu seperti sebuah batu gunung yang sangat besar yang jatuuh di kepala rakyat yang segera melumatkan harapan dan cita-cita tentang negara hukum yang berdaulat. Apalagi kalau diperhitungkan terhadap kerugian moril di kalangan ABRI sendiri, hal itu merupakan jumlah yang tidak bisa dihitung. Krusakan moril di kalangan ABRI di mana ABRI sudah tidak dapat berlaku netral dan tidak lagi membawa suara hati nurani rakyat, semua merupakan kebangkrutan 20 tahun selama ini yang kami kira sulit untuk ditebus oleh segala jenis bentuk kekaryaan ABRI dan seluruh jumlah hutang yang dipunyai oleh rezim Soeharto saat ini!!!

Dwifungsi ABRI Struktur Aneh

Selama bertahun-tahun ini istilah dwi-fungsi ABRI merupakan perkataan yang tabu untuk dibahas. Penjelasan dari kalangan ABRI kebanyakan bersifat deduktif (membenar-benarkan), kalau tidak pokrol (apologetik). Misalnya seperti ini: kekaryaan ABRI bukan militerisme, dwi-fungsi bukan militerisme, dwi-fungsi ABRI bukan jenis hubungan sipil- militer, dwi-fungsi ABRI bukan sistem integrasi peranan angkatan bersenjata dalam partai, dwi-fungsi ABRI sistem khas Indonesia.

Kiranya melihat gencarnya pernyataan seperti itu, tentu ada apa-apanya di balik dwi-fungsi ABRI. Ada semacam pembelaan yang agaknya kalap dari perasaan rendah diri yang tersmbunyi. Kalau begitu benda apakah sebenarnya dwi-fungsi ABRI itu? Mungkin dengan menatap roman muka dan kemudian menyelami hatinya, kita akan lebih tahu.

Bahwa dari segi namanya saja tentu dwi-fungsi mengandung dua fungsi. Pertama, adalah sebagai alat hankamnas dan fungsi kedua dikatakan sebagai kekuatan sosial dan politik. Istilah tentang dua fungsi ini sejak lahir sampai umurnya yang 20 tahun sekarang ini, sudah mengalami ganti nama beberapa kali tanpa bubur merah-bubur putih. Kemudian berhubung adanya pelanggaran prinsipil dari dwi-fungsi ABRI, sekurang-kurangnya terhadap UUD’45 (pasal-pasal golongan fungsional) dan bertentangan dengan sapta marga (marga ke-2, 4 dan 6), tentang keharusan membela bangsa dan negara tetapi bukan membela Golkar, maka dwi-fungsi selama ini selalu menghindari diri dari sebutan dwi-fungsi adalah bentuk hubungan sipil-militer tertentu dan bukan militerisme pula, katanya.

Memang agak sulit untuk mengklasifikasikan dwi-fungsi secara tepat ke dalam istilah-istilah yang ada tentang bentuk hubungan sipil-militer atau antara partai dan militer di beberapa negara. Seperti halnya sulit tentunya kalau orang Indonesia (etos melayu) harus dipilih antara dua bangsa, masuk golongan bangsa negro Sudan atau bangsa putih di Eropa. Untuk menyangkalnya dapat mudah dilakukan misalnya orang Indonesia tidak berkulit hitan seperti negro, jadi bukan orang negro. Atau orang Indonesia tidak berkulit putih, jadi bukan orang Eropa. Demikian dalam hal dwi-fungsi ABRI kita dapat menyangkal dwi-fungsi ABRI bukan hubungan sipil-militer, karena di sini berlaku demokrasi Pancasila tetapi bukan demokrasi Liberal. (Menurut Huntington, hubungan sipil-militer hanya terjadi di negara yang menganut demokrasi liberal)

Juga dikatakan dwi-fungsi ABRI bukan hubungan sipil-militer seperti di negara diktator Uni Soviet, karena filsafat bangsa Indonesia berke-Tuhanan YME atau sistem di Indonesia adalah banyak partai tetapi tidak satu partai. Dengan cara agak pokrol demikian kita tentu bisa menyangkal semua bentuk klasifikasi yang ada tentang hubungan sipil-militer. Seperti halnya orang Indonesia bukanlah Arab atau Cina. Dalam melihat persoalan mendasar tentu kita tidak bisa menggunakan ilmu membeli beras apakah gabah di depan kita termasuk besar rojolele atau beras cianjur.

Oleh karena itu kita harus bertolak dari masalah-masalah umum (universal/azasi), karena jika kita berpikir demikian kita akan menemukan lebih banyak aspek. Misalnya kita tidak hanya tahu orang Indonesia bukan Arab atau bukan Cina, tetapi kita juga tahu bahwa orang Indonesia, Arab, Cina semuanya mempunyai mata, hidung dan telinga. Inilah pemikiran yang akan kita coba dalam membahas dwi-fungsi ABRI.

Yang paling menonjol dari ciri-ciri dwi-fungsi ABRI ialah peranannya di bidang militer (sebagai kekuatan militer) dan peranannya di bidang sosial-politik (dalam partai Golkar, lihat Catur Darma Eka Karma). Kendati begitu, peranan kedua di bidang politik sering sekali disangkal dengan menyebutkan dolkar bukan partai politik, tetapi organisasi fungsional non-ideologis/politis. Tetapi tidaklah demikian, berhubung Golkar menjalankan aktivitas politik terpenting yang merupakan ciri-ciri utama partai politik, yakni pemilihan umum. Bahkan Pemilu ditujukan untuk mendapatkan kekuasaan. Oleh karena itu Golkar adalah partai politik. Definisi secara umum adalah partai oitu merupakan suatu kelompok yang terorganisir di mana anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) secara konstitusional (Pemilu) untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. (Prof. Mariam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta, 1977)

Oleh karena itu jika dwi-fungsi ABRI dilaksanakan, berarti ABRI dengan fungsinya yang kedua sebagai kekuatan sosial politik melakukan aktivitas politik dalam partai politik, dalam hal ini Golkar (lihat Catur Dharma Eka Karma dan Letjen. TNI Daryatmo, Kekaryaan ABRI, tentang landasan pokok-pokok kekaryaan ABRI). Dengan demikian pelaksanaan dwi-fungsi tidak dapat dilepaskan dari sestem kesatuan peranan Angkatan Bersenjata dalam partai. Bahkan dalam perjalanan hidup TNI untuk mendapat peranan politik telah terlihat bahwa TNI membutuhkan partai politik untuk mendukung peranan politiknya (lihat bab “Bagaimana TNI Memperoleh Kekuasaan”)

Menyangkut peranan ABRI dalam partai, maka di Indonesia akan terlihat jelas persekongkolan antara ABRI (kekuatan militer) dan Golkar yang sangat kuat.

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun di Indonesia ada dua partai lainnya, yakni PDIdan PPP, maka kedua partai terakhir ini haruslah dianggap tidak ada. Karena Golkar di sini bukanlah partai, semata-mata partai, tetapi adalah partai yang dipersenjatai dalam hal ini oleh TNI-ABRI. Sehingga walaupun kedua partai tersebut ada (PDI dan PPP), maka haruslah PDI dan PPP dianggap telah mati. Sebagamana halnya dua ekor kambing di kandang harimau, walaupun nampaknya kambing tersebut hidup, tetapi nasibnya hanya ditentukan oleh kapan harimau itu mau menerkamnya. Atau kecenderungan untuk campur tangan (disposition to intervent) itu tinggal menunggu kesempatan untuk merebut kekuasaan. (Claude E. Welch, Political Modernization). Beberapa orang sering mengibaratkan antara Golkar dan partai politik ibarat durian dan mentimun, adalah bentuk dari percaturan politik yang tidak fair. Dr. Alfian mengatakan: “sebagaimana diketahui, Golkar adalah partner atau sambungan tangan ABRI dalam politik. Penyederhanaan partai-partai politik menjadi dua, yaitu PDI dan PPP, barangkali dimaksudkan untuk lebih merangsang partisipasi mereka dalam politik. Sungguhpun begitu, sepanjang yang kita ketahui, peranan kaum politisi sipil atau partai-partai politik memang sangat lemah. Amat kuatnya perserikatan ABRI-Golkar di satu pihak vis a vis partai politik di pihak lain menimbulkan kekhawatiran pada sebagian orang. Kalau hal itu bisa menjurus pada lahirnya suatu sistem politis yang monolitis sifatnya (“Pemikiran dan perubahan politik Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta 1978). Demikianlah walaupun kenyataan ada tiga kekuatan politik yang bertandang ke Indonesia (Golkar, PDI dan PPP tetapi hakikinya hanya ada satu kongsi politik yang monolit (satu partai) sifatnya yakni persekutuan Golkar-ABRI!!!

Dalam suatu peranan Angkatan Bersenjata dalam partai, maka sistem satu partai di mana partai merupakan lembaga yang paling berkuasa daripada pemerintahnya, merupakan ciri-ciri dari struktur peranan angkatan bersenjata di negara komunis. Hanya bedanya mungkin kalau di negara komunis (Uni Soviet) timbulnya partai disponsori oleh sipil (revolusi/perjuangan kelas), maka di Indonesia munculnya partai (Golkar) disponsori oleh militer (pergolakan bersenjata/historis demografik). Bahkan hampir semua struktur peranan angkatan bersenjata di Indonesia mirip dengan struktur dari negara komunis di Uni Soviet tersebut. Mungkin yang membedakan hanya masalah kulturnya saja. Indonesia berideologi Pancasila sedangkan Uni Soviet memiliki ideologi marxis. Ada alasan tertentu, mengapa Uni Soviet memiliki sistem satu partai dengan pengawalan bersenjata. Pemerintah Uni Soviet mengidap kengerian terhadap bonapartisme, yang mana sifat-sifat revolusionernya telah membuat takut akan ganti digulingkan seperti ketika mereka merebut kekuasaan sebelumnya. Oleh karena itu dengan sangat ketat kekuasaan dijaga agar tidak jatuh kembali dengan satu disiplin partai yang ketat dan penggunaan aparat intelejen secara intensif (bandingkan dengan Indonesia).

Hal di atas banyak mengandung kesamaan dengan Indonesia, apalagi dalam suasana kita sedang dicekam dengan budaya praetoris (palsu) sekarang ini. Di negara komunis, golongan beragama dimusuhi karena menghalang-halangi program pembangunan. Di Indonesia golongan beragama dibebaskan, tetapi di lain pihak sangat ketat, bahkan melampaui batas-batas individu, manusia Indonesia diharuskan mematuhi doktrin-doktrin P4 (Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Proses penghancuran kepwercayaan agama agar tidak menuju ke aarah ekstremitas merupakan satu-satunya manifestasi mengenai hal ini, daripada sekedar menjadi warga negara yang pancasilais. Pancasila akhirnya menjadi sati alat menghilangkan kepercayaan/keimanan manusia dan jauh daripada untuk dihayati sendi-sendinya. Oleh karena itu Pancasila saat ini hanyalah dijadikan semacam brain-washing seperti di negara komunis Uni Soviet. Teori stabilitas merupakan cara mengatasi gejolak, dan itu sama dengan seribu diktator komunis yang terselubung. Demokrasi sebenarnya tidak ada di Indonesia, tetapi sudah lama Indonesia menjadi negara diktator yang sangat patuh. Demikian dikatakan: adalah suatu ilusi/mimpi untuk meng-claim bahwa Indonesia telah menganut paham demokrasi. Inilah kebenaran ilmiah yang harus kita akui lebih dahulu, bahwa sebenarnya apa yang disebut demokrasi berkepribadian Indonesia itu hanyalah khayalan belaka. (Cristianto Wibisono, Kompas, 5 juli 1977). Ciri-ciri ini mempertegas dugaan kita mengenai struktur masyarakat komunis di Indonesia.

Dalam hal peranan militer di Indonesia ada banyak kesamaan, tertutama dengan cara-cara pemerintahan Uni Soviet dalam mempertahankan kekuasaannya. Kecenderungan utama dari negara Uni Soviet adalah membuat bagaimana Angkatan Bersenjata setia kepada partai. Prinsipnya adalah menjadikan Angkatan bersenjata menjadi komunis dan masuk anggota partai. Di Indonesia hal itu berupa keharusan setiap prajurit angkatan bersenjata memasuki partai Golkar. Hal-hal itu terang-terangan dicantumkan dalam landasan pokok-pokok kekaryaan ABRI. Di antaranya disebutkan: kedudukan ABRI sebagai golongan karya atau kekuatan sosial. Kesetiaan ABRI terhadap Golkar ini telah dibuktikan dalam Pemilu 1971 dan 1977. banyak sekali teror politik dilakukan oleh tentara, berupa penahanan, penyiksaan dan penembakan. Malahan karena demikian cintanya kepada partai politik, istilah ABRI dari dan untuk rakyat dilupakan, dan pada tahun 1971 dikenal istilah ABRI sebagai buldozer politik.

Untuk itu ABRI mendapat tugas-tugas politik di segala bidang. Dalam doktrin pembinaan kekaryaan ABRI, secara politis ABRI mendapat tugas misterius sebagai berikut: terus-menerus mengusahakan penertiban golongan-golongan politik (golpol) dan golongan karya, sehingga kauam pancasila progresif revolusioner semuanya tertampung (Catur Dharma Eka Karma).

Di negara komunis, pimpinan Angkatan Bersenjata didudukkan dalam C.C. partai komunis. Di Indonesia pimpinan ABRI duduk dalam kepemimpinan Golkar, misalnya Jend. Amir Mahmud, Jend. Ali Moertopo dan juga Jend. Soeharto masing-masing pernah menduduki kepemimpinan Golkar, malahan Soeharto duduk sebagai ketua Pembina Golkar yang punya kekuasaan mutlak dan hak veto. Dan dialah yang menentukan hitam-putihnya Golkar.

Sejalan dengan kebijaksanaan itu, negara komunis menganut apa yang dinamakan party controle untuk mengawasi gerak-gerik warga negara dan warga Angkatan Bersenjata. Bahkan hal ini menjadi satu asas bahwa organisasi dan taktik didasarkan pada prinsip semua orang harus diawasi dan dicek terus-menerus. Di Indonesia juga ada bagian intelejen angkatan darat (seksi Indonesia) yang melakukan kegiatan itu, kemudian juga KOMKAMTIB yang bekerja sama dengan Operasi Khusus (Opsus) yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Badan-badan ini bertugas seperti polisi intelejen di Uni Soviet. Opsus didirikan oleh Soeharto pada masa kampanye perjuangan Irian Barat sebagai sebuah kesatuan intelejen tempur yang khusus. Organisasi intelejen ini akhir-akhir ini ditingkatkan dengan nama Laksus, yang katanya menangani masalah-masalah subversif dan politik. Konon beberapa buruh perusahaan PPD yang melakukan protes kenaikan gaji tidak berani pulang ke rumah karena diduga rumah mereka dijaga oleh oknum intelejen seperti ini.

Laporan-laporan intelejen ini kahirnya menghasilkan buah karya: hampir 150 orang mahasiswa yang dianggap ekstrim ditangkap, Jend. HR. Dharsono dipecat, Bung Tomo Ketua yayasan Angkatan ’45 dimasukkan ke dalam penjara, WS. Rendra disekap dan banyak lagi orang-orang yang dianggap dicurigai terus dikuntiti oleh aparat-aparat intelejen atau polisi rahasia ini. Bahkan untuk memperketat perngawasan terhadap aktivitas warga negara ini, Laksamana Soedomo, “boss”nya Kopkamtib, dalam rapat kerja gubernur/bupati/wali kota se-Indonesia tanggal 21 Februari 1979 memberi instruksi ala Zampolit kepada kepala-kepala daerah tersebut sebagai berikut:

“Ikuti jejak mereka yang sok pejuang, pembela hak-hak asasi manusia, penyelamat demokrasi dan sebagainya”. (Kampus, ed. Mei 1979).

Banyak lagi kesamaan sistem peranan ABRI dalam partai ini dengan struktur pemerintahan di Uni Soviet. Salah satunya lagi adalah keinginan untuk mengendalikan seluruh mekanisme pemerintahan dan militer di tangan pusat. Komandan-komandan militer di daerah hanay dijadikan patung penjaga daerah militer. Di negara komunis kita mengenal komisar-komisar politik, yakni usaha untuk party controle dengan memasukkan sel-sel komunis (partai) ke dalam satuan-satuan tentara dan mendampingi tiap-tiap komandan satuan. Bersamaan dengan itu akhir-akhir ini Soeharto juga menginginkan kontrol yang ketat terhadap panglima-panglima daerah militer (pangdam) agar mereka tidak menyeleweng dari perintah-perintah politik dari Soeharto sendiri. Pada tahu n 1969 Soeharto mengadakan langkah-langkah penertiban. Panglima angkatan diturunkan derajatnya sehingga hanya dijadikan staf saja, hal ini berarti panglima angkatan telah dilucuti hak-hak serta fungsi-fungsi militer mereka. Markas besar angkatan-angkatan mungkin dapat dikatakan telah dicukur habis pula oleh Soeharto, fungsi-fungsi politik dari markas besar ditanggalkan dan bagian-bagian yang punya urusan politik juga digugurkan. Hal ini disebabkan karena kongsi politik ABRI di bawah pimpinan Soeharto merasa terganggu jika markas-markas besar angkatan membuat keputusan politik yang tidak sesuai dengan pusat (lihat: Keppres RI No. 79/1969, 1970). Hal ini katanya untuk meniadakan kekuatan-kekuatan komunis.

Tetapi sangat disayangkan jika untuk itu darus terpaksa diterapkan sentralisme politik atau partai politik dengan penuh kecurigaan terhadap palima-panglima daerah. Ulf Sundhaussen menyebutkan bahwa pembentukian Kowilhan di tahun 1969 merupakan langkah akhir dalam mengebiri panglima-panglima kodam. (Ulf Sundhaussen, the military: structure, procedure and effects on Indonesian society, dalam Karl D’ Jackson & Lucian W. Pye: Political Power and Communication in Indonesia, University of California Press, 1978)

Di lain pihak menurut Letjen Tni Widodo pemisahan kodam-kodam dan kowilhan ini bertujuan untuk memperoleh kekenyalan dan efisiensi (Tugas dan peranan kowilhan II dalam Hankamnas, kowilhan II, Yogyakarta, 1976). Tetapi sebenarnya hal itu berarti pusat tidak menaruh percaya lagi kepada kodam dan pangdam. Demikianlah walaupun pembentukan kowilhan katanya untuk menangulangi stategi SUN TSU (perang dengan senjata non-militer), maka akhirnya dalam melakukan aksi kontra-subversi, ABRI sendidir sedikit banyak mempraktekkan cara-cara SUN TSU. Yakni membusukkan kekuatan sosial politik masyarakat (partai-partai politik) dengan program kowilhan untuk merangkum bidang-bidang IPOLEKSOSBUDMILAG (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Militer, dan Agama). di lain pihak TNI juga memperkuat kongsi politiknya dengan Golkar. Pendudukan kampus ITB pada bulan Februari 1978 yang penuh dengan sadisme adalah hasil kerja kowilhan ini lengkap dengan teror-teror politiknya (lihat: terorisme oleh militer, dalam pembelaan ini), yang mana karena kenyalnya perintah kowilhan, maka kodam terasa sebagai hanya membebek pada perintah pusat, yang sekaligus berisi perintah-perintah politik Golkar selain perintah militer.

Oleh karena dalam rangka operasi militer, ABRI merasakan ada perintah ganda (dual command), di satu pihak kodam (yang saat ini hanya berfungsi administratif) dan kowilhan yang mempunyai kekuasaan mutlak dan politis (untuk melaksanakan perang wilayah?) sistem perinth ganda ini juga dikenal di Uni Soviet, di mana komisar militer yang berada langsung di bawah pengaruh partai mengontrol (memberi counter-sign) terhadap setiap perintah yang diberikan oleh komandan pasukan. Kekuasaan untuk mengoreksi perintah komandan pasukan ini diperlukan agar keputusan militer dapat selaras dengan tujuan-tujuan partai. Di Indonesia, selama masih ada kongsi politik antara Golkar dan ABRI, maka kesatuan partai ini akan selalu mewarnai perintah militer dengan perintah dari partai politik (ingat ABRI adalah Golkar). Demikianlah maka untuk menyelaraskan perintah kodam dengan perintah kowilhan, maka pangkowilhan perlu mengawasi setiap keputusan yang dikeluarkan oleh kodam agar sejalan dengan maksud-maksud partai (partai Golkar-ABRI di bawah pimpinan Soeharto). Dalam hal ini kowilhan berkedudukan sama dengan komisar militer di Uni Soviet.

Tentu kita dalam hal ini agak heran juga, bahwa doktrin-doktrin partai (Golkar) dalam bentuk doktrin kekaryaan/dwi-fungsi menjadi mata kuliah pokok dalam sekolah staf dan komando angkatan darat (seskoad). Karena ternyata hal ini sama dengan tugas-tugas yang diselesaikan oleh politruks (instruktur politik) di Uni soviet. Yang mempunyai tugas-tugas untuk mempertahankan agar semua aparat militer tetap mempunyai ideologi partai yang bersangkutan.

Mungkin yang menarik dengan yang ada di Indonesia, adalah bahwa dengan alasan menciptakan pertahanan keamanan, maka ideologi Golkar dapat ikut numpang masuk dalam program hankam. Paling tidak memanfaatkan hankan untuk menekan program-program partai lain dan menekan timbulnya golongan oposisi. Hal ini dicapai dengan pembatasan-pembatasan dari aparat hankam terhadap setiap kegiatan politik yang dianggap anti pembangunan yang sedang dilaksanakan Golkar saat ini. Dengan memakai istilah ABRI sebagai sistem persenjataan sosial-politik atau kekuatan sosial-politik, maka hankam dengan kowilhan dapat dengan bebas melakukan operasi-operasi politik dari kongsi Golkar-ABRI. Kemudian dengan banyaknya bidang yang dicakup (IPOLEKSOSBUDMILAG) maka hampir setiap sudut dan pelosok belantara kehidupan masyarakat tidak lepas dari pengawasan dan pengendalian militer yang tidak lagi mengamalkan “ABRI dari dan untuk rakyat”, tetapi “ABRI dari dan untuk Golkar”.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa di Indonesia sebenarnya berlaku sistem komunis tulen yang terselubung. Dalam hal peranan militer dalam partai, kalau Alfian menyebut “Golkar merupakan merupakan sambungan tangan dari ABRI. (pemikiran dan perubahan politik Indonesia, PT Gramedia, Jakarta 1978), maka ABRI dengan hankam-nya memiliki sambungan tangan yang lain melalui kowilhan dan pangkowilhan untuk mencapai tujuan-tujuan politik kongsi Golkar-ABRI. Sedangkan kodam oleh Ulf Sundhaussen aetidaknya disamakan sebagai centeng, yakni sebuah kesatuan administratif yang bertugas sebagai tentara teritorial dan kegiatannya dikendalikan dengan ketat oleh hankam (the military: structure, procedure and effects on Indonesian society). Kedudukan dari kekuatan ABRI terletak di dalam hankam/departemen pertahanan dan keamanan, serta dalam struktur komandonya yang membagi ke dalam komando-komando teritorial, regional, divisi, resort, distrik dan rayon. Presiden Soeharto menempuh jalan dengan mengorganisir dan memusatkan struktur komando dalam upaya membuat hankam dominan atas komando terotorial dan angkatan darat dominan atas angkatan-angkatan lainnya. (William Liddle: Model-model Politik Indonesia, 1977).

Demikianlah tugas-tugas politik kowilhan sebagai penakluk strategi setan SUN TSU (perang subversif), membuat kowilhan dan pengkowilhan laksana gurita yang mempunyai tangan/tentakel seribu. Dengan alasan mengadakan perang dingin terhadap setan sun tsu, maka kowilhan dengan sangat gampang menguasai berbagai urusan, bahkan termasuk urusan-urusan ke-pamongpraja-an.

Untuk lebih jelasnya marilah kita lihat tugas-tugas utama pangkowilhan di Indonesia:

- Membawahi komponen-komponen angkatan yang berada di daerahnya baik komando/satuan darat, laut, udara; komando gabungan paduan, komando gabungan khusus, satuan tugas khusus.

- Sebagai pelaksana khusus panglima komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban wilayah (laksus pangKopkamtib wil) yakni membantu presiden sebagai pangKopkamtib. Kegiatan di bidang ini misalnya menghasilkan serangkaian operasi politik terhadap kegiatan-kegiatan politik menjelang sidang umum MPR tahun 1978 (lihat Kepres No. 9/1974).

- Pangkowilhan menjadi ketua dewan kekaryaan ABRI wilayah (Kewankarwil) yakni memimpin seluruh karyawan ABRI yang bertugas di bidang non-ABRI (sipil) serta memberikan petunjuk kebijaksanaan yang harus ditempuh dalam rangka mengamankan dan mensuskseskan politik nasional. Dalam hal ini peranan pangkowilhan adalah sebagai pengendali ABRI agar langkah-langkah yang diambil sesuai dengan kebijaksanaan partai (kongsi Golkar-ABRI). Di Uni Soviet tugas-tugas seperti ini identik dengan apa yang dilakukan komisar militer. Sedangkan skarwil (staf kekaryaan wilayah) setingkat dengan zampolit di Uni Soviet.

- Pangkowilhan adalah juga sebagai koordinator musyawarah pimpinan daerah, sebagai unsur pembantu gubernur kepala daerah sebagai penguasa tunggal di daerah (lihat Keppres No. 23/1970). Peranan pangkowilhan yang terakhir ini selain mencerminkan struktur pemerintahan komunis di Uni Soviet yang dikontrol oleh pusat secara ketat, juga menggambarkan sistem yang benar-benar diktator dan totaliter. (baca Letjend TNI Widodo, tugas dan peranan kowilhan II dalam hankamnas, komando wilayah pertahanan II yogyakarta, 1976, tentang tugas-tugas kowilhan).

Mungkin yang membedakan Indonesia dengan Uni Soviet adalah jika di negara tersebut ada CC partai, maka di Indonesia CC partai tidak dikenal dan partai bergabung dan menjadi satu dengan aktivitas pembangunan, karena kebetulan partai yang berdiri bertitik tolak kepada hal pekerjaan infra-struktur (Golkar). Bentuk CC partai di Indonesia memang sangat kabur, tetapi CC seperti ini misalnya pernah dicoba ketika Soekarno mendirikan DPA di tahun 1959, di mana anggota DPA terdiri dari ketua-ketua partai. (AH. Nasution, kekaryaan ABRI, seruling masa, Jakarta, 1971).

Dan sekarang CC partai itu memang seperti tidak ada, hanya sekali Soeharto pernah mencoba membentuk semacam itu ketika meresmikan ASPRI (asisten pribadi) di tahun 1973. akan tetapi walaupun tidak tampak ada kegiatan sindikat partai (kongsi Golkar-ABRI) atau CC, yakni kelompok orang yang memegang keputusan tertinggi pemerintahan, namun Ulf Sundhaussen menyebutkan ada inner circle (lingkaran dalam) di sekeliling Soeharto, yang terdiri dari perwira-perwira militer yang menyodorkan pendapat dan penilaian mereka atau memberikan informasi yang dengan cara lain sulit akan diperoleh. Karena Soeharto diketahui tidak pernah tergesa-gesa mengambil keputusan, maka kesempatan bagi perwira itu untuk mempengaruhi presiden, sudah tentu besar. Di antara perwira-perwira itu adalah tokoh-tokoh yang sudah sering kita dengan yakni Jend. Panggabean, Laksamana Soedomo, Jend. Surorno Reksodimejo, Mayjen Suryo, Mayjen Ali Moertopo, Mayjen Sujuno Humardani, Mayjen Sudharmono, Jend. Ibnu Sutowo, Letjen Yoga Sugama dan lain sebagainya. (Ulf Sundhaussen, The Military: Structure, Procedure and Effects on Indonesian Society dalam Karl D’ Jackson & Lucian W. Pye: Political Power and Communication in Indonesia, University of California Press, 1978). Di lain pihak DPR dan MPR haruslah kita anggap sudah lama menghembuskan nafas terakhirnya.

Dengan demikian sudah lama pula sebenarnya nasib bangsa Indonesia ditentukan oleh ABRI klik Soeharto dengan pemerintahan diktator dan totaliternya. Oleh karena itu jika banyak orang berbicara tentang mustajabnya dwi-fungsi dan keampuhannya, maka realita yang kami paparkan tidak saja membuat hati bertambah layu, akan tetapi mengharuskan bagi kita untuk waspada bahwa dwi-fungsi ABRI mengandung malapetaka yang perlu segera kita tanggulangi. Minimal agar negara ini tidak menjadi komunis seperti di Uni Soviet. Bahkan ABRI menjadi satu kekuatan politik yang linglung seperti saat ini.

LAMPIRAN

SERANGAN TERHADAP ABRI DAN DWIFUNGSI ABRI

Yusuf Abdullah Puar dalam tulisannya menyatakan:

“Dwifungsi ABRI adalah filsafat PRIMITIF, sebab dalam alam modernisasi orang lebih mengandalkan spesialisasi” (KAMI, 30 Agustus 1973).

Penyelundupan di Teluk Jakarta meningkat, rupa-rupanya BAKOLAK-nya KOPKAMTIB lagi sbuk dengan konferensi di Aljazair. (KAMI, Pojok, 3 September 1973).

Pelaku-pelaku penembakan maut di Jalan Sabang, kabarnya telah diketahui. Syukurlah Pak Polisi nggak usah misterius-misteriusan lagi dong. (KAMI, Pojok, 25 September 1973).

TNI-AL dilarang jadi calo, tetapi itu tidak berarti angkatan-angkatan lain boleh jadi calo bukan? (KAMI, 25 September 1973).

“Angkatan Muda Oposisi” menanyakan BAPPENAS. Apakah kaum teknokrat telah mendapatkan tekanan dari ABRI. (KAMI, 1 Desember 1973).

Dengan komunikasi timbal balik ABRI bermotif untuk lebih mengokohkan dominasi kekuasaan lebih lama lagi. ABRI berlebih-lebihan untuk mengontrol keadaan dan bukan untuk dikontrol. ABRI menyebabkan kekuasaan sipil hilang, hilangnya fungsi DPR sebagai forum pengembangan komunikasi (TEMPO, 8 Desember 1973).

Tidak berfungsinya aparat-aparat itu justru karena adanya Dwifungsi ABRI, kenapa ABRI tidak kembali saja ke fungsinya sebagai tentara. (“Jenderal Politikus Tampil di Mana-mana”, Tajuk Rencana ABADI, 3 Desember 1973).

Suara keras Adnan Buyung Nasution:

“Perlu dibubarkannya KOPKAMTIB dan ASPRI, serta dicabutnya Surat Perintah 11 Maret karena adanya lembaga ekstra konstitusionil semacam itu merupakan penghambat bagi berkembangnya demokrasi di Indonesia. Dwifungsi ABRI sekarangperlu diakhiri karena juga merupakan kesalahan. (TEMPO, Fokus Kita, 15 Desember 1973).

Kedudukan ASPRI telah jadi buah pembicaraan sejak lahirnya Orde Baru. Ini disebabkan karena meskipun kedudukannya inkonstitusionil dan tidak punya kekuasaan eksekutif tetapi dalam praktek punya kekuasaan besar sebagai “SUPER KABINET”. Di daerah lembaga ASPRI timbulkan kesan “dualisme” pemerintahan pusat. Misalnya ASPRI Sudjono Humardani memberikan ceramah mengenai soal ekonomi di Kalimantan Timur pekan lalu. Apakah ceramahnya akan relevan dengan kebijaksanaan Menteri-menteri/ Teknokrat-teknokrat kita yang punya kesatuan bahasa dalam bidang ini? (Indonesia Raya, Tajuk, 18 September 1973).

Adnan Buyung Nasution menyerukan sebaiknya KOPKAMTIB dibubarkan, SUPER SEMAR dicabut dengan ketetapan MPR dan Dwifungsi ABRI diakhiri karena Dwifungsi sekarang sudah salah. (Indonesia Raya, 8 Desember 1973).

Adnan Buyung Nasution menyerukan agar ASPRI-ASPRI dibubarkan, karena hanya menghambat masyarakat untuk dapat menuju keadaan yang terbuka (Indonesia Raya, 11 Desember 1973).

(PERISTIWA 15 JANUARI 1974, Publishing House Indonesia Inc., Jakarta, Maret 1974).

KEGANJILAN DARI DWI-FUNGSI

Apa yang telah kami bentangkan tentang dwi-fungsi ABRI sebenarnya cukup jelas menunjukkan betapa goyah dan gelapnya alasan-alasan moril maupun konstitusional dari dwi-fungsi ABRI. Malahan makin lama dwi-fungsi ABRI makin gelap dan lusuh, berhubung militer sendiri melarang untuk membicarakannya (pidato Soeharto tanggal 5 Oktober 1970). Mungkin dwi-fungsi ABRI adalah letak persoalan utama yang menyebabkan ABRI, makin membusuk (deterioration) akhir-akhir ini. Tetapi di kalangan perwira yang tampak kolot dan egois, dwi-fungsi masih dijadikan alat pokok agar ABRI dapat mencengkeram bidang-bidang yang sebenarnya tidak layak dan bahaya untuk ditanganinya. Oleh karena itu dwi-fungsi ABRI mirip FIAT model 1952, yang dicoba dilarikan kencang seperti Mercy tahun 1975, tak pelak tentu dia akan sering ngadat di tengah jalan.

Pada tahun 1971 saja kampanye dan propaganda dwi-fungsi ABRI secara histeris mungkin masih dilaksanakan di sekolah-sekolah staf komando (SESKO). Dengan membangkitkan mitos kudeta yang gagal pada tanggal 17 Oktober 1952, beberapa perwira mendapat suntikan tentang tetap perlunya ABRI mendominir kekuasaan dan belepotan dengan urusan-urusan politik. Malahan sering rasa sentimen kepada partai-partai politik dikobarkan kembali. Setiap pengkritik dan penggugat dwi-fungsi ABRI akan segera dipenjarakan dan dituduh PKI. Ini disebabkan oleh dendam ABRI kepada PKI ketika disemboyani “kembali ke tangsi” di tahun 1960. Maka dalam kesempatan mana kami persilahkan ABRI memilih: menyetop kritik dengan alasan yang tidak masuk akal atau membiarkan bangsa Indonesia untuk beberapa tahun ini menyaksikan ABRI terjun ke dalam jurang terjal secara dramatis.

Demiki anlah apapun jadinya kami harus mengemukakan beberapa keganjilan dan dwi-fungsi ABRI yang hampir 20 tahun umurnya selama ini orang tidak berani menyentuhnya. Bukanlah hal ini sejalan dengan pendapat Jend. Soemitro yang pernah berkata: manusia tidak sedikitpun berhak untuk menyatakan dirinya benar, yang menilai adalah pihak lain. ia hanya sekedar berbuat sesuatu yang menurut hati nuraninya baik. (stabilitas polkam, demokrasi dan pembangunan, kompas, 11 Mei 1979).

Dwifungsi ABRI Melawan Sapta Marga

Keterlanjuran ABRI selama dua dasa warsa terakhir ini benar-benar membahayakan kedudukan ABRI sendiri sebagai kekuatan netral yang di lain pihak juga meneriakkan doktrin-doktrin hankamnas. Doktrin hankamnas yang menghendaki pengamanan dan penyelamatan nilai-nilai kehidupan serta kepentingan nasional, serta merta digasak dengan sendirinya oleh doktrin kekaryaan ABRI yang menyatakan doktrin perjuangan ABRI sebagai Golkar (staf hankam, Catur Dharma Eka Karma, 1967). Dalam dua doktrin yang terpisah itu saja, ABRI telah menunjukkan cermin yang terpecah belah. Artinya ABRI di satu pihak mendefinisikan dirinya sebagai pembela negara, yakni berarti membela kepantingan rakyat, tetapi di lain pihak dengan getol bilang ingin berjuang di bawah Golkar. Hal ini sama dekatnya dengan perkataan: negara ini hanya kepunyaan Golkar dan Oleh karena itu harus dibela ABRI. Tentunya kami tidak main-main dengan perkataan demikian. Marilah kita lihat bebarap tugas ABRI yang telah diselewengkan.

Di dalam Sapta Marga pada marga kedua kita baca: “kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara, yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah”.

Artinya membela ideologi negara mestilah membela Pancasila dan UUD’45 dan asas-asas yang lain. hal itu menghendaki ABRI berdiri netral membela kepentingan negara, bukan kepentingan atau ideologi golongan. Membela negara bukanlah selalu membela pemerintah, karena pemerintah tidak kebal dan jika salah kita berhak membetulkannya. Kedudukan ABRI membela negara adalah berarti membela kepentingan rakyat. Karena negara terbentuk lantaran adanya kedaulatan rakyat. Mungkin hal itulah yang menyebabkan rakyat menjerit: kembalikan ABRI kepada rakyat, ABRI jangan menjadi milik golongan (Golkar) dan lain sebagainya menjelang SU MPR tahun 1978, tetapi akhirnya ABRI memang kembali, bertruk-truk, berjip-jip dan berkompi-kompi malahan bukan untuk memihak rakyat melainkan mempersembahkan popor senapan di muka rakyat dan mahasiswa, bahkan sampai babak belur.

Demikianlah maka perlu dipertimbangkan adanya doktrin kekaryaan ABRI yang menyatakan: “doktrin perjuangan ABRI adalah sebagai Golkar”. Mungkin inilah penyebab gagalnya hankam dan penyebab kekejaman luar batas yang dilakukan ABRI, karena ABRI tidak membela negara dan rakyat lagi. Beginilah keganjilan yang kami maksudkan. ABRI telah bero dan mendalangi partai politik. Jika masih belum yakin Golkar seperti partai politik, marilah kita dengarkan ucapan dari orang-orang Golkar sendiri tentang partainya: “ABRI terpanggil untuk menggunakan fungsi sospol-nya dalam intensitas volume yang besar. Dalam rangka ini pula dapat dilihat munculnya Golkar sebagai satu kekuatan politik baru, tidak terkecuali kehadiran pegawai negeri sebagai salah satu komponen. (Drs. Sumiskum, Struktur Politik di Indonesia, Pekan Ceramah Orientasi Golkar, Bandung, 1971).

Dengan disebutnya pegawai negeri merupakan anggota Golkar setelah men-deparpolisasikan dirinya, maka Golkar sendiri sebenarnya adalah masih parpol hanya dalam tingkatan yang lain paling tidak adalah brokerage party (menurut istilah Myron Wiener dan J. La Palombara), suatu tipe partai untuk menampung kepentingan-kepentingan, identik dengan golongan fungsional. Bahkan Golkar sebelum mukernas II tanggal 2–7 November 1967 terhimpun atas golongan fungsional berpartai misalnya organisasi seperti Muhammadiyah, Gasbiindo/HSBI dan Nahdatul Ulama Wathan. Sedangkan sebelumnya golongan fungsional yang menjelma salah satu bagiannya saat ini menjadi Golkar itu jufa mengikutsertakan PKI bahkan PKI mendominir golongan fungsional ini. (Ali Moertopo, Strategi Politik Nasional, Yayasan Proklamasi, Jakarta, 1974).

Demikian maka jiwa dwi-fungsi ABRI yang kemudian menelorkan doktrin kekaryaan menyatakan doktrin perjuangan ABRI adalah Golkar, hal itu adalah bertentangan dengan jiwa dari sapta marga yang menyatakan bahwa ideologi ABRI adalah ideologi negara. Untuk itulah maka kami harus katakan bahwa sudah lebih 20 tahun ABRI salah wesel. Oleh karenanya tak heran jika selama 20 tahun itu telah jatuh banyak korban yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Dwifungsi ABRI Bertentangan dengan UUD’45

Di dalam menerangkan dwi-fungsi ABRI, sering kita dengar adanya pernyataan yang sifatnya barrier (memagari). Misalnya sejak tahun 1966 TNI memelopori kampanye kembali ke UUD’45, atau kedudukan ABRI sebagai Golongan Karya atau kekuatan sosial lain dilandaskan pada UUD’45 dan lain sebagainya. Bahkan untuk meyakinkannya sering dalam penjelasan-penjelasan itu disertakan seonggok sejarah penegakkan UUD’45 dan kesimpulan-kesimpulan sejarah yang sangat bersemarak (glamorous). Nostalgia lama sering dikobar-kobarkan kembali, terkadang dalam uraian-uraian yang bombastis di tahun 1971 seperti ini: “dalam sistem parlementarisme merajalela campur tangan kaum politik terhadap intern TNI hingga menyinggung martabat TNI sebagai tentara pejuang”. TNI menggerakkan peristiwa 17 Oktober 1952 dengan tujuan agar presiden membubarkan parlemen dan berlakunya UUD’45. ini peranan politik dari TNI menghalalkan anarki-liberalisme, namun karena kurang pengalaman dalam mekanisme politik, gerakan 17 Oktober itu tidak mencapai sasarannya”.

Kami kira memang tidak itu saja jasa-jasa TNI, di jaman perjuangan penegakkan proklamasi kemerdekaan. Tanpa TNI kami kira belum tentu Indonesia dapat menjadi negara merdeka. Bahwa jasa-jasa pahlawan merupakan andil yang tak ternilai harganya itu adalah hal yang harus kita ketahui semua. Malahan untuk itu cita-cita pahlawan mengharapkan Indonesia dapat bertahan menantang kemajuan dan perubahan jaman.

Oleh karena itu demi kemajuan, maka dengan semangat kembali ke UUD ’45 tersebut, peranan ABRI haruslah tepat sesuai dengan UUD ’45 yang dimaksudkan. Pernyataaan ABRI selama ini kiranya menunjukkan ambivalensi, di lain pihak ABRI menginginkan kembali ke UUD’45 tetapi dalam peranan politik selama ini ABRI justru melanggar UUD ’45. persoalan pokoknya adalah dalam hal pemurnian kembali peranan ABRI.

Inilah yang menyebabkan kita perlu memikirkan mengenai penyelewengan yang sudah berjalan selama 20 tahun ini. Sebenarnya mengenai prinsip pasal-pasal golongan (pasal-pasal UUD ’45) yang tidak mencantumkan ABRI sudahlah lengkap disebutkan di depan. Kemudian mengenai keharusan ABRI duduk dalam MPR juga tidak diatur dalam UUD ’45. Satu-satunya keputusan yang menyatakan bahwa golongan dalam keanggotaan MPR adalah termasuk ABRI, selain karyawan, wartawan, seniman dan lain sebagainya; malahan dibuat oleh Dewan Nasional (bukan MPR) yang berstatus inkonstitusional. Mengapa ABRI tidak dicantumkan sebagai anggota MPR, tentu alasannya tidak semata-mata karena ABRI ingin dijadikan alat atau artinya dikecilkan, melainkan justru untuk memberi penghargaan terhadap sportivitas dan netralitas ABRI. Oleh karena itu ABRI sebaiknya berdiri di luar arena politik. (M. Yamin, Naskah Persiapan UUD ’45, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959). Hal ini sejalan dengan pikiran: ABRI tidak menganut ideologi atau paham politik apapun, kecuali ideologi negara.

Dengan demikian nyatalah bahwa dwi-fungsi ABRI yang menyatakan bahwa ABRI juga merupakan kekuatan sosial politik adalah bertentangan dengan UUD ’45. Kami kira di sinilah letak persoalan utama mengapa ekses dwi-fungsi ABRI dan kekacauan negara selalu timbul. Mengenai hal ini sebenarnya Jend. (Purn.) TB. Simatupang telah mengingatkan tentang doktrinm sebagai berikut:

“Apabila doktrin itu mempunyai dasar-dasar yang tahan uji dan apabila doktrin itu tepat bagi keadaan negara yang bersangkutan serta tepat bagi sifat-sifat bangsa yang bersangkutan, maka tujuan dan tugas dalam lapangan militer akan dapat dipenuhi. Sebaliknya doktrin militer yang tidak mempunyai dasar yang kokoh merupakan sumber kekacauan pikiran, kekacauan pikiran akan menimbulkan kekacauan organisasi, dan kekacauan organisasi akan mengakibatkan kegagalan dalam lapangan militer”. (TB. Simatupang, Soal-soal Politik Militer di Indonesia, Gaya Raya, Jakarta, 1956).

Selain prinsip-prinsip dasar yang dilanggar oleh dwi-fungsi ABRI, maka ada pasal-pasal tertentu dalam UUD’45 yang sering dimanfaatkan dalam mencari alasan agar TNI-ABRI dapat mencampuri urusan politik, misalnya pasal 30 tentang hak WN membela negara. Untuk itu sering diberi alasan sebagai berikut:

“Adanya TNI adalah ebrdasarkan paham bangsa Indonesia bahwa tiap WN berhak ikut serta dalam usaha pembelaan negara, bukan sekedar karena wajib yang ditetapkan dari penguasa atasan. Kepribadian inilah yang menjadi dasar dan mendorong TNI ikut berperan di bidang sosial-politik”.

Alasan-alasan ini lebih membingungkan dan seakan justru minta untuk dikritik, karena alasan-alasan intuitif yang diberikan bukan saja mengambang, tetapi terbang melayang entah mau ke mana. Kami kira cukup banyak sudah orang yang mau membela negara sampai saat ini tetapi justru ABRI sendiri melarangnya. Mahasiswa yang akan membela negara malahan mendapat cambukan rotan dari ABRI.

Yang mengherankan lagi adalah bahwa di lain pihak untuk memasuki arena politik (melalui Golkar dan sebagai anggota MPR) yang notabene menyangkut tata negara, ABRI justru menggunakan alasan yang sangat sumir seperti itu. Padahal untuk membela negara harus memakai aturan-aturan, dan lebih-lebih untuk lembaga yang besar seperti ABRI. Dalam alam yang sudah maju ini perintah militer : Met of Zonder pemerintah kita jalan terus” tidaklah masuk akal untuk diterapkan kembali. Sehingga untuk membela negara seharusnya ABRI tetap konsisten dengan isi dan jiwa UUD’45, karena lepasnya ABRI sebagai kekuatan partai sama sekali tidak akan mengurangi usaha pembelaan negara yang konstitusionil!!!

Kecuali itu ada beberapa pengertian dari UUD ’45 yang juga dijadikan titik tolak dwi-fungsi ABRI, seperti pengertian kekeluargaan dan musyawarah. ABRI berpendapat bahwa untuk bermusyawarah, maka haruslah ABRI mendapatkan kursi politik di MPR. Atau yang kemudian itu katanya demi kekeluargaan. Maka alasan yang tidak-tidak ini mungkin yang menjadi penyebab melencengnya idealisme ABRI selama ini.

Alasan-alasan ini kami sebut sebagai cara membenar-benarkan dwi-fungsi ABRI, tetapi bukan menyebabkan dwi-fungsi ABRI makin kelihatan benar, tetapi makin kelihatan sebagai konsepsi yang sangat ganjil. Apalagi jika disebut-sebut bahwa prinsip musyawarah dan kekeluargaan adalah sesuai dengan jiwa pembukaan UUD ’45, sehingga katanya kemudian dwi-fungsi ABRI sesuai dengan UUD ’45. alasan ini tidak dapat dipertanggung-jawabkan, karena jika alasan musyawarah dan kekeluargaan saja yang diinginkan, bukankah DPR sudah mempunyai hak untuk mengadakan DENGAR PENDAPAT?

Dan dengan mengisi kesempatan DENGAR PENDAPAT ini bukankah ABRI CUKUP dapat bermusyawarah dan berkeluarga, tanpa campur tangan politik. Kalau alasan ini digunakan, mahasiswa juga sangat ingin mempunyai fraksi di DPR, katakan itu fraksi mahasiswa.

Kami kira banyak pula TAP-TAP MPR yang membenarkan ikut campurnya ABRI dalam politik, tetapi dapat dibilang TAP-TAP itu dihasilkan atas desakan wakil ABRI sendiri di MPR, jadi tidak aneh.

Bukan Profesionalisme Tetapi Masuk Golongan Profesi (Golkar)

Mungkin kami orang-orang yang bodoh saja. Tetapi kami benar-benar tidak bisa tidur melihat keganjilan lain lagi dari legenda Dwifungsi ABRI.

Yakni sebuah cerita fantasi yang sangat mempesona. Oleh karena itu marilah kita ingat-ingat, kalau tidak salah cita-cita TNI sejak tahun 1952 adalah menjadi tentara yang mempunyai peranan politik yang luas. Pidato “jalan tengah” Nasution dengan sangat jelas menuntut agar ABRI perlu ikut dalam politik. Pidato tahun 1958 itu mengancam kepada politisi waktu itu agar diberi kesempatan memperoleh peranan politik: “Karena kalau dibendung, adalah laksana menyumbat kawah gunung merapi, yang pasti dalam satu waktu akan meledak”.

Opini pada waktu itu menginginkan ABRI emoh sekedar jadi alat pemerintah atau sebagai alat dari politisi. Hal itu berarti ABRI melepaskan diri dari profesionalismenya, jadi ABRI menjadikan dirinya bukan profesionalis lagi.

Menurut Huntington hal ini berarti dalam masyarakat terjadi perubahan hubungan sipil-militer dari bentuk “objective civilian controle” menuju ke arah “subjective civilian controle”. Artinya ABRI tidak lagi menjadi alat pemerintah, tetapi berpartisipasi di bidang politik (Huntington, The Soldier and The State). Oleh karena ABRI bukan lagi masuk golongan profesional, maka ABRI membawa kekuatan politik yang mempunyai fungsi sama dengan partai politik.

Akan tetapi seperti yang kita lihat kini, ABRI tidak masuk ke dalam partai, tetapi ABRI masuk Golkar yakni sebuah organisasi profesional dan fungsional.

Dalam hal kedudukannya saja ABRI kelihatan sudah sangat susah mendudukkan dirinya dalam satu peran politik yang jelas. ABRI menyatakan dirinya di satu pihak bukan tidak mau disebut profesional (menjadi alat pemerintah), tetapi di lain pihak justru menamakan dirinya ke dalam golongan profesional (Golkar). Posisi yang demikian menggambarkan bahwa dwi-fungsi adalah konsep yang sangat gelap cobaannya baik secara moral, politik, maupun konstitusional. Maka patutlah dimaklumi karena gelapnya itu, dwifungsi ABRI sering menimbulkan tabrakan-tabrakan dan kecelakaan yang tak sedikit.

Ekses-ekses yang terjadi menggambarkan bahwa masalahnya bukan sekedar menghilangkan ekses-eksesnya saja. Tetapi bagaimana meninjau kembali dasar-dasar falsafah dan konstitusional dari Dwifungsi ABRI yang tidak berketentuan itu.

EKSES-EKSES DWI-FUNGSI ABRI DAN AKTIVITAS MILITER

Demikianlah kami telah membeberkan segala macam kegiatan militer yang memberikan warna tertentu bagi kehidupan masyarakat. Yakni akibat-akibat langsung dari sikap dan tindakan milter sendiri. Kecuali itu marilah kita lihat akibat-akibat yang tidak langsung dari sikap dan struktur militer itu terhadap keadaan masyarakat saat ini.

Memang tentu ada orang yang berpendapat bahwa bukan militer semata-matalah yang menyebabkan kehancuran kehidupan masyarakat saat ini. Seperti pendapat Jend. Ali Moertopo yang selalu mengatakan bahwa kebandelan-kebandelan militer merupakan kecenderungan umum dari kekuasaan masyarakat. Kalau kendaraan dapat melanggar peraturan lalu lintas, maka apa salahnya jika militer juga menyelewengkan kekuasaannya, mungkin inilah pikir sang Jenderal.

Tetapi di depan sudahlah lengkap dikatakan, bagaimana besarnya peranan politik militer saat ini. Pada jaman orde baru yang digetarkan sejak tahun 1996, todaklah orang salah lagi untuk mengatakan bahwa ABRI merupakan kekuatan pokok dan tulang punggung yang dominan dari kehidupan politik. Dwi-fungsi ABRI pada masa-masa itu merupakan pokok pembahasan yang tidak habis-habisnya. Setelah penyempurnaan beberapa kali, akhirnya peranan plitik ABRI itu mungkin sudah tidak dua fungsi lagi, adalah sudah menjadi multi fungsi jadinya, ratusan dan mungkin ribuan fungsi yang telah dimliki ABRI. Dalam struktur aneh Dwi-fungsi yang telah kami tuturkan, nyatalah bahwa pertautan antara Soeharto-Golkar-Hankam- Kowilham merupakan mata rantai atau jaingan yang tidak akan meloloskan satu keputusan plitik pun dari tangan ABRI. Oleh karena itu Dwi-fungsi adalah kunci pokok dari setiap akibat putusan-putusan politik yang ada saat ini. Walaupun begitu peranan Soeharto dan kawanannya tidaklah sedikit, di antaranya dalam hal mengobrak abrik struktur pemerintahan yang ada, agar semua-semuanya akan dapat memenuhi seleranya dan memperkuat kedudukan kelompoknya, sekalipun hal itu akan menimbulkan tragedi dan kesengsaraan rakyat; tidaklah semua itu sekali-kali menjadi pedulinya.

Di samping itu dengan 100% kekuatan senjata dan penjara di tangannya, maka militer ibarat menjejerkan nyawa seluruh rakyat Indonesia di depan terhadap senapan yang dimlikinya. Hal itu bereti memberi kekuasaan yang semutlak-mutlaknya dan sebebas-bebasnya bagi militer untuk menentukan hitam putihnya negara dan nasib rakyat Indonesia saat ini. Kekuasaan militer setidak-tidaknya dibangun diatas ancaman dan ketekutan rakyat terhadap sang super power yang maha hebat, yaitu ABRI. Semuanya sering-sering dikatakan sebagai gengsi atau wibawa militer barangkali, sehingga beberapa perwira tiggi perlu pula memelihara kumis ala Jend. Zia UI Haq. Dengan demikian keseraman militer akan nampak seperti kuku macan yang baru keluar dari kelopaknya.

Siapakah rakyat yang tidak akut pada KOPKAMTIB, siapakah rakyat yang tidak takut dengan laksamana Soedomo. Dengan pernyataan-peryataan yang saat ini lebih kuat dari vonis pengadilan tinggi? Siapakah yang akan mampu menolak kata-katanya yang seolah-olah lebih mujarab dari bisikan malakat itu? tentu orang harus bediam diri, bersembunyi jika telah dituduh musuh-musuh pemangunan, subversif, atau anggota organisasi politik terlarang. Atau komando jihad barangkali.

Wartawan-wartawan surat kabar terpaksa harus memotong berita atau harus mencabut berita jika telpon sudah bedering dan itu pertanda intimidasi KOP-KAMTIB telah tiba. Buruh-buruh yang mogok harus berhadapan dengan intogrator militer, mereka harus di tahan dan disiksa. KOPKAMTIB dan OPSUS laksana pedang Demokles atau seperti algojo Raja Henri, sebagai simbol maut bagi seluruh rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh politik dipenjara tanpa proses hukum, sebagai usaha agar mereka menutup rapat-rapat mlutnya. Kami kira rezim Soeharto benar-benar melakanakan kampanye PEMILU ditahun 1971, ketika mengatakan akan menyumbat mulut rakyat dengan peluru jika ada partai politik yang berani berkata yang tidak-tidak. Kami bertanya apakah ini juga dalam rangka melaksanakan dwi-fungsi abri?

Berikutnya marilah kita telusuri bagaimana militer mamain-mainkan dunia politik. Yang dalam waktu dekat telah berhasil merombak kehidupan masyarakat menjadi suasana tangsi militer. Yang telah menghasilkan diktatorisme dari kehidupan demokrasi. Yang telah menukar hukum dengan teror dan kekerasan. Yang telah berhasil menjadikan rezim Soeharto sebagai seorang komandan pleton dan menganggap lembaga negara sebagai prajurit-prajurit yang harus tunduk kepala perintah-perintahnya. Kalai ini semua dinamakan sebagai penerapan Dwi-fungsi ABRI, maka semua ini adalah pokok malapetaka yang mengerikan sekali.

Demikianlah secara lebih sistematis kami akan coba perincian akibat-akibat peranan militer yang maha luas itu dan seberapa jauh Dwi-fungsi ABRI ikut andil sebagai penyebab kemungkaran terhadap hukum saat ini.

Setelah militer melalui proses yang sangat rumit, kemudian behasil mencengkeramkan kuku kekuasaannya saat ini, maka apa yang terjadi saat ini sebenarnya merupakan kaulan dari cita-cita militer sejak tahun 1958. Dalam sebuiah wawancara pres di tahun 1958 Brigadir Jend. Jatikusumo mengatakan, “Bangsa kita kini memerlukan suatu pemerintahan non partai, yang didukung oleh Angkatan Darat”. (Guy J. Pauker, Peranan Militer di Indonesia, Princeton University, 1972). Dan kemudian tanpa disangka-sangka cita-cita Brigadir Jend. Jatkusumo itu saat ini benar-benar hadir di hadapan kita. saat ini hampir semua posisi penting diduduki oleh Angkatan Darat, baik pesiden, menteri dan jabatan-jabatan penting lainnya. Jumlah angkatan darat merupakan prosentase terbesar dari Angkatan Besenjata Republik Indonesia. Jumlah ini kalau terpaksa di dwi-fungsikan, maka sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mengganti semua pos-pos pemerintahan dari sipil ke militer. ABRI sudah menyiapkan seperangkat susunan pemerinahan militer kalau itu dianggap perlu dan ika suatu saat sipil memang sulit dipercaya. Jabatan-jabatan dari supir bis sampai ke rektor-rektor universitas sudah disiapkan imitasinya yakni berupa perwira-perwira militer yang “siap tempur” menangani jabatan-jabatan sipil, kalau sipil dianggap rewel.

Kasus pemogokan supir bis kota dengan serta merta diatasi dengan mengerahkan supir-supir cadangan dari kalangan mliter. Misalnya apa yang terjadi di jakarta pada bulan juni yang lalu ketika terjadi pemogokan supir-supir bis PPD. Demikian pula rektor-rektor universitas yang dianggap berandal, seperti dua rektor ITB, masing-masing Prof. Dr. Iskandar Alisyahbana dan Dr. Sujana Syafei dengan gampang saja telah di pecat di tahun 1978 dan 1979. Kemudian Kun Jaelani mungkin akan diurungkan. Pola seperti ini sama seperti gaya pertahanan Amerika yang di praktekkan oleh Shah Iran, ketika rezim Shah juga menggantikan buruh-buruh minyak yang mogok dengan tenaga-tenaga militer mereka.

Apa yang digambarkan memperlihatkan bahwa di Indonesia sebenarnya berlaku pemerintahan militer yang hanya memberikan toleransi sedikit kepada beberapa sipil karena dianggap jerih payahnya masih dapat dimanfaatkan. Kematian DPR dan MPR merupakan salah sau ciri dari pemerintahan milter yang bergaya totaliter. Mungkin mirip pemerintahan Uni Soviet atau lajimnya pemerintahan-pemerintahan militer lannya, atau setidak-tidaknya dalam tampang yang diktatorial dan fasistis. Partai-partai politik haruslah dianggap mati karena tidak membawakan fungsi sedikitpun sebagai penyalur aspirasi. PDI sempat diinfiltrasi sehingga sebagai sebuah partai politik, mereka mirip lembu yang telah dicocok hidungnya. Demikian pula PPP dapatlah dikatakan sebagai seorang bayi yang secepat kilat menjadi babak belur karena hantaman penguasa. Amin Iskandar wakil partai ini di DPR konon baru sedikit saja berkaok segera diintimidasi oleh petugas-petugas khusus yang katanya mencoba membetulkan arah mulutnya (baca KOMPAS, bulan Agustus 1979). Tak urung seketaris PPP Mahbub Junaedi juga telah dibikin kapok oleh rezim militer Soeharto, dengan suatu dalih tanpa diadili terpaksa harus djebloskan ke dalam bui. Sehingga sekretaris dan kolumnis ini benar-benar “merasa ampun” dan keluar dari penjara dalam keadaan sakit yang cukup parah. Kematian dari partai politik-politik ini seharusnya diumumkan sejak pemilihan umum berlangsung pada tahun 1977, karena wakil-wakil rakyat yang diajukan oleh patai harus di sensor oleh KOPKAMTIB, seperti bagamana caranya BSF menggunting bagian-bagian porno dari ssebuah film. Bahkan wakil-wakil partai yang sediki kurang memenuhi syarat, akan diekspos besar-besaran keterlibatannya dalam kriminalitas. Oleh karena itu tepatlah kalau kita pinjam istilah MAW Brouwer, bahwa partai-patai politik di Indonesia ibarat mayat yang dialiri arus listrik. Mati, matilah sudah parpol-parpol di Indonesia.

Di lain pihak di tengah-tengah kuburan demokrasi dan bangkai-bangkai partai p[olitik, rezim militer Soeharto membangun istana kekuasannya. Rezim militer Soeharto memanfaatkan ABRI sebagai hulubalang, kalau tidak mendalangi suatu strategi politik dengan menyuramkan organisasi ABRI, diantaranya membentuk Kopkamtib dan Laksus sebagai chaperon atau orang-orang suruhannya yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar di lapangan. Perang wilayah dikembangkan dalam bentuk pengoarganisasian Kowilhan/Pangkowilhan dengan Hankam sebagai sentral komando, yang Hankam tak lebih oleh Soeharto seolah-olah telah dijadikan bandar judi yang hanya melibatkan lingkungan kecil Jend.-Jend. tertentu. Misalnya terlihat dari apa yang dilakukan terhadap kelompok siliwangi (kemal Idris, Sarwo Edhie, H R Dharsono dan Nasution). Dendang Soeharto ini laksana penarti dangsa yang kegirangan di tengah lagu-lagu disko, untuk terus berjogeat dan berjoget terus dengan iringan nyayian dwi-fungsi ABRI. Semuanya telah membuka kesempatan bagi Soeharto dan sekelompok Jend. yang mungkin dapat dinamakan oknum-oknum ABRI, untuk melakukan tindakan-tindakan amoral mereka dan mengacak-ngacak kehidupan masyarakat. Sementara itu jutaan prajurit ABRI dan veteran ABRI harus tetap menunggu sinyal-sinyal perintah dari grup Soeharto melalui Hankam dan Kowilhan untuk berdamai atau menggaprak sesuatu yang pelu digaprak dalam melancarkan program-program dikatorial Soeharto. Mungkin sesekali prajurit-prajurit ABRI dan veteran-veteran ABRI, harus berhimpun dan melakukan kegiatan-kegiatan politik untuk mempekokoh kedudukan politik Soeharto, misalnya dalam PEMILU dan melalui surat perintah Harian ABRI, yang demikian itu memperjela kedudukan, ABRI dengan sapta marganya, yang saat ini selah-olah telah menjadi serdadu-serdadu dari penjaga imperium dari baron-baron di Inggris pada masa yang silam. Keadaan yang kami gambarkan ini tentunya memperjelas thsis Guy J. Pauker yang dalam tahun 1965 saja telah mensinyalir nasib ABRI sebagai berikut:

“Kaum revolusioner muda yang tidak mementingkan diri sendiri, sederhana serta mmpunyai semangat persamaan derajat, yang tampil menyandang senjata serta mengenakan pakaian seragam demi memperjuangkan kepentingan nasional, kini telah berubah menjadi mahluk militer setengah umur, menikmati upah dari kantor, lambang kedudukan dan jabatan, serta keuntungan-keuntungan kekuasaan. Setelah melalui masa-masa sarat waktu kenaikan pangkat berjalan lambat yang hal itu dianggap sebagai ketelatenan yang terdapat di negara miskin; kini para perwira memperoleh kenaikan-kenaikan pangkat dengan cepatnya dan keuntungan-keuntungan yang selalu makin membengkak dan bertimbun-timbun yang dihadiahkan kepaa mereka, hal itu terjadi dalam negara di mana keadaan perekonomiannya justru bertambah bangkrut”.

Perkembangan-perkembangan tersebut memberikan kesan, bahwa korps perwira yang revolusioner itu kini telah menjadi suatu golongan elite militris. Mereka itu menguasai negara atau setidak-tidaknya turut ambil bagian dalam pemerintahan, bukannya untuk memenuhi sesuatu missi, bukannya untuk mewujudkan cita-cita, tetapi untuk mendapatkan kemajuan pihaknya sendiri sebagai suatu partai plitik gadungan (pseudo political party) yang secara berangsur-angsur menyingkirkan partai-partai politik yang lain (Guy J. Pauker, Peranan Militer di Indonesia, Princenton University, 1972).

Apa yang digambarkan oleh Guy J. Pauker masih tampak ada yang ganjil, karena kekuatan militer itu tidak saja menyingkirkan partai politik yang lain. Tetapi kekuasaan Jend. Soeharto telah menyingkirkan pula kekuatan plitik rakyat. ABRI saat ini menjadi anti populis atau secara kasar dapat dkatakan bahwa sejak tahun 1969 ketika orde baru berbalik dan menghujamkan tombak itu ke tubuh rakyat; maka militer telah menjadi singa bagi rakyat dan memusuhi rakyat. Hal itu dibenarkan oleh Rahman Tolleng seorang mass former, politikus muda dan bekas anggota DPR yang telah diistirahatkan oleh rezim militer Soeharto. Dikatakan bahwa indonesia kini mandeg dalam pola patrimonialisme. Sebagai suatu ciri patrimonialisme itu antara lain mengasngkan rakyat dari politik.Rakyat tidak diinginkan terkibat dalam politik. Dan sebagai gantinya adalah melakukan pedebatan keamanan, sehingga semua tindakan lebih ditujukan sebagai “management of crisis”. (KOMPAS, 16 Agustus 1979).

Apa yang dilakukan oleh pemerintahan rezim militer Soeharto melalui Jend. Soedomo seorang boss dari Kopkamtib telah membukikan sendiri bagaimana penguasa-penguasa memang bertabiat singa. Rakyat yang protes dimusuhi dengan mendalih-dalihkan sebagai didalangi oleh ekstrim-ekstrimis, organisasi politik terlarang dan bertujuan subeversif. Sedangkan kegiatan-kegiatan mahasiswa distop dengan makian: politik praktis!!! Buruh-buruh yang menunut kenaikan gaji dituduh bekas SOBSI-PKI. Petani-petani yang protes karena penggarapan tanah yang curang divonis sebagai didalangi BTI-PKI (kasus Jenggawah). Orang-orang Kristen seperti Pendeta MAW Brouwer mungkin dituduh KRISTEN KIRI dan dikenakan tahanan rumah. Sebuah pura Budha di Bogor juga disengketakan. Orang-orang Islam yang sedikit saja melakukan kritik akan dicap DI-TII. Yang mencoba menyebut-nyebut ayat akan dicap pelopor Negara Islam. Kemudian yang lebih radikal akan dijuluki Komando Jihad. Pemuda-pemuda masjid yang coba membahas politik akan dimasukan kedalam klasifikasi GPI dan masuk daftar hitam. Kampanye politik yang terlalu panas akan dikomentari sebagai “Kampanye a la Masyumi”. Dalam keadaan mana mungkin letusan-letusan gunung, suara jangkrik, dan gonggongan anjing dapat saja dituduh subeversif. Sepertinya pemerintah rezim militer Soeharto sudah kehabisan musuh, dan hanya satu yang tidak dimusuhinya yaitu SETAN.

Lebih jahat lagi justru kadang-kadang gerakan-gerakan itu direncanakan oleh penguasa sendiri, seperti orang yang memesan stempel kepada tukang stempel, kemudian memberikan cap secara membabi buta terhadap semua gerakan rakyat. Dalam sebuah Pengadilan yang mengadili seorang haji (Haji Ismail Pranoto/HISPRAN) di Jawa Timur, sebuah kesaksian telah menunjukan bahwa Komando Jihad adalah bikinan dari Jend. Ali Moertopo. Bahkan Jenderal itu telah merestui berdirinya propinsi-propinsi bayangan dengan gubernur-gubernur Islam yang imaginer (baca KOMPAS, lupa tanggalnya). Gerakan ini ditujukan untuk memukul atau sedikitnya menjerat dan mendiskreditkan umat Islam di Indonesia. Bahkan keributan-keributan dan kriminalitas secara sistematis diciptakan untuk memukul gerakan Mahasiswa atau untuk mencemarkan nama baik gerakan Mahasiswa. Dalam pengadilan Malari hal itu pernah diungkapkan. Dimana dalam suatu sidang dikatakan bahwa terbakarnya proyek pasar senen Jakarta dalam peristiwa Malari dan tempat-tempat lainnya adalah diluar pengendalian aksi-aksi Mahasiswa. Dan hal itu terjadi justru di saat Mahasiswa tidak mengadakan aksi lagi. Siapakah yang “memerintahkan” pembakaran proyek senen, hal itu sudah menjadi rahasia umum bagi kita. Pola tingkah operasi-operasi khusus dari “The Invisible Rulers” ini sampai saat ini sangat menakutkan. Yaitu satu lembaga yang setingkat dengan “Legal Watchdog” kalau tidak seperti yang dipraktekkan di dunia penyelundupan dengan “master piecemugling policy-nya”. Dengan cara ini gerakan Mahasiswa yang juga merupakan sebagian aktivitas politik rakyat dimatikan, atas dasar tuduhan subversif (UU No. 11/Pnps 1963).

Tiada lagi kiasan yang pantas kita berikan pada kondisi politik seperti itu, kecuali kehidupan politik yang mandul. Bahkan kehidupan politik kita di jaman pemerintahan rezim militer Soeharto ini telah mengalami pembedahaan yang hebat untuk operasi sterilisasi dan vasektomi, yang tak mungkin lagi menubuhkan embrio-embrio politik yang berarti. Dalam pembatasa kelahiran partai-partai politik dan bahkan pemusnahan kekuatan politik rakyat yang seperti itulah, kuburan demokrasi hanya dimeriahkan oelh suara-suara burung hantu dan dia tak lain adalah jeritan pejabat-pejabat militer Soeharto. Suara yan mendirikan bulu roma rakyat itu sesekali diiringi oleh teror-teror politik yang segera akan datang kepada orang-orang yang berani mengusik kursi kekuasaan militer di bawah Soeharto. Kekuatan tunggal yang monolit tersebut merupakan kekuatan militer yang disentralisir dalam bentuk hirarki Soeharto – Hankam – Kowilham dengan seorang pemain panggung yaitu Kopkamtib.

Oleh karena itu jika pad tahun 1965 Guy J. Pauker telah mengidentifikasi kedudukan militer seperti yang telah disebutkan di depan dan pada akhir tulisannya menutup dengan kata-kata “Indonesia sedan lumer, dan tidak mungkin diplot tentang sepak terjang politik kaum militer di masa depan”. Tetapi kemudian Ulf Sundhaussen di tahun 1967 melukiskan bahwa kadang-kadang tidak saja militer (ABRI) yang kelihatannya menjadi demikian jorok, namun lebih-lebih justru karena adanya klik Soeharto (Inner Circle Soeharto seperti Jend. Ali Moertopo cs) yang telah mengendalikan ABRI menjadi satu bangunan diktaktor dan fasistis; dan hal terakhir walaupun tidak seluruhnya tepat haruslah dikatakan ibarat “bila setitik yang merusakkan susu sebelanga”. Seperti kita juga tau ada istilah “tidak ada prajurit yang jelek dalam ketentraman”, maka terserahlah apakah Jend. Soeharto dan groupnya akan dipandang setitik nilai atau segumpal nilai, hal itu tentu menyangkut reputasi sang komandan; sedangkan kebersihan nama ABRI akhirnya tokoh merupakan tanggung jawab seluruh anggota ABRI. Tetapi masyarakat akan lebih tahu bahwa sangat tabu bagi seorang prajurit untuk memegang kepala sang komanda. Sehingga dalam persoalan ini apakah sang prajurit akan terbengong-bengong saja melihat kebandelan-kebandelan sang komandan atau akan melakukan yang lain lagi itu adalah urusan intern ABRI sendiri. Yang jelas kami sangat takut memisah-misahkan ABRI menjadi kelompok-kelompok, yang hal itu dengan cepat tentu akan diserebot dengan tuduhan mengadu domba anggota ABRI.

Pada alinea lain Ulf Sundhaussen: “Prakteknya kaum militer hanyalah mendukung rezim Soeharto tanpa ikut menentukan keputusan. Maka dapat ditegaskan bahwa Orde Baru merupakan rezim militer yang menjadikan ABRI sebagai pilar kekuasaan. Artinya Orde Baru bukan satu bentuk pemerintahan dengan kepemimpinan militer, atau junta, atau sebagai badan lepas dari pemerintahaan pusat yang mempunyai kuasa konsultatif. Melainkan Orde Baru mirip dengan rezim-rezim yang bersifat pribadi seperti rezim Kemal Ataturk atau Gamal Abdul Nasser, yang menggunakan militer sebagai alat melaksanakan kemauannya, tetapi berhasil memperdaya peranan ABRI untuk tidak ikut dalam merumuskan kebijaksanaan” (Ulf Sundhaussen, The Military: Structur, Procedures, and Effects on Indonesian Society dalam Political Power and Commnications in Indonesia, University of California, 1987). Apa yang dikatakan oleh Sundhaussen sebenarnya adalah sejalan dengan istilah kami, yang mengatakan rezim militer Soeharto setidak-tidaknya laksana gangster bersenjata yang sedan memerintah Indonesia saat ini. Demikianlah kalau tadi telah digambarkan rangkaian antara Soeharto-Hankam–Kowilhan serta Kopkamtib sebagai superstarnya, maka haruslah golkar diikutkan sebagai “seribu kaki” dari binatang kluwing yang sedang mencakar-cakarkan kakinya ke tanah, sebagai sambungan tangan atau tangan-tanganan gurita yang memperkokoh kedudukan politik bagi militer. Adalah akar bagi militer untuk mendapatkan legitimasi politik agar senantiasa berkuasa maupun untuk memperoleh dukungan sosial politik. Karena Soeharto yang juga ketua pembina golkar yang berkuasa mutlak dan mempunyai hak veto yang dapat menggugurkan keputusan-keputusan musyawarah dalam golkar. Dalam hal inilah kita harus tunjukkan polimer dari kekuasaan militer Soeharto itu dalam politik yakni berupa rangkaian Soeharto–GOLKAR–DPR–DPRD.

Maka dengan rangkaian terakhir ini lengkaplah sudah rezim militer di bawah klik Soeharto menginjakkan seperti larasnya di Indonesia. Dengan keputusan-keputusan yang sangat totaliter.

Dalam hal ini perlu diamati bahwa titik singgung dari kedua polimer kekuasaan klik Soeharto itu ada pada istilah dwi-fungsi ABRI. Dimana satu pihak Hankam dan Kowilhan melaksanakan politik kekaryaan (doktrin-dotrin kekaryaan) dan di lain pihak golkar dan DPR mengikutsertakan unsur-unsur ABRI dalam politik. Bahkan dalam ilustrasi kami di depan singgungan kedua polimer ini menimbulkan image bahwa di Indonesia berlaku sistem pemerintahan komunis di Uni Soviet dengan party controle-nya itu.

Kami haruslah menggambarkan sedikit banyak tentang bagaimana caranya militer di bawah Soeharto dengan struktur yang demikian, merumuskan kebijaksanaan. Atau bagaimana Soeharto dan kliknya secara sendirian menyetir kehidupan masyarakat, bagaimana sesekali mengerem, mempercepat dan setiap kali juga menubrukkannya. Tampaknya ada bebrapa ilmiawan yang sangat tertarik terhadap tingakah laku rezim seperti ini. R. William Liddle menganalisa kelakuan yang aneh dari rezim militer Soeharto ini melalui berbagai model. Model-model politik bangunan (rezim-rezim pembangunan) yang a-moral, dan pada kutub lain sebagai simpulan kultural akan bapakisme yang berlaku di Indonesia terhadap Soeharto, yang mungkin saat ini diilusikan sebagai ratu adil atau mungkin juga Wisanggeni. Kalau tidak sebagai tokoh Pentul dalam rombongan kuda gila atau seorang Don bagi rombongan ronggeng Betawi. Liddle memperkenalkan model ‘otoriterisme dalam kemasan’ yang cukup membingungkan.

Tetapi dari kesemua pembahasan ilmiah, rezim militer Soeharto sendiri seperti papan judi yang berputar-putar dan selalu menghindar dari paser-paser teori ilmiah. Suatu cara memrintah yang sangat acak-acakan dan anarkis. Tidak menuruti aturan, tetapi kadang-kadang tersentak untuk patuh kepada konstitusi, dan di suatu kesempatan menerjang lagi batasan-batasan hukum dan menunjukan muka geramnya. Rezim militer ini tak lebih selalu “lumer” seperti istilah Guy J. Pauker.

Atau mungkin sebagai amoeba yang nggremet dan tak berbentuk. Dalam suatu kompleks psikologis, mingkin kejadian ini merupakan tingkat stadia yang paling akhir bagi manusia untuk mulai meninggalkan dunia yang normal.

Yang paling dapat dipastikan untuk sementara, militer di Indonesia telah memerintah secara otoriter (pemerintahan dari atas) dengan di bantu oleh unsur-unsur kekerasan yang kelihatan lembut, menuju keadilan yang timpang, demikrasi yang diktatorial, kemakmuran menuju kebangkrutan dan konstitusi yang anarkis. Rezim Soeharto dengan kliknya dari kalangan militer untuk 10 tahun terakhir ini telah memperkenalkan sejuta kemunafikan kehadirat Ibu Pertiwi. Sebagai satu kepalsuan yang hidup di dunia “praetorian community”. Wakil Presiden Adam Malik selalu bilang “semuanya dapat diatur” hal itu mencerminkan adanya tingkat “keboleh-jadian” yang sangat tinggi di Indonesia. Pengambilan keputusan di Indonesia dilakukan mulai dengan metode komputerisasi sampai melibatkan dukun klenik dalam program pembangunan. Hal itu disebabkan karena tidak adanya kepastian bagi patokan hidup masyarakat dan berkembangnya mental bulldoser akhir-akhir ini. Indonesia pun bukan negara dan hukumnya pun berlaku hukum rimba. Tetapi rakyat Indonesia memiliki satu mu’jizat yang terpendam yakni mampu hidup dalam simbol-simbol yang palsu dan dapat bertahan dalam penderitaan yang mengetawakan menurut mereka sendiri.

Oleh karena itu marilah kita tampilkan satu manifestasi-manifestasi yang paling rawan dari keadaan-keadaan itu. Entah itu suatu model atau apa, tetapi sedikitnya rezim militer Soeharto saat ini di samping memrintah secara otoriter, juga membentengi kekuasaan dengan macam-macam batasan dan menentukan macam-macam ukuran keleluasaan bagi warga negara. Penguasa telah menarik garis demarkasi yang jelas, sejauh mana rakyat boleh mengkritik, sejauh mana hak-hak politik dan sosial diperkenankan; serta mengkungkung kegiatan-kegiatan ekonomi rakyat pada skala yang tidak membahayakan kapitalisme birokrat mereka. Untuk melakukan penekanan-penekanan yang demikian militer memegang peranan yang sangat penting. Kiranya hal ini dipertegas dengan satu pendapat sebagai berikut: “sebenarnya di semua pemerintahan yang dikuasai militer terdapat kecenderungan-kecenderungan untuk menggunakan kekerasan, kalau tidak bagaimana lagi militer dapat memperoleh kekuasaan? Seperti telah dipaparkan oleh Parson dan Zolberg, penggunaan paksaan kekerasan cepat sekali mengkikis basis legitimasi wewenang yang menjadi dasar pemerintah. Karena memiliki kemampuan menggunakan kekuatan pemaksa dalam cara yang paling efisien, angkatan bersenjata mempunyai kecenderungan alamiah untuk lebih menggunakan kekerasan dari pada tawar-menawar, lebih cenderung pada penindasan dari pada kompromi” (Calude E. Welch, Militer dan Modernisasi Politik di Afrika, dari Political Modernization, Wadsworth Publishing Company, Belmont, 1969).

Penindasan di bidang politik telah menjadikan militer sebagai polisi-polisi politik seperti Politeke Inlichtingen Dienst di jaman Belanda, melaksankan operasi-operasi khusus (satuan-satuan intrik) atau operasi-operasi inteljen (satuan-satuan Informatif). Penekanan di bidang ekonomi telah menjadikan militer sebagai polisi pasar atau seperti petugas pajak pada jaman kolonial (dalam satu pembagian tugas dari kontrak teknorat-militer, lihat mafia Berkeley yang dimuat dimajalah MATAHARI). Penekanan dalam kehidupan telah menjadikan militer sebagai satuan penertiban Umum dan hal itu ditetapkan sebagai tanggung jawab ABRI di bidang KAMTIBMAS: seperti juga yang pernah dilakukan di jaman Sukarno, polisi militer dapat diperintahkan untuk mengobrak-ABRIk rumah-rumah gembel atau sarang pelacuran kalau dianggap hal itu akan membuat malu program pembangunan dari rezim militer tersebut. Pemerintah daerah akan mempunyai aparat yang sedikit-dikitnya menyontek apa yang dilakukan oleh rezim militer itu, dengan membentuk aparat TIBUM dan SUSPAM-SUSPAM.

Teror-teror politik yang ada diantaranya merupakan “anak haram” dari sistem organisasi penekanan itu. Teror-teror politik yang dilakukan merupakan bagian dari tingkat kebolehjadian yang luas di Indonesia dan mungkin kadang-kadang dengan cara sewaan (operasi-operasi khusus), dari cara-cara melempari batu ke rumah-rumah anggota masyarakat yan tidak disukai oleh rezim; membuat surat-surat kaleng; membuat ancaman-ancaman baik dengan senjata atau ancaman-ancaman terselubung: menghimpun crossboy-crossboy dan organisasi mafia yang dapat melakukan intimidasi kepada anggota-anggota masyarakat yang tidak disenangi; operasi-operasi malam hari untuk membuat selebaran yang dimasukan kedalam pintu-pintu rumah; mengirimkan wadam untuk mengacukan para demonstran dan menyewa pembunuh-pembunuh bayaran untuk menghilangkan nyawa dengan ailibi yang kuat; membayar pelacur untuk menguntiti rombongan atau tokoh-tokoh politik tertentu; memasukan orang yang seolah-olah senewen (idiot/imbisil) ke rapat-kerapat mahasiswa atau keramaian-keramaian yang dianggap mencurigakan, membayar tukang pijit untuk mendatangi lobby-lobby suatu konferensi politik; menembakan mini transmitter pada ruang-ruang pertemuan; menyusupkan orang-orang Islam ke dalam rapat-rapat kiyai yang dianggap mencurigakan, membuat bom-bom amoniak untuk diledakan dalam pertunjukan yang mengritik pemerintah; membayar orang-orang yang mengaku wartawan untuk membuat foto situasi, wawancara atau mengirim berita; menugaskan militer untuk menjadi tukang becak, penjual sate, penjual sekoteng dalam rangka suatu operasi inteljen total. Cara-cara operasi inteljen yang demikian secara garis besar meliputi bidang-bidang persandian, penyamaran, penyidikan, penyadapa informasi (melalui telepon-telepon), pendapatan informasi, penyusupan dan lain sebagainya yang kesemuanya membuat kemustahilan bahwa hal itu dilakukan di negara Indonesia yang telah merdeka 34 tahun dan justru jantung, hati dan pikiran masyarakatlah yang dijadikan sasaran!!! Bukankah ini merupakan kelakuan rezim militer Soeharto yang sangat munafik itu. Dan jadinya performance ABRI di jaman Soeharto ini makin kelihatan bertambah busuk.

Demikianlah sebagian kecil dari cara rezim militer Soeharto mempertahankan garis demarkasinya telah kami uraikan. Tetapi secara umum bagaimana cara militer membatasi keleluasaan rakyat ditunjukan oleh betapa gencarnya pemuka-pemuka militer seperti Laksamana Soedomo atau Jend. Ali Mustopo, mengajari masyarakat dengan TEORI TANGGUNG JAWAB DAN TEORI KEBEBASAN. Ditegaskan bahwa kebebasan selalu diikuti oleh batas-batas dan tanggung jawab, hal itu dikatakan sebagai syarat-syarat kesusilaan. Dalam suatu tajuk dari surat kabar BERITA BUANA yang menamakan dirinya independen dan tidak kena breidel ketika 7 surat kabar do rontokan oleh rezim, menyebut-nyebut satu teori Sydney Hook tentang orang yang berteriak “kebakaran” ditengah-tengah suatu pertunjukan; agaknya teori ini menjadi santapan bag ipejabat-pejabat pada waktu itu untuk menekan kebebasan pers, yang dianggap selalu membakar-bakar suasana. Demikian pula kebebasan diberikan untuk mengritik, tetapi melalui saluran yang semi, yaitu DPR yang mandul. Kegiatan mahasiswa juga seolah-olah dibiarkan, seperti ayam yang harus berkokok sebelum akhrinya di sembelih. Pada mulanya rakyat juga diberi keleluasaan untuk datang ke DPr untuk mengadu sesuai dengan anjuran mereka sendiri, tetapi untuk akhirnya diteror dan di tahan apabila telah melampaui batas-batas yang mereka tentukan. Kebabasan mimbar tampaknya hidup dan disesuaikan dalam iklim intelektual dan penalaran yang maha agung, tetapi juga suatu kali di labrak oleh tangan-tangan militer juka dianggap telah menyinggung harga diri rezim. Kehidupan partai politik tampak diberikan hak-hak oposisi yang wajar seperti PDI dan PPP. Tetapi suatu kali harus di hajar jika partai-partai politik keluar dari kerangkeng yang telah mereka bikin. PDI harus dicacah ketika telah menunjukan ekstrim. Sedangkan PPP menjadi bulanan-bulanan dari isu-isu yang mereka tiup-tiupkan, sehingga partai ini menjadi layu dan tidak pernah menunjukan independensi yang membahayakan. KOSGORO dengan mas Iman Islam Rasional yang bergerak di dunia pendidikan. Ketika akan mencoba-coba setengah nyawa dari organisasi ini segera di cabut oleh rezim militer Soeharto, karena telah keluar ancaman bahwa subsidi pemerintah kepada Muhammadiyah akan disurutkan. Konon wakil presiden Adam Malik yang mulai menunjukan kelincahannya sebagai kancil dalam PIDATO MISTERIUS tanggal 1 Juli 1979 itu telah pula kena damprat Soeharto. Demikianlah rezim militer Soeharto memberikan batasan-batasan kepada setiap gerak rakyat Indonesia, seperti memasukkan babi ke dalam keranjang yang sempit dan memberikan moncongnya keluar. Kemudian akan segera mencocor moncong itu jika mengeluarkan dengusan sedikit saja. Tidak dengan cara menghantam atau memecah-belah saja pemerintsh membatasi aktivitas masyarakat itu. Tetapi sesekali juga meruntuhkan dengan membuat kekuatan-kekuatan tandingan. Hal itu dilakukan ketika penguasa menganggap satu kekuatan akan menjurus ekstrim dan mulai keluar dari “batasan yang mereka tentukan”. Yang paling menonjol adalah cara rezim militer Soeharto, menghadapi kekuatan Islam mengobrak-ABRIk perkembangan partai-partai berhaluan Islam. Pada tanggal 21Desember 1966, ketika partai Masyumi mengusulkan adanya rehabilitas; maka seluruh PANGDAM-PANGDAM di Indonesia segera membuat satu pernyataan yang menolak usul Masyumi. Demikian pula partai Sosialis Indonesia juga dilarang mencairkan diri. Kemudian pada tanggal 20 Februari 1968 rezim militer Soeharto mengesahkan apa yang dinamakan partai Muslimin Indonesia (PMI), dan dalam wadah Islam yaang dia bikin itu,. Setidak-tidaknya rezim militer telah melakukan aktraksi adu jangkrik yang mendebarkan, dimana pemimpin-pemimpin dari Masyumi dan pemimpin bonekanya telah dibenturkan kedua kepalanya. Yakni ketika Jarwani Hadikusumo di daulat oleh John Naro sebagai kekuatan tandingan yang pro pemerintah. Hal itu di ulangi pada tahun 1978 ketika PDI di bawah Sanusi juga mendapat tandingan dari kekuatan Isnaeni. Tetapi sebuah artikel menyebutkan bahwa ulah pemerintah untuk mengacak-ngacak PMI ini disebabkan karena kepemimpinan Jarwani Hadikusumo yang memusuhi ABRI. Lebih jauh sikap pemerintah ini dibenarkan sebagai cara membatasi kegiatan-kegiatan politik-politik Islam, seperti disebutkan: Segerta sesudah pemilihan umum, ditetapkanlah kebijaksanaan ABRI terhadap Islam, yaitu memadamkan usaha yang akan membawa kepada kejayaan politis” (Allan A. Samson, ANGKATAN BERSENJATA DAN UMAT ISLAMDI INDONESIA, University of California. Berkeley, 1971). Sampai saat ini kekuatan-kekuatan tandingan ini selalu disemaikan, seperti juga pemerintah membuat PESANTREN-PESANTREN tandingan dan GOLKAR juga mempunyai himpunan yang mengorganisir aktivitas Islam Versi GOLKAR (majelis dakwah). Tidak itu saja tetapi bahkan lembaga-lembaga penting terpaksa didirikan dengan dana yang cukup besar untuk mematikan kekuatan-kekuatan presurre group yang tumbuh di masyarakat. Misalnya Angkatan Muda Siliwangi yang non-akomodationist harus di tanding dengan Angkatan Muda Pembangunan Indonesia (AMPI) di bawah panji-panji KNPI. Kekuatan politik mahasiswa melalui organisansi intra (DM/SM) mendapat tandingan KELOMPOK-KELOMPOK INDEPENDEN yang tak jelas arahnya. Teori “ban kempes” ini juga melanda Lembaga Bantuan Hukum yang mula-mula merupakan satu-satunya lembaga yang memberikan pembewlaan sukarela kepada pesakitan, tetapi begitu pemerintah menganggap gerakan-gerakannya telah melanggar batas yang telah ditetapkan, maka berdirilah PUSBADHI dan sejenisnya sebagai kekuatan-kekuatan tandingan untuk mematahkan daya tekan dari lembaga tersebut. Hal ini malah dilakukan pada saat-saat LBH bergerak membantu dalam proses pengadilan mahasiswa saat ini.

Demikianlah kenyataan-kenyataan yang telah kami uraikan, bagaiman cara rezim militer Soeharto mengekang hak-hak atas hidup bagi masyarakat. Oleh karena itu kalaulah semuanya kita tinjau dengan kaca mata essensialis, maka di Indonesia pada prinsipnya tidak ada lagi demokrasi. Pemerintah menjadi buta kritik, sebagaimana kafilah yan tetap berlari walau telah banyak anjing yang menggonggong. Dan sungguh sangat mengecewakan akhirnya semua strategi pembangunan hanyalah strategi mempertahankan kekuasaan. Dengan strategi pertahanan kekuatan berdasarkan cara-cara, serta kelicikannya dalam mempersenjatai saatu partai politik (golkar) dan membangun sebuah rezim diktator di bawah doktrin-doktrin yan disahkan dengan nama dwi-fungsi ABRI itu.

Berikut ini akan dipaparkan sejauh mana struktur pemerintahan yang seperti itu, membawa ekses dalama bidang-bidang kehidupan masyarakat. Dan seberapa banyak dwi-fungsi ABRI sebagai sentral persoalannya menimbulkan akibat-akibat secara tidak langusung ke dalam kebobrokan yang sedang kita alami saat ini.

EKSES-EKESES DI BIDANG EKONOMI

Kalau tidak salah ingat, ketika orde baru memegang tampuk pemerintahan, maka program ekonomi orde lama mendapat makian yang sangat gencar.

Diantaranya Presiden Soeharto ketika masih berpangkat Mayor Jenderal sempat ikut-ikut pula memberi komentar “Menutur strategi dasar ekonomi Indonesia itu, maka dalam tahap pertama kita harus menciptakan susunan ekonomi yang bersifat Nasional & demokratis, yang bersih dari sisa imperalisme dan bersih dari sisa-sisa feodalisme. Tahap pertama itu merupakan persiapan tahap kedua, yaitu tahap ekonomi sosialis Indonesia, yaitu ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia” (Pidato Mayor Jenderal Soeharto, JER BASUKI MAWA BEYO, dalam Pekan Ceramah dan Seminar Soal-soal Ekonomi dan Keuangan, Jakarta 31 Januari 1966). Dalam seminar tersebut tercatat beberapa orang yang sekarang jadi menteri, yang tidak ketinggalan menyumpahi habis-habisan strategi ekonomi Orde Lama, seperti Prof. Dr. Moch. Sadli, Dr. Emil Salim, Widjojo Nitisastro, Prof. Dr. Subroto, Dr. Ali Wardhana. Tidak kurang Dr. Ali Wardhana mengatakan: “Meskipun anggaran moneter 1966 kelihatannya klop, ini sebenarnya hanya window dressing saja. Artinya ini hanya sedap untuk dilihat tetapi kalau dilaksanakan dalam praktek justru akan memperbesar kesulitan hidup rakyat. Kenaikan gaji pegawai negeri tidak ada artinya karena harga kebutuhan hidup sehari-hari sudah naik dengan kelipatan yang lebih besar dari pada naiknya gaji dan upah sebagai akibat pelaksanaan anggaran moneter tersebut”.

Tetapi sikap yang demikian itu ternyata tidak panjang, dan kiranya saat ini ludah itu seperti tertelan kembali. Karena untuk sebagian besar kritik banyak dilancarkan terhadap kebijaksanaan ekonomi yang bubrah saat ini, yang semula merupakan barang kebanggan dan orde baru kritik-kritik tersebut dilancarkan baik kepada system ekonomi makrp, maupun kepada rincikan-rincikan ekonomi yang tidak kalah hancurnya di dalam masyarakat. Misalnya adalah cara bagaimana memerintah memasukan modal asing dan satu strategi yang selalu hanya terpakai dalam jangka pendek. Tiap kali juga didengungkan bahwa modal asing hanyalah faktor percepatan bagi pembangunan atau tenaga-tenaga exspert luar negeri hanyalah bantuan pemula bagi satu kemajuan. Namun semua ini ternyata hanyalah janji-janji dari seorang yang mungkin menderita penyakit psikologi, yang terlalu banyak ilusi dan banyak dihantui oleh segera datangnya masa sial dan hari-hari kejatuhannya, yang demikian itu ternyata selalu melucut kemauan yang bertambah-tambah besar untuk mendrop mencari nama bahwa pemerintah orde baru tidak gagal dan bahwa pemerintah baru lebih baik dari pemerintah orde lama. Sedangkan resiko jangka panjang atau tanggungan dan kepentingan masyarakat kadang-kadang disepakkan begitu saja. Walaupun seringkali kedengaran peringatan-peringatan akan datangnya hari kebangkrutan dan hutang-hutang itu akan memberatkan generasi-generasi berikut tetapi hutang-hutang itu tidak pernah distop dan malahan ditambahkannya dari hari ke hari. Pemerintah seolah-pola telah menjadi seorang penderita morfonis ancam dari seistem tagihan. Sebagaimana seraonge pencandu morfin semakin tidak insaf dari sistem tagihan. Sebagaimana seorang pecandu morfin semakin tidak hampirinya. Strategi ekonomi akhirnya hanya berupa imbangan aktiva dan pasiva, sekalipun uang itu berasal dari hutang-hutang.

Lantas bagaimana kabarnya tentang keadilan sosial? Presiden Soeharto selalu menyebut-nyebut telah dilaksanakan kredit investasi kecil (KIK), kredit modal kerja permanen (KMKP), kredit mini, kredit pasar inpres maupun kredit candak kulak. Tetapi usaha-usaha penumbuahan usaha kecil ini ternyata menjadi jerih payah yang sia-sia, karena tidak diikuti oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menunjang untuk pertumbuhan usaha kecil, minimal adalah bentuk-bentuk yang menunjang untuk pertimbuhan usaha kecil, minimal adalah bentuk-bentuk proteksi dalam awalannya. Malahan dilain pihak pemerintah memperlakukan merkantilisme birokrasi yang membuahkan “free market forces”, satu iklim ekonomi yang ultar liberal. Dalam keadaan mana kembalikan model-model besar membatai dan membabat habis industri-industri kecil yang barusan mengncup. Pemerintah rezim militer presiden Soeharto menurunkan kredit-kredit seolah-olah hanya membuat fakta-fakta untuk ditulis dalam laporan pembangunan atau pidato-pidato sambutan, dan tidak punya tujuan yang lebih dari itu, sebuah “window dressing” pula, seperti kutukan mereka yang dilembarkan kepada program ekonomi orde lama. Bahkan kredit-kredit seperti itu besarnya seperti anak kutu dngan gajah jika modal rakyat dibandingkan dengan modal-modal yang dimiliki oleh industri besar dan modal-modal asing yang diijinkan oleh sistem lisensi dan monopoli yang diperkenankan pemerintah. Juga sebagai kerikil dan batu gunung kalau dibandingkan dengan kekayaan “baron-baron” yang ditanamkan dalam PT-PT anak Cina.

Dua hal prinsip telah kami tampilkan yang menyangkut sumber-sumber anggaran dan distribusi pembangunan saat ini. Dan sebenarnya ada banyak kritik terhadap ekonomi yang selalu melimpah ruah dan berbusa-busa dimuat dalam messmedia. Bahkan pemerintah sempat menyangkal bahwa negara ini tidak dijual kepada negara lain walau dengan harga berapapun (Pidato kenegaraan presiden, 16 Agustus 1979). Tetapi kami harus katakan bahwa setidak-tidaknya Indonesia telah tergadai.

Pinjaman luar negeri membubung tinggi dan pendapatan pembangunan tidak pernah lebih, sedangkan sumber daya alam makin merekrut. Maka jika tanah tumpah darah ini dijadikan tanggungan (borg) bagi hutang-hutang tersebut, tiada perkataan lain yang pantas disebutkan kecuali Indonesia telah di tergadaikan. Rakyat, gunung, lautan dan hutan-hutan adalah barang-barang gadai dan kita juga barang milik bangsa asing, akhirnya terlihat seperti sekarang kebijaksanaan ekonomi kita lebih didekati oleh kemauan-kemauan asing yang hanya menguntungkan pihak-pihak asing.

Tetapi yang selalu menjadi pertanyaan kenapakebijaksanaan ekonomi kita menjadi begitu pandir? Atau kenapa atau ada apa sehingga rakyat selalu di pihak yang merugi? Dan membicarakan masalah ini tidak lepas dari pembicaraan masalah-masalah struktur dan politik yang ada saat ini. Antara politik dan ekonomi ada hubungan timbal balik. Dalam negara yang menjalankan demokrasi liberal, jalan atau perkembangan politiknya dapat juga dipakai untuk menguasai jalannya perekonomian. Dalam negara-negara otokrasi dan totaliter kekuasaan politik itu tegas dipakai untuk menguasai jalannya perekonomian, bahkan ada juga yang dipakai untuk menguasai seluruh gerak hidup rakyat (Prof. SM. Abidin, Pembimbing ke Ilmu Politik, PT. Menara Pengetahuan, Jakarta 1966). Oleh karena itu karena merupakan mata rantai dan struktur politik yang ada. Dan kemudian dnegan memasuki bangunan ekonomi Indonesia, maka ternyatalah nantinya ktia seolah-olah memasuki struktur yang morat-marit jika ditinjau dari kacamata cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan UUD 1945 itu. Secara panjang lebar kalau kami mencoba mengidentifir politik di Indonesia sebagai satu keadaan yang kurang begitu jelas, sebagai kehidupan otoriter di atas pola yang lumer, dengan cara-cara politk yang digunakan pengasa. Kalau politik tidak lepas dari penguasaan. Kalau politik tidak lepas dari penguasaan para sindikat dan kelompok-kelompok politik otoriter dari klas perwira, maka dalam bab militer aktifitas ekonomi di depan jelaslah kehidupan ekonomi yang otoriter dan tenden pribadi sifatnya. Kemudian dalam bab ini juga akan kita saksikan bagaimana militer yang kurang mampu dalam bidang-bidang di luar profesinya, terpaksa harus menyunting seorang pelacur intelektual dari ras Berkeley Mafia dan meletakkan lembaga-lembaga resmi negara seperti Bapennas atau DPR. Penguasaan yang demikan merupakan penguasaan dari orang-orang yang hanya pintar menjual obligasi, dan jauh dari program oriented yang selalu digembor-gemborkan oleh pemerintah sendiri. Kini kiranya selain telah disuguhkan fakta-fakta bagaimana caranya berbagai golongan memiliki badan-badan usaha, maka ada penaruh struktur terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi merupakan bahasan yang perlu sekali.

Setidak-tidaknya R. William Liddle menyebut Indonesia sebagai setengah dari komprador yang otoriter (comprador authoritarianism), yakni satu negara yang istilah neo-marxist, merupakan hubungan politik antara kapatilisme internasional (modal asing) dengan penindasan di Dunia Ketiga. Model ini melakukan elite penguasa bersifat komprador di Amerika Latin, Afrika dan Asia yang menggabungkan diri dan bertindak sebagai saluran dari perusahaan-perusahaan multinasional dan negara industri sebagai saluran dari perusahaan-perusahaan multi nasional dan negara industri ke dalam negara-negara yang bersangkutan, (Amerika Latin, Afrika dan Asia).

Menurut istilah otoriterisme comprador, negara-negara yang demikian mempunyai ciri-ciri kuat; banyaknya penanaman modal di bidang industri ekstraktif (barang tambang, minyak dan kayu) dan industri primer lainnya; terdesaknya industri-industri kecil karena sikap yang sangat terbuka terhadap modal asing dan perdagangan asing, penggunaan teknologi padat modal dan mesin secara intensif; adanya pinjaman luar negeri secara besar-besaran untuk membelanjai protek-proyek pembangunan. Istilah otoriterisme comprador ini terlalu kaku untuk ditimpakkan ke Indonesia menurut Liddle, tetapi tentu semacam itulah itu atau akibat dari cara kerja orotorisme compredor seperti itu adalah satu persoalan yang dikutuk oleh UUD 1945.

Marilah kini kita tinggalkan istilah otoroterisme compredor yang neo-marxis itu. Dan kemudian kita bertanya sejauh manakan penanaman modal (asing) telah merajalela di sektor industi di Indonesia? Kami pikir tidak saja di dalam di seluruh bidang kehidupan rakyat Indonesia. Modal-modal asing merajai industri minyak di Indonesia, konsesi pemboran minyak lepas pantai dan industri-industri minyak di Indonesia, konsesi pemboran minyak lepas dari dan industri-industri tambang lainnya. Dan hanya sebagian kecil saja dan bagi hasil yang digarap oleh pertamina. Kemudian juga industri gas alam (LNG) telah jatuh ke Jepang. Hasil dari cara penanaman modal asing relatif hanya memberi keuntungan sedikit saja, malahan ditambah dengan bahaya kehabisan sumber alam dan demonstration effect yang tidak sedikit, modal-modal asing hadir ke Indonesia seperti ribuan anopheles yang menghinggapi sekujur tubuh untuk menyedot darah kekayaan Indonesia, disamping meninggalkan penyakit malaria yang membahayakan. Seperti juga hal ini samping meninggalkan penyakit malaria yang membahayakan. Seperti juga hal ini dapat dilihat dari polah tingkah modal asing yang setiap kali menggunduli hutan di Indonesia secara tidak bertanggung jawab. Mohammad Hatta menyatakan bahwa sejak kita merdeka kira-kira 34 tahun yang lalu, berkali-kali dianjurkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daeah supaya pengusaha asing yang mendapat konsensi hendaknya memperbaharui kesuburan tanah dan hutan yang ditebang. Tiap batang pohon diganti sedikit-dikitnya dengan menanam 3 pohon baru. Di Kalimantan Timur dibiarkan saja si pemegang konsensi menabang hutan, semau-maunya dengan tidak menanam gantinya tiga pohon. Demikian juga di Riau, yang sudah ditinggalkan sebelum habis masa konsensinya. (Mohammad Hatta, Pelaksanaan UUD 45 Pasal 33). Kita tentu tahu bahwa modal asing itu bukanlah bidang yang menyerap tenaga kerja tetapi adalah modal yang besar yang menggunakan mesin, sehingga tidak cukup berarti untuk usaha perataan pendapatan. Selama PELITA I dan PELITA II pengangguran yang dalam rencananya harus diusahakan supaya berkurang, tetapi indikator-indikator menunjukkan malahan meningkat, yang tampak antara lain di sektor industri dan sektor pertanian. (Uraian K. Goenadi, M.A dalam Penbajabaran Pasal 33 UUD 45) Kita juta tentu tahu bagaimana manipulasi tender berlangsung untuk penanaman yang demikian. Pihak-pihak asing tentu bukanlah orang-orang yang bodoh untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan serta manipulasi emas secara gratis dari kontark tambang temabaga, adala sesuatu yang sungguh merupakan hadiah yang tidak bernilai dari bangsa Indonesia kepada kapitalis-kapitalis asing.

Industri tekstil, minuman atau elektronika adalah indsutri-industri yang memberikan senyum manis untuk pertama kali, tetapi yang segera menjotoskan tinjunga ke jantung industri kecil dan tenaga kerja rakyat. Industri rakyat seolah-olah telah dibuldozer untuk industri modal asing semacam itu. Kontrak-kontrak berjangka telah diatur pada saat di mana-mana nasionalisasi tiba, maka mesin-mesin pabrik itu cukup bobrok untuk digunakan.

Sementara rakyat makin konsumtif karena dirangsang oleh hasil-hasil industri dan gaya hidup barat dan permainan-permainan ala HOYA. Di mana rakyat Purworejo ingin sejantang Marlon Brando dengan merenggut bir San Miquel, atau penduduk Magetan ingin secantuk Jane Seyomour dengan menggunakan sabun Lux dari Unilever, maka tingkat pendapatan dari sebagian ebsar rakyat masih dibawah garis kemiskinan. Rakyat diharapkan akan menjadi konsumen yang mabuk benda, untuk meraih semua iklan yang ditawarkan oleh koran, radio dan TVRI. Anak-anak kecil harus mulai memakai soap dari John & Jonson, sedang bapak-bapak dan pemuda harus menjadi pria Brisk. Bagi pemuda-pemuda penggembala sapi pakailah Mandom, karena engkau akan segera menjadi Chaler Bronson. Dan jangan lupa hai penduduk Pacitan dan Tulungagung, kalau engkau suka cengengesan gosoklah gigi anda dengan pepsoden, karena Tini dan Tono akan menghadiahi sendok makan. Dan setelah itu berfotolah dengan Fuji Color karena lebih indah dari warna aslinya. Oleh karena itu free mareket forces yang digarap oleh pemerintah pada 10 tahun terakhir ini telah merubah manusia Indonesia menjadi manusia iklan yang seutuhnya. Rakyat Indonesia menjadi makhluk yang nafsunya besar, tetapi tenaganya kurang. Pengertian ini diantaranya menjadi penyabab tumbuhnya korupsi dan manipulasi. Di lainpihak Indonesia seolah-olah menjadi pasar untuk menggelarkan kios-kios modal asing, yang sementara untungnya tidak seberapa, tetapi tangan-tangan pemerintah di lain pihak selalu saja mengkais-kaiskan hutang-hutangnya yang baru. Sampai saat ini bahkan setiap orok bangsa Indonesia yang masih di dalam kandungan telah menanggung beban hutang kepada bangsa-bangsa asing!!!

Adanya komprador-komprador atau dalam istilahnya yang paling ligas sebagai penjual-penjual bangsa dan negara, adalah disebabkan karena sistem pemerintahan Indonesia yang memungkinkan menerima hal itu. Iklim totaliter dan diktatorial seperti saat ini adalah dara pikatan bagi compradorisme. Keadaan langka ilmu dan banyaknya pemikir serta politisi yang disingkirkan, telah memberi peluang bagi tumbuhnya compradorisme dengan cita-cita politiknya yang kering. Dibungkamnya suara rakyat dalam DPR & MPR telah melancarkan bertenggernya satu ototerisme komprador dalam puncuk pimpinan pemerintahan yang memungkinkan tampilnya orang yang hanya mengandalkan kekuatan lebih daripada kedaulatan rakyat yangs emestinya. Atau juga karena pihak yang berkuasa di Indonesia adalah gengster-gengster yang setidak-tidaknya hanya mencair gampangnya saja. Kiranya struktur pemerintahan kita yang selama ini memungkinkan hal itu, seperti misalnya hadirnya ‘Hanya Kekuatan’ dalam pemerintahan sebagai “Dwi Fungsi yang Mentah”, mungkin merupakan pokok penyebab Soeharto-Hankam-Kowilhan tentunya merupakan hawa yang mengenakkan bagi kompradarisme. Dan puluhan perusahaan yang dikelola oleh militer bersama modal-modal luar negeri telah kami paparkan di depan, kiranya demam komprador ini telah terjangkit sejak lama di Indoensia. Dan memilih seorang komprador di atas orang yang setiap pada revolusi untuk ditempatkan dalam kedudukan yang bertanggung jawab, hanya oleh karena komprador itu sudah masuk kedudukan yang bertanggung jawab, hanya ileh karena komprador itu sudah masuk dalam pertalian sendiri adalah bertentangan dengan moral nasional (Prof. S.M. Abidin, Pemimbing ke Ilmu Politik, PT. Menara Pengetahuan, Jakarta, 1966).

Hal-hal di atas kiranya lebih memungkinkan terjadinya di negara yang bercorak moliter seperti di Indonesia. Kehadiran komprador seiring dengan datangnya feodal-feodal barat di Indonesia, adalah satu peta politik kapitalis dengan perantaraan militer. Di mana kehadiran modal asing jika untuk rezim-rezim militer di negara lain langsung jatuh ke tangan angkatan bersenjata, tetapi di Indonesia modal-modal asing langsung diantarkan melalui tangan-tangan teknokrat yang merupakan rekanan dari elite militer di Indonesia.

Kaum milieter juga sering dipandang kurang cakap dalam menangani masalah-masalah perencanaan serta memecahkan sejumlah masalah dalam pemerintahan kurang komunikatif dengan massa rakyat, sekalipun memiliki kelebihan dalam efisiensi serta disiplin. Untuk menututpi kelemahan-kelemahan tersebut mereka memerlukan bantuan tenaga-tenaga ahli yang kemudian disebut Teknokrat. Lahirnya kemudian apa yang dinamakan Aliansi Militer Teknokrat, sebagai alternatif yang dipandang memadai daripada pemerintahan partai-partai.

Menurut penelitian yang dikalukan oleh Guy J. Pauker berdasarkan dana dari Ford Foundation di Indonesia, mencerminkan pandangan baru tentang hubungan militer teknokrat – modal asing (Kapitalis-kapitalis barat). Kepentingan barat di sini berarti kepentingan kaum pemodal dan industri negara-negara kapitalis barat. Untuk menjaga kepentingan tersebut, dalam hal di mana Pemerintah Partai-partai yang pro barat tidak menjamin untuk itu, maka suatu pemerintahan militer menjadi satu-satunya alternatif. Seperangkat strategi baru perlu disusun untuk membantu terselenggaranya model pemerintahan serupa itu. Di sinilah peranan teknokrat diperlukan. Pada model ini jelas peranan para teknokrat bukan hanya sekedar pelengkap, tapi justru otak. Tentu saja tidak perlu dipersoalkan apakah model ini cocok dengan kondisi dan situasi negara yang bersangkutan, demokratis atau tidak, sejalan dengan cita-cita bangsa yang bersangkutan atau tidak; sebab kepentingan tertinggi adalah demi kelancaran jalannya roda perekonomian negara-negara industri barat kapitalis, hal-hal selebihnya seperti demokrasi, keadilan negara-negara industri dan sebagainya, hanyalah anak cabang yang harus mengabdi kepada kepentingan tertinggi tersebut (Matahari, No. 17 Juni 1979).

Kelakuan aliansi ABRI dan Teknokrat ini sebenarnya sudah banyak dibahas di depan sebagai akibat dari cara pemerintah elite komprador (yang hakekatnya persis seperti aliansi ABRI Teknokrat), misalnya modal asing yang merajalela dan mendasarnya bantuan luar negeri ke Indonesia. Tetapi marilah sekali lagi kita kutip komentar majalah Matahari yang telah dibridel oleh pemerintah tentang sistem yang demikian itu: “Suatu sistem–entah apa namanya (menurut MUBY ARTO termasuk madzhab ekonomi neo klasik/kapitalisme ortodoks)–yang pada (kapitalis birokrat), absentee landlord (tuan-tuan tanah yang tidak langsung) dan cukong. Merekalah sesungguhnya sumber dan pelaku segala bentuk korupsi dan manipulasi, dan secara lihai berlindung di balik baju ABRI. Inilah yang merusak wajah TNI-ABRI.

Dalam pada itu ada masalah sekitar siapa memperkuda siapa dalam aliansi militer teknokrat itu. Dalam kasus Indonesia maka lebih tepat jika dikatakan teknokrat telah meralat ABRI secara diam-diam, dengam semacam cara yang cukup taktis, di mana militer akihrnya hanya menjadi polistis pasar, menjaga kestabilan struktur politik yang disarankan oleh kaum teknokrat dan yang diisyaratkan agar modal asing dapat dipasarkan dari Indonesia. Militer di Indonesia setidak-tidaknya memenuhi petunjuk-petunjuk dari “How Multinationals Analize Political Risk” (satu analisa hubungan antara ketidakstabilan politik dengan penambahan modal asing, yang disusun oleh RJ rummel & David A. Heenan). Dan perintah itu tampaknya dilaksanakan tanpa tawar-tawar lagi oleh militer di Indonesia, karena segera Laksamana Soedomo dari Kopkamtib yang selain melancarkan larangan-larangan politik dalam menanggapi KENOP 15, maka Laksamana Soedomo juga beranjang sana ke pasar-pasar untuk mengancam para pedagang melakukan spekulasi terhadap KENOP 15 dan menaikkan harga-harga barang. (Di antaranya Laksamana Soedomo juga telah mengerjakpaksakan seorang Pengusaha cina Medan bernama Arifia karena melanggar ketentuan KENOP 15).

Bagi kami yang penting dari uraian ini adalah terutama untuk mengungkapkan bahwasannya polimer lain dari struktur pemerintahan militer di Indonesia dalam bidang ekonomi adalah berypa rangkaian militer-Teknokrat-moda asing. Hal ini kadang-kadang memang tidak begitu jauh berbeda terhadap aliansi-aliansi sekunder yang mungkin terbentuk antara militer jenderal bisnis cukong Cina.

Adalah sangat penting kemudian menjelaskan pula tentang bagaimana perincian dari kaitan antara militer-Teknokrat-modal asing. Dan siapa sajakah sebenarnya yang disebut dengan kaum teknokrat itu. Teknokrat tentunya lebih daripada sekedar arti cerdik-pandai belaka dan juga tidak punya hubungan sama skali dengan istilah teknokrasi. Tetapi kali ini teknokrat merupakan istilah yang sedikitnya memendam nilai minus. Seperti juga istilah “komisi” yang sebenarnya tidak lain dari pada pengertian “uang sogok” dan “uang semir”. Serta di sini “teknokrat” adalah tak lebih daripada intelectual worker, yakni orang-orang yang bekerja dengan otaknya atau pekerja otak atau tukang intelek. Seorang penjual otak yang tidak memperhitungkan lagi untuk apa otaknya dipakai (Widjojo Nitisastro, Kebijaksanaan ekonomi dan keuangan yang tidak bijaksana, sambutan dalam Pekan Ceramah dan Seniman tanggal 2 Januari 1966). Terkadang untuk suatu kejahatan seorang intelectual worker mau mengerjakannya.

Peranan teknokrat-teknokrat ini membubung tinggi ketika orde baru pegang tampuk pemerintahan. Militer pada saat itu memandang perlu untuk menjalin hubungan dengan para tektokrat, karena militer tidak cukup mampu menangani masalah-masalah besar dalam suatu pemerintahan. Seperti dijalaskan bahwa ternyata teknokrat ini membawa semangat pelacuran, dan tak lebih dari sekedar komprador dari modal-modal asing untuk menguasai pasaran-pasaran dalam negeri. Apa yang orde baru lakukan dalam, gelanggang ekonomi adalah menempatkan mafia Berkeley dan rekan-rekan mereka ini adalah Departemen Keuangan dan Badan Perencanaan serta mengubah titik berat dari perusahaan negara tempuh Berkeley, Harvar MIT) dan mengikuti keinginan IMF dan IGGI, kaum teknokrat merencanakan kebijaksanaan ekonomi nasional untuk menekang inflasi serta mendorong investasi dalam negri dan asing. Mereka tidak – dan tidak mampu - merintangi para jenderal menyelewengkan sumber-sumber daya nasional untuk kaum militer atau untuk memperkaya diri mereka sendiri. (Benedict R.O.G. Anderson, Last Days of Indonesia’s Soeharto, southeast Asia Chronicle, Juli – Agustus 1978).

Bung Hatta sebagai proklamator di antaranya mengutuk habis-habisan terhadap cara-cara kerja teknokrat (yang mungkin atas bantuan penguasa militer) untuk menggeser ekonomi yang menguntungkan modal-modal Cina, seperti dikatakan bahwa pada masa yang akhir ini negara kita masih berdasarkan Pancasila dan UUD 45, tapi politik perekonomian negara di bawah pengarauh teknokrat kita sekarang, sering menyimpang dari dasar itu. Politik liberalisme sering dipakai sebagai pedoman.

Berbagai barang yang penting bagi penghidupan rakyat tidak mejadi monopoli pemeritah, tetapi dimonopoli orang-orang Cina. (Muhammad Hatta, pelaksanaan UUD 45 pasal 33 dalam jabaran pasal 33 UUD ‘45, Mutiara, 1977).

Di atas disebut-sebut tentang istilah Berkeley mafia yang menguasai Departemen Keuangan dan Badan Perencanaan. Istilah berkeley mafia merupakan julukan bagi teknokrat-teknokrat yang saat ini dipakai oleh pemerintah dalam merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi di Indonesia. Termasuk penelor gagasan Knop 15 yang saat ini masih kita rasakan nyerinya. Yakni sekelompok teknokrat lulusan luar negri (seperti dari Berkeley, Harvard MIT) ang mendapat kedudukan empuk dalam Indonesia. Mereka secara kasar adalah komperador yang mendapat mandat dari perusahaan-perusahaan swasta asing (terutama dari Amerika) untuk mengatur sistem perekonomian di Indonesia agar perusahaan-perusahaan swasta asing dapat masuk ke Indonesia dengan lancar dan menyalurkan keinginan dari perusahaan-perusanhaan swasta asing tentang sistem perekonomian yang dikehendaki untuk Indonesia.

Kaum Teknokrat ini juga pernah memenuhi keinginan dari perusahaan-perusahaan asing untuk merubah sistem ekonomi Indonesia menjadi bentuk free interprise yang menguntungkan pemasaran barang-barang produksi dari perusahaan-perusahaan asing. Sindikat internasional (mafia berkeley) yang melibatkan menteri-menteri di Indonesia (Prof. DR. Widjojo Nitisastro CS, seperti di tulis oleh MATAHARI) bekerja dengan unsur kekuatan dari kelompok Jenderal (klik Jenderal Soeharto) untuk beberapa tahun ini telah memperkenalkan istilah-istilah palsu (standard-standard) yang berasal dari tek book-book Amerika seperti GNP, GDP, Gini ratio, growth rate, debts ratio dansebagainya. Kebijaksanan ekonomyang berasal dari gabungan antara militer teknokrat ini memang kemudian tidak memperhitungkan apakah satu kebijaksanaan ekonomi merugikan rakyat atau tidak, yang penting menurut mereka adalah bagaimana memuaskan kemauan perusahaan-perusahan asing. Oleh karena itu seperti yang kita lihat modal asing telah penuh sesak di Indonesia karena ulah dari mafia Berkeley ( Prof. Dr. Widjojo Nitisastro) yang saat ini masuk dalam kabinet repelita di Indonesia. Yakni orang-orang suruhan dari negara-negara Industri yang berhasil menyelusup ke tubuh kabinet pembangunan Indonesia untuk mengendalikan perekonomian Indonesia ke arah yang hanya menguntungkan negara-nagara asing, yang terkadang juga bisa dikatakan mengacak-acak perekonoian Indonesia. Miter4 dalam hal ini sebagai satu kekuatan seteril ideologi tanpa banyak omong telah menyambu tangan Mafia Berkeley ini (Widjojo Nitisastro cs) walaupun nantinya militer tak lebih hanya sebagai chaperon bagi Mafia-mafia Berbeley ini, dan selain itu juga telah menjadi alat bagi multi national Corporatian sebagai polisi pasar dan kekuatan penggeraknya.

Oleh karena itu sangat mengetawakan sekali adanya BAPPENAS atau orang-orang DPR, yang selama ini secara simbolis masih berkoak-koak seperti orang kesetanan, yang sebenarnya tidak akan membuat pemerintah beranjak dari cara pemikiran ala mafia, ala comperador dan ala gangster bersenjata dari militer klik Soeharto itu; dengan dwi-fungsi sebagai payung kekuasaan militer selama 20 tahun selama ini. Indonesia akhirnya menjadi milik pribadi dari kelas bersenjata dan milik pribadi bagi klas mafia berkeley dengan program-program ekonominya yang sama skali makin ingkar dari UUD ‘45. mereka ini tidak akan memperdulikan keinginan rakyat, dan mungkin akan terus mengeluarkan kenop-kenop 15, kenop 25, kenop 31 entah mungkin ada 1001 kenop yang akan makin mencekik ekonomi rakyat. Pemerintah akan mempropagandakan tentang makin meningkatnya kebutuhan daging, telor dan minyak. Kami kira itu adalah kenaikan yang wajar dari bertambahnya manusia, dan belum pula kita harus lihat siapa yang butuh daging, butuh telir dan muinyak, bisa itu juga disebabkan karena makin meningkatnya lapangan korupsi kalangan atas di Indonesia. Sementara itu kelesuan-kelesuan di bidang ekonomi, selalu ditutup-tutupi, seperti misanya merosotnya jumlah jamaah haji Indonesia akibat terjerat oleh kenop 15. dan kemudian pernyataan dari anggota DPR Amin Iskandar tentang merosotnya jamaah haji Indonesia itu perlu diralat oleh petugas-petugas jenderal Alamsyah yang kirim ke rumah Amir Iskandar untuk memberi ancaman atau, intimidasi agar mencabut pernyataan seperti itu. Tetapi ketika intimidasi dari Departemen Agama di bawah jenderal Alamsyah itu disiarkan di koran, maka dengan semacam intimidasi lagi peristiwa itu harus diumumkan oleh Amin Iskandar sebagai dianggap tidak ada.

Kalau tadi sudah kami paparkan bagaimana militer menjalin hubungan dengan kelompok MAFIA BERKELEY sebagai invisible ruler (pemerintah bayangan) yang mengatur ekonomi Indonesia secara intensif di luar REPLITA yang hanya dijadikan bunga-bunga program pembangunan.

REPELITA akhirnya lebih-lebih hanya sebagai satu simbol saja, sebagaimana lazimnya setiap penguasa atau rezim harus memiliki satu program pembangunan. Sebagaimana juga presiden Idi Amin harus punya ulah tertentu ketika memerintah Uganda. Karena ternyata program PELITA I bukan saja menambah satu prestasi pembangunan melainkan meningkatkan jumlah borok-borok pembangunan. hasil penelitian Dr. Wahyu Kusuma mengungkapkan bahwa jumlah penduduk dari golongan berpendapat terendah berkisar sekitar 52% dari jumlah seluruh penduduk dalam tahun 1969 (awal Pelita I). Kemudian tujuh tahun setelah Pelita I dilaksanakan, jumlah golongan penduduk termiskin ini meningkat menjadi 61%, program Pelita I justru rakyat Indonesia bertambah miskin, bertambah melarat, atau malahan 8.300.000 jiwa orang Indonesia dibuat miskin (uraian Dr. Wahyu Kusumanegara dalam penjabaran pasal 33 UUD 1945)

Di lain pihak militer juga tidak ketinggalan memanfaatkan kedudukannya yang empuk, mungkin merupakan semacam “kaulan” dari keberhasilan cita-cita politiknya sejak tahun 1946 dan tahun 1952 dan tahun 1952 dengan memperjualbelikan wewenang yang mereka miliki. Wewenang atau legitimasi birokrasi dan perjanjian ini merupakan lapangan nafkah yang baru di Indonesia, mungkin juga tidak untuk kalangan militer dalam bab “Militer dan aktivitas ekonomi”, ketika militer berkomplor dan memberi ijin yang leluasa kepada usaha-usaha Cina.

Tetapi tak kurang perlu disebutkan satu analisa sebagai berikut: Dalam kaitan ini satu hal lain perlu dicatat. Selain menempatkan jenderal dan kolonel sebagai top manager pada perusahaan-perusahaan neagra (pada dasarnya untuk alasan politis), pimpinan tentara dengan caranya sendiri juga mencoba menernak sejumlah pengusaha berpengalaman sehingga sang angsa akan terus menghasilkan telur emas. Pilihan yang dihdapi terletak antara pengusaha pribumi dan cina. Sebagian ebsar pilihan itu jatuh pada pengusaha Cina, akan terus menghasilkan telur emas. Pilihan yang dihadapi terletak antara pengusaha pribumi dan cina. Sebagian besar pilihan itu jatuh pada pengusaha Cina, hal mana meletakkan dasar bagi persekutuan jenderal dan cukong yang merupakan ciri-ciri umum dari Orde Baru (Benedict Anderson, Last Days of Indonesia’s Soeharto, Southeast Asia Chronick, 1978).

Dalam menyalahgunakan kekuasaan ini militer diantaranya selain membagi lisensi, konsensi, atau monompoli, yang juga dilakukan serupa ektika partai-partai bercokol pada tahun 1950-1960-an, maka menruut Richard Robinson, di bawah orde baru pusat-pusat kekausaan tidak membagikan keagenan ini kepada klient, sebagai penggantinya mereka mendirikan sendiri perusahaan-perusahaan keagenan tunggal, kerap kali menggunakan partener CIna sebagai pelaksana perusahaan sehari-hari. Sebagao contoh Kostrad kini memiliki keagenan Volkswaen, Motor, keagenan mercedes benz, Pt. Geman Motors dan Star Motors (capitalisme & the bureucratic state in Indonesia, thesis Ph D di Syney University).

Dua pekerjaan ini, di satu pihak menjalin hubungan dengan sekelompok mafia berkeley (Prof. Dr. Widjojo Nitisastro cs) dan di lain pihak engan menggarap badan-badan usaha-usaha beserta ina, tentu telah menelorkan semacam jaringan (birokrasi) yang terpola dalam rencana perekonomian Indonesia yang tidak akan mungkin terhembus lagi oleh berbagai kritik-kritik demokrasi. Antara pengusaha asing atau Icna dengan orang-irang yang memerintah Indonesia saat ini akan terjalin hubungan, baik dalam menentukan kebijaksanaan perekonomian, pemanfaatan hubungan, baik dalam menentukan kebijaksanaan perekonomian, pemanfaatan kebijaksanaan-kebijaksaan dan pemancingan-pemancingan di ari keruh. Mungkin salah satu bukti yang paling jelas yang dapat membuktikan adanya sindikat di kalangan atas ini adalah ketika Kenop 15 yang juga dapat dianggap kutukan dewa akan diumumkan esok harinya, surat kabar Kompas memberitahukan adanya kegiatan belanja di kalangan jet-set yang meningkat di pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta, serta beberapa bank terpercaya telah menutup berbagai bentuk pencairan uang pada tanggal 14 Nopember 1978. pekerjaan ini tentu akan memperjelas adanya semacam sindikat mafia di kalangan atas perekonomian di Indonesia.

Dan penguasaan mafia atas ekonomi ini bukanlah satu kemustahilan untuk sesuatu pemerintahan. Rakyat mungkin masih kurang percaya bahwa untuk suatu repelita atau pembangunan sekolah di desa-desa atau untuk pekerjaan teknologi pedesaan, hal itu dikerjakan oleh sekelompok Mafia. Tapi paling tidak adapat dijelaskan dengan adanya sistem politik yang menempel kepada ekonomi (political economy). Di mana pemerintah menggap perlu menyisakan sedikit anggaran untuk hal-hal yang dapat diklaim “demi kepentingan rakyat”. Misalnya pemerintah bidang transportasi laut”. Tetapi sebenarnya bukanlah “kepentingan rakyat” yang dituju, melainkan pelabuhan itu diperbaharui “demi kepentingan pabrik-pabrik terigu milik sekelompok Cina dan orang-orang atas. Pabrik tembaga freeport penduduk setempat, melainkan untuk kepentingan pabrik-pabrik terigu milik sekolompok Cina dan orang-orang atas. Pabrik tembaga freport di Irian Jaya perlu membangun jalan-jalan raya, tetapi bukan untuk manfaat bagi penduduk setempat, melainkan untuk kepentingan si Modal asing!!! Dan pertamina juga perlu menyisakan sedikit anggaran untuk membangun rumah-rumah sakit, masjid atau sekolah-sekolah untuk kepentingan politik muka baik. Dana-dana yang ktanya untuk kepentingan rakyat ini sebenarnya tidak seberapa, dibandingkan dengan jatah korupsis yang selalu disediakan pemerintah untuk para pejabat. Bahkan korupsi selama tahun 1977-1979, kalau direalisir dapat untuk membangun jalan raya kelas 1 antara Jakarta – Surabaya!!! Apa yang dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan rakyat sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang diberikan pemerintah kepada modal asing. Oleh karena itu tak herfan kalau beberapa wilayah harus memberontak kepada pemerintah, karena perlakuan dan pabrik Gas Alam joint venture dengan modal asing di daerah Arun yang digarap oleh pemerintah kepada rakyat-rakyatnya, dimana pemerintah akan mengeksplotasi satu daerah tetapi tidak pernah memberikan jasa ekonomi kepda rakyat, kecuali tenaga ahli asing dan satu oknum militer terbunuh oleh senjata kuno yang dimiliki penduduk setempat. Pemberontakan itu melibatkan beberapa sarjana, pembuka adat dan seorang dokter. Tetapi apa perlakuan pemerintah kepada mereka?. Pemerintah malahan seolah mendapat mainan baru untuk lagi-lagi menggenjot umat Islam di Indonesia. Pemberontakan itu setidak-tidaknya diumumkan sebagai usaha orang-orang Islam untuk mendirikan sebuah negara. Militer kemudian dengan tabiat yang tetap beringas, mengadakan operasi-operasi. Seperti agen-agen FBI yang sedang memburu pejabat-pejabat metropolitan di Amerika. Gembong-gembong dari pemberontakan ini telah diumumkan fotonya dalam satu selenbaran dan janji-janji hadiah bagi yang dapat menangkap tokoh-tokoh itu cukup mempunyai efek adu domba yang menyenangkan pemerintah. Operasi-operasi militer yang tidak perlu mengusut sebab-musabab pemberontakan itu, paling tidak selama akhir 1978-awal 1979 telah meningkatkan kebencian penduduk setempat terhadap tentara. Dan lebih penting, dalam suasana ketakutan pemerintah terhadap meledaknya semacam tindakan subvesir sewaktu-waktu terhadap proyek gas alam itu, penduduk jaziriah Aceh telah makin anti pati kepada pemerintahan militer di Indonesia saat ini. Perlu diketahui bahwa jaziriah Aceh dihuni oleh mayoritas penduduk yang fanatik terhdap Islam dan cukup setia kepada ideologi anti penjajah seperti modus-modus perlawanan yang diberikan oleh panglima polim, Cut Nya Dien dan juga generasi Daud Beureuh.

Demikianlah model ekonomi atas penguasaan mafia (sistem sel kapitalis, sombart) atau sekelompok kapitalis-kapitalis bersama pejabat-pejabat pemerintah itu bukanlah hal yang aneh. Negara seperti itu adalah negara dan kapitalisme yang terkutuk. Seperti dikatakan suatu masyarakat di mana keinginan mencari laba, mencari uang, mencari kekuasaan ekonomi merajalela dan di mana-mana segalanya dapat dibeli dengan uang. Atau yang dimaksudkan adalah raja-raja uang yang menguasai seluruh lapangan kehidupan – yaitu pemilik-pemilik badan-badan usaha atau yang memimpin badan-badan suaha atas nama pemilik-pemilik dari sistem pengusaha tidak menggubris pasar agama (pengusaha-pengusaha) yaitu milik-pemilik badan-badan usaha atau yang meimpin badan-badan usaha atas nama pemilik-pemilik dari sistem pengusaha tidak menggubris berapa barang yang dibutuhkan masyarakat, tetapi hanya melihat pada kebutuhan dari orang-orang berduit. Ia berpedoman pada pasar-pasar dan menganalisa pasar. Jadi ia hanya melihat harga. Dengan jalan berduit (bertenaga beli) terhadap barang-barangnya. Adakalanya menciptakan kebutuhan baru yang belum ada sebelumnya (Van Zwijndregt – BH Schoonenberg – Hasan Amin, pelajaran ekonomi, JB Wolters, Jakarta 1959).

Terhadap kondisi demikian itu, sebenarnya para ahli telah memperingatinya, yaitu ketika perusahaan-perusahaan asing dan CIna sudah menacapkan kukunya hanya beberapa tahun yang kondisinya sudah maju betul dan aparat perdagangan asing serta Cina yang tersusun baik di tengah-tengah masyarakat timur, membawa bahaya bahwa unsur luar dapat bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa Indonesia yang jauh lebih lemah kedudukan ekonominya (A. Jonkers: Wolvarrtszorg in Indonesia, 1948).

Banyak lagi muka buruk ekonomi Indonesia yang bisa kita panjangkan. Apalagi beberapa merabahnya dan akibat-akibat yang bakalan diserempetnya. K. Goesnaldi MA sekali lagi membahas bahwa tampaknya hasil-hasil pembangunan sekarang ini hanya berakibat menambah penghasilan golongan-golongan berpendapat yang lebih tinggi, yang sudah memiliki modal, alat-alat produksi, Jabatan-jabatan yang ada kaitannya dengan golongannya, kredit dan fasilitas-fasilitas tambahan lainnya, tetapi tidak menyentuh golongan yang rendah penghasilannya.

Ciri-ciri kapitalis dari jaringan sel modal asing, modal Cina pejabat dan segerobak teknokrat itu tentu hanyalah menghasilkan kebijaksanaan ekonomi dan program pembangunan yang menguntungkan pengusaha tersebut, serta yang lebih penting berakibat kepada cara-cara hidup mewah para pengusaha negeri ini. Kalau di atas tadi disebut-sebut tentang bagaimana modal asing menjadi semacam gelanggan pacuan bisnis bagi pengusaha, kiranya modal-modal domestik setidak-tidaknya juga menjadi sapi perahan untuk kalangan atas. Hal ini seperti ditunjukkan oleh Mashuri, SH sebagai berikut: tetapi kenyataan yang kita jumpai ialah bahwa dana-dana domestik yang langka itu kita biarkan saja dipakai pemiliknya untuk membiayai proyek-proyek komersil yang tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan pembangunan untuk kepentingan rakyat. Dapat kita saksikan misalnya penggunaan modal dalam negeri yang cukup besar jumlahnya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan rumah mewah. Atau modal dalam negeri yang kita biarkan lari ke pasaran modal luar negeri, (Menuju Realisasi Pasal 3 UUD 1945 dalam masyarakat Indonesia Merdeka).

Kemudian Mashuri, SH juga menyebutkan bahwa yang lebih menyedihkan lagi ialah, bahwa kebijaksanaan yang kurang sempurna ini masih digerogoti dalam implementasinya oleh petugas-petugas yang lebih mementingkan pembangunan diri sendiri, daripada pembangunan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dan bukan rahasia lagi bahwa kebijaksanaan perkreditan kita tidak berhasil memperbaiki taraf hidup rakyat banyak.

Demikianlah kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi buahs karya dari cara gampangan untuk memerintah, dan demikianlah borok-borok dari metoda pemerintahan otoriter yang mau menangnya sendiri. Satu cara memerintah yang kebal jaman seperti itu segera berakhir, karena semuanya jauh dari cita-cita kemerdekaan dan bahkan sangat mengejutkan cita-cita UUD 1945 akhirnya mencuit menjadi nafsu berkuasa dari sekelompok manusia yang menggunakan hukum rimba!

MILITER SEDANG MENGALAMI KEMEROSOTAN MORAL

DAN PROFESI

Ketika militer banting stir dari memgang senjata menjadi mengendalikan politik, maka seperti disebut di depan banyaklah akibat yang ditimbulkannya. Ada tentu yang untuk sebagian orang berpandangan bahwa tidak semuanya mengakibatkan hal-hal yang buruk. Apalagi ketika 1966 muncul, maka ada satu pertanyaan prinsip yang jawabnya ada dalam kebanggan militer, adalah kalau kita bertanya: kekuatan mana yang akan mampu menyelamatkan Indonesia dari keadaan chaos yang ada pada waktu itu? Kami kita memang tidak ada partai politik atau sipil yang mampu menjadi alternatif sebagai pemegang kuasa negara yang remuk redam pada waktu itu. Parpol sementara itu masih belum sembuh dari perasaan gagap dan terkesima dari tindakan keji yang muskil dari cara kudeta PKI itu. Dan rakyat pun masih tertegun lama melihat jungkir-jumpaliknya kekuasaan. Maka tentu terhadap militer, suka atau tidak suka, tanpa melihat rentetan perjuangan politik militer sebelumnya, haruslah gejala itu kita beri nilai tertinggi sebgai aktivitas militer dan tugas-tugas militer yang perlu sekali dilaksanakan. Penyelamatan militer merupakan keharusan dan mutlak dalam keadaan darurat seperti itu. Seperti juga posisi dari Jend. Zia al-Haq di Pakistan yang harus dengan cepat merebut kendali kekuasaan negara saat satu perang saudara segera meletus. Di Indonesia militer mendapat kesempatan konstitusional agar dalam kondisi darurat yang ditetapkan oleh presiden memegang secara penuh kekuasaan negara dan biasanya dinamakan kekuasaan militer. Militer dapat mencampuri urusan non-militer (sosial,politik, ekonomi dan lain sebagainya) secara sepenuhnya. Keadaan-keadaan mana diatur oleh UUD ’45, yakni mengenai masalah-masalah darurat perang. Tetapi manakala tidak dalam keadaan darurat perang, militer mencampuri urusan-urusan militer non-militer, maka apabila tidak ada aturan-aturan yang sah yang bersumber kepada UUD ’45, kehadiran militer untuk merangkul urusan-urusan non-militer seperti saat ini dapat dianggapk. Demikian pula adalah kurang etis atau sangatlah licik, apabila dalam kondisi aman tenteram, militer berteriak secara histeris, meninju ke sana kemari, seolah-olah negara dalam keadaan kacau dan kemudian mengumumkan keadaan darurat perang (SOB) hanya untuk tujuan agar militer selalu dapat berkuasa. Atau jika dalam saat-saat militer menciptakan boneka-boneka menyeramkan rakyat, seolah-olah banyak musuh yang harus diperangi atau membuat sandiwara horor untuk tujuan agar dirinya dapat melakukan aktivitas yang sebebas-bebasnya, hal ini juga dapat dianggap sebagai cara-cara yang cukup busuk. Demikian pula kalu tidak ada apa-apa, dengan tiba-tiba sang komandan memerintahkan siaga satu (tingkat kesiap-siagaan perang yang biasanya berlaku hukum tembak di tempat), itupun dapat dimasukkan ke dalam bagian kebusukan kelakuan. Karena cara-cara ini hanyalah sekedar usaha dari sang komandan yang sudah kehilangan wibawa untuk menarik perhatian kembali anak buahnya yang sudah mulai sangsi terhadap wibawa sang komandan. Agar perintahnya dituruti, agar kendali tetap berada dalam peluit sang komandan. Sebuah drama tiruan (fiktif) dan usaha-usaha mendramatisir suasana agar bintang militer tetap cemerlang di mata sipil.

Apa yang kami gambarkan ini, kiranya merupakan tradisi militer dan cara-cara kuno dari militer di Indonesia yang selalu menyandarkan dirinya pada UU darurat perang (SOB).

Atau militer di Indonesia sejak dulu selalu mencari dalih untuk tetap bercokol dengan menyebut keadaan Indonesia kacau, penuh subversif, kekurang-tertiban atau penyelundupan; dan persoalan itu hanyalah militer yang bisa membereskannya. Sekali-sekali militer juga perlu membiarkan satu bahaya yang sebenarnya datang menyergap rakyat, dengan pura-pura tidak tahu. Agar bahaya itu betul-betul, datang dan rakyat perlu memanggil militer kembali. Terkadang bahaya itu juga dapat diciptakan agar keadaan menjadi chaos sehingga kedudukan militer dapat kokoh kembali. Itu semua adalah politik yang dapat saja terjadi. Seperti juga apa yang dilakukan Presiden Marcos di Filiphina yang lebih suka hidup dalam keributan-keributan dan memberlakukan UU darurat perang untuk dapat melaksanakan kekuasaan mutlaknya.

Dan ada lagi tanda-tanda dari politik palsu semacam itu, adalah jika militer melaksanakan tugas-tugas dari badan yang lain. sebagaiman walaupun sudah ada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tetapi militer masih perlu membuat OPATIB. Walaupun polisi mempunyai biro urusan sosial dan politik, militer masih membuat operasi-operasi lainnya. Tumpang tindih tugas semacam ini, selain mununjukkanm sangat “ringan tangan” terhadap persoalan non-militer, tetapi paling tidak menunjukkan bahwa militer juga sangat bernafsu untuk menggagahi bidang-bidang lain dalam menunjukkan kebolehannya dan memamerkan peranan politik yang masih dapat dipegangnya. Keadaan seperti ini sudah berjalan sekian lama di Indonesia, tentu ada akibat-akibat tertentu terutama ke dalam tubuh militer sendiri.

Selain itu marilah kita saksikan panorama militer di Indonesia, sejak perang mempertahankan kemerdekaan (tahun 1950-an) usai. Dalam pembelaan kami di depan usaha-usaha bagaimana militer mendapatkan kekuasaan sudahlah jelas kami sebutkan. Dan yang perlu digarisbawahi adalah bahwa begitu perang usai, strategi militer tidak lagi digunakan dalam operasi-operasi di medan pertempuran militer, tetapi segera dipraktekkan dalam gelanggang politik. Kita juga sering mendengan strategi perang gerilya, tetapi di lain pihak kita juga mendengar istilah gerpol (gerilya politik). Di dalam perang kita sangat kenal dengan strategi perang wilayah, dan dalam politik hal itu dapat berupa kampanye politik besar-besaran di seluruh wilayah. Sebagaimana juga dalam perang kita kenal strategi memecah belah konsentrasi kekuatan musuh, maka dalam politik dikenal istilah de vide et impera. Perkejaan-pekerjaan itulah yang dilaksanakan militer untuk 20 tahun belakangan. Militer dalam tempo tersebut telah memberi penghargaan lain terhadap profesinya, senjata, serta kostumnya; tidak lagi sebagai cermin keuatan (kekuatan hankam) tetapi tidak lebih hanyalah sekedar simbol kekuatan politik. Satu peluru dapat berarti satu suara dalam pemilu, dan mungkin untuk sejenis amunisi kanon hal itu sederajat dengan 100 suara rakyat yang harus dicobloskan untuk partai dukungan ABRI dalam pemilu. Dwi-fungsi ABRI di antaranya telah menjadi papan nama dari satu kursus bagigpara Jend. atau prajurit untuk bagaimana membuat laras dan popor senapan menjadi semacam dukungan politik atau bagaiman membuat uang dari sebutir pelor kaliber 38 mm. Berapa penulis dan pengamat barat juga menyebutkan penemuan Jend. Nasution tentang “teori-teori perang dalam praktek politik”, yakni bagaimana caranya perang semesta rakyat menjadi semacam kekuatan bargaining position bagi militer dalam mendapatkan kekuasaan politik. Juga disebutkan bagaimana Jend. Nasution menerapkan strategi perang wilayah dalam melawan Soekarno dan PKI. Yakni usaha-usaha militer untuk merebut satu per satu kekuatan politik dan massa rakyat, yang pada waktu itu akhirnya ABRI mendirikan IPKI, SOSKI, Sekber Golkar, FNPIB dan sebagainya untuk menandingi kekuatan-kekuatan partai-partai politik yang ada. Kabar terakhir kita juga mendengar bagaimana panser dapat membuat satu domokrasi seperti juga Pancasila, tetapi dengan nama demokrasi panser atau kekuatan buldozer.

Pendek kata berddasarkan pidato jalan tengah, maka militer juga makin ke tengah dan sekarang justru condong ke araho, sehingga akhirnya militer menjadi mabuk kepayang terhadap urusan politik. Apalagi dengan ditetapkannya program HANKAMRATA dalam menghadapi kekuatan laten PKI, maka militer akhir-akhir ini merombak secara total strategi perangnya menjadi strategi perang sosial dan psikologis. Gaya hidup perang ala Amerika ini diterapkan di Indonesia yang pada prinsipnya berupa pengurangan kontak senjata dan pengandalan kepada politik detente. Amerika di lain pihak akan membantu senjata-senjata modern dan militer di Indonesia akan mereklamekan latihan-latihan perangnya dengan Australis dan Malaysia, atau latihan-latihan perang dengan pesawat modern. Usaha ini tidak labih adalah bagian dari politik détente yang juga merasuk ke dalam strategi militer Indonesia. Yakni yang secara hakikinyaadalah hanya usaha pameran kekuatan (show of force), hanya memegang-megang senjata ultra modern, atau hanya ikut dalam kontes militer dunia. Tetapi tidak banyak akan menambah pengetahuan dan kemampuan profesional bagi prajurit TNI secara keseluruha. Militer Indonesia adakn menjadikan misil-misil modern (senjata nuklir) sebagai barang antik, sebagaimana ibu-ibu pejabat yang memiliki intan berlian jenis kecubung atau jenis mata capung. Rupanya strategi gaya Amerika ini diterima baik bagi sistem pemerintahan bed abari saat ini. Yakni bentuk yang sangat klop dengan kepentingan negara-negara barat, di mana pertahanan diperkuat (sistem hankan dimantapkan) serta bantuan modal asing ditingkatkan, yang diharapkan juga dapat mengirim bahan mentah atau setengah matang ke negara-negara kelompok barak (blok Amerika). Strategi gaya Amerika ini diterapkan pula di Iran untuk bangunan rezim Shah. Tetapi strategi yang ternyata kropos ini segera diobrak-ABRIk oleh revolusi sosial yang terjadi di Iran di bawah panji-panji Ayatullah. Gerakan rakyat dan kemunculan kekuatan senjata dari rakyat telah menggulung habis kekuatan militer yang selalu nampang dalam pakaian, senjata dan ketegarannya yang selalu palsu. Militer Indonesia begitu revolusi Iran tercetus tampak sangat gelisah dan salah tingkah, karena ternyata strategi militer gaya Amerika itu memendam kelemahan syahwat dalam menghadapi pergolakan rakyat yang nyata. ABRI belakangan ini diwaliki oleh simbol pejantan dari Kopkamtib yaitu Laksamana Soedomo, telah berhasil mengekspesikan topeng ABRI dengan matanya yang melotot, dahinya yang semerah banaspati, giginya yang ketus, gemertak di antara seringai bibir tongtongsot, serta taring vampire atau drakula yang sanat menyeramkan. Tetapi kinni Laksamana Soedomo telah beringsut ke dalam, seperti bekicot yang tersiram air garam. Dan di lain pihak Jend. M. Yusuf menggantikannya seperti MIG-23 yang lepas landas meledak meneriakkan semacam rayuan kembali kepada rakyat yang telah patah hati karena cinta yang tak terbalas kepada ABRI.

Nada bombastis dan terkadang sendu dari pidato-pidato Jend. M. Yusuf Menhankam RI memang dapat menimbulkan simpati yang dalam. Rakyat akan nostalgia terhadap perjuangan-perjuangan sebelum tanggal 17 Agustus 1945. tetapi sementara orang masih tetap berkeyakinan bahwa kebenaran kata-kata Yusuf harus diuji untuk waktu 10 tahun mendatang.

Adanya strategi seperti itu dan atas bantuan dwi-fungsi ABRI yang sialan, paling tidak menghancurkan syarat minimal ABRI untuk menjadi benteng terakhir pertahanan nasional satu negara secara profesional. Militer kini tidak lagi suka berhadapan dengan musuh-musuh militer dan mungkin tidak mampu menghadapinya secara profesional. Belum lagi kita riset motivasi apakah gerangan yang menyebabkan naiknya jumlah calon taruna AKABRI saat ini. Hal ini tentu tidak akan menutup kemungkinan anggapan bahwa orang masuk AKABRI berai memasuki ribuan perguruaan Tinggi dan berpuluh-pulh ribu fakultas. Karena begitu keluar dari AKABRI mereka dapat mengantongi ribuan gelar sarjana. Dari dokter sampai insinyur,dari S.H sampai Dokterandus, dari B.A. hal itu disebabkan karena para Jend. dapat menjadi Dokter, S.H, Insinyur, Drs. Atau Mentri. Jend. dapat menggeser, menginjak dan menyepak kedudujan-kedudukan profesi tanpa ampun, dengan tidak perlu menempuh pendidkan profesi (kejuruan), mukin inlah yang dimaksudkan tekno strukturnya DAUD SUYUF!!! Pergeseran motivasi ini merupakan bagian dari perubahan tata nilai terhadap tugas-tugas militer, yang pada tingkat iu sudah dapat kita kataka keprofesian militer makin melapuk

Dalam kondisi militer yang sudah terlalu banyak ngomren iu, di lain pihak ABRI juga sangat ketakutan terhadap strategi perang ala SUN TSU (perang subeversif). Mereka kemudian secara tota mengerahkan straregi perang sosial-psikologis, di mana mereka selalu katakan KOWILHAN (PANGKOWILHAN) pnya tugas-tugas untuk itu. Aparat intel dikatakan dan pengawasan ala parta komunis UNI SOVIET pun dilakukan. Kalu militer dimasa lalu berhadapan dengan unsur pemborontak, tetapi secara saat itu secara kejam para Jend. dari gangster Soeharto berhasil menyambung prajurit tingkat bawah dengan rakyat jelata. Soeharto dan esolon barai tingakt atas telah memperalat panglima Daerah Militer dan para prajurit untuk kepentingan kongsi politik golkar-ABRI yang bertentangan sapta marga. Pemerintah telah memakai aparat militer secara sewenang-wenang untuk tugas yang sangat hina bagi kedudukan militer yang sebenarnya. Hanya karena pemerintah tidak suka kepada kritik, maka segenap prajurit diperintahkan untuk menggaprak rakyat. Kelakuan eselon atas ABRI untuk mengadu domba prajurit dengan rakyat jelata ini adalah mirip dengan kebiadaban kanibalisme suku purba. Para Jend. pada dua kali pemilu telah memperalat prajurit untuk mengawasi dan menjadi “tukang intip” jalannya pemilu yang bebas dan rahasia yang pada akhirnya dengan semacam perintah iblis, Kopkamtib memperalat semua angkatan untuk tujuan politik gengster Soeharto. Dengan dalih keamanan dan ketertiban yang previntif-persuasif aparat militer diperintahkan untuk menagkpa buruh, petani, juru khotbah yang protes dan mengawasi kegiatan umat Islam seperti pada waktu Kopkamtib mengawasi organisasi PKI. Semua gerakan politik Islam akhirnya telah disama-ratakan dengan gerakan PKI. Para prajurit dibujuk agar mau menangkapi umat Islam yang dianggap terlalu ekstrim dan Kopkamtib, laksus, satlak, balak diperintahkan untuk menagkapnya karena mereka oleh si dewa maut Soedomo telah divonis subversif seolah-olah ABRI memang mengharapkan balas dendam dari umat Islam Indonesia.

Serangkaian cara-cara gengster-Soeharto ini merupakan taktik biadab yang menghina misi suci TNI-ABRI yang murni serta merupakan usaha untuk merobek sumpah prajurit yang sejati. Prajurit setidak-tidaknya dijadikan robot mainan. Dengan menggantikan senjata dengan sepotong rotan, prajurit diperintah untuk menghardik dan mendera anak-anak sekolah yang baru berumur belasan tahun karena diduga mengadakan demonstrasi. Kalau militer punya “kebanggaan militer” dengan tugas profesi melawan penjajahan Belanda dan analisir-analisir pemberontak saat lalu, maka kali ini para prajurit itu tidak menembaki musuh, melainkan dengan senjata kosong diperintahkan untuk meremukkan kepala rakyat memakai moncong senapan. Para prajurit dengan komando ala tentara merah pada waktu pendudukan kampus ITB, disuruh berjalan dengan langkah tegap berjoget di atas tubuh mahasiswa/i. Ini semua adalah buah karya dari gengster Soeharto dalam merombak wajah militer menjadi muka seorang kanibalis. Anggota artileri yang biasa bergerak dengan panser, beberapa tahun terakhir ini diwajibkan menaiki kendaraan mereka berupa truk yang dibungkus kawat berduri beraliran listrik yang harus dijalankan ke tengah kerumunan rakyat yang menjalankan hak protes mereka yang dijamin dengan UUD ’45. Para interogetor militer seperti biasa juga masih tetap memperlakukan pesakitan sebagai seekor binatang. Dan petugas pemadam kebakaran sekali waktu juga mendapat objekan untuk menyemprotkan air ke arah demonstran.

Keadaan seperti ini jelas membuat moril tentara makin merosot. Dharma bakti makin menipis dlaam perasaan sentimen terhadap jurang yang makin melebar antara kehidupan prajurit dan sang Jend.. Prajurit-prajurit tingal dalam barak yang rusuh, sedangkan para Jend. mempunyai rumah mewah yang tak terhitung jumlahnya dan tanah berhektar-hektar. Gaji yang kecil bagi prajurit sangat menyedihkan dibandingkan degan uang berjuta-juta yang dapat dikorupsi sang Jend.. Di atas kemelaratan prajurit itu, beberapa Jend. bahkan bermain mata dengan kelompok Cina dalam perusahaan-perusahaan modal besar di samping itu untuk mempertahankan kekuasaannya, eselon atas ABRI memperalat para prajurit untuk menggempur setiap usaha-usaha kritik. Prajurit menerima resiko yang paling berat dalam distorsi tugas-tugas ABRI, tetapi juga yang paling seret hidupnya dibanding dengan para Jend.. Bahkan harus pula kehilangan keahlian profesional karena ABRI akhir-akhir ini telah disulap menjadi tentara politik.

Dalam suasana yang agaknya kacau itu dengan sangat tiba-tiba para prajurit yang sudah sangat merosot kondisi miral dan fisiknya, masih dipaksai menerima tugas pembebasan Timor-Timur. Konsolidasi yang tergesa-gesa itu menghasilkan serombongan tentara yang sangat loyo dengan satu perlawanan yang lamban. Penyerangan Indonesia ke wilayah Tim-tim ini, kendati kahirnya dimenangkan oleh pihak Indonesia, tetapi juga sekaligus menimbulkan rasa duka cit apenuh penyesalan dari pihak tentara. Setiap peperangan yang terjadi selalu merupakan malapetaka yang menghancurkan pamor TNI yang selalu maha ampuh. Oleh karena itu dapat dimaklumi jika pemerintah sampai saat ini merahasiakan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Tim-tim. Pembebasan Timtim sampai saat ini diliputi oleh kabut misteri yang sangat gelap. Dari cerita-cerita kita hanya dengar banyaknya korban yang jatuh di pihak Indonesia, kondisi prajurit yang sangat putus asa, strategi militer yang selalu salah dan perlawanan-perlawanan yang hampir selalu dapat dipatahkan oleh tentara Fretilin. Pendek kata pada kesempatan itu tentara sudah kehilangan semangat tempur dan tidak menguasai lagi strategi perang. Bahkan kedapatan banyak komandan yang ditewaskan oleh anak buahnya sendiri, karena perintah-perintah yang terlalu ambisius di samping karena kondisi mental prajurit yang sudah sangat lembek. Ada juga satu batalyon yang musnah lantaran strategi prang yang salah kaprah.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa invasi atas bekas jajahan Portugis, Tim-tim di bulan Desember 1975 merupakan malapetaka bagi tentara.

Ketidaksanggupan tentara menghancurkan perjuang-pejuang Fretilin hingga memakan waktu dua setenah tahun, atau untuk menahan salah satu pimpinan mereka, apalagi dalam memikat hati seluruh penduduk, telah melipatgandakan keprihatinan para perwira muda. Cukup alasan untuk memperkirakan berhwa mereka menghubungkan kegagalan yang memalukan ini dengan kecerobohan dan kelemahan generasi tua, yang terlalu sibuk berpolitik dan mencari uang untuk membenarkan pemerintah mereka. Kutukan PBB terhadap agresi Orba di Timtim dan tolakan atas claim Indonesia yang mau menyatakan bahwa wilayah itu seolah-olah diintegrasikan telah mempersulit Soeharto untuk mengkampanyekan agresi itu di dalam negeri. Tidak ada upacara patriotik, seperti pemberian penghargaan atau pemakaman terbuka bagi para pahlawan perang yang secara politis sebenarnya perlu diadakan; dan semua orang merasa mungkin akan gugur dalam pertempuran itu sangsi pakan negara akan menghargai jasa mereka atau apa yang mereka lakukan. (Benedit R.O.G. Anderson, Last Day of Indonesia’s Soeharto? Dalam Southeast Asia Chronicle, 1978).

Sekiranya banyak prajurit yang telah gugur sampai sekarang masih menjadi teka-teki yang memusingkan. Pihak militer masih mengulur-ulr waktu untuk mengumumkan kabar yang memalukan itu. Demikianlah kisah prajurit yang celaka dan sungguh teramat kejam bahwa hanya untuk memberikan sedikit penghargaan kepahlawanan saja pemerintah enggan melakukannya. Malahan beberapa analisan mempertanyakan adanya kesenjangan dari pihak Soeharto untuk mengorbankan divisi Siliwangi dan divisi Brawijaya; kedua divisi ini setidak-tidaknya dijadikan tumbal dan telah dipermalukan Soeharto atas ketidakmampuannya berperang di mata rakyat. Sedangkan divisi Diponegoro yakni dari rumpun di mana klik Soeharto berasal tidak dikirimkan ke Tim-tim. Mungkin juga pengiriman divisi Siliwangi dan Brawijaya ini didasarkan atas pertimbangan untuk memotivasi dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu bagi kedua divisi ini, karena pengangguran tentara dipandang membahayakan kekuasaan Soeharto di bawah lindungan divisi Diponegoro itu. Misalnya karena banyaknya tokoh dari divisi Siliwangi yang dianggap memberontak seperti Jend. Nasution, HR. Dharsono, dan Kemal Idril; dan dari divisi Brawijaya yakni Jend. Sumitro. Dan dengan adanya tugas militer ke Timtim itu diharapkan mereka tidak memalingkan perhatiannya kepada masalah politik pemerintahan Soeharto yang tambal sulam yang sekiranya dapat menjurus ke arah oposisi. Benedict Anderson berpendapat: “jika desas-desus membenarkan bahwa pasukan utama Siliwangi dan Brawijaya yang dikirim ke Tim-tim, dan menderita banyak korban di sana, maka dapat dibayangkan betap semakin meningkat kebencian atas sikap pilih kasih presiden yang menguntungkan Diponegoro (Last Day of Indonesia’s Soeharto, dalam Southeast Asia Chronicle, 1978).

Kesengsaraan prajurit dalam menjalankan sabda klik Soeharto, tidak hanya sampai pada kekerasan untuk menjorokkan mereka ke kancah pertempuran yang dibikin atas inisiatif politik pemerintahan Soeharto. Tetapi juga peniadaan cuti, serta penguluran waktu tugas (untuk aplos) yang seperti karet. Belum lagi kita harus ketahui, seperti apakah ransum yang telah dilahap para prajurit itu selam pertempuran.

Memang kita juga dapat menafsirkan berapa milyar rupiah dana ransum untuk sekarela Timtim. Tetapi yang sangat menyedihkan dari uang itu, ternyata makanan ransum yang dikirimkan juah dari standar kesehata. Satu penelitian terhadap beberapa sampel makanan yang diolah oleh pABRIk dalam negeri untuk para sukarelawan Timtim tersebut, menunjukkan bahwa makanan para prajurit itu mengandung bebrapa bakteri yang membahayakan. Satu laboratorium di ITB menemukan unsur thypus yang masih aktif dalam makanan tersebut yang dapat menyebabkan para prajurit tersebut terjangkit penyakit perut.

Semua kenyataan ini menggambarkan bagaimana militer di Indonesia makin merosot daya tempurnya dan gersang pengalaman perang. walaupun kita juga mendengan banyak siswa yang dikirim ke Australis dalam mendapatkan didikan militer serta mempelajari berbagai jenis senjata mutakhir. Tetapi kemampuan militer Indonesia tidaklah bertambah. Karena dari sekitar 30.000-35.000 orang pasukan yang dikirim ke Timtim, 500 orang di antaranya meninggal, dari 2.000 orang luka-luka. (William Liddle, Model-model Politik Indonesia, 1977). Angka ini belum dihitung secara teoritis berdasarkan harga nominal kepangkatan terhadap jumlah anak buahnya. Karena menurut cerita banyak sekali komandan pasukan yang gugur. Dari dugaan secara teoritis menunjukkan jumlah korban yang akan berlipat ganda daripada angka yang kami sebutkan.

Keprihatinan saat ini masih mencekam kalangan militer, duka cita dan rasa berkabung masih menyelimuti janda-janda prajurit yang gugur di Timtim. Anak-anak terlantar tentu akan bertambah jumlahnya, dan sayup-sayup orang selalu bertanya untuk kepentingan siapakah sebenarnya penyerangan ke Timtim itu? Apakah demi hankamnas Indonesia atau untuk kepentingan politik Amerika? Seperti juga kita perlu sekali memiliki perasaan sedih bahwa Indonesia yang pada tahun 1955 menjadi sponsor kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika, kini seperti melakukan tindakan bunuh diri dengan adanya agresi ke Timtim. Karena negara-negara Afrika di PBB kebanyakan menentang tindakan militer Indonesia terhadap Timtim itu. Perundingan politik secara diam-diam yang dilakukan pemerintah dengan unsur-unsur asing sering pula dilakukan, tetapi kesemuanya keluar dari konteks tindakan militer yang akan dilaksanakan. Alhasil militer menjadi sangat kalang kabut menghadapi satu keputusan politik yangkurang sinkron dengan kesiapsiagaan militer sendiri. Peundingan rahasian lainnya juga dilaksanakan oleh pemerintah untuk menjadi badik bermata dua, ketika pemerintah selain menyokong gerakan negara-negara Islam, di lain pihak juga membuat prundingan rahasia dengan Israel-Yahudi. Tentunya cara-cara ini akan membuat pusing kalangan militer saja, dalam mana keadaan moril ABRI sudah sangat merosot saat ini.

Membicarakan tentang kemerosotan mental dan fisik militer ini sekali lagi, tidaklah cukup untuk menyoroti persoalan semakin hinanya tugas-tugas yang harus diselesaikan militer. Seperti juga bagaimana militer terpaksa mengganti senjata Carl Gustav-nya dengan pentungan rotan untuk menggropyoki anak-anak sekolah yang melakukan aksi protes. Atau perwira militer yang menjadi canggung memegang senapan mesin lantaran terlalu sering mengemudikan Honda Civics. Masalah prinsip dari kemerosotan moral dan profesi ini terletak pada persoalan intern dalam organisasi dan kepemimpinan ABRI yang semakin berantakan. Bahkan penyempurnaan-pernyempurnaan organisasi ABRI terus berjalam, dalam sikap yang selalu bimbang antara keputusan untuk menjadi tentara profesi, tentara politik atau kedua-duanya. Dwi-fungsi yang mengisyaratkan dwi bentuk organisasi atau organisasi bermuka dua, bulum pula mencapai pola yang jelas dan kedudukan yang matap sejak tahun 1959. tetapi selam proses itu struktur organisasi ABRI selalu mendapat pengaruh cuaca politik yang berubah-ubah. Dan bahkan terakhir dalam usahan untuk menjadikan ABRI benar-benar sebagai tentara rakyat, kekuasaan. Diktator Soeharto ikut merongrong trcapainya cita-cita itu. Tambahan ambisi AD untuk menjadi raja bagi semua angkatan telah membuat organisasi ABRI semakin kusut.

Pengetrapan struktur Soeharto Hankam-Kowilhan dan di lain pihak mengklaim golkar-Soeharto-Hankam, telah menyeret ABRI dalam tugas-tugas politik dan sekaligus menggilas pepatah lama: ABRI dari dan untuk rakyat. Kemudian rentetan kebijaksanaan Soeharto yang menekankan kebutuhan mutlak bagi integrasi ABRI (RRI, 5 Oktober 1966), ternyata tidak menghasilkan integrasi yang dimaksud, tetapi hanya membuahkan konsentrasi kekuasaan di tangan sekelompok Jend. kaki tangan Soeharto. Kondisi dari ABRI dan terutama AD masih dalam keadaan yang cukup kacau dan impoten dalam menjadikan ABRI sebagai aparat negara tetapi bukan aparat satu golongan politik.

Bahkan setiap langkah yang dikatakan penyempurnaan itu, sebenarnya merupakan langkah yang membawa kehancuran dan kelumpuhan ABRI karena selalu diseret oleh kepentingan golongan politik tertentu (golkar). Apa yang tertinggal dalam mabes dari setiap angkatan (MBAL, MBAU, MBAK), tanggung jawabnya dalam hal intelejen tempur, perekrutan dan latihan, management personil dan perencanaan, pada hakekatnya komando-komando angkatan yang ada sebelumnya telah diperciut sebagai kesatuan administratif belaka, tanpa baris kekuasaan sendiri, serta tidak dapat ikut campur dalam kebijakan nasional ataupun pertahanan. (Ulf Sundhaussen, the military: structure, procedure and effects on Indonesian society, dalam Karl D’ Jackson & Lucian W. Pye: political power and communication in Indonesia, University of California Press, 1978).

Tahap pencaplokan komando itu juga menyebabkan kodam/pangdam hanya dijadikan petugas administratif dan centeng daerah militer tertentu. Sedangkan sebagian besar penentu kebijaksanaan jatuh ke tangan kowilhan/pangkowilhan yang polic oriented. Dan hankan melalui kowilhan ini memberi banyak perintah politik yang jauh daripada tugas profesi militer yang sebenarnya. Sehingga akhirnya secara profesi, dengan cara seperti ini, tidak ada pilihan lain kecuali militer dan para prajurit akhirnya menjadi budak golongan politik tertentu; dan jadi tidak mampu melaksanakan tugas profesi secara minimal sekalipun, sebagai tugas yang seharusnya dipegang oleh militer.

Dengan demikian cukup alasan untuk dikatakan bahwa organisasi ABRI saat ini menjadi pendorong dan mempercepat proses peruntuhan moral tentara serta profesinya, kalau tidak justru sebagai umber malapetaka terbesar yang akan mendorong ABRI sebagai konsepsi macan kertas hankamnas yang kahirnya akan menuju liang kubur yang telah menganga di hadapannya.

Untuk memberi gambaran mengenai betapa lemahnya kekuatan militer kita, maka majalah TIMES 30 Juli 1979 mengatakan: “Andaikata Vietnam (pihak Hanoi) mengadakan invasi ke Thailand, dan andaikata kemudian Bangkok memanggil tetangga terdekat untuk membantu; gabungan kekuatan lima negara ASEAN hanyalah menjadi macan kertas di hadapan Hanoi yang telah melimpah akan keunggulan dalam pengalaman dan penyergapan. Maka jika Malaysia, Indonesia, Filiphina dan Singapore akan ‘sok’ jago dalam mengirimkan bantuan militer ke Thailand, demikianlah kekuatan-kekuatan yang loyo dari negara-negara tersebut akan segera diringkus”. Bahkan khususnya terhadap Indonesia yang tidak mempunyai pengalaman dalam peperangan internasional, di antara negara-negara ASEAN yang disebut sebagai ‘macan kertas’, maka Indonesia secara strategis merupakan biang dari macan kertas yang dimaksudkan. Indonesia memiliki jumlah paling kecil pesawat tempur, yakni hanya sebanyak 32 buah, sedangkan Singapore sebagai negara terkecil justru memiliki 103 buah pesawat tempur. Jumlah tank di Indonesia merupakan jumlah terbanyak di antara negara-negara ASEAN, yakni sebanyak 226 buah. Tetapi strategi darat ini tampaknya merupakan perhitungan yang salah kaprah, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, bukan benua. Jumlah tentara Indonesia juga paling banyak, yakni 180.000 personil, tetapi itu hanya sekawanan tentara tanpa daya gempur (packs no offensive punch). Lebih jauh TIMES memberikan komentar: “Indonesia, memiliki perlengkapan melarat yang terdiri dari 180.000 orang tentara yang digunakan untuk keamanan dalam negeri di atas kepulauan yang meliputi lebih dari 3.000 pulau. Mereka merupakan sekawanan tentara tanpa daya gempur, dengan logistik yang sengsara dan sistem komunikasi yang mokal. AL Indonesia merupakan satu-satunya yang terbesar di Asia, hanya memiliki 3 buah kapal selam, 11 kapal perang, dan 22 kapal patroli. AU memiliki 28.000 orang personil tetapi hanya punya 32 buah pesawat tempur, lagipulan banyak di antaranya sudah apkir karena kekeurangan onderdil”. Demikianlah telah cukup kami uraikan mengerai betapa lemahnya keadaan fisik ABRI untuk sebuah sistem pertahanan. Mungkin yang masih dapat dibanggakan adalah strategi perang gerilya, yang merupakan satu-satunya benda antik yang dimiliki ABRI. Tetapi benda antik itupun hanyalah ornamen dari tubuh ABRI yang palsu; perang gerilya yang membutuhkan syarat-syarat mental yang cukup tinggi, tentu sulit dipenuhi oleh kondisi mental para tentara yang cukup parah saat ini.

Pada akhir daripada uraian tentang ekses dwi-fungsi ABRI terhadap profesi ABRI sendiri, kami juga perlu menguraikan tentang rintangan-rintangan yang menghalangi terwujudnya organisasi yang mantap dalam tubuh ABRI. Hal ini tidak lepas dari adanya disintegrasi, perpecahan dan perang dingin yang terjadi dalam tubuh ABRI sendiri. Mungkin saja perpecahan ini merupakan implikasi dari perpecahan nenek moyang tahun ’60-an. Seperti persaingan antar divisi, pertentangan antara ABRI profesi dan non-profesi, pertentangan orientasi politik tertentu di antara para perwira tinggi, atau pertentangan akan suatu persepsi politik. Tetapi rentetan pertentangan itu kini kian memuncak, dan tanpa melihat pada alasan-alasan di dalam, maka setidaknya di kalangan elit ABRI kejadiannya sudah hancur berkeping-keping. Mental Le Esprit De Corps dari ABRI memang nantinya merupakan benteng terakhir, dari kekuatan ABRI yang terkenal efisien untuk melawan kekuasaan non-ABRI atau sipil dan kritik-kritik dari luar, tetapi semangat korps yang selalu menjadi kebanggaan tersebut dapat pula membuat ABRI menjadi kolot. Oleh karena itu sedikitnya iklim demokratis harulah mulai dihidupkan dalam tubuh ABRI sendiri, untuk mencegah kemerosotan mental dan moral ABRI. Lain daripada itu kami perlu mengutip juga perpecahan penting dalam tubuh ABRI, apakah ini awal dari janji-janji pembaharuan atau justru merupakan palang penghambat, tentunya masih merupakan tanda tanya. Demikian pula kita juga mendengar kata-kata yanmg seperti gledek dari menhankam, M. Yusuf, tetapi adanya perpecahan ini menunjukkan setidak-tidaknya ABRI belum berkehendak penuh untuk mengdakan pembenahan-pembenahan. Perpecahan yang kami katakan menyangkut pergumulan dua gajah yang selalu muncul dalam surat kabar dan yang menentukan hidup-mati kita saat ini. Mereka adalah menhankam Jend. M. Yusuf versus pangKopkamtib Laksamana Soedomo. Beliau-beliau ini bersilat lidah pada saat diadakan rapat kerja gubernur/bupati/walikota se-Indonesia yang berlangsung di balai sidang senayan Jakarta tanggal 21 Februari 1979.

Kira-kira pukul 10.00 WIB Menhankan/Pangab Jenderal M. Yusuf memberikan pengarahan yang isinya adalah sebagai berikut:

a. ABRI jangan terlalu mencampuri urusan pemerintahan hanya karena dorongan kepentingan pribadi.

b. ABRI yang sekarang duduk dalam pemerintahan supaya betul-betul menempatkan diri pada pihak rakyat banyak.

c. Jangan menciptakan isu karena itu merupakan fitnah. ABRI hanya bisa mencampuri urusan pemerintahan bila betul-betul diminta oleh pihak pemerintah.

d. Biarkan semua pihak berkembang tanpa adanya kekangan dari pihak manapun terutama dari pihak ABRI sendiri.

e. Ciptakanlah kepemimpinan yang baik dan khusus bagi bawahan yang kebetulan non-militer (sipil) jangan sampai ada sikap yang menyinggung perasaan mereka, seolah-olah, mereka bekerja di kantor militer. (KAMPUS, edisi Mei 1979).

Apa yang diucapkan oleh M. Yusuf ini sebenarnya merupakan Indonesia’tikad baik. Tetapi kita menjadi sangsi apakah hal itu benar-benar merupakan kesungguhan hati militer. Apakah ABRI benar-benar tidak akan mencampuri urusan pemerintah lagi, ataukah ABRI akan membiarkan perkembangan masyarakat? Maka dalam briefingnya pukul 12.10 WIB, Laksamana Soedomo menjawab kesangsian kita itu sebagai berikut:

a. ABRI tidak bisa lepas dari semua kejadian, dan tetap, diminta atau tidak, dapat turut apabila dirasakan ada hal-hal yang mengganggu.

b. Polisi khan ABRI juga, apakah misalnya sudah melihat maling mereka tidak bisa ikut campur? Kalau harus diminta dulu, jelas maling sudah lari.

c. Pokoknya saya selaku pangKopkamtib tidak membiarkan begitu saja usaha-usaha yang akan merusak keamanan dan kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan pula dengan tugas saya sebagai opstib.

d. Saudara-saudara di wilayah masing-masing harus bergerak sejalan dengan para komando militer. Setiap usaha yang mencoba mendongkel pemerintah supaya segera diatasi. (KAMPUS, edisi Mei 1979).

Dua kenyataan yang telah kami sajikan ini melukiskan dua kutub perpecahan di kalangan ABRI, yang juga sekaligus mengisyaratkan bahwa titik terang belum lagi nampak. ABRI masih sangat ragu untuk melangkah dan mencari alternatif lain dalam mendudukkan dirinya. Integrasi korps memang sudah ada, tetapi ABRI sebenarnya mengidap perpecahan hati nurani yang serius. Maka cita-cita profesionalisme ABRI tentu juga hanyalah fatamorgana, dan apakah kemerosotan profesi sekarang ini segera dapat diobati? Semuanya hanyalah ABRI yang dapat memberikan jawaban.

DAFTAR JENDERAL YANG DIGESER

DAN DISINGKIRKAN OLEH REZIM ORDE BARU

Nama	Kedudukan Lama	Kedudukan Baru	Alasan Pemindahan
(1) Jenderal Nasution (1966) (2) Brigjen Rukman (1966) (3) Mayjen Ibrahim Adjie (Juli 1966) (4) Mayjen Suryo Sumpeno (1967) (5) Mayjen Mursyid (Mei 1967) (6) Letjen Makoginta (1967) (7) Mayjen Kemal Idris (1969) (8) Mayjen HR Dharsono (1969) (9) Hugeng	Staff Departemen Hankam Komandan Regional Indonesia Timur Pangdam Siliwangi Komandan Div. Diponegoro Assisten/ Staff Jenderal Komandan Inter-Regional Sumatera Komandan Kostrad Pangdam Div. Siliwangi KAPOLRI	Sipil Ketua MPRS Inspektorat Jenderal Angkatan Darat Dubes di London Sekr. Militer Presiden&Depdagri Deputi Pertama & kemudian dubes di Filipina Dubes Arab Komandan Inter-Regional Indonesia Timur, Berkedudukan di Ujungoandang Dubes di Thailand Dubes di Brasil (ditolak oleh	Untuk diganti dengan orang-orang kepercayaannya (dari Div. Diponegoro) dan terlalu dominan sebagai figur Pro Soekarno Pro Soekarno Pro Soekarno Untuk diganti dengan orang kepercayaannya Dianggap terlalu Islam dan Pro Soekarno Menentang kebijaksanaan Soeharto Menentang kebijaksanaan Soeharto Menentang kebijaksanaan Soeharto

(Harold Crouch, THE ARMY AND POLITICS IN INDONESIA, Politics and International relations of South East Asia, General Editor: George Mc. T. Kahin)

EFEK KOMBINASI DWI-FUNGSI ABRI DALAM MASYARAKAT

Kami terus terang herandengan cara penguasa memerintah, dengan adanya ikhwal "izin", ikhwal "restu" dan "persetujuan atasan". Kami kira negara ini bukanlah negara konstitusional kalau begitu. Satu etik yuridis harus kalah dengan dua patah kata pejabat/penguasa, adalah ironis bagi negara Hukum Indonesia yang katanya bersendikan UUD'45 dan Pancasila. Jika "kata-kata" pejabat lebih hebat dari konstitusi yang berlaku, maka mungkin benar kata Mattulada bahwa negara ini adalah "negara pejabat". Kalau hukum yang berlaku seolah-olah dijalankan, tetapi keputusan tetap ditangan Pejabat. Maka "negara ini bukanlah sebuah Negara".

Jika struktur resmi menjadi lambang, tetapi ada struktur lain yang justru dipercayai dan syah berlaku. Maka inkonstitusionallah negara ini. Kami harus mengambil kesimpulan setidak-tidaknya negara ini adalah "negara cowboy" dan disana ada "jango-jango" dia adalah Kopkamtib.

Pada penjelasan kami di depan status negara ini lebih diperjelas Dari sejak kelahiran Rezim Soeharto sampai manifestasinya saat ini. Gambaran itu akan menunjukkan sebagai satu sinar keatas layar putih perihal gerombolan Alcatraz dalam satu strategic Alcapone. Satu organisasi ala Mafia. Karena itu Indonesia saat ini, dengan hati-hati dan melihat fakta-fakta itu harus disimpulkan sedang dalam asuhan "gerombolan". Fakta-fakta inteligent community, fakta-fakta pengambilan keputusan (boss decission), fakta-fakta siasat, fakta-fakta pendapatan dana, semuanya mirip dengan organisasi-organisasi kriminil di dunia. Sebuah terbitan menamakan organisasi seperti itu sebagai invisible government, yakni negara siluman.

Apa yang harus diusahakan oleh gerakan bawah tanah atau organisasi kriminil atau negara siluman itu? Mereka harus menciptakan ilusi-ilusi, setidaktidaknya memenuhi formalitas bagi sebuah negara. Ada Presiden, ada Parlemen (DPR/MPR), ada pemilihan Umum, ada kenikmatan ekonomis (REPELITA), ada Kabinet dan sejumlah mandat, lisensi atau legitimasi dari rakyat. Satu hal yang harus diingat negara demikian harus mempunyai sejumlah pengawal dan cantrik-cantrik atau sejumlah chaperon-chaperon.

Pengawal ini perlu untuk menjaga keselamatannya dari kekuatan-kekuatan yang menyingkirkan. Karena penguasa sadar bahwa mereka bergerak di dunia illegal, selalu memendam rahasia-rahasia gerakan curangnya serta memiliki sejumlah sandi-sandi khusus. Pengakuan internasional merupakan syarat-syarat pula sebagai usaha mendapatkan dana. Persoalan-persoalan ini sungguh suatu kesimpulan yang sangat fatalistis, dan mungkin adalah satu hat yang kurang dapat diterima oleh banyak orang.

Kami sadar akan hal itu, karena orang-orang hanya tahu masalah detail yang sangat banyak. Tetapi mereka tidak sadar akan persoalan yang sangat prinsip. Yakni apa dibalik apa. Seperd yang kami tuturkan adalah siapa-siapa yang dapat seeniknya menentukan nasib kita. Yakni tentang asal-usul penguasa di negeri ini.

Masalah detail itu telah mengelabui mata kita. Tentang profesi, tentang gajih, tentang perbaikan jalan, pembangunan gedung-gedung, keamanan cukup tertib (?) kegiatan swasta cukup maju. Tetapi dibalik hat yang memang wajar ada dalam aktivitas manusia itu, nasib manusia sendiri sebenarnya bukanlah kita yang menentukan. Semuanya ada dalam tombol yang dikuasai sekelompok orang di atas.

Gaji buruh atau pendapatan golongan semuanya sebenarnya dijatah oleh Penguasa/pejabat, penguasa ekonomi. Buruh-huruh memang wajar meminta kenaikan gajih kepada majikan, ada serikat Buruh. Tetapi tindakan-tindakan buruh untulc meminta kenaikan gajih ada batas-batasnya. Batas itu tidak ditentukan oleh perundingan antara majikan dan orpnisasi buruh. Batas-batas gajih buruh ditentukan ketika petugas-petugas LAKSUS-KOPKAMTIB menculik buruh-buruh it-it untuk disekap din diintimicinsi dalam set-set tahanan mereka. Maka dengan demikian cukuplah penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pemerintahlah yang berlaku, karena kenaikan-kenaikan gajih yang climinta buruh akhirnya akan tercapai kompromi di meja introgator militer, dengan petugas yang menyandang pistol. Penodongan barangkali.

Pada saat itu Partai-partai politik pada umumnya haruslah disebut “biduan-biduan” demokrasi (Penyanyi Demokrasi). Adalah segerombolan manusia yang sebenarnya penghibur lara dan duka bagi rakyat yang tertindas dalam iklim diktator. Semacam janur hiasan untuk meramaikan satu pesta dari perwiraperwira diktator militer.

Agar setidak-tidaknya di math luar negeri Indonesia terpandang sebagai negara demokrasi. Nasib partai politik juga ada ditangan penguasa. Sedang pada tahap "preventif" nasib partai politik ditentukan oleh kecermatan intel-intel.

Mereka menyanyi bukan tidak ads batasnya. Lagu-lagu mars dilarang. Pendukung-pendukung partai yang andil di dunia pers, yang notabenenya bukan satu kejahatan, dengan beberapa kalimat salah-salah berarti maut. Karena LAKSUS akan segera menangkap, membreidel atau setidak-tidaknya menjumpainya di. meja introgator. Kami harus tegaskan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan ini sering tidak memperhatikan hukum. Penangkapan tidak memakai surat. Apalagi introgasi yang dilakukan bahkan mirip seperti teroris di Eropa atau Italia yang menewaskan Aldo Moro.

Dalam pada itu satu kekuasaan keamanan Sipil (Polisi) melakukan interogasi dengan menembak persendian kaki seorang tertuduh sehingga pecah tulang belulangnya. Dan beberapa hari kaki tertuduh harus dipotong. Untuk itu polisi mengatakan tertuduh cacat karena lari waktu di buru (Tempo, 7 Juli 1979). Mungkinkah ini hasil riil dari peningkatan wibawa Polri.

Kami kira demikian keras kenyataan yang harus kami tampilkan. Bisa jadi cerita itu akan cepat disimpulkan sebagai satu "analisa komunis" oleh penguasa. Tentu hal itu akan segera dituduhkan kepada kami. Hal itu memang mungkin saja terjadi, tetapi ini merupakan cerita yang harus kami tuturkan agar semua orang mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, agar para ahli timur jauh tidak membuat studi tentang Indonesia sebagai kasus-kasus estetik sebagai rangkaian-rangkaian ikatan "primordial". Rangkaian-rangkaian primordial: ikatan keluarga, ikatan agama, ikatan suku memang ads di masyarakat. Tetapi sama sekali bukan faktor penentu. Ikatan primordial adalah indah untuk memberi identitas bagi struktur masyarakat yang khas di Indonesia. Dalam hal ini ilmiawan. barat masuk dalam masalah-masalah Indonesia, seolah-olah sebagai turis yang datang ke Pulau Bali. Sebagai seorang yang harus mencari yang aneh-aneh. Kami kira ikatan primordial sudah lama musnah!! Kalau ads pun bukanlah sesuatu yang riil. Bukan yang menyebabkan negara ini kemudian mengambil keputusan A atau B. Indonesia Raya adalah lagu Kebangsaan kami, tetapi Indonesia bukanlah negara, melainkan gugusan pulau-pulau. Karena pengambilan keputusan hanya berada di tangan kelompok yang sangat elit dan semua orang sekarang membencinya Sedangkan rakyat didudukkan sebagai satu bahan atau media di mans kelompok itu mendapat satu "pengakuan". Sebenarnya dalam hal ini yang perlu dipikirkan adalah ikatan primordial sebagai satu alat politik yang sangat empuk dalam menghancurkan struktur formil yang dianggap merugikan Penguasa. Karena Penguasa belum mampu hidup dalam negara yang demokratis sesuai dengan UUD'45 dan Pancasila. Sehingga mereka harus menggunakan cars-cars illegal untuk tetap menang. Oleh karena itu adanya struktur kekuasaan Jawa, janganlah dilihat sebagai kultur yang benar-benar berlaku. Kultur Jawa dipertahankan sebagai imbangan atas kekuatan politik Islam yang setiap kali dianggap mengancam kedudukan politik Penguasa. Dana-dana besar untuk memajukan kebudayaan harus patut dicurigai kadang-kadang hanya sebagai care menumbuhkan keuntungan kepada Penguasa dalam memanfaatkan kebencian dari ikatan primordial. Negara kami ini, mungkin negara rimba.

Adalah sudah jelas di depan mengenai apa yang menjadi uraian kami tentang "negara yang palsu" itu. Mungkin analisa itu kurang berkenan di kalangan umum. Kami sendiri sebenarnya agak terkejut dengan kenyataan itu. Bagi kami justru "keterkejutan" itu mengandung minat yang sangat besar untuk menyelidiki kehancuran Indonesia. Sekali lagi nurngkin, sangat pahit dan sangat-pedih bagi umum. Tetapi kami sadar bahwa lebih pedih akibat.nya jika kami tidak menoleh dan tidak mengungkapkan persoalan itu saat ini juga. Katakanlah seorang dokter yang sudah lama merahasiakan kanker otak yang akut kepada seorang pasiennya, tetapi suatu saat terpaksa harus bersikap terus terang. Apapun yang terjadi, betapa shock dan ternyuh perasaan umum dan terutama si pasien sendiri. Mengenai benar tidaknya diagnose dokter akan suatu penyakit, maka itu adalah tanggung jawab dokter. Adalah sejauh dapat dibuktikan akan kesimpulan itu, maka sekiranya hal itu sebagai logika haruslah dapat diterima.

Oleh karena itu marilah kita dengar kembali pidato-pidato Soekarno pada masa-masa lampau, misalnya ketika mengatakan "Negara kita Republik Indonesia, akan hidup kekal abadi". Sebenarnya kata-kata itu sendiri bukanlah sebuah kalimat yang cukup rasionil menurut hemat kami. Kata-kata itu keluar sebagai satu kompleks psikologis yang maha hemat dalam diri Sukarno. Satu ekspresi, perasaan rendah diri, bingung dan pesimistik. Sebenarnya Sukarno sendiri tahu bahwa pergola kan-pergolakan dan perlombaan kekuatan yang akan terjadi setelah revolusi 45 akan ma kin menghebat. Dan Sukarno tahu adalah sulit dalam keadaan demikian negara seperti cita-cita sebelum kita meraih "kemerdekaan" akan dapat diwujudkan. Apalagi kalau melihat karakter politik Sukarno, sebagai seorang agitator dan aktor politik, maka Sukarno sebenarnya saat itu sadar bahwa kita belum berhasil mendirikan negara. Hal ini akan lebih jelas ketika dalam kondisi ekonomi yang morat-marit tahun 1964, Sukarno masih sempat meneriakkan kata-kata "berdikari" (self reliance), "go to hell with your aid", "makan jagung dan tikus" dan serihn "bualan" kctika negara justru dalam keadaan yang sangat buruk. Malahan apa yang sering diucapkan Sukarno itu tidak mengandung konsistensi dan sulit dipertanggungjawabkan kctika pada tahun 1959, Sukarno mengatakan bahwa negara kita pada akhirnya akan menghilang. (Wiratmo Soekito, Prisma, 4 April 1979).

Bukti-bukti ini secara jelas akan ditunjukkan berupa pergolakan-pergolakan kekuasaan setelah merdeka. Semuanya menunjukkan bahwa kita baru coba-coba mendirikan sebuah negara, dan usaha itu baru dalam proses, bahkan sampai saat ini yang dinamakan Negara Indonesia tidak pernah ada. Kenyataan ini cukup tragis. Setelah 34 tahun merdeka, ternyata mayoritas bangsa Indonesia sebenarnya masih tetap berada di depan pintu gerbang. Yang berhasil melewati barulah segelintir. Sedang lainnya tetap di luar. Katakanlah sebagai massa yang bisu. (Rachman Tolleng, KOMPAS, 16 Agustus 1979). Malahan sebagai satu idealisme, Negara Indonesia lebih hidup sewaktu kita belum merdeka daripada setelah merdeka 34 tahun sekarang ini. Selama terjadi proses untuk mendirikan negara tersebut sebenarnya bangsa Indonesia bukanlah malahan dapat mewujudkan tits-cita itu. Tetapi justru kits mungkin menjauhi dari bentuk negara yang diinginkan, dan cita-cita itu justru makin dihancurkan, kalau tidak ditubruk, dan dikeroyok oleh ratusan "kelompok politik" yang ingin merebut kekuasaan. Sehingga tits-tits "negara" itu berantakan berkeping-keping.

Deliar Noer dalam bukunya, Pengantar ke Pemikiran Politik, menyatakan bahwa dalam masa perjuangan kemerdekaan pengertian itu (negara) kadang-kadang masih mengandung kekaburan, dapat diperhatikan dari kata yang dipergunakan oleh Cokroaminoto di tahun 1931. Beliau mengatakan negara dapat berupa Republik atau kerajaan. Kerajaan dicampuradukkan dengan negara. Nabi Muhammad dikatakan mendirikan dan memerintahkan satu kerajaan, "stat", negara. Staatkundigerechten (hak-hak politik) is terjemahkan dengan "hak-hak yang berkenaan dengan urusan kerajaan". Kerajaan disamakan dengan Republik. Pernyataan ini membuka mata kita bahwa manusia-manusia Indonesia pada saat itu masih belum tahu spa yang dimaksud dengan negara. Sehingga ketika nafsu untuk mendirikan negara itu demikian memuncak, BPUPKI sebagai badan yang akan menyiapkan "negara" kebingungan. Badan ini sebenarnya hanya mengurus kemungkinan-kemungkinan perpindahan administratif saja dari Jepang ke Indonesia. Seperti cliketahui bahwa 17 Agustus 1945 kian mendekat, lagi pula beberapa tokoh hanya mengatakan "untuk memenuhi syarat" sebuah negara, kita butuh ideologi (Pancasila dan Undang-undang Dasar/UUD '45). Maka sebagai sekedar identitas, UUD '45 sendiri tokh isinya sangat kabur, kalau tidak sengaja dikaburkan. Dalarn penjelasan UUD '45 disebutkan: "Berhubung dengan itu janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah". Alinea ini sekaligus menunjukkan sikap yang sangat banci. Kemudian Miriam Budiardjo dalam bukunya "Dasar-dasar Ilmu Politik" menyebutkan bahwa malahan kalau membaca aturan tambahan dari Undang-undang Dasar, yang menentukan bahwa enam bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Majelis Permusyawaratan harus dibentuk dan enam bulan sesudah dibentuk harus bersidang untuk menetapkan Undang-undang Dasar, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusun Undang-undang Dasar '45 berpendapat UUD '45 tidak akan berlaku lama. Demikianlahmaka sebenarnya sudah dapat dihargai dengan berdirinya Konstituante sebelum tahun 1950, sebagai suatu niat untuk mendirikan "negara". Tetapi niat Itu segera dipenggal oleh Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dengan begitu baru sebagai sebuah niat saja, niat untuk mendirikan negara sudah menghembuskan nafas di tahun 1959. Oleh karena itu dalam uraian di Pembelaan ini, kami nyatakan "Indonesia" sebagai negara segera lenyap di tahun 1959.

Mungkin yang menjadi pertanyaan, mengapa kalau begitu mahasiswa atau gerakan mahasiswa dalam missinya menginginkan kembali kepada UUD '45 dan Pancasila? Pada pandangan kami, UUD '45 dan Pancasila masih patut dihargai untuk menetakkan landasan-Iandasan, agar kita bisa "take off" menuju bentuk negara yang sebenarnya. Seperti dinyatakan dalam aturan Tambahan, setelah enam bulan MPR harus menetapkan "Undang-undang Dasar". Istilah Undangundang Dasar ini tentu yang dimaksudkan adalah undang-undang sebuah negara yang sebenamya. Oleh karena itu cita-city kami, sebenamya tidaklah hanya cukup sampai pada kembali ke UUD '45 atau Pancasila saja yang kami inginkan lebih jauh dari itu.

Lalu bagaimana nasib dari "modus-modus politik" kembali ke UUD '45 dan Pancasila selama ini. Dalam hal ini ada dua kali tercatat dalam sejarah. Pertama adalah modus DEKRIT 5 Juli 1959. Kedua adalah "Kebangkitan Orde Baru" tahun "66 yang juga menetapkan ingin kembali ke UUD'45. Tetapi bagaimanakah nasib dari modus-modus politik itu, semuanya ternyata tipuan terang-terangan di depan mata kepala bangsa Indonesia. Dengan istilah halus gagal!!! Sukarno atau Soeharto melakukan hal itu. Melihat kenvataan itu mahasiswa secara akademis ilmiah, mencetuskan "IKIIAIZ MAIIASISWA INDONESIA" di tahun 1977 sebagai itikad terakhir barangkali, yakni untuk juga kembali ke UUD '45. Alhasil gerakan terakhir ini oleh sekelompok orang yang sedang berkuasa, kendatipun sesuai dengan city-city ketika rezim ini menaiki jenjang kekuasaan (cita-cita orde Baru), malahan diseret ke meja hijau. Akibat "usul" itu sendiri ratusan mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat dimasukkan ke dalam bui.

Bisa jadi apa yang menyebabkan orang-orang pada waktu itu begitu penasaran untuk membentuk sebuah negara, mungkin adalah karena mereka tertarik oleh bahasa Sansekerta seperti "Negarakertagama". Mungkin karena ada istilah "Nagari" atau "Negoro" yang ini olah ah!i bahasa diartikan negara "State". Padahal nagari itu hakekatnya adalah sebuah dusun yang lebih teratur, dengan seorang kepala desa/adat, dengan beberapa penduduk dan wilayah bertanah bengkok. Bayangan inilah yang kemudian di "afdruk" dengan pembesaran beberapa kali sehingga meliputi pemerintahan di atas 150 juta jiwa dengan daerah dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kepala desa darn desa yang sangat besar itu adalah Soeharto, Kopkamtib adalah Jagabaya Carik desa adalah Menteri Sekretaris Negara. Sekarang negara itu mungkin sedang mengadili gerombolan gagak Mataram.

Untuk memberi bayangan mengenai betapa kaburnya pengertian tokoh-tokoh pada waktu itu, bahkan Mohammad Hatta tidak berani menyinggung-nyinggung seperti apakah bentuk negara itu. Dalam karangannya, Ke arah Indonesia Merdeka, tanpa permisi Hatta hanya menyebutkan beberapa kalimat sebagai berikut: "Perlulah tiap-tiap golongan, kecil atau besar mendapat otonomi, mendapat hak untuk menentukan nasib sendiri. Satu-satunya (yaitu tiap-tiap golongan itu) dapat mengatur pemerintahan sendiri menurut keperluan dan keyakinan sendiri, asal saja peraturan-peraturan masing-masing tidak berlawanan dengan dasar-dasar pemerintahan umum. Jadinya, terhadap ke luar Indonesia satu, dan ke dalam terdiri atas beberapa Badan yang mempunyai otonomi yang sempurna dan hidup".

Dalam keadaan frustrasi, kegagalan dan kegagalan yang terus-menerus itu, masyarakat malah sering merasa menemukan negara, justru ketika Indonesia dalam jajahan Belanda. Di masyarakat sering terdengar misalnya istilah-istilah "kapan kembali ke jaman normal", maksudnya adalah jaman Hindia Belanda, atau seorang petani mengeluarkan pertanyaan, kapankah kemerdekaan akan berakhir. Artinya kapankah kita kembali dijajah, kenyataan ini sungguh satu fakta yang sangat ironis sekali.

Sampai di sini kemudian kita harus bertanya, kalau begitu apakah yang disebut negara? Untuk menjawab ini banyak teori-teori yang menjelaskan definisi negara. Seperti Roger H. Soltau, Harold J. Laski ataupun Robert Mac Iver. Tetapi mungkin Indonesia lebih tepat menggunakan definisi Max Weber: "Negara adalah suatu assosiasi yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah".

Tetapi untuk memenuhi definisi yang paling jelek itupun, kita masih harus bertanya apakah penggunaan kekerasan fisik di sini sah? Apakah Kopkamtib sah? Apakah pendudukan kampus konstitusional? Kami kira kritik-kritik yang dilontarkan di surat kabar terhadap penggunaan kekerasan fisik dalam hubungan dengan keabsahannya terhadap hukum sudah cukup mematahkan definisi Max Weber tersebut. Apalagi kalau kita harus membalik seluruh clokumen pelanggaran hak-hak azasi manusia, termasuk pelanggaran hukum oleh instansi-instansi yang katanya resmi, maka dengan sendirinya definisi Max Weber sudah tidak berlaku lagi untuk Indonesia. Malahan dalam keadaan yang seperti itu, beberapa gelintir penguasa katanya atas nama negara Indonesia telah menerima pinjaman dari luar negeri dengan jalan menggadaikan negara ini. Apakah tidak malu penguasa sebagai peminjam harus memberikan borg tanah-tanah dengan sertifikatsertifikat yang palsu?

Untuk tidak demikian terlihat tragis apa yang kami ucapkan itu, marilah kita kutip Miriam Budiardjo dalam bukunya "Dasar-dasar Ilmu Politik", yakni tentang minimun fungsi sebuah negara, artinya fungsi apakah paling sedikit yang harus dimiliki agar satu wilayah dapat disebut sebuah negara. Paling sedikit dikatakan Negara harus: (1) Melaksanakan penertiban (Law and Order), (2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, (3) Pertahanan, (4) Menegakkan keadilan. Kami kira kita harus cukup waspada dalam memandang ke-4 minimum fungsi tersebut. Karena sepintas lalu memang kelihatannya apa yang dimaksud dengan minimum fungsi itu sudah dipenuhi di Indonesia. Misalnya untuk penertiban, Kopkamtib tokh sudah dibentuk. Untuk kesejahteraan Jan kemakmuran ada Repelita dan Kabinet. Untuk pertahanan ada Departemen Hankam. Untuk keadilan ada Pengadilan. Tetapi betapa lucunya kami harus mencocok-cocokkan hal yang sebenarnya tidak cocok itu. Kami sendiri tidak menganut faham realisme atau idealisme sebagai filsafat, tetapi sekedar mengatakan apakah yang sebenarnya ada dan melihat kenyataan itu semakin ngerilah perasaan kami.

Marilah kita lihat apakah kita telah memenuhi minimum fungsi dari sebuah negara. Dalam hal ini Kopkamtib memang ada dan memang mempunyai tujuan-tujuan ketertiban. Tetapi di balik tertib, hening dan mapannya batu-batu di gunung, Kopkamtib sendiri tidak kurang justru menyimpan esensi sebagai pengacau dan pencipta ketidaktertiban, sumber keresahan dan anarkisme. Tetapi yang selalu saja gembar-gembor tentang keamanan dan kestabilan. Masih banyak dalih sebenarnya untuk menguatkan pendapat kami ini, tetapi kami hanya mengajukan satu pertanyaan: bukankah KOPKAMTIB dilahirkan hanya untuk mengatasi keadaan di sekitar G 30 S PKI atau pada saat negara dalam keadaan bahaya dan diancam oleh gerakan-gerakan subeversif? Tetapi kini di mana keadaan sebenarnya dapat diatasi oleh badan keamanan sipil yang legal seperti POLISI, KOPKAMTIB malah menjadi sumber anarkhisme, mencampuri urusan berbagai bidang kehidupan dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Membuat kesan dan obsesi seolah-oleh timbul keresahan, kepanikan dan memanipulir keadaan di Indonesia yang sudah aman. Sebagai histeria, yang menjerit-jerit kebakaran di tengah-tengah dunia yang sebenarnya aman dan tenteram. Hal ini bukankah tak lain sebagai usaha penciptaan mekanisme agar penguasa yang tidak mampu berlaku moderat konstit.usionil itu, dapat memerintah dengan cara-cars jahiliyah. Sebagaimana sesuai dengan tabiat dari beberapa gelintir penguasa penentu nasib negeri ini. Dalam hal ini Jend. Yusuf (Sinar Harapan 7-2-1979) memberi komentar bahwa hampir semua masalah dan kehidupan dilaporkan kepada Kopkamtib bahkan kalau orang kehilangan ayam raja juga telepon Kopkamtib.

Apakah juga penguasa saat ini masih mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya? Dengan tegas kami katakan tidak!! Kenikmatan ekonomis yang diberikan selama ini adalah semacam "narkotika", obat bius. Sebagai tempat lari dari keputusasaan strateg-strateg ekonomi,(ekonom-ekonom Indonesia, karena tidak mampu menutup pengeluaran pembangunan. Kenikmatan-kenikmatan ekonomis saat ini adalah hasil penjualan obligasi negara kepada swasta asing, atau meminjain istilah Matahari No. 17 th. II Juni 1979, tak lain adalah sama dengan menjual negara!! Hutang dengan bunganya semakin membengkak, sedang potensi sumber daya alarn makin menciut. (lihat bab ekses-ekses EKONOMI dari Dwi-fungsi ABRI). Kontradiksi dari dua hat ini sebenarnya memberi isyarat kepada kita bahwa kenikmatan-kenikmatan ekonomis saat ini berarti malapetaka di kemudian hari. Apakah "cara" ini masih dapat disebut "negara" mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya? Kami cenderung mengatakan ekonomi kita bukan memberikan obat, tetapi menyajikan racun-racun di mana dengan pelan-pelan pada saatnya Indonesia akan collapse.

Apakah penguasa menyelenggarakan pertahanan? Pertahanan memang ada tetapi pertahanan apa? Apakah pertahanan kekuasaan? Pertahanan dalam minimum fungsi itu yang dirnaksud adalah juga pertahanan dari serangan luar. Di samping itu pertahanan yang dilakukan oleh ABRI (dan rakyat) ke dalam juga belum pemah dapat dicapai sejak Indonesia Merdeka. Satu hasil studi untuk multi nasional corporation (R.J. Rummel and David A. Heenan, How Multinasionals Analyze Political Risk), dengan suatu grafik ditunjukkan bahwa ketidakstabilan politik akan menjadi-jadi hingga tahun 1980. Grafik tersebut menunjukkan bahwa di antara pasang surut ketidakstabilan di beberapa periode sejak tahun 1950 ketildakstabilan cenderung meningkat. Sehingga slogan-slogan ABRI yang katanya menjaga stabilitas dan dinamika masyarakat adalah omong kosong bahkan TNI/ ABRI sendiri ikut terlibat dalam berbagal pemberontakan. Dalam suatu daftar keresahan Mochtar_. Lubis dengan ceramahnya "Bangsa Indonesia" mencatat: "Stabilitas 'politik digembar-gemborkan, kelaparan jalan terus, DPR. bungkem". Bahkan membaca buku "Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945 -1966", kami dapat menyimpulkan bahwa ketidakstabilan tersebut justru dibuat dan didalangi oleh militer. Dalam keadaan demikian sungguh ironis seorang Jend. MENHANKAM/PANGAB berteriak-teriak: "Kalau ABRI tidak mau jadi target politik adu domba, maka kalian jangan sekali-kali melakukan perbuatan intrik untuk mengadu domba. Hal ini sangat berbahaya sekali. Kau jangan tiupkan issue kalau ABRI tidak mau jadi korban issue yang merusak". (Briefing di depan Perwia KODAM IV/Sriwijaya dan KODAM II/17 Agustus). Lalu bagaimanakah perihal pertahanan dari serangan luar negeri?

Secara “pertahanan diplomatis”, hal itu sudah dijawab oleh POLEMIK di koran Merdeka (lupa tanggalnya), bahwa politik diplomasi Indonesia gagal di PBB dalam memperjuangkan masalah Timor Timur, sedangkan untuk menjawab tentang "pertahanan yang bersifat militer", ads data-data bahwa ABRI sebagai tentara profesional "mengalami kemunduran/kekalahan yang menyedihkan" di Timor Timur. Sekarang tinggal satu minimum fungsi yang harus kita amati, apakah hal itu dilakukan? Sebenarnya jika satu saja minimum fungsi tersebut tidak berjalan, Indonesia sebagai negara sudah dapat dianggap tidak ada. Tetapi baiklah, apakah masih ada usaha-usaha menegakkan keadilan? Walaupun pertanysan ini tidak perlu dijawab Iagi, tetapi kami berminat sekali menonjolkan kalimat-kalimat yang paling representatif dan obyektif untuk menjawab pertanysan itu. Kami pilih ucapan Mohammad Hatta sebagai berikut: "Pemimpin-pemimpin negara sering menyebut, bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Memang, ini sebagai tujuan dan masih tujuan. Demokrasi Pancasila baru dapat hidup, apabila negara Indonesia sudah menjadi negara hukum. Dan negara hukum itu belum lagi tercapai".

Sekiranya ini merupakan pernyataan yang paling agung yang kami temui, sebab bersama pernyataan itu Mohammad Hatta dengan disaksikan Rektor Universitas Indonesia Mahar Mardjono, Para Promotor, Guru Besar dan Dosendosen dari Universitas Indonesia akhirnya berhasil dikukuhkan sebagai Doctor Honoris Causa tanggal 30 Agustus 1975 bertepatan dengan Peringatan 30 tahun Proklamasi Kemerdekaan, apakah arti dari pernyataan itu? Keluarnya pernyataan itu sekaligus mematahkan teori atau ucapan-ucapan ratusan bahkan ribuan pejabat yang selalu berseru bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Di samping itu juga merekomendasikan satu kenyataan bahwa Rezim Soeharto selama ini memerintah di Indonesia tanpa menggunakan Hukum. Kecuali itu juga menguatkan pendapat kaml bahwa Indonesia bukanlah sebuah negara. Bersentuhan dengan istilah itupun belum, apalagi kalau ads orang yang mencita-citakan sebuah negara pluralis, maka kami mempersilakan mungkin dapat ditemui di planet Mars atau Uranus, tetapi jelas tidak di Indonesia. Dengan demikian jika Hukum sendiri belum dapat dicapai, mustahillah keadilan dapat ditegaskan. Kecuali penguasa nejad akan menegakkan keadilan dengan senjata dan penjara.

Dari uraian kami, dapat ditarik kesimpulan bahwa penarikan pajak, pengadilan yang sedang kami jalani serta Penataran P4 (lihat hipotesa Hatta di atas) merupakan kegiatan-kegiatan yang liar. Pendapat ini didukung oleh Christianto Wibisono dalam tulisannya “Kejutan Sistim Politik Indonesia”, Kompas 5 Juli 1977 sebagai berikut : “Hanya mawas diri, ya mawas diri. Sebab ternyata kekuatan lain impoten. Saluran demokrasi dan oposisi tidak dibuka, akibatnya frustrasi dan lari ke saluran kekerasan. Di sini hukum rimba mulai bicara, siapa kuat, siapa menang”. Demikianlah uraian ini membuktikan bahwa Indonesia belum satupun memenuhi minimum fungsi tersebut, sehingga jelas kalau dikatakan Indonesia sebuah negara itu adalah mimpi disiang hari bolong.

Dugaan kami mengenai Indonesia bukan “negara” bukanlah tidak ada alas an. Misalnya Majalah Matahari No. 17 thn. 11 Juni 1979, memaklumi bahwa sindikat semacam Mafia memang mungkin berkuasa dalam satu negara. Disebutkan oleh Matahari sebagai berikut : “Melihat kenyataan itu semua, orang lalu teringat lagi pada ceritera-ceritera lama sekitar “asal-usul” atau “silsilah” para Teknokrat.

Orang-orang teringat lagi pada Berkeley Mafianya David Ranson, yang penuls-penulisnya banyak mengetahui asal-usul para Teknokrat (terutama Widjojo cs) sejak dari dalam kandungannya di Berkeley, Harvard, MIT dan lain-lain. Tetapi Mafia atau bukan, yang jelas Widjojo cs telah berhasil menjadikan Indonesia sebagai pasar dan sumber bahan mentah yang sangat potensial bagi industri negara-negara Industri Barat”.

Satu minggu setelah Matahari memuat hal itu, pemerintah segera mengumumkan pembreidelan melalui TVRI. Juga dalam sebuah buku “Invisible Government”, David Wise dan Thomas B. Ross dinyatakan bahwa negara siluman itu merupakan kumpulan dari kekuatan intelligent, bergerak secara rahasia, bukan sebuah badan resmi, tetapi masih merupakan bagia dari negara yang kelihatan, yaitu negara yang sering dipelajari oleh murid-murid sekolah dalam buku-buku kewarganegaraan (civics). Oleh karena itu kita dapat lihat sendiri bahwa BAPPENAS sebagai Badan Perancang Pembangunan, tidak kedengaran lagi suaranya. Malahan Sudjatmoko seorang pemegang desk (adviser) dalam BAPPENAS pada peristiwa MALARI sempat dipanggil oleh LAKSUS – KOPKAMTIB untuk diinterogasi selama 3 minggu, dengan berbagai dalih oleh kelompok yang berkuasa dicurigai terlibat dalam “MALARI”, demikian satu laporan dari Amnesti Internasional yang diterbitkan th. 1977 tentang Indonesia. Kegitatan-kegiatan sekelompok penguasa sebagai organisasi MAFIA ini, sebenarnya sudah lama dicium oleh mahasiswa Indonesia.

Untuk beberapa saat “muka” mereka sempat ditampilkan di depan umum. Pada mulanya mereka menyangka kemunculannya tidak banyak menimbulkan reaksi masyarakat. Mereka mengenakan kedok ASPRI (Assisten Pribadi Presiden), misalnya seperti : Sudjono Humardani, Jenderal Ali Murtopo dan Suryo (lihat masalah inner circle Suharto). Tetapi ketika demonstrasi mahasiswa berlangsung secara besar-besaran menginginkan dibubarnya ASPRI, maka serta merta siluman itu lenyap dari alam nyata dan kembali beroperasi dibawah tanah.

Bagaimana cara kelompok penguasa ini mengorganisir dirinya, tentu merupakan hal unit yang kiranya sudah dapat dilihat di depan. Tetapi lebih jauh sebuah buku “The Indonesia Tragedy”, Brian May mengatakan : “This heaving been done, it was assumed that a first start could be made by a handful of Indonesia technocrats tact fully guided by a corps of wise man from the west”.

Dikutip sebuah risalah “Rampart” dari David Ransom yang menjuluki kelompok ini sebagai Berkeley Mafia dan menghubungkannya dengan kebijaksanaanyang dibuat Washington untuk mempengaruhi bidang ekonomi dan politik di Indonesia (lihat bab ekses-ekses EKONOMI dari Dwi Fungsi ABRI). Demikianlah sebenarnya otak bangsa Indonesia sendiri sejak th. 1966 dan kemudian setelah terbentuknya kabinet th. 1971, sudah tidak dipakai lagi. Kebijakan ekonomi dan politik merupakan kebijakan-kebijakan dari texbook-texbook Amerika yang masuk melalui kelompok penguasa itu sendiri.

Program pembangunan akhirnya hanya merupakan “assembling” daripada halaman perhalaman texbook amerika, yang tidak mengalami modifikasi sama sekali. Oleh karena itu jika di Indonesia ada Seminar besar-besaran, jika secara sistimatis DPR membagi-bagi komisi-komisi menurut bidang-bidang kehidupan, atau Universitas memperbaharui kurikulum, atau ada seribu lembaga ilmiah atau ada studi antariksa, semua ini adalah sandiwara besar yang pernah kami lihat pada abad XX yang merupakan sound sytem suara rakyat Indonesia dengan aodotorium terdiri dari gugusan kepulauan-kepulauan Indonesia. Just only a big joke, satu humoritas maha agung pada abad akhir. Karena betapa pun studi tentang kesuburan tanah di Institut Pertanian, karena betapapun ada kemajuan di dunia medis kebidanan. Jika direstui, jika penguasa mau, “guci wasiat” atau “bayi ajaib” dapat dijasikan obyek ilmuah dan mendapat reasoning-reasoning ilmuah. Oleh karena itulah pemerintah sendiri tidak melarang jika pelawak-pelawak bersatu mendirikan Lembaga Humor Indonesia. Sedangkan Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa di satu pihak dibekukan, termasuk Forum Studi Komunikasi (FOKUS) yang disponsori oleh kelompok ABRI yang mungkin dianggap ekstrim juga dipetieskan!!!

Dengan demikian benarlah apa yang ditulis oleh majalah Matahari No. 17 thn. II Juni 1979, yakni yang pada hakekatnya ada peluncuran intelektual berbarengan dengan derasnya kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang makin berengsek akhir-akhir ini. Kelompok itu perlu dipertanyakan apakah benar-benar “teknokrat” seperti mereka menjuluki dirinya sendiri. Atau apakah kelompok itu sekedar “pedagang” saja. Tetapi kami melihat kelompok ini adalah orang-orang yang menganut Humor sadisnya Alfred Hitchock, seperti juga tawa Westerling diatas 40.000 korban penduduk Sulawesi Selatan. Karena kebijaksanaan ekonomi yang sangat penting, yang menyangkup nasib 150 juta rakyat hanya disiarkan dalam suplemen siaran berita TVRI, sebagai siaran iklan saja nampaknya. Dalam wawancara dengan TVRI malahan “teknokrat-teknokrat” itu masih sempat tertawa-tawa lebar-lebar. Tetapi tahukah kita bahwa esok pagi harus ada penduduk yang terpaksa putus sekolah, dan harus ada orang sakit yang harus menyerah kepada nasib karena tidak mampu membayar ongkos berobat, dan masyarakat berpenghasilan rendah harus menemukan telor dengan ikan teri.

Demikianlah disebutkan Matahari bahwa betapa tidak akan muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Orangpun lalu mulai bertanya-tanya, strategi pembangunan macam apa sesungguhnya yang dijalankan para teknokrat selama ini??? Apakah pengertian “pembangunan” dibenak para teknokrat sama dengan pemahaman rakyat umumnya??? Pertanyaan-pertanyaan ini hanya mempunyai satu jawaban bahwa strategi pembangunan kita adalah strategi kapitalis, sekedar mengemukakan posisi ekonomi penguasa.

Orang banyak makin ngeri melihat luar negeri makin menggunung tetapi para teknokrat menyatakan itu bukti kita makin dipercaya. Rakyat umumnya cemas dan prihatin menghadapi kenaikan BBM (minyak tanah, bensin), tetapi para teknokrat “tertawa-tawa” bangga dengan “menyesuaikan” harga BBM dalam negeri mereka sekali membuktikan kehebatan menyehatkan neraca anggaran negara. Orang banyak juga tidak habis mengerti bagaimana suatu negara berdasarkan UUD’45 dengan pasal 33 nya, menjual obligasi negara kepada swasta asing (yang hakekatnya sama dengan menjual negara), tetapi para teknokrat membanggakan sebagai bukti perekonomian kita stabil, rupiah kita convertible. Orang banyak umumnya sedih dan prihatin, bagaimana suatu negara merdeka dan berdaulat saja seperti halnya indonesia, nasibnya setiap kali ditentukan dimeja perundingan IGGI. Tetapi Widjojo cs dengan mengantongi komitmen hutang yang makin mencekik setiap kali keluar dari meja perundingan dengan tertawa-tawa bangga seumpama “Jagoan Pembangunan” yang telah memenangkan pertempuran; dan seterusnya…dan seterusnya…

Bagaimana tanggapan kita mengenai hal ini??? Kami sebutkan saja ini sebagai satu hasil pemikiran dari politik tertutup. Syarat-syarat ilmiah misalnya harus obyektif dan domokratis sudah tidak ada, karena merah kata rakyat, tetap hitamlah kata penguasa dan teknokrat-teknokrat itu. Karena teknokrat-teknokrat itu punya keuntungan pribadi sendiri, ini ada kaitanya dengan politik luar negeri yang mereka buat.

Satu fakta yang menunjukkan belangnya kelompok penguasa itu, adalah “lamis” atau “ingkar”nya janji-janji mereka yang diucapkan ketika kursi Sukarno sudah dekat dihadapannya. Kalau tidak salah Widjojo Nitisastro di depan Seminar Ekonomi KAMI antara tanggal 10 s/d 20 Januari 1966 mengatakan :

“Jadi di satu pihak ada tukang intelek yang menjual otaknya dan tidak perduli untuk apa hasilnya dipakai, sedang dilain pihak ada orang intelektuil atau cendikiawan yahg pada azasnya bertindak sebagai hati nurani masyarakat. Dan setiap orang yang tergolong kaum cerdik pandai (termasuk para sarjana dan mahasiswa, tapi bukan hanya mereka saja) harus melakukan pilihan; menjadi tukang intelek atau bertindak sebagai hati nurani masyarakat. Masing-masing ini ada konsekuensinya sendiri.

Ucapan widjojo itu ada benarnya, tetapi kanyataannya setalah 13 tahun Orde Baru berjalan, Widjojo justru menjadi “ tukang intelek “ seperti istilah yang dibuatnya sendiri ditahun 1966.

Kalau demikan marilah kita telusuri seperti apakah kesialan-kesialan yang menimbulkan dunia Perguruan Tinggi, mahasiswa dan ilmiawan. Seperti konstatasi kami dalam pledoi ini, bahwa struktur yang berlaku di Indonesia adalah struktur semu. Dan bahwa negara ini adalah gipsy, maka kehidupan ilmiah di Indonesia adalah jauh lebih palsu dan lebih melacur lagi. Perguruan Tinggi memang ada. Dosen-dosen dan ilmiawan masih tetap rajin mengajar, riset-riset mendapat dana yang besar. Tetapi mereka-mereka ini kadang-kadang hanya bekerja sebagai mesin, atau seperti jarum jam yang harus bergerak karena telah diputar.

Seminar-seminar dipelopulerkan bukan untuk mencari pemecahan, tetapi bertujuan untuk meredamkan masalah. Seminar pada umumnya adalah tempat ilmiawan memusatkan dan melampiaskan kegemaran beranalisa. Sebagaian memandang seminar sebagai tempat mencari peranan sekejap, mengumbar buaih-buih pendapat, karena mereka tahu seminar selalu memuat dalam pres. Tokoh-tokoh yang berbicara dalam seminare semata-mata mengatakan sesuatau yang orsinil, tetapi bukan mengatakan esensi persoalan yang sebenarnya. Oleh karena itu seminar tak lain sebagai warung kopi, adalah tempat ngobrol dan mengatakan hal-hal omong kosong.

Namun yang membuat seminar menarik adalah karena sering-sering dibumbui oleh istilah-istilah asing dan cukup ruwet untuk mengerti. Dengan demikian seminar berarti sudah mencoba memecahkan masalah-masalah yang sophisticated.adakalanya seminar harus mendatangkan seorang tokoh yang memegang jabatan resmi. Dan tokoh itu harus berbicara agak ekstrim; agar seminar mempunyai nilai sejarah dan dapat dimuat dalam head line surat kabar.

Beberapa orang yang ambil jalan oposisi rajin sekali datang dalam seminar. Mereka adalah orang yang akhirnya tercatat sebagai TOP STAR dalam sidang pleno. biasanya wartawan akan memuat kata-katanya, karena pers mendapatkan iklan gratis agar surat kabarnya laku esok hari. Orang-orang frutasi tidak ketinggalan akan ikut, kalau perlu membayar undangan untuk menjadi peserta seminar. Mereka kan datang paling pagi, memakai dasi dan jas paling perlente. Suaranya akan diusahakan memberikan kesan wibawa dan agak keras sedikit. Salah satu kritik yang akan diucapkan pertama-tama tentu adalah “ Demokrasi telah mati di negeri ini “. Hal itu diucapkan bukan karena mereka berfikir tentang demokrasi dan negara, tetapi kadang-kadang karena suaranya tidak digubris dan lantaran pemerintahan semakin budeg.

Mungkin pengusaha akan memandang seminar sebagai kandang adu jangkrik, yang pembukanya harus dihadiri menteri agar dapat dimuat di TV. Makanan dan minuman-minuman ala Eropa akan memriahkan hari-hari pembukaannya. Karena seminar juga tak lain kios amusement center suatu papan jakpot yang dapat menyebabkan ketagihan.

Seminar-seminar seperti ini biasanya adalah semata-mata yang mendapatkan ijin dari Pemerintah, sehingga usaha ilmiawan seperti itu adalah sama sekali tidak mempunyai kwalitas ilmiah.

Tetapi banyak seminar yang sekiranya dianggap tidak dapat dijadikan iklan bagi kemajuan ilmua pengetahuan Indonesia. Dan dianggap membahayakan pemerintah. Untuk itu satu hari sebelumnya LAKSUS-KOPKAMTIB sudah mengetik rapih surat laranganya lengkap dengan nomer-nomer arsip yang khusus. Misalnya seminar yang akan dilakukan oleh Yayasan Kesadaran Berkonstitusi, satu lembaga dimana Tokoh-tokoh tersisih berkumpul sejak berdiri belum pernah diijinkan membuat seminar oleh LAKSUS-KOPKAMTIB. Halhasil ilmuwan Indonesia ibarat seekor kura-kura yang badannya dibalik. Mereka hanya dapat mencakar-cakarkan tangannya keatas, tetapi tak dapat melakukan tindakan yang kongkrit. Mungkin baru dapat berkutik jika pengusaha bersedia membalik badan kura-kura itu kembali.

Iskandar Alisyabana, Rektor ITB dipecat karena mendatangani “Pernyataan Cendikiawan “ pada tahun 1978. ismail Sunny, Rektor Universitas Muhammadiyah dan Guru Besar Universitas Indonesia terpaksa berhadapan dengan LAKSUS-KOPKAMTIB di meja introgator, lalu ditahan dalam dalam sel penjara, hanay karena bicara di depan mahasiswa di dalam kampus di wilayah Hukum yang seharusnya UU No.22/1961, yakni dunia kebebasan mimbar masih berlaku. Sedangkan pencetus Revolusi 10 November Bung Tomo, pengurus besar Angkatan 45 mendapat harga sebagai Residivis klas Nusakambangan, karena dipermasalahkan menyebarkan kabar bohong di kampus-kampus Universitas Bung Tomo juga disel.

Lebih dari itu aparat intelijen mendaftar kampus-kampus sebagai objek militer, dan menunjuk petugas-petugas tertentu untuk mengawasi kampus yang sudah ditentukan. Minitransmitter adalah alat intelijen yang selalu diselundupkan ke dalam percakapan-percakapan yang terjadi di dalam kampus. Mahasiswa-mahasiswa yang dapat dianggap menguntungkan pihak militer, sebagai sangat “Student face” dan patut diserahi tugas dalam menyadap berita-berita dari rapat-rapat mahasiswa. Lulusan-lulusan AKABRI direncanakan akan disekolahkan dengan syarat yang lunak ke Universitas, mereka akan dapat tugas inteligent mengamati gerak-gerik Universitas.

Tugas ini tidaklah mustahil karena dalam Satpam Marga, mereka diwajibkan menjaga keamanan, dan inteligent merupakan bagian dari pekerjaan itu. Dilain pihak berdasarkan informasi inteligent penguasa akan segera merumuskan satu istilah HAMKAM yakni “senjata sosial” untuk melawan issue.

Di atas adalah fakta-fakta pula yang melukiskan bahwa dunia ilmu pengetahuan Indonesia telah lama wafat. Ilmiawan Indonesia sebagian adalah herder yang telah dipotong keempat kaki dan ekornya. Mereka hanya menunggu umpan dari penguasa dan diharuskan menyalak untuk saat-saat yang diinginkan. Ilmiawan lainnya seperti pesakitan yang merintih-rintih dalam kampus universitas. Tetapi tidak tahu bahwa sebenarnya pemerintah tidak mempunyai telinga. MPR atau DPR sebagai gendang suara Negara. Tentunya sudah cukup repot pengaduan-pengaduan dari berbagai pelosok. Angka-angka keresahan telah dibuat statistik untuk dilaporkan pada akhir jabatan mereka nanti.

Setidak-tidaknya memberi kesan bahwa selama menjadi wakil rakyat sudah ada yang dikerjakan.

Namun dibalik pusara-pusara atau kuburan-kuburan menara gading itu, masih ada satu dua lembaga yang memberi harap dan dapat dinilai sebagai pressure group. Tetapi setelah didekati tokh mereka tak lebih sebagai tuyul-tuyul yang berusaha mencopet kekuasaan dengan ilmu “babi ngepet”

Ilmiawan tidak membicarakan masalah-masalah mendasar dikalangan rakyat, apalagi melakukan tindakan yang dapat dipandang ilmiah. Kalau begitu mutu ilmiah apa yang hidup dinegara ini ???? benarkah ilmu pengetahuan sudah diamalkan ????. Kami cenderung mengatakan mutu ilmiah kita muncul sebagai barang konveksi, konsumtif dan sekedar memenuhi pesanan. Mutu ilmiah kita baru dipikirkan untuk memenuhi pasaran dan tidak dikaji apakah itu mendatangkan tepat-guna. Karya ilmiah terbesar mungkin adalah Normalisasi Kehidupan Kampus, tetapi itu sebenarnya tak lebih sebagai design permen karet, enak dikunyah-kunyah karena ada sitilah baru “penalaran” dan “tekno struktur” menganjurkan “the right man on the right place”, apakah itu berarti jenderal intelligent harus duduk sebagai Menteri Penerangan RI ????

Agar semua orang bingung dan tidak bisa tidur. Sehingga akhirnya otak malahan menjadi tumpul. Demikianlah karya ilmiah seperti itu hanyalah patut disebut sebagai “puzzle” atau “scribble”

Semua pemikiran ilmiawan dilempar sebagai produk-proguk yang paling sensasionil, menggunakan istilah-istilah yang sangat absurd hanya untuk reaktif terhadap keputusan pemerintah yang selalu tertatah-tatih, untuk menanggapi issue-issue pejabat saja. Dalam berbagai bidang mutu ilmiah gagal total. Bidang ekonomi, bidang sosial, politik dan kebudayaan semuanya mendapat kecaman. Semuanya menimbulkan keresahan. Penguasa, rakyat, pejabat, jenderal resah, katanya. Lingkaran setan yang satu, menggaet lingkaran setan yang lain., dunia ilmiah menjadi kusut dan keruh. Mungkin keadaan seperti inilah justru diinginkan sekelompok penguasa tertentu. Agar orang-orang tidak sampai pada kesimpulan dan sikap !!!!

Kondisi seperti ini nampaknya dilukiskan sendiri oleh Wakil Ketua DPA H. Alamsyah ketika ceramah didepan Kongres ke-II HIPIS di Manado; “Kami kemukakan soal ini karena menurut pengamatan kami banyak diantara kita, baik yang memegang kekuasaan eksekutif, yang duduk dibadan legislatif, yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban maupun masyarakat umum yang telah tinggi kesadaran bernegaranya sering diliputi polusi dalam berfikir”.

Kalau begitu pikiran siapa yang menjadi anutan negara ini?? Jika ilmiawan tidak mendapat peranan dan tempat. Kami harus katakan dalam keadaannya yang telanjang, pemikiran-pemikiran yang menentukan hitam pitihnya negara ini berada ditangan segelintir penguasa. Mereka adalah kelompok elite, sponsor dari negara siluman ini. Satu struktur kecebong, dimana kelompok pemikir dikelilingi oleh kaki tangannya. Mereka adalah inteligent yang disebar diseluruh Indonesia. Yang menurut garis Komando diwajibkan mengirimkan berita/informasi dengan sandi-sandi melalui pemancar-pemancar frekwensi tinggi dan pita-pita kaset. Data-data itu akan diolah sehingga menghasilkan taktik-taktik politik. Sehingga tokoh-tokoh itu yang berbau Islam ditangkap. Sehingga penguasa dapat mengatur kapan KANOP 15 diumumkan. Sehingga harus ada pendudukl Kampus. Sehingga DM/SM dibekukan, semuanya adalah hasil pemikiran “case by case”. Merupakan “analisa gejala” semata-mata, tetapi bukan “analisa sumber”. Sedangkan pemikiran utama tetaplah ditangan penguasa. Satu pemikiran kolot yang tidak dapat diganggu gugat lagi, yakni pemikiran yang berorientasi agar kekuasaan ini tetap dapat bertahan dengan berbagai cara. Pemikiran itu bukanlah seperti dalam “Seminar-seminar Hukum”, bukan seperti “Konsensus Cibogo”, tidak seperti yang terjadi dalam sidang GBHN, atau diskusi dibalai-balai desa. Kami pikir tidak ada kekuatan yang akan sanggup menolak kebijakan penguasa itu. Masyarakat tidak akan mampu, menghalang-halangi niat penguasa seperti itu. Kami pikir tidak juga seorang super scientist atau tidak seribu guru besar berkumpul dapat menghalang-halangi turunnya KENOP 15 atau Normalisasi kehidupan Kampus. Dan kami masih harus mengucap syukur sebesaar-besarnya bahwa rezim Suharto belum mau menggeser bulan Ramadhan (puasa) di bulan Desember 1979 tahun 1979 ini.

Demikianlah hasil pemikiran dari gabungan antara sekelompok penguasa dengan dibantu oleh pasukan inteligent itulah yang kemudian diklaim sebagai program pembangunan Indonesia dengan kedok REPELITA III. Dan demikian pula saat ini posisi intelektuil telah diganti oleh sekelompok intel-intel, Laboratorium ilmiah digantikan dengan ruangan pengolahan data di kantor militer. Sama seperti seorang ahli merumuskan hipotese, maka intel-intel sanggup membuat resume kronologis sebuah peristiwa.

GERAKAN MAHASISWA VERSUS HUKUM RIMBA

Sekalipun dalam surat tuduhan, kami diadili karena aktivitas undividu. Akan tetapi logika kami mengharuskan untuk tetap menjelaskan bahwa kami dituntut karena mandat yang kami terima dari mahasiswa-mahasiswa. Tanpa mandat itu mustahil kami dapat melakukan gerakan atau mengorganisir gerakan, apalagi gerakan atas nama Dewan Mahasiswa. Kami tidak hadir pada pesta kawin, atau pesta ulang tahun; memenuhi undangan pribadi atau atas inisiatif pribadi. Dan pertemuan DM/SM se-Indonesia bukanlah sebuah pesta kawin. Seorang hakim pernah menjawab atas pertanyaan-pertanyaan itu. Katanya pengadilan hanya bisa menuntut individu, bukan lembaga dan bukan seorang ketua Dewan Mahasiswa. Malahan disebutkan bahwa lembaga itu tidak bisa bernafas, tidak bisa makan dan berkata-kata. Ini benar-benar jawaban yang cukup jantan.

Untuk itulah kami perlu menjelaskan secara panjang lebar, latar belakang kenapa kami bergerak dan atas dorongan apakah gerakan kami itu. Untuk memahami hal itu, maka tidak dapat dilepaskan dari pengertian bahwa mahasiswa atau gertakan mahasiswa adalah masalah perguruan tinggi. Kalau begitu siapakah sebenarnya mahasiswa itu? Deliar Noer mengatakan: “bukankah mereka mengaku cermin dari hati nurani rakyat yang masih suci, bersih dan tidak mempunyai kepentingan apapun kecuali dengan sifat-sifat murni, bersih, suci itu”. (kompas 27 Desember 1976).

Pikiran-pikiran itulah yang sebenarnya merupakan pikiran-pikiran mahasiswa. Yakni pendapat yang membawakaan setidak-tidaknya sifat-sifat murni, bersih dan suci. Rangkaian sifat-sifat yang kekal sepanjang jaman. Demikian pula selama cita-cita itu masih dalam pikiran mahasiswa, maka gerakan mahasiswa tidak pernah akan absen dari tengah-tengah masyarakat. Maka bagaimanapun dahsyat tantangan yang akan dihadapi, gerakan mahasiswa akan tetap hadir. Oleh karena itu persoalan gerakan mahasiswa bukanlah persoalan sejarah.

Tetapi adalah persoalan pertahanan nilai-nilai yang murni dari perguruan tinggi. Sejarah pada umumnya tidak berisi fakta, sejarah beerisi seleksi-seleksi, karena orang tak mungkin sanggup merekam waktu dan ruang seluruh jagat raya ini dengan lembaran-lembaran sejarah yang singkat. Karena seleksi itulah, maka sejarah hakekatnya adalah kumpulan-kumpulan subyektifitas rezim.

Bertolak dari pengertian itu, maka kami memandang tidak perlu merentet-rentetkan gerakan mahasiswa baik sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, tahun 1971, tahun 1974 dan seterusnya. Tentunya yang menjadi pertanyaan kenapa dan sebagai apakah kehadiran mahasiswa itu? Apakah dia sebagaai pencuri seperti ucapan Ketua DPR Daryatmo, apakah sebagai kekerasan-kekerasan seperti kata-kata Sudomo, bahwa kekerasan akan dibalas dengan kekerasan. Apakah sebagai “New Left”, sebagai yang “sok pahlawan” kata Ali Murtopo, juga sebagai bandul atau pendulum? Atau mungkin seperti ucapan suharto sendiri, satu kewajaran saja. Dan benarkah ditunggangi???

Kiranya sebagai suatu pembelaan, kami harus menjelaskan secara formil pemerintah sebenarnya mengakui gerakan mahasiswa. Pemerintah belum pernah membreidel TRI DARMA perguruan tinggi yang menjadi dasar gerakan kami sampai detik ini!! Etika dan norma-norma itu belum pernah dilarang penguasa. Tri Darma Perguruan tinggi adalah pokok-pokok jiwa Perguruan tinggi yang terperinci atas PENDIDIKAN, PENELITIAN dan PENGABDIAN MASYARAKAT. Dalam sidang-sidang pengadilan mahasiswa, kami selalu teriakkan dasar-dasar pemikiran dari pemikiran gerakan kami itu. Semua semata-mata bersumber kepada Tri Darma Perguruan Tinggi itulah. Tetapi dalam sidang-sidang itu dan di mata penguasa rupanya kami dapati Tri Darma Perguruan Tinggi telah mati. Pengadilan tiu tidak pernah menyinggung-nyingung perkataan Tri Darma Perguruan Tinggi sedikitpun. Kami sangat prihatin terhadap kenyataan ini, dan ini merupakan degradasi atau penurunan harkat Perguruan Tinggi yang sebesar-besarnya di dalam orde baru ini.

Di jaman Sukarno malahan masih kita lihat bahwa KEMENTRIAN PTIP cukup punya kompetisi dalam berurusan dengan Tri Darma Perguruan Tinggi ini. Gerakan 66 walaupun sebagai kasus pergantian kekuasaan yang lazim, tetapi sampai detik terakhir PTIP masih menghargai Tri Darma Perguruan Tinggi, dan PTIP menyetujui dibentuknya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Degradasi itu menukik saat ini pada harga yang serendah-rendahnya, karena pemerintah dan Lembaga Hukum hanya mengakui gerakan mahasiswa jika dan hanya jika mendapat IJIN DARI REKTOR. penguasa tidak mempersoalkan apakah gerakan itu sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi atau tidak. Ini benar-benar gaya dari seorang birokrat yang bermuka diktator.

Dalam hal Tri Darma Perguruan Tinggi, maka sila Pengabdian Masyarakat telah cukup menjadikan petunjuk bagi mahasiswa untuk bergerak. Kiranya selama ini mahasiswa sebenarnya masih dalam batas-batas kesabaran yang biasa saja. Kami melihat kenyataan buruk menimpa rakyat. Kami melihat perlakuan hukum yang pincang, rakyat tidak boleh menyuarakan pendapatnya, penguasa yang korupsi, presiden yang sudah lupa kepada amanat penderitaan rakyat atau penyalahgunaan jabatan: dan kemudian kami bergerak. Ini tentu hal-hal yang wajar saja. Kalau presiden menyelewengkan UUD’45 dan kami meminta presiden itu untuk berhenti, mengapa hal ini dianggap sesuatu yang besar? Padahal sudah seharusnya presiden yang tidak becus itu diganti. Ini adalah persoalan yang kecil dalam negara demokrasi. Membawakan suaara rakyat yang demikian itulah yang berarti melaksanakan pengabdian rakyat dan Tri Darma Perguruan Tinggi. Gerakan mahasiswa yang kami lakukan tidak lebih-lebihkan dari itu. masih sesuai dan searah dengan cita-cita Perguruan Tinggi serta garis-garis perjuangan Perguruan Tinggi. Tetapi sangat mengejutkan bahwa saat ini rezim Suharto terpaksa menyeretnya ke meja hijau.

Ada dasar-dasar lain yang kami pakai dalam melakukan gerakan mahasiswa. Hal itu setidak-tidaknya sesuai dengan isi dari GBHN (ketetapan MPR No.IV/1978) ditetapkan bahwa pendidikan Perguruan Tinggi dan Peranan Perguruan Tinggi diarahkan (K): agar penggunaan kebebasan mimbar dalam bentuk-bentuk kraetif, konstruktif dan bertanggung jawab tetap dijamin sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan.

Ini merupakan hal yang menarik sekali. Apalagi sungguh satu sensasi, bahwa kematian kegiatan mahasiswa akibat turunnya NORMALISASI KAMPUS adalah termasuk usaha GBHN untuk membuat mahasiswa kreatif?? Kami menjadi penasaran sekali, apakah ada perobahan semantika dalam dunia bahasa Indonesia, bahwa mengembangkan tata kehidupan kampus yang memadai dan tampak jelas corak khas kepribadian Indonesia (isi GBHN); berarti adalah dikembangkannya kultur PECAT-MEMECAT Rektor-rektor di Indonesia? Dua rektor ITB berturut-turut telah dipecat oleh menteri Daud Yusuf, masing-masing adalah profesor Iskandar Alisyahbana dan Dr. Sujana Syafe’i mungkin inilah realisasi dari GBHN tersebut?

Satu langkah awal pembangunan (REPELITA III), yakni pemecatan rektor, sama dengan satu awal gerak pemerintahan rezim POL POT, yakni screening terhadap musuh-musuh suharto. Kalau dasar-dasar ini masih diakui, sebenarnya gerakan mahasiswa tidak perlu mendapat ganjaran dari suharto seperti saat ini. Tetapi tergadap dasar hukum ini, pemerintah toh tidak menganggapnya lagi.

Kemudian jika mahasiswa melakukan rapat-rapat, jika Dewan Mahasiswa dan senat mahasiswa mengadakan pertemuan, hukum apakah yang dilanggar? Sekarang Marilah kita tengok nasib undang-undang no. 22/1961 tentang perguruan tinggi, menetapkan dalam pasal 4: “kebebasan ilmiah dan kebebasan mimbar pada Perguruan Tinggi diakui dan dijamin sepanjang tidak bertentangan dengan serta mengindahkan dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Penjelasan pasal 4 menegaskan : undang-undang ini pada perguruan tinggi untuk mengajarkan, mengatakan dan mengadakan penilitian supaya dengan demikian usaha dan kegiatannya mencapai taraf dan perkembangan yang setinggi-tingginya dan sesempurna-sempurnanya. Undang-undang ini tidak pula disentuh dakam melihat persoalan dalam pengadilan ini. Seolah-olah dianggap tidak ada. Dan undang-undang ini sebenarnya telah meletakan dasar yang kokoh bagi gerakan mahasiswa. Tetapi apa yang justru terjadi saat ini, arti dari undang-undang itu itu telah diselewengkan! Kami kira cara “mencapai taraf dan perkembangan yang setinggi-tingginya”, bukan lah berarti MEMBEKUKAN organisasi mahasiswa DM/SM seperti saat ini.

Apakah mahasiswa masih dianggap manusia oleh penguasa? Kegiatan kritik, kegiatan politik dan organisasi yang merupakan kegiatan yang wajar dari seorang manusia telah dilarang oleh penguasa. UUD’45 telah mengatakan adanya kebebasan berserikat dan berkumpul, ini adalah hak-hak azasi dari seorang manusia. Mengapa hal itu dilarang? Satu dari pendapat Krishnayanda Wiryo Werdoyo, S.H. mengharapkan: ”mahasiswa sebagaimana warga negara Indonesia lainnya mempunyai hak-hak azasi yang telah dijamin di dalam beberapa pasal UUD’45 (hukum dan Pembangunan No. 5 Tahun VIII, 1978). Tetapi apa pula yang terjadi sekarang? Menteri Daoed Yoesoef dengan sangat buasnya menormalisir kampus dengan target-target waktu yang dipaksakan ke perguruan-perguruan tinggi. Apakah ini berarti melaksanakan UUD’45?

Sudah habis kiranya kami harus menguras argumentasi formil yang dapat menjelaskan gerakan kami. Kami kira, hanya satu yang dapat kami lakukan. Yakni menyadarkan para penguasa dari mabuknya. Kami akan coba kutip ucapan dari prof. Paul baran: Seorang intelektual pada asasnya adalah pengeritik masyarakat, seorang yang pekerjaaannya adalah mengidientifikasi, menganalisa dan dengan dengan demikian membantu mengatasi rintangan jalan yang menghambat tercapainya susunan masyarakat yang lebih baik, lebih berprikemanusiaan dan lebih rasionil. Dengan demikian ia menjadi hati nurani masyarakat dan juru bicara dari ketakutan-ketakutan progresif yang terdapat dalam periode tertentu dari sejarah dan dengan demikian mau dianggap “pengacau” dan seorang yang menjengkelkan bagi “rulling class”.

Tetapi demikianlah kami akan mencoba mempertanggungjawabkan segala perbuatan kami, mengapa kami harus mengucapkan kata-kata yang menimbulkan sangkaan penghinaan, atau pengacauan. Bahwa kesemuanya bukanlah sekedar berontak-berontakan, ekstrim-ekstriman atau isapan jempol belaka. Untuk itu kami mohon kepada majlis hakim untuk dapat menerima pembelaan kami secara utuh, karena hanya keutuhan itulah yang akan menentukan KEBENARAN dari pembelaan kami. Rasa sakit hati disana sini tetu dapat saja timbul, tetapi yang demikian itu hanya karena kehendak kami untuk berlaku jujur dan tujuan-tujuan kebaikan jua.

Satu inti masalah yang perlu kita paparkan adalah mengenai gerakan mahasiswa sebagai satu gerakan ilmiah, kalau boleh. Ini tentu terjadi pada tahap-tahap sebelum sampai pada bentuknya yang kongkrit, yang terpandang sebagai tindakan kriminil semata-mata dihadapan penguasa. Sebagai gerakan ilmiah kami pun telah terpental. Peranan gerakan ini sedikit banyak berusaha dikurangi, karena kekuatan intelektuil dianggap mengancam establishment. Sifat-sifat kriyis dan obyektif adalah musuh menurut “petualang kekuasaan”. Petualang kekuasaan adalah rezim yang sekarang pegang tampuk di Indonesia. Adalah penguasa yang menyebutkan dirinya negarawan. Yang kami pandang melanjutkan tradisi pergolakan-pergolakan klasik di Indonesia. Mungkin sejak kemerdekaan Indonesia telah tercapai, maka berbagai kelompok-kelompok saling berebut kursi. Analisa akan hal ini sudah kami perjelas di bagian depan pleidoi kami. Demikianlah pergolakan itu sudah sampai pada indikasi yang jelas ketika dekrit presiden 1959 dikeluarkan. Modus kembali ke UUD’45 adalah kedok bagi suatu kelompok untuk merebut kembali otoritas yang hilang karena hidupnya parlemen. Maka sejak itu sebenarnya negara Indonesia sudah lenyap. Yang ada adalah pertentangan-pertentangan kelompok dengan memanfaatkan akses-akses atau kegagalan-kegagalan program pembangunan rezim sebelumnya. Karena modus-modus politik dari 1959, 1966 mungkin juga sampai saat ini masih tetap kembali ke UUD’45 dan pancasila. Dan rakyat masih tetap menjadi kancah pergolakan kekuasaan, rakyat masih belum mendapat tempat. Tidak ada tempat bagi rakyat untuk menyampaikan kehendaknya.

Sebenarnyalah suara itu setidak-tidaknya secara ini dapat diwakili oleh golongan ilmiah.

Tetapi golongan ini juga sudah dikebiri. Persoalan pokok mengenai kedudukan golongan ilmiah dan negarawan ini seperti dinyatakan Hans J. Morgentau dalam Scientific Man versus Power Politics:

“Negarawan tidak mempunyai jaminan untuk berhasil dalam pekerjaan yang langsung ia hadapi. Malah ia juga tidak mempunyai perkiraan tentang penyelesaian masalah yang berjangka panjang. Lihatlah kepada Iskandar, Caesar dan Brutus, kepada Washington dan Lincoln, kepada Napoleon, Lenin dan Hitler. Tak ada satu perumusan yang akan memberikan negarawan itu kepastian. Tidak ada suatu perhitungan untuk melenyapkan resiko, tidak pula ada kumpulan fakta yang membuka tabir masa depan. Dalam mendambakan bayangan kepastian sains, kondisi negarawan sebenarnya lebih dekat kepada kondisi seorang penjudi (gambler) dari pada seorang ahli (scientist)“.

Kehadiran mahasiswa dan perguruan tinggi jelas dari artikel ini, satu kekuatan yang harus dipandang bersifat kritis. Karena benar atau tidaknya pendapat mahasiswa masih sukar ditentukan. Bahan-bahan yang menjadi isi dari gerakan mahasiswa itu adalah produk intelektuil yang masih harus dikaji. Bahan itu kami sampaikan sebagaimana dalam gerakan kami, bukanlah sesuatu yang percuma. tetapi suatu gerakan yang harus kami keluarkan diantara ketidakpastian-ketidakpastian dalam negara ini satu integritas moril yang harus kami keluarkan, sebagaimana konstitusi melindungi diri kami. Bahkan sebagai kebudayaan politik hal ini dimaklumi. Di sini ada korupsi, itu adalah kasus yang cukup gamblang salahnya. Di sini ada presiden yang menyelewengkan UUD, itu juga apakah bisa dibenarkan? Tidak perlu itu sebagai delik ilmiah, kami kira sebagai mandataris apabila menyeleweng, rakyat berhak mencabutnya.

Kadang-kadang kami menceritakan apa adanya. Bahkan dalam pidato pelantikan presiden pada tanggal 23 Maret 1973, Suharto mengatakan: “saya juga mengaharapkan pengawasan dan petunjuk-petunjuk dari rakyat dan wakil-wakilnya serta mereka dapat membawa suara rakyat. Dalam melakukan pengawasan dan memberi petunjuk itu, tunjukanlah rencana-rencana atau jalan-jalan yang lebih baik, pasti saya kerjakan. Dan baiklah tidak kita lupakan, bahwa cukup luas dalam konstitusionil dan demokratis yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan pemberian petunjuk itu, lengkap dengan sangsi konstitusionilnya apabila diperlukan, ialah menarik kembali kepercayaan pemberian mandat itu”.

Ini adalah panji presiden. Kami kira itu bisa tagih. Kami kira itu semua gerakan kami adalah bertepatan dengan “gentle agreement” Suharto itu. Demikianlah sejujurnya gerakan ini, tak ada yang tidak diinginkan Suharto sendiri. Ikrar Mahasiswa Indonesia, hanya berisi permintaan agar MPR meminta pertanggungjawaban presiden kami belum sampai untuk pencabutan mandat, seperti yang sebenarnya Suharto inginkan sendiri jika melakukan penyelewengan. Kami katakan apa adanya, tetapi dunia kami sudah lama terbalik. Indonesia dalam posisi sungsang-melintang. Makin jujur manusia Indonesia, rupanya makin dekatlah sangsi hukum, makin terbukalah pintu penjara dan makin tajamlah ancaman penguasa. Oleh karena jika “kejujuran” merupakan tahap mula jenjang pemikiran ilmiah/intelektuil. Maka pada tahap itu, usaha intelektuil Indonesiapun telah dihancur leburkan. Padahal jenjang-jenjang obyektifitas dan pencarian kebenaran, yang seharusnya menjadi prasyarat bagi pendapat yang netral belum sempat teraih.

Mengenai kenapa jika presiden Suharto menginginkan pengawasan dari mereka yang dapat membawa suara rakyat tetapi justru hukum menuntut kami! Maka kami harus jelaskan tentang adanya satu niatan tertentu dari kelompoknya dan kedua mungkin Suharto telah berubah tabiatnya. Yang lebih drastis kami malahan dituduh menghina presiden, adalah hal sungguh tidak masuk akal sama sekali. Kasus-kasus ini mungkin bagian kemusnahan nilai-nilai ilmiah di Indonesia, termasuk krisis intelektualitas dan moralitas yang melanda dunia hukum di Indonesia.

Melihat kenyataan seperti itu, gerakan mahasiswa, umumnya adalah kekuatan yang kami berikan sebagai kritik total. Mungkin terhadap kedudukan nilai ilmiah yang seperti itu, di samping karena keprihatinan melihat tragedi akan porak porandanya kehidupan masyarakat.

Yang itu mungkin disebabkan karena mekanisme negara atau pemerintahan sudah mandeg dan sudah ditinggalkan oleh penguasa. Kendati begitu terus terang mungkin sebagai satu gerakan, gerakan kami sungguh jauh dari kebebasan cita-cita ilmiah yang sebenarnya. Tetapi sekiranya terhadap kejujuran dan sikap kritis, kami rasakan itu sudah kami coba. Tanpa senjata dan kekerasan. Sebagai usaha pertama membuka jalan, agar “Indonesia menjadi sebuah negara”.

Daripada kita lama-lama hidup dalam kepalsuan, dalam pemerintahan dan negara yang palsu. Sebagai alternatif yang paling baik, walaupun harus berhenti sejenak dalam gedung pengadilan ini, dan harus menanggung sumpah serapah dari sebuah rezim, tetapi “kebenaran” adalah hati kami. Suasana memang sangat panas, tetapi “kebenaran” harus kita kejar sekalipun terletak di dalam api.

Tentu kami bukanlah teknokrat, kami hanya punya “beberapa nilai”. Dan itu harus kami tegakkan. Jika negara ini harus berdiri sebagai negara, kami belum tentu mempunyai ambisi sebagai negarawan atau politikus atau penguasa. Apakah kami seorang cendikiawan atau bukan, nilai-nilai itu harus kita punyai. Kejujuran kami seorang cendekiawan atau bukan, nilai-nilai itu harus kita punyai. Kejujuran dan kebenaran adalah cita-cita abadi rakyat dan ummat manusia. Itulah yang harus kami perjuangkan !!!! individu mahasiswa memang berganti, tetapi cita-cita akademis tidak pernah berganti. Posisi kami mungkin seperti ditunjukkan oleh Adam Malik dalam naskah ceramahnya “Menuju Pelaksanaan Demokrasi Pancasila” sebagai berikut: “Tugas para ilmiawanlah untuk mengingatkan tentang kemungkinan tergelincirnya para wakil rakyat tersebut dalam menilai situasi. Dengan begini putusan politik tidak harus bersalahan dengan pertimbangan ilmiah. Sebagai politikus terus terang saya akui kadang-kadang saya terkejut juga betapa putusan politik telah diambil tanpa pertimbangan yang disandarkan atas penglihatan ilmiah dan empiris. Memang tak selamanya pertentangan ini menimbulkan kegagalan. Tidak. Tetapi kesejajaran lebih memungkinkan berhasilnya usaha”.

Saat ini kami sendiri menjadi bingung apakah gerakan kami ini sudah lebih jauh dari pada ucapan Adam Malik itu??????? Mengapa sampai dituntut merupakan “penghinaan”??? kami kira sampai kiamat jika yang dimaksud penghinaan tiu, karena kami memusuhi kebatilan dan karena kejujuran, maka pengadilan ini segera akan mendapatkan ribuan perkara “penghinaan” yakni berupa gerakan-gerakan mahasiswa sejak jaman Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantoro, Sutan Syahrir, Haji Agus Salim, karena apa yang dilakukan pada umumnya adalah penegakan nilai-nilai kebenaran seperti juga yang sekarang menjadi perkara dalam pengadilan ini.

Apakah gerakan kami terlalu keras? sebagai suatu sosial kontrol? Untuk itu jika presiden suharto, “belum pikun” mestinya masih akan teringat kepada pidatonya sendiri di depan Seminar Ekonomi KAMI tanggal 10 s/d 20 Januari 1966, ketika menjadi Panglima Angkatan Darat dan berpangkat Mayor Jenderal sebagai berikut: “Pada hari-hari terakhir ini, para mahasiswa banyak melakukan pelbagai aksi-masa dan demonstrasi-demonstrasi yang menuntut penurunan harga. Dalam harga demokrasi terpimpin, saya menilai aksi-aksi itu sebagai salah satu perwujudan dari sosial kontrol”. Oleh karena itu jika keputusan “bersalah” akan tetap dijatuhkan kepada gerakan mahasiswa, pada saat itu kami harus mengambil sikap bahwa sesungguhnyalah Suharto hanya bersandiwara dalam seminar itu, dan sesungguhnyalah ucapan itu adalah “rayuan” agar kelompok penguasa mendapat dukungan dari universitas dan mahasiswa, kemudian tidak kalah kencangnya Prof. Dr. Moh. Sadli dalam saat yang bersamaan juga mengatakan: “Kami, kaum dosen pun merasa akibat kenaikan harga-harga terutama harga bensin. Kelas-kelas semakin kosong dan saya sendiri pun menghitung-hitung apakah gaji yang saya (dan istri saya ia juga dosen) terima cukup untuk membayar transport untuk pergi ke Universitas”.

Jadi kalau saudara-saudara mau mogok, ini dapat dimengerti. Ke mana perginya Profesor Sadli saat ini??? Suaranya sudah tidak kedengaran lagi.

Kami kira pernyataan-pernyataan pihak-pihak di atas cukup menguatkan gerakan kami. Rentetan-rentetan gerakan antara tahun 1977 sampai tahun 1978, tokoh bukan aksi-aksi massa yang cukup besar, kemudian bukan hanya demonstrasi apalagi, tetapi hasil pertemuan DM/SM se-Indonesia notabene termasuk bagian dari kebebasan Mimbar, di mana diundang pula tokoh-tokoh masyarakat dalam bidang-bidang masing-masing yang persamaan mendukung kelahiran Ikrar Mahasiswa Indonesia.

Ikrar Mahasiswa Indonesia itu kemudian menjadi bahan hukum untuk dituntut dalam pengadilan ini.

Proses pembuatan ikrar tersebut membuktikan bahwa gerakan kami didukung oleh pengetahuan yang cukup luas, bahkan berbagai Universitas di Indonesia ikut serta. Sehingga sebagai satu gerakan, gerakan mahasiswa ini sulit untuk dikatakan sebagai “true believer”, pengekor atau kuda tunggangan.

Untuk percaya tanpa argumentasi fakta. Kiranya Rumusan hasil Pertemuan yang menyertai kelahiran Ikrar Mahasiswa Indonesia, berisi banyak fakta-fakta dan semua wakil-wakil mahasiswa Indonesia menandatanganinya. Demikianlah gerakan mahasiswa yang kini kami lakukan bukanlah semacam psyche totaliter dan facis, atau mungkin anarkis yang patut untuk dituntut sebagai sebuah kasus kriminil/pidana.

Apa yang kami gambarkan di atas tentang Perguruan Tinggi dan mahasiswa sudah cukup melukiskan maksud dari gerakan-gerakan mahasiswa lainnya. Diantaranya seperti kritik terhadap PEMILU 1977, Gerakan Anti Kebodohon, Gerakan Menjelang Sidang Umum MPR, Kritik terhadap Pemilihan Presiden Soeharto kembali, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, Memorandum Mahasiswa Bandung, Ikrar Mahasiswa Indonesia, pernyataan 15 Januari 1978 dan serangkaian Aksi Mahasiswa tanggal 28 Oktober 1977 serta 10 Novermber 1977.

Semua gerakan ini mempunyai tujuan-tujuan yang baik dan wajar. Mengenai jika setelah itu penguasa menuntutnya, maka alasan-alasan politisnya patut kita ketahui. Sedangkan jika hukum harus dijatuhkan kepada gerakan kami, itu selama ini hanyalah kami pandang sebagai konsekwensi politis bagi sebuah geakan. Karena hukum positif boleh berlaku relatif. Lebih-lebih tokoh pada pandangan kami, Indonesia bukanlah sebuah negara yang sesungguhnya. Hanyalah sebuah interaksi kepentingan-kepentingan.

Untuk tidak berlaku subyektif dalam pembelaan, gerakan kami ini didukung oleh pendapat Mochtar Lubis dalam ceramahnya di Gedung Kebangkitan Nasional 30 Januari 1978 dengan judul “BANGSA INDONESIA”. Yang menyatakan bahwa kita hendaknya menyadari dan memahami bahwa keresahan yang dicetuskan para mahasiswa kita ialah keresahan yang merupakan bagian dari satu proses besar yang kini sedang terjadi di dunia dengan seluruh umat manusia, suatu proses perubahan yang mungkin sangat pokok (fundamental) sifatnya, tidak saja yang di bawa oleh berbagai perkembangan dan perubahan yang paling mempengaruhi, dan menuju perubahan kebudayaan manusia, nilai-nilai manusia, hubungan-hubungan sosial, kedudukan birokrasi negara dan masyarakat, dan malahan juga mungkin perubahan-perubahan dalam susunan-susunan politik dan ekonomi yang kita kenal selama ini, perubahan-perubahan yang mau tak mau harus akan terjadi, jika umat manusia hendak selamat hidup terus menerus di bumi ini.

Ditegaskan agar integritas cendikiawan dikembangkan dan diperkuat. Menghadapi tantangan-tantangan zaman yang serba pelik seperti ini, kita tidak memerlukan manusia-manusia model bunglon, yang di masa orde lama menjual teori-teori Demokrasi Terpimpin, Nasakom, Ekonomi Marxis, dan kini menjanjikan keunggulan sistem ekonomi “free market force”.

Untuk dapat memahami semua proses ini, yang sangat pelik kaitan yang satu dengan yang lain, kita sangat memerlukan di Indonesia satu iklim cendekiawan yang bebas, kita perlu memasang telinga dan hati kita rendah-rendah ke bumi, mesra dekat ke hati dan pikiran, mimpi dan hasrat, sedu tangis rakyat kita …………………..

SEMOGA …………………………………………..

ABRI SEBAGAI KELOMPOK TENGAH DI INDONESIA

Ringkasan:

Ditinjau dari segi perkembangannya, maka ABRI terbentuk dari tiga unsur pokok yang mempunyai karakteristik berbeda seperti: PETA, KNIL, dan lasykar-lasykar. ABRI waktu itu belumlah mempunyai struktur organisasi kemiliteran yang jelas dan mapan. Baru kemudian dengan dekrit presiden 7 Juli 1947, ketiga unsur tersebut dileburkan menjadi satu organisasi kemiliteran yang kemudian dikenal dengan nama TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Dalam suatu negara memang diperlukan organ kemiliteran, yang mana militer ini pada pembentukannya dimaksudkan untuk bertempur dan memenangkan peperangan guna mempertahankan eksistensi negara (baca Samuel Edward Finer, The Man on Horseback: The Role of The Military Politics, Frederick A. Preager, New York, 1962, hal: 7). Bahkan Mohammad Hatta juga berpendapat yang hampir senada. Beliau menegaskan bahwa tugas yang sebenarnya dari militer dalam negara adalah: “melatih diri dan mengadakan perlengkapan untuk menghadapi musuh dari luar……… mereka harus bertanggung jawab dalam berbagai bidang keamanan dan keselamatan umum” (Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Panji Masyarakat, Jakarta, 1960, hal 15-16). Sebagai pendapat seorang pejuang bahkan salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia tentu saja pendapat ini perlu diperhatikan.

Kendatipun demikian, gejala-gejala yang nampak pada beberapa negara berkembang menunjukkan semakin menonjolnya peranan golongan militer. Militer di negara-negara tersebut, dalam kadar yang berbeda-beda dan dengan variasi yang berlainan turut serta dalam urusan-urusan non militer, terutama dalam bidang politik dan pemerintahan. Bahkan melebihi golongan sipil (baca John J. Johnson, The Role of The Military in Underdeveloped Countries, Princeton University Press, New York, 1967).

Demikian juga halnya dengan di negara kita, Indonesia. Turut sertanya militer dalam percaturan politik mulai nampak sejak peristiwa 17 Ojtober (1952). Suatu kejadian yang layak disebut “politico military symptom” yang meletus karena dorongan psycho-politis di kalangan militer yang merasa dirinya sebagai “share holders” terbesar dalam menegakkan republik Indonesia. Setidaknya pada kurun waktu 1945 sampai 1949.

Peristiwa tersebut merupakan semacam kudeta. Walaupun bukan merupakan kudeta yang berhasil, namun gejala selanjutnya menunjukkan bahwa kalangan militer mulai mempunyai keinginan untuk ikut campur tangan terus-menerus dalam bidang politik dan pemerintahan. Tuntutan ini berhasil ketika presiden Sukarno mengumumkan keadaan darurat perang pada bulan maret 1957. yang berarti memberikan suatu dasar hukum kepada militer untuk mengambil bagian dalam peran-peran politik. (Daniel S. Lev, Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959, Cornell Modern Indonesia Project, hal 54-57).

Keadaan inilah yang sebenarnya mengawali hancurnya peran partai-partai politik sehingga hancur pulalah nilai-nilai konstitusionil secara timbal balik. (Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1964). Salah satu sebabnya adalah karena bagi negara-negara berkembang, pada umumnya pola-pola ideologi politik adalah anti asing, sebagai manivestasi rasa kebangsaan yang besar, anti korupsi dan dekadensi untuk usaha bersama atau gotong royong untuk menuju perubahan. Dan di kalangan militer kemudian bersikap anti politik dan anti politisi sipil. Dalam hal ini memang sejak awal perang kemerdekaan telah ada perbedaan antara militer dengan politisi sipil. Setidaknya karena kalangan militer menganggap bahwa Sukarno-Hatta terlalu lambat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mesti saja hal ini merupakan anggapan yang kurang pada tempatnya; justru karena kalangan militer tidak mau memahami situasi politik Internasional waktu itu. (Guy J. Pauker)

Ketidakpuasan kalangan militer ini kian berlebih ketika negara Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Pada periode tahun 1950-1952, perasaan antipati yang telah tertanam sejak awal semakin bertambah, walaupun pada masa pemerintahan kabinet Natsir, september 1950 s/d Maret 1951 terdapat kerjasama antara pemerintah Natsir dengan kalangan militer. Kerjasama yang hanya sebentar ini menjadi berantakan pada jaman kabinet Wilopo, yang mana ditandai dengan konflik sipil-militer yang melahirkan peristiwa 17 Oktober yang mengubah konstelasi politik Indonesia. Pada dasarnya peristiwa ini lahir karena pemerintah membatasi anggaran pembiayaan untuk kemiliteran; bahkan berupa rasionalisasi kemiliteran yang dimaksudkan untuk mengubah sistem kemiliteran heterogen menjadi kemiliteran yang mempunyai satuan komando sebagaimana lazimnya kemiliteran dalam negara modern.

Pada masa kabinet Wilopo ini, rencana pimpinan TNI untuk m enjadikan tentara Indonesia sebagai tentara profesional dan ‘to reform the existing army into highly trained core army’ dijalankan terus. Dan rencana ini disetujui pula oleh menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX. Namun demikian program rasionalisasi di kalangan militer ini justru diitentang oleh beberapa kalangan militer sendiri, terutama oleh anggota tentara yang berasal dari PETA dan lasykar.

Kegagalan aksi politik TNI-AD pada tahun 1952, dan sikap pimpinan TNI-AD yang amat membatasi diri dalam bulan Juni 1955 serta sikap TNI-AD yang lebih suka menjaga status quo dalam hubungan sipil-militer sehubungan dengan krisis pada tahun 1955-1956. pada masa transisi inilah kalangan militer melalui Nasution mencoba untuk menambah peran militer dalam bidang-bidang non militer (peran politik) yang sampai saat itu belum dipunyai oleh TNI. Yang mana tujuan ini tercapai dengan adanya keadaan darurat perang (SOB), seperti telah dikemukakan di depan.

Masa antara tahun 1957-1959 adalah merupakan suatu masa transisi yang sangat penting dalam kehidupan politik di Indonesia, yaitu transisi dari sistem parlementer ke sistem pemerintahan presidental. Pada masa inilah presiden Sukarno menerapkan gagasan Demokrasi Terpimpin yang dilontarkan terutama sekali pada akhir tahun 1956. Penopangnya adalah militer melalui Jenderal Nasution dengan politik yang lebih moderat. Memang sebenarnya Nasution sejak tahun 1956 sampai keadaan darurat perang bertindak sebagai “balancer” antara kaum regionalis yang dipelopori oleh beberapa perwira militer yang radikal dengan presiden Sukarno. Bahkan ketika Presiden Sukarno secara resmi melontarkan gagasannya melalui Konsepsi Presiden tanggal 21 Februari 1957 dan kemudian timbul protes dari kalangan Masyumi, NU, Partai Katholik dan PSI (dalam PARLEMEN), maka akhirnya tercapai kompromi di atas “army arrangement term”. Kalau Manipol yang dikemukakan oleh Sukarno tersebut semula hanya merupakan suatu coba-coba belaka, namun sejak meletusnya pemberontakan PRRI awal tahun 1958, telah menyebabkan trend tersebut menjadi sifat permanen. Dan akhir dari pemberontakan PRRI secara sempurna. Presiden Sukarno dan militer angkatan darat tampil sebagai kekuatan politik yang dominan dan tersingkirnya peran partai-partai politik kecuali PKI!!!

Mulai tahun 1959 aliansi politik anti partai antara presiden Sukarno dengan Militer Angkatan Darat retak, dan mulai terjalin aliansi politik antara Sukarno dengan PKI. Proses yang berlangsung antara tahun 1959 sampai meletusnya G 30 S PKI menunjukkan pertikaian yang amat sengit untuk mencapai “survival” antara militer Angkatan Darat versus PKI yang dilindungi oleh kharisma Presiden Sukarno.

Yang paling menarik adalah karena bahwa kaum militer membutuhkan waktu cukup lama, lebih dari 20 tahun (1945-1966) untuk merebut kekuatan politik. Terutama dengan penampilan Jenderal Suharto sebagai pejabat Presiden pada Maret 1967 yang menyatakan bahwa orde baru merupakan suatu aliansi antara militer, mahasiswa, teknokrat serta politisi-politisi partai yang mau bekerja untuk orde baru di Indonesia. (Kompas, Juli 3, 1969).

Di samping peran dalam dwi fungsinya, peran ABRI menjadi semakin berkembang, Pemilihan Umum tahun 1971 membuktikan bahwa militer merupakan pusat kekuatan yang nyata dan satu-satunya. (lihat M. Nishihara, Golkar and the Indonesian Elections of 1971, Cornell Modern Indonesia Project, 1972). Dalam pemilihan umum ini, di mana komandan-komandan tentara setempat dan pegawai-pegawai negeri seringkali melakukan tekanan-tekanan yang sangat keras kepada para pemilih, 230 dari 360 kursi di DPR dimenangkan oleh Golongan Karya yang dikendalikan oleh tentara, sebuah perpaduan dari organisasi profesi, kelompok kepentingan, serikat buruh, pemuda, veteran dan kelompok wanita yang telah dibangun sebagai partai pemerintah. Bisa ditambahkan bahwa dari 100 kursi yang diisi dengan pengangkatan oleh presiden, 25 diantaranya diberikan kepada Golkar dan sisanya (75) diberikan kepada ABRI. Sehingga pemerintah memegang kemudi atas 336 atau 73% dari 460 kursi di dalam DPR. Kesembilan partai politik yang ada sebelum pemilihan umum hanya memperoleh sejumlah 124 kursi. Tentu saja hal yang menyedihkan, ini hanya dapat diterangkan untuk sebagian oleh intimidasi tentara terhadap massa. Walaupun demikian, dengan mengelakkan ketergantungan yang nyata terhadap partai-partai pada pemerintah, para pemimpin militer dengan tekunnya membantah bahwa kaum militerlah yang memerintah negeri ini, atau bahwa rezim militer di Indonesia sekarang bukanlah merupakan sebuah diktatur militer. Kelompok militer ini menegaskan bahwa sistem pemerintahan sesudah Sukarno secara tegas berdasarkan pada UUD ’45 yang revolusioner dan menentukan bentuk pemerintahan yang demokratis. Diakui bahwa jenis demokrasi yang hidup di Indonesia memang bukan demokrasi yang dikenal di negara-negara barat yang berdasarkan pada pemisahan kekuasaan, tetapi sesuai dengan UUD ’45 dan “menekankan pada pembagian kekuasaan serta menolak setiap sistem “pengawasan dan keseimbangan’ (checks and balances) yang khas barat dan tidak dapat dijalankan di Indonesia” (Sunandar Priyosudarmo, Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia berdasarkan UUD ’45, SESKOAD, 1973, hal 6). Selanjutnya konstitusi ini ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membebaskan pemerintah dari pengekangan-pengekangan, yang dalam sistem kenegaraan barat bisa mengendalikan kekuasaan eksekutif melalui lembaga legislatif dan yudikatif. Dalam pelaksanaannya, Demokrasi Pancasila dan orde baru hanyalah merupakan semacam perisai, di mana sebenarnya segala sesuatu ditentukan arahnya oleh pemerintah. Lembaga legislatif di negeri ini telah jauh dari peran yang sebenarnya dipunyainya. Komisi-komisi di DPR tidak banyak berperan dalam ikut serta menentukan irama politik pembangunan. Apalagi meminta pertanggungan jawab dari pemerintah, seringkali merupakan sandiwara untuk mengelabui mata rakyat. Menteri Amir Mahmud yang mengurus tetk bengeknya persoalan Dalam Negeri terkenal sebagai seorang menteri yang tiba-tiba “terpaksa” mengadakan kunjungan ke daerah-daerah setiap komisi DPR ingin memperoleh penjelasan dari beliau.

Gambaran mengenai politik orde baru penuh dengan pernyataan-pernyataan tentang “penggunaan metode bulldozer” oleh pemerintah dan perangkat ABRI untuk menakuti rakyat; karena pemerintah telah memasuki urusan-urusan intern seriikat-serikat buruh dan organisasi–organisasi profesi semacam PWI. Di dalam apa yang dikenal dengan konsepsi “monoloyalitas’, yang memaksa untuk memilih Golongan Karya, bagi pegawai-pegawai negeri. Sedangkan pada lain pihak pemerintah merintangi partai-partai politik dari kegiatan pembinaan ranting dan cabang-cabangnya, dari tingkat desa sampai kecamatan dan sebagainya. (Ulf Sundhaussen, The Military: Stucture, Procedure and Effect on Indonesia Society, dalam Karl D. Jackson dan Lucian W. Pye: Political Power and Communication in Indonesia, University of California Press, 1978, hal 45-81).

Dalam hal pengadilan pun, pengadilan ini kurang memenuhi fungsinya. Menteri Kehakiman Mujono adalah Jenderal dan Jaksa Agung adalah seorang jenderal. Jaksa Agung inilah yang menentukan suatu persoalan harus diadili atau tidak.

Beberapa Konsep yang Harus Dipunyai oleh ABRI di Berbagai Bidang

Dalam uraian yang telah dikemukakan dimuka, membuktikan bahwa ABRI telah menempuh perjalanan yang cukup berarti dalam ikut serta menentukan politik pemerintahan. Mungkin keadaan semacam ini masih dibenarkan seandainya hal semacam itu tidak diimbangi dengan penekanan peran dan fungsi pihak-pihak lain. Namun demikian, kenyataan membuktikan bahwa ABRI justru berbuat sebaliknya, bahwa perannya di bidang pemerintahan sipil dilakukan dengan mendamprat pihak-pihak lain.

Kaum militer secara khusus dibarengi dengan baik dalam bidang eksekutif dan di dalam administrasi pusat. Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Suharto dapat mengangkat atau memberhentikan menurut kemauannya. Kendatipun jumlah personil militer dalam kabinet berangsur-angsur dikurangi, namun beberapa jabatan departemen kunci masih tetap dipegang oleh personil-personil yang ABRI; departemen-departemen ini adalah: Pertahan dan Keamanan, Dalam Negeri, Sekretariat Negara, perhubungan dan lain-lain. Ini pun masih di tambah lagi dengan ABRI yang diindukkan dalam jabatan-jabatan penting, seperti Inspektur Jenderal, Sekretaris Jenderal yakni jabatan-jabatan puncak administratif pada tiap departemen. Bahkan dalam departemen-departemen penting, posisi Inspektur Jenderal diciptakan untuk selanjutnya diduduki oleh personil ABRI.

Dalam bidang politik luar negeri pun kalangan ABRI hampir merebut semua bidang korps diplomatik, yang konon dimaksudkan untuk pertimbangan strategis dan keamanan dalam menentukan warna politik luar negeri. Bahkan untuk menentukan DUBES-DUBES di Asia Tenggara konon DEPLU masih harus min ta restu oknum tertentu di Indonesia (dari sekelompok OPSUS). Dalam kenyataannya, politik luar negeri Indonesia mengenai kerja sama regional dan pembentukan ASEAN didasarkan pada penghayatan militer mengenai kebutuhan politis dan strategis di wilayah ini (P. Polomka, A Study of Indonesian Fereign Policy with Special Reference to the Involvment of the Military, thesis, University of Melbourne, 1973).

Pada pihak lain, militer diperkuat dan diwakili pada tingkat propinsi seperti halnya pada pusat politik. Orang-orang militer duduk di dalam dengan perwakilan rakyat propinsi maupun kabupaten; bahkan jabatan gbernur serta Bupati hampir seluruhnya dipegang oleh ABRI. Sejak tahun 1974, maka 80% dari jabatan gubernur oleh ABRI demikian pula dengan bupati yang memimpin daerah tingkat II. Yang mana hal ini berarti bahwa pengangkatan gubernur dari kalangan ABRI ini memberi kepada pemerintah suatu kesempatan untuk meniadakan ‘unsur-unsur yang tak dikehendaki’. Presiden memilih gubernur dari 3 calon yang diajukan oleh DPRD, sedangkan apabila ternyata presiden “kurang” menyetujui ketiga calon, maka DPRD dipersilahkan untuk mengajukan calon-calon baru. Sistem birokrasi yang ada di negeri ini juga mendidik bagi kalangan partai politik yang duduk pada DPRD untuk “secara tidak langsung terpaksa mengajukan calon dari kalangan ABRI”; karena hal ini berarti membuka kesempatan bagi daerahnya agar mampu mengadakan hubungan dengan pusat dengan lancar dan mudah. Atas dasar perasaan satu korps anggota ABRI (LE ESPRIT DE CORPS).

Ternyata kalangan militer ini bukan hanya aktif di kalangan politik, tetapi juga memegang peran yang berarti dalam bidang administrasi dan diplomatik; serta di bidang ekonomi. Sejak tahun 1957, khususnya sejak perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisasi pada tahun 1958, perwira-perwira telah diangkat untuk memegang jabatan dalam perusahaan-perusahaan negara seperti estate, hotel-hotel, perusahaan pengangkutan dan perdagangan. Yang mana orang-orang dari kalangan militer ini terutama diangkat untuk pekerjaan tata laksana personil dan pengawasan, sedang tata laksana ekonomi masih diserahkan pada pihak sipil, yang malahan seringkali mempunyai keahlian lebih tinggi dari perwira-perwira yang tersedia. Salah satu hal yang patut dicatat adalah didudukkannya Ibnu Sutowo sebagai Direktur Utama Pertamina; yang mana ini dimaksudkan agar Ibnu Sutowo mampu memberikan dana-dana khusus untuk kemiliteran. Terlebih lagi semasa pemerintahan Suharto hanya memberikan 28% dari tuntutan 60% alokasi anggaran belanja negara untuk angkatan bersenjata. Katakanlah bahwa Ibnu Sutowo dipasang pada posisi ini untuk melengkapi dana-dana non budgeter yang tidak bisa dipenuhi oleh anggaran pemerintah (pengeluaran dana non budgeter adalah inskonstitusionil, menurut Moh. Hatta). Karena peran yang sedemikian berartinya bagi kelangsungan hidup ABRI inilah maka Ibnu Sutowo tidak perlu dituntut di depan pengadilan sehubungan dengan kasus Pertamina berikut kebocoran-kebocorannya.

Yang patut digaris bawahi dari pengkaryaan ABRI ini adalah masuknya struktur (hierarki) kepemimpinan militer di kalangan pemerintahan sipil, baik diakui maupun tidak. Seorang menteri (Letnan Jenderal) yang memerintahkan suatu program kepada GUbernur (yang Mayor Jenderal) hampir bisa dipastikan bahwa instruksi-instruksinya akan ditaati tanpa reserve.

Dalam bidang politik ABRI bertindak selaku pengintervensi politik sedangkan sebenarnya, kalau mau ABRI bisa mengubah posisinya ini ke arah “participation in politics”, tetapi bukan menjadi “operator-operator politik” dan membacking partai politik. Kalau pada intervensi politik, maka militer memaksakan beberapa hukum-hukum korpsnya (diakui atau tidak) serta melemahkan partisipan politik lainnya, maka dengan “participation in politics” dimaksudkan sebagai pemegang peran untuk ikut bermain dalam percaturan politik untuk melahirkan institusi politik baru. (baca Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies, Yale University Press, New Haven, Connecticut, 1968, hal 137).

Dengan politik “participation in politics” tersebut, maka ABRI akan mampu berbuat untuk rakyat Indonesia. Karena pada dasarnya pemenuhan keperluan hidup hanya dapat dicapai dengan jalan hidup bermasyarakat, dalam hal mana setiap anggota masyarakat harus mampu bekerja sama. Kerja sama ini hanya akan berlangsung dengan baik kalau segenap anggota masyarakat mengikuti prosedur yang teratur dalam melaksanakan interrelasi sosialnya termsauk pembagian tugas-tugas profesi yang jelas. Dengan perkataan lain, perlu adanya ketertiban soaial.

ABRI harus tetap mampu menjaga keseimbangan masyarakat yang di dalamnya mengandung beberapa pengelompokkan; baik pengelompokkan fungsionil maupun pengelompokkan politis. Sedangkan mengingat bahwa di dalam masyarakat terdapat sistem dan prosedur yang mengatur kegiatan dan tindakan, dalam hal ini ABRI pun harus mampu menempatkan dirinya sebagai ‘pengawas’ yang bisa direalisasikan melalui etiket dan sistem hukum serta moralitas kebangsaan. Bahkan seharusnya ABRI mampu menciptakan standard sosial yang digunakan sebagai ukuran untuk memilih dan menseleksi suatu sikap, dan juga untuk menilai apakah suatu pelaksanaan tugas dijalankan dengan efektif. Karena pengertian itulah maka seharusnya ABRI harus mengembalikan fungsinya sebagai “alat negara” dan bukannya sebagai “alat penguasa”. Sedangkan peranannya dalam masyarakat, bukan semata-semata berarti bahwa ABRI harus duduk dalam jabatan-jabatan non militer; namun lebih daripada itu ABRI harus ma mampu menjadi pemegang peran dalam “strategi kultur”; di mana ini berarti bukan hanya sekedar menegakkan kestabilan secara status quo, namun mampu membawa masyarakat untuk menentukan warna peradaban. Akibatnya kekuatan ABRI bukan hanya dimaksudkan untuk mempengaruhi warna keputusan politik di dalam masyarakat secara obyektif dan netral. Kekuatan ABRI bukan hanya dipergunakan untuk mensukseskan kampanye-kampanye manipulatif; bahkan sebaliknya, sebab cara-cara manipulatif tidak akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik; baik ditinjau secara fungsionil maupun struktural.

Peranan fundamental tersebut hanya bisa dilaksanakan dengan baik apabila beberapa persyaratan dipenuhi. Persyaratan tersebut adalah: (1) pemerintah berfungsi sebagai pengatur kehidupan bernegara yang bertindak atas dasar Undang-undang dengan juridikasi terbatas pada ‘lapisan luar’ warganya; sehingga dengan demikian akan lahir inisiatif-inisiatif dari ma syarakat. (2) menghilangkan ketergantungan masyarakat dan (30 menghilangkan ciri-ciri pemerintahan yang birokratik serta orientasi ke atas/totaliter diktator, ademokratie; karena struktur semacam ini akan mengurangi partisipasi masyarakat. Pengembalian peran ABRI ini, dengan didasari dengan kewibawaan yang dipunyai; tentu akan menempatkan ABRI pada posisi yang lebih proporsionil dan profesionil; di mana ABRI akan mampu memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan, terhadap depolitisasi pembangunan dan lain-lain serta menghargai profesi-profesi lainnya. Dalam hal mana konsep tersebut harus dikembalikan kepada tekad ABRI semula bahwa ‘ABRI berdiri di atas segala golongan’; sebagai konsekwensi bahwa ABRI adalah sebagai ‘ultima ratio’ dari kehidupan politik di Indonesia. ABRI harus berada di atas semua golongan dalam pengertian tidak sepantasnya ABRI menghambur-hamburkan energinya dengan resiko kehilangan wibawa dan martabatnya di kalangan masyarakat sehingga menghilangkan ‘kemanunggalan kepentingan ABRI-rakyat’.

Pengertian bahwa ABRI berdiri di atas semua golongan tidak perlu dilakukan dengan jalan ke-golkarannya; tetapi justru sebaliknya, di mana ABRI harus berusaha secara aktif untuk menumbuhkan kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada di Indonesia sedemikian rupa sehingga mampu bertindak selaku ‘partner’ ABRI yang tangguh. Masuknya ABRI dalam tubuh Golkar saat ini lambat laun hanya akan membawa Golkar menjadi aparat yang birokratis, yang mati dan tidak sanggup melahirkan gagasan dan wawasan barunya. (baca mas Isman, Persatuan dan Kerakyatan, Pidato pada pembukaan Sidang Perama Musyawarah Besar ke IV, KOSGORO, 1 Juli 1978).

Menuju Penempatan ABRI dalam Kedudukan yang Sebenarnya

Tiga rangkaian hal yang menyebabkan ABRI tersasar dalam bidang politik dan pemerintahan saat ini adalah:

Pertama, rangkaian atau sebab yang berhubungan dengan adanya ketidakstabilan sistem politik; yang pada akhirnya semakin membuka kesempatan pihak ABRI untuk menggunakan kekerasan di dalam politik. Adanya sistem politik yang ‘susceptable’ ini juga paling sering mengakibatkan timbulnya hal-hal yang mendiskreditkan pemerintahan sipil.

Kedua, sebab-sebab yang menyangkut pada kapasitet militer untuk mempengaruhi iklim politik.

Ketiga, rangkaian dan sebab-sebab yang bertalian dengan ‘political perspective’ yakni bila kepentingan militer dirasakan terancam.

Yang penting mengenai peranan politik militer, adalah perannya dalam fungsi-fungsi yang dikenal sebagai ‘political input’. Sehingga sesuai dengan tujuan proklamasi, maka ABRI ikut bertanggung jawab dalam mencapai masyarakat adil makmur, sejahtera material maupun spiritual. Hal ini berarti bahwa ABRI sudah selayaknya untuk kembali pada landasan konsepsi semula sebagai bhayangkari negara Indonesia. Bahwa ABRI merupakan alat untuk tetap menjaga kelestarian tegaknya negara dalam berbagai aspeknya. ABRI harus mampu menciptakan ikli perdamaian dalam pengertian nyata, bukan hanya dalam pengertian semu dan terbatas. Dalam keadaan adanya pluralitas sosial masyarakat Indonesia, yang membuka adanya beberapa perbedaan pendapat, maka ABRI sebagai kelompok tengah harus mampu memegang peran sebagai penyeimbang maupun untuk memperoleh konsensus dari konflik yang ada. Beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh pihak ABRI adalah:

Pertama, terlebih dahulu mempelajari konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Apakah konflik tersebut lahir karena persoalan non prinsipal (seperti masalah praktis aplikatif), atau konflik tersebut berasal dari bagian prinsipal atau dari prinsip-prinsip itu sendiri. Dari sinilah konsensus akan ditemukan; tanpa merugikan kepentingan pihak-pihak lain. Masalah ini bertitik tolak dari keharusan bahwa kehidupan ideologi dan kehidupan politik suatu bangsa pada hakekatnya adalah suatu proses pengejawantahan problematika yang dicerminkan melalui pengambilan-pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan perjuangan dengan mengembangkan kenyataan yang lahir dari gejolak masyarakat.

Dengan jalan lain ini perdamaian akan tercapai. Sedangkan faktor-faktor yang mutlak diperlukan dalam mencapai kondisi damai ini adalah:

a) Kepercayaan, bahwa pihak ABRI harus mempercayai kelompok politik lain. Sehingga kontrol terhadap pemerintah yang sedang berkuasa dapat dilakukan dari berbagai pihak yang berkepentingan atau setidaknya merupakan penyalur aspirasi golongannya.

b) Partnership, yakni dalam pengertian adanya kemauan untuk bekerja sama antara beberapa partisipan politik dan pemerintahan. Tetapi bukan malahan ikut-ikut berebut tulang.

Jelasnya ABRI harus mampu mendudukkan dirinya untuk menstabilkan proses pemantapan dan disiplin nasional melalui penataan kembali lembaga-lembaga sosial yang ada. Pemantapan ini akan terjamin hanya apabila masing-masing unsur pimpinan dari lembaga-lembaga sosial saling mencoba untuk memahami sudut pandang satu dengan lainnya dalam kerangka referensi yang sama dari konsensus nasional.

Pendekatan kedua dalam memantapkan kesadaram dan disiplin nasional ini ialah dengan memahami hal-hal yang menyebabkan ketidakmantapan itu sendiri, dan untuk selanjutnya menggariskan langkah-langkah untuk menganggulanginya. Pendekatan ini akan berupa pendekatan security. Dalam hal ini bukan hanya memusatkan perhatian mengenai apa yang seharusnya akan diperbuat, tetapi juga apa yang sebenarnya harus tidak kita perbuat untuk menjaga kestabilan nasional. Termasuk di dalamnya mengembalikan peran dan fungsi kelompok politik lain untuk berperan secara aktif dan nyata dalam kehidupan pengambilan keputusan. Dalam hal ini harus diingat bahwa peranan KOPKAMTIB dalam percaturan politik di Indonesia, benar-benar melumpuhkan peri kehidupan politik di Indonesia; karena KOPKAMTIB melakukan campur tangan calam bidang politik dari semua organisasi politik serta melakukan penahanan orang-orang seenaknya. Kedudukan Kopkamtib sebagai organisasi di dalam jurisdiksi HANKAM menjadi kabur ketika pada tahun 1973 Jend. Panggabean menyerahkan kedudukan panglima Kopkantib KEPADA Jend. Sumitro. Instansi yang patut disebut sebagai overlap dengan Koptantib ini diantaranya adalah Bakin, walaupun terutama Bakin ini hanya membatasi pada kegiatan pada kegiatan riset dan analisa. Walaupun campur tangan Koptantib (atau bisa disebut ABRI) dalam percaturan politik secara aktif memang sulit untuk dibuktikan, dalam pengertian karena mereka bekerja secara rahasia, namun sebenarnya hal ini sudah menyimpang dari konsepsi ABRI mengenai bidang politik yang menurut Jend. Nasution : “ABRI tidak akan campur tangan dalam bidang politik secara langsung “. Dengan kenyataan pembatasan ini, masih layakkah dikatakan sesuai dengan tujuan “ kebebasan politik (berpendapat)” yang tersirat dalam UUD’45.

Kekuatan ABRI seharusnya dipergunakan untuk menumbuhkan institusi politik dikalangan masyarakat dan bukannya untuk memaksakan politik pemerintah. Maksud dari UUD’45 dengan 4 pokok pikiran yang termaktub didalamnya sebenarnya adalah : bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; negara berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dalam permusyawaratan perwakilan dan berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Es menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Empat pokok pikiran ini merupakan empat tujuan akhir yang harus dicapai oleh negara Republik Indonesia, merupakan tujuan yang tidak bisa diubah. Pada lain pihak UUD’45 menetapkan 7 pokok-pokok sistem pemerintahan negara (Letjen Widodo, Memantapkan kesadaran dan disiplin Nasional Dalam Rangka Membangun Masyarakat Yang Demokratis dan Sejahtra, ceramah 3 juli 1976, Universitas Pajajaran Bandung). Pokok yang pertama adalah bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Pokok kedua mengatakan bahwa pemerintah berdasarkan pada sistem konstitusi dan tidak bersifat absolutisme. Hal ini mengandung makna bahwa tindakan pemerintahpun harus mampu berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam hal ini, masih bisakah dibenarkan adanya kasus-kasus hukum yang terlantar sebelum melalui proses peradilan? Seperti misalnya pemberedaran koran-koran dan selanjutnya ijin untuk terbit kembali tanpa adanya penyelesaiaan secara hukum yang wajar. Pokok ketiga adalah bahwa kekuasaan negara yang tertinggi berada ditangan MPR yang berarti bahwa segala konsep dan gagasan yang menyangkut kesejahtraan rakyat Indonesia baru mengikat untuk dilaksanakan setelah menjadi keputusan MPR; sedangkan kenyataannya MPR hanya berfungsi untuk mensahkan konsepsi yang diajukan pemerintah, apakah dengan demikian bukan berarti bahwa esensi tugas MPR sudah diputarbalikkan?

Pokok keempat adalah bahwa presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi ‘dibawah’ majelis. Perencanaan UUD’45 memilih bentuk pemerintahan presidensiel dalam arti kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan presiden. Pokok keempat ini diberi kualifikasi. Pokok kelima yang menyatakan bahwa presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR; oleh pokok keenam bahwa presiden dibantu oleh mentri dan oleh pokok ketujuh bahwa kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Dalam kaitannya dengan pokok ketujuh tersebut, sudahlah ABRI bertindak untuk melaksanakannya? Ini patut kita pertanyakan kembali kalau kita melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada. ABRI sebagai bayangkari negara seharusnya mampu menegakkan jalannya pemerintahan kearah pelaksanaan konstitusi; bahkan juga berpartisifasi sebagai pengontrol dalam lahirnya perundangan yang akan berlaku. Dalam hal ini misalnya kita lihat lahirnya TAP MPR No. X tahun 1973 di mana MPR memberikan wewenang ekstra kepada presiden/Mandataris MPR untuk mengambil langkah-langkah yang perlu (TANPA DEFINISI YANG JELAS) demi penyelamatan dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa. Bukankan hal ini bisa diartikan sebagai suatu pelimpahan kekuasaan negara seluruhnya berada ditangan kepala negara dengan mutlak dan tak terbatas?

Perwira Muda Suatu Alternatif

Konsfigurai atau wujud kekuasaan Indonesia dewasa ini mungkin akan mengalami perobahan pada akhir dewarsa ini. Dimana parea generasi 45 sudah pensiun sehingga generasi muda akan mengambil alih puncuk pimpinan kemiliteran. Usaha-usaha yang dialkukan dengan seminar pada bulan maret 1972, yang dimaksudkan untuk mensinkronisasikan sikap perwira muda dengan perwira-perwira yang lebih tua membuktikan bahwa dikalangan ABRI ada gejala untuk melanggengkan sistem yang selama ini dianut.

Perbedaan antara militer generasi 45 dengan generasi mudanya terutama dikarnakan latar berlakang pendidikan mereka, memperoleh latihan dan pengalaman politik yang berbeda dengan angkatan sebelumnya. Generasi 45 mempunyai kemungkinan lebih besar untuk memegang jabatan-jabatan komando, hanya karena perjuangan kemerdekaan Indonesialah yang menempatkan mereka pada posisi kekuasaan dan komando. Orientasi politik mereka sangat beraneka ragam dan hanya dengan suatu proses indoktrinasi dengan doktrin militer, pertarungan yang tabah dengan politik si-politisi, pembersihan berulang terhadap korps perwira, serta hal-hal yang mereka peroleh dari kepentingan politik dan ekonomi yang tertanam, yang memalingkan mereka selama lebih dari dua puluh tahun ke dalam kelompok yang bersatu padu seperti sekarang. Sebaliknya perwira-perwira muda direkrut sejak tahun 1958 tidak mempunyai pengalaman-pengalaman ini. Dari permulaan mereka diberi latihan profesional, sepadan dengan yang diperoleh pada taruna militer di negara barat yang mensyaratkan mereka untuk memangku pekerjaanya. Pendidikan politik atau indoktrinasi yang mereka peroleh dari AMN (atau kemudian AKABRI) adalah bersumber dari pengarahan markas besar dan doktrin-doktrin ABRI. Sehingga mereka adalah perwira-perwira yang profesional, dan minoritas di antara mereka yang tertarik pada politik yang jumlahnya diduga lebih kecil dan lebih bersatu dibandingkan dengan minoritas yang terikat politik di kalangan perwira-perwira yang lebih tua.

Profesionalisme mereka agaknya akan merintangi persaingan antar angkatan dan khususnya persaingan antar devisi. Banyak dari kegoncangan dikalangan angkatan darat dulu, dapat dilihat timbul sebagai akibat kecemburuan dan persaingan antara devisi angkatan darat yang lebih besar. Para perwira generasi muda tidak mempunyai kesetiaan yang khusus pada devisi atau KODAM dimana mereka ditempatkan, tetapi membedakan diri dalam angkatan pada waktu mereka berada di AMN atau AKABRI dan sistem persenjataan masing-masing. Mungkin perpecahan antara angkatan tidak akan lagi pada tahun-tahun yang mendatang, mengingat pada tahun pertama di AKABRI mereka pernah tinggal bersama-sama. Namun demikian harus diingat bahwa akhirnya akan semakin nampak gejala elitisme dikalangan perwira-perwira muda ini. Sikap elitisme dikalangan perwira-perwira muda inidapat dibayangkan akan mendorong kearah kelangsungan sikap dari para perwira tua memandang rendah terhadap politisi partai yang malas atau bahkan memperkokoh pemerintahan militer di Indonesia. Sedang pada lain pihak, terdapat tanda-tanda ketidakpuasan diantara generasi muda terhadap politik otoriter dari rezim yang sekarang ini berkuasa, yang betapapun tidak mudah muncul secara terbuka karena ketaatan yang kuat dari perwira muda terhadap norma-norma profesional. Contohnya, pada kampanye mahasiswa menentang kebijakan pemerintah pada tahun 1974 (januari). Nampaknya simpati dari para perwira muda jelas berada dipihak mahasiswa. Hal ini hanya terbatas pada rasa simpati, sedangkan pada lain pihak para perwira muda tersebut tetap akan melaksanakan tugasnya sebagai alat pemerintah’. Mungkinkah hal ini akan merupakan titik tolak semakin berkurangnya peran ABRI dalam kancah politik dan pmerintahan Idonesia? Semuanya belum bisa diramalkan sekarang, semuanya masih berada dalam suatu proses perkembangan. Mungkin baru terlihat dalam 5 – 10 tahun mendatang. Hanya yang jelas memang ada polarisasi dikalangan angkatan bersenjata, khususnya dalam kepemimpinan angkatan darat; baik yang menyangkut “jawanisasi, sentralisasi, keseimbangan divisional maupun sirkulasi dalam puncuk pimpinan angkatan bersenjata.

FIGUR MINIMAL BAGI ABRI

Jika dengan selogan “Kemanunggalan ABRI dan rakyat” kita mengharapkan saling ada pengertian yang baik antara ABRI dan rakyat, ada hidupberdampingan secara serasi, ada stabilitas di negara ini. Dan adanya kerjkasama yang baik antara Mahasiswa dan ABRI. Dalam segala bidang sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Maka dari awal kita katakan bahwa:

“Stabilitas tidak mungkin dicapai, jika didasarkan atas kelompok ABRI dan golongan-golongan masyarakat tertentu yang mempunyai perbedaan luas dalam hal interest, kapasitas untuk beradaptasi dan berubah.”

“Persatuan dan keharmonisan tidak mungkin tercapai, seandainya masih ada golongan-golongan masyarakat yang ternyata mampu bergerak dan berkembang lebih cepat sementara golongan masyarakat yang lainnya tidak mampu mengejar dan tertinggal dibelakang.”

Keadaan yang ada di negara ini, justru demikianlah adanya bahwa kehidupan dari pada aanggota ABRI, merupakan golongan masyarakat yang mempunyai mobility tinggi, mempunyai kapasitas untuk berkembang secepat ia mau. Dan yang patut diingat segala kelebihannya ini bukanlah alami, tetapi itu diperoleh karen ia berkuasa dalam segala lapangan, dari tingkat Nasional ke tingkat daerah. Inilah birokrasi militer yang mengatur dan mengendalikan, dan memiliki semua kekuatan dan kekuasaan politik, ekonomi negara ini. Sementara mereka menggulung, dan menyingkirkan semua golongan masyarakat lain yang terpusat pada sektor perdagangan kecil dan produksi komoditi, dan yang tumbuh dari kapitalisme negara yang teratur dan legal[1]).

Keadaan ini membuktikan ABRI lah yang menyuburkan kehidupan indevidualis, mematikan militansi nasionalisme rakyat. ABRI sendiri yang menyebabkan munculnya sinisme dan apatisme di masyarakat, dan ini merupakan bibit unggul bagi meledaknya sabotase sosial dan subversi [2]). ABRI dapat maju pesat, tetapi rakyat menderita dan menanggung hutang yang justru diakibatkan oleh tindakan-tindakan ABRI, ABRI dengan segala kemampuannya itu menjatuhkan, dan merendahkan arti sebenarnya dari kestabilan, persatuan dan keharmonisan sampai pada titik yang paling rendah. Akan sulit sekali bagi masyarakat terutama generasi mudanya untuk bertahan dari segala bentuk erosi dan goncangan sosial budaya yang datang dari luar dalam bentuk ini.

Masyarakat tidak lagi mempercayai, tetapi malahan membenci abri

Dalam keadaan demikian ABRI hanya menghadapi 2 jalan keluar, yaitu yang pertama adalah ABRI tetap menjalankan cara-cara lamanya dalam menangani keadaan ini yaitu menipu, menghasut, mengadu domba, menggeser dan mendepak semua unsur-unsur kekuatan sosial politik dalam setiap lembaga dan masyarakat [3]). Dengan berjangka pendek saja, dan dengan pertanyaan yang menyertainya: “Sampai kapankah keadaan ini masih berlangsung.” Tetapi bukanlah ini yang diharapkan, karena untuk terciptanya “kemanunggalan ABRI dan rakyat”, seperti yang diiklankan kini, itu harus dengan bekal syarat utama yang mutlak ada. Yaitu ABRI harus merasa bahwa rakya adalah ABRI juga dan ABRI adalah rakyat. ABRI pada akhir jiwanya “mencintai” rakyat Indonsia. Oleh sebab itu jalan pertama ini harus ditinggalkan sendiri oleh ABRI. ABRI sendiri yang harus merubah sikapnya, sebab sudah semua lembaga, kekuatan dan fubgsi sosial politik berada di tangan ABRI.

Untuk memperbaiki kedaan negara kita, maka hanya satu jalan yang benar, yaitu ABRI harus kembali kepada jiwa Pancasila dan UUD’45. ABRI harus tunduk dan sadar, jujur dan rendah hati memiliki faham bahwa negara kita adalah negara dimana rakyatnya yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Rakyat sendiri yang mengetahui apa tujuan hidupnya, rakyat mengetahui begaimana arah hidupnya, rahasia hidup. Berarti jiwa, rasa dan pikiran ada pada rakyat itu sendiri. Bukan pada ABRI dan tidak bisa ditentukan oleh ABRI.

Mahasiswa yang berulang kali, sejak 1908, 1928, 1945, 1966, 1974, justru meneriakkan bahwa sifat individu dan sifat sosial bangsa Indonesia yang harus merdeka, tidak dapat dirubah lagi Kepribadian dan identitas rakyat tidak mungkin dapat dibuang dan diganti seperti apa yang dimaui ABRI saja untuk dapat seiring sejalan mencapai cita-cita bangsa.

Oleh sebab itu ABRI harus mengadakan perubahan besar dalam dirinya. Yaitu kembali kepada jiwa Pancasila yang semurni-murninya. Sehingga ABRI akan mempunyai dan mencerminkan sikap yang mutlak perlu utuk bisa menerima pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran mahasiswa tersebut secara bijaksana. Sikap mutlak ini harus cepat-cepat dimiliki ABRI ntuk mencegah bubarnya dan hancurnya negara yang kita cintai ini.

ABRI dan mahasiswa berjalan sama, untuk tujuan agar negara kita tetap utuh, stabil dan dinamis. Oleh karena itu ABRI sebaiknya memikirkan masalah-masalah di bawah ini:

ABRI, jika berke Tuhanan Yang Maha Esa, harus dapat menghormati hak-hak orang lain, terutama hak hidup. Karena manusia yang hidup adalah makhluk Tuhan. Dan karena hidup ia bisa berpikir dan berpendapat. Jadi dengan demikian ABRI harus menghormati hak berpikir dan berpendapat rakyat dan Perguruan Tinggi.

ABRI, jika berKemanusiaan yang Adil dan Beradab, maka ABRI harus mengakui dan memperlakukan rakyat sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak “azasi.” ABRI jangan bertindak sewenang, menindas dan membasmi mahasiswa dan pendapat rakyat. Jangan terjadi seperti yang sudah-sudah, ABRI melanggar hak berpedapat mahasiswa dan merugikan hak hidup rakyat dengan jalan mnjebloskan ke penjara. ABRI jangan mengadakan diskriminasi golongan-golongan. Jika ABRI merasa bahwa pendapat ABRI yang benar, maka ABRI jangan seenaknya memainkan senjata terhadap rakyat, tetapi menyelami pandangan bahwa hukum melindungai keadilan bagi setiap rakyat tersebut. Sebab rakyat adalah juga manusia seperti juga anggota-anggota ABRI. Dan rakyat juga tidak pernah menembak ABRI. Maka jika rakyat mempunyai pendapat dan pemikiran, berlaku adillah dan beradablah dalam menanggapinya. Tunjukkanlah jiwa besar ABRI terhadap mahasiswa, Perguruan Tinggi dan seluruh masyarakat.

ABRI, jika ber Persatuan Indonesia, maka ABRI harus menjunjung tinggi dan mencintai negara dan bangsa dan tanah air Indonesia ini. Jika rakyat dan Perguruan Tinggi adalah salah satu unsur kesatuan sosial dan budaya di Indonesia, maka cintailah seluruhnya. Untuk persatuan Indonesia maka ABRI harus bisa memelihara proses integrasinya dengan inspirasi rakyat, bukan dengki dan benci karena mahasiswa sering memberi protes, usul, saran, kritik. Jika hanya berdasarkan hal ini ABRI dengki dan benci terhadap rakyat, maka ABRI malah menjauhi kemerdekaan, keamanan dan kesejahteraan bersama.

ABRI, jika berkerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, maka haruslah menunjukkan sikap yag menerima dan memperlakukan rakyat seperti bagaimana seharusnya terhadap warganegara yang memiliki hak yang sama. Oleh karena itu sudah seharusnya ABRI menghormati pendapat dan pemikiran rakyat, walaupun ABRI kurang menyetujuinya.

BRI harus bersikap untuk tidak mengganggu malahan harus membiarkan rakyat ikut berpartisipasi mengusahakan, memperjuangkan kehidupan politik dan pemerintahan negara yang dirasanya baik bagi negaranya. Itu merupakan pula hak dan tanggung jawab rakyat untuk mencapai kesejahteraan umum.

ABRI harus bisa menunjukkan sikap yang membolehkan rakyat berkumpul, berserikat untuk bertukar pikiran antara sesamanya atau dengan golongan masyarakat lain. Ini sesuai pula dengan UUD’45. ABRI harus bisa bersikap mencerminkan pemilihan sila ini, yang selalu tunduk dan mematuhi hukum-hukum negara ini. ABRI selalu bermusyawarah dengan berjiwa besar, jujur, terbuka dan rendah hati dengan mahasiswa jika terjadi kekurangan sesuai pandangan dan pemikiran.

ABRI, jika ber Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, maka jika rakyat ingin menyumbangkan pendapat dan pemikirang demi tercapainya kesejahteraan rakyat, ABRI harus bisa mengakomodir hal itu, sebagi cerminan sikap ABRI yang mementingkan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu pula jika mahasiswa adalah golongan manusia tugas dan pekerjaannya adalah mengembangkan daya pikir dan pendapat, maka ABRI harus bisa menerima, mengakuinya, menjamin kebebasan dan hak itu. Seab ini sudah diatur oleh UUD’45.

ABRI yang memiliki sila ini akhirnya harus seiring dengan rakyat dalam memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi di masyarakat. Jika rakyat berteriak agar semua pihak memperhatikan mereka yang berkedudukan lemah dan kecil, untuk bisa hidup layak, agar tidak terjadi konsentrasi kekayaan dan kekuatan ekonomi pada golongan kuat dan kecil saja. Maka dalam hal ini ABRI seharusnya memperlihatkan sikap sepandangan dan sependapatnya, kemudian memperjuangkannya bersama rakyat.

Meskipun hal ini bisa mengurang penumpukan kekayaan para anggota ABRI yang dikaryakan, atau relasinya.

Tetapi memang demikianlah jika ABRI adalah bangsa Indonesia juga. Itulah dasarnya, maka itulah pula sikapnya.

USAHA-USAHA PERBAIKAN KEADAAN MASYARAKAT

DAN NEGARA: PARTISIPASI DAN DEMOKRATISASI

Menuju cita-cita bangsa Indonesia

“Bahkan penjajah Belanda di Indonesia pun akan berakhir, buat saya telah merupakan kepastian. Tinggal persoalan waktu saja lagi, cepat atau lambat, bukan ya atau tidak”. Itu kata Bung Hatta, dalam pembelaan di Pengadilan Den Haag, 9 Maret 1929 (“Indonesia Merdeka”). Dan dari Sukarno sampai Sjahrir, Tan Malaka sampai Ki Hajar, Sutomo sampai Sam Ratulangie, semua yakin begitu. Dan memang benar, dengan korban dengan harta dan nyawa, tahun 1945 kita rebut dan capai kemerdekaan dari penjajah. Kemerdekaan Indonesia adalah jembatan Emas, kata Bung Karno. Ini lantaran tujuan masih jauh. Tujuan bangsa kita merdeka, sebagaimana terpateri dalam Pembukaan UUD’45 : “…. Membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindugi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaiaan abadi dan keadilan sosial….” Dan jembatan Emas itu baru step/langkah, baru sarana, untuk mencapai masyarakat makmur dan adil, merdeka, baik ekonomi maupun budaya.

Tetapi kita lihat, perjalanan kemerdekaan kita tidak selamanya mulus! Banyak rintangan menghadang. Dalam upaya mengisi kemerdekaan itu kita alami pasang-naik dan pasang surut. Untuk menegakkan demokrasi, yang merupakan alat ampuh mencapai cita-cita bangsa, juga tak terbilang ada arat melintang.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang bermaksud mengembalikan pola bernegara dari alam yang seolah anarkis ke UUD’45, ternyata pada praktek melompat terlalu jauh. Dan PKI memanfaatkannya. Maka terjadilah G30SPKI pada tahun 1965 itu. Lalu muncul babak baru sejarah Indonesia.

Sejak 1966, bangsa kita sepakat kembali ke pelaksanaan UUD’45 dan Pancasila secara murni dan konsekwen. Tatanan politik, ekonomi, sosial dan budaya hendak ditegakkan atas landasan konstitusi itu. Maka pokok masalah yang penting: memajukan kesejahtraan umum serta menciptakan struktur-struktur penopangnya. Koreksi dan perubahan di segala aspek tata masyarakat dan negara (mental, politik, administrasi pemerintahan dan sebagainya), dikembalikan ke arah perwujudan keadilan/demokrasi poleksosbud.

Langkah perubahan itu memang mula-mula memberi banyak harapan. Akan tetapi, seiring dengan menggelindingnya waktu, terasa banyak keinginan tadi tak mewujud dalam realita. Banyak masalah bernegara dan bermasyarakat makin muncul. Beberapa hal pokok nyata-nyata terlihat, yang dapat kita tinjau berikut ini, dan yang mau tak mau menyangkut erat dengan demokrasi dan demokratisasi. (yang sebenarnya sudah tercakup dalam berbagai kritik baik oleh cendekiawan non-pemerintah, pers maupun pemuda/mahasiswa).

Bidang politik dan ketatanegaraan, terutama tentang posisi dan realita kemandirian lembaga-lembaga pengadilan/hakim serta lembaga legislasi. Hakim di Indonesia ini adalah pegawai negeri. Ini (secara resmi) ditegaskan pula oleh Oemar Senoaji (Ketua MA/saat itu) di depan Ikahi (Kompas, 21 Maret 1971). Apakah ini wajar? Apakah ini menjamin integritas lembaga hukum di negeri kita tercinta? Bagaimana tentang UU no.14/1970 itu yang menghendaki hakim sebagai subyek yang mesti menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai (keadilan) yang hidup di masyarakat, kalau posisinya secara riil tidak sebagaimana dikehendaki UUD’45? Apakah hukum bisa tegak? (cf. masalah tanah petani dll.).

Demikian pula dalam hal lembaga legislasi (DPR, yang mau tak mau mengimbas MPR). Tidak lagi sebagaimana di masa transisi yang liberal/parlementer dan masa terpimpin (oleh figur presiden) dahulu, sejak 1966 DPR resminya berkedudukan sejajar dengan eksekutif/presiden, sesuai UUD’45 lagi. Diharapkan agar dengan demikian fungsi kontrol DPR terjaga, tetapi juga tak berarti labilnya pemerintahan seperti ketika zaman parlementer/kabinet di tahun 50-an itu. DPR berfungsi meliputi kontrol eksekutif (hak interpelasi, angket dsb.), penyusunan policy dan pembuatan UU (hak amandemenm inisiatif, budget), juga kontrol expenditure (dalam hal RAPBN) serta kontrol perpajakan dsb. Tetapi bagaimana hal ini dapat terwujud efektif bila kehidupan ketiga partai serta mekanisme-mekanisme pemilihan umum belum beres? Bagaimana DPR berfungsi baik bila struktur yang ada, dominannya kekuasaan eksekutif dan badan-badan lain yang ikut campur tangan dalam mekanisme pembuatan aturan seta policy menggerogoti fungsi itu dari dalam? Bagaimana mungkin terjadi DPR yang representatif kalau pemilu kurang beres? Pemilu ditandai “wasit turun main”, teror politik secara lembaga/individu, intimidasi, monoloyalitas (!) dan semacamnya, jelas memerosotkan, memelorotkan wajah Pemilu menjadi kurang simpatik kurag sama sekali! Manipulasi politik tampak subur akhir-akhir 70-an, apalagi ditunjang dengan pendekatan keamanan (semua) semata yang dilakukan pemerintah yang berpiranti KOPKAMTIB serta badan-badan konseptor monoli, yang melilit, merasuki segenap kelembagaan masyarakat. Manipulasi politik, pendekatan keamanan, kebudayaan-intel; jadinya cukup lengkaplah kelumpuhan strukturil/proseduril daripada lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

Lebih jauh, karena kurang efektifnya fungsi kontrol DPR terhadap eksekutif, masalah korupsi makin menggila pula. Memang sudah ada Polri, Kejagung, BPK, Ditjen Pengawasan Keuangan Negara, Inspektorat Jend. Pembangunan (Irjenbang), Irjen, Inwilda, Opstib (sejak 1977). Sudah ada UU Anti Korupsi. Ada Tim Monitoring Proyek, Bappenas (sejak 1977), TPK, Komisi IV Wilopo. Tetapi korupsi dan kebooran anggaran tetap menghantui kita semua. Jagung Muda bidang operasi di hadapan Komisi III DPR mengungkapkan kerugian negara akibat berbagai kebocoan: 1977 sebesar 4,02 milyar rupiah, tahun 1978 sebanyak 28,9 milyar! Wakil Ketua Fraksi PDI melansir angka 30 prosen dari 2 454 747 milyar rupiah!

Itu belum termasuk kebocoran pada anggaran rutin belanja barang dan perjalanan. Bahkan Komisi IV Wilopo yakin, angka itu lebih dari 30 prosen. (Tempo 3 Maret 79) Undang-undang sudah ada, tetapi korupsi kalan terus. Sering korupsi ditutup-diperhalus dengan berbagai dalih dan istilah, tetapi bukankah sekop tetap sekop, korupsi tetap korupsi?!

DPR dan lembaga peradilan kurang efektif. Jelas ini, di samping kemungkinan integritas individu yang menangani perlu ditelaah, sebab utamanya kembali pada mekanisme yang tak beres/dimanipulasi serta struktur pemerintahan militer yang sama sekali tak menunjang fungsi.

Secara ringkas-tegas, kita wajar secara kritis mempertanyakan dan meninjau perkembangan masyarakat kita. Setelah 14 tahun berjalan pola pembangunan yang dikatakan dilandasi pelaksanaan UUD 45 dan Pancasila secara murni dan konsekwen, apakah kita bangsa Indosesia, terutama pemerintah, tidak menyimpang dari rel?!

Apakah UUD 45 yang mengamanatkan partisipasi rakyat serta demokratisasi hidup brnegara (cakrawati rakyat) masih tetap menjiwai pembangunan kita? Atau telah dimanipulasi sedemikian rupa, dengan bersembunyi di balik struktur dan lembaga yang ada, terutama yang secara konstitusional tidak lagi sah? Ini pertanyaan utama. (bandingkan: pemikiran Erich Fromm tentang “Radical Doubt” yang perlu untuk perkembangan masyarakat manusia, kesangsian radikal akan lembaga dan nilai-nilai mapan produk masyarakat lama yang nyata-nyata tak sesuai lagi dengan perkembangan zaman).

Usaha ke arah masyarakat yang lebih baik, sejahtera dan adil, adalah tanggung jawab semua warganegara. Revolusi 45 yang tak lepas dari periode sebelum dan sesudahnya, merupakan Jembatan Emas, yang merubah status segenap tumpah-darah Indonesia menjadi warganegara. Maka situasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya sekarangpun, yang merupakan kelanjutan berbagai upaya dan kejadian sebelumnya, juga tanggung jawab semua warganegara. Kesadaran politik, kesadaran sebagai warganegara, menuntut keterlibatan baik langsung/fisik maupun tak langsung (gagasan/kritik) terhadap proses pembangunan. Maka sama sekali tidak sah bila ada individu atau badan bahkan pemerintah sendiripun, untuk menghalangi keterlibatan politik dalam arti luas daripada tiap warganegara. Keterlibatan itulah yang menentukan kadar demokrasi negara RI. Dan demokratisasi kehidupan bernegara/bermasyarakat (lebih tepat me-negara/me-masyarakat/mem-bangsa) itulah yang dicita-citakan bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Konstitusi kemerdekaan kita (UUD 45) dan pancasila. Demokrasi adalah hak asasi dan tugas bagi segenap warganegara Indonesia.

Sarana kehidupan bernegara untuk menunjang perbaikan keadaan masyarakat dan negara ke arah cita-cita bangsa mengandalkan ada dan lancarnya tatanan/organ menjalankan fungsinya. Partai-partai politik berposisi sentral, itu wajar. Kredibilitas partai dalam menjalankan peran mobilisasi dan representasi kecakrawartian rakyat menentukan kadar demokrasi suatu negara. Adanya partai bukan ditujukan untuk memecahbelah bangsa dan menghasut (demagogis), melainkan justru menunjang persatuan dan kemajuan bangsa. Perkembangan bangsa, peralihan pemerintahan, bukan lewat revolusi, melainkan jalan mulus. Partai merupakan gudang bakat dalam politik dan ketatanegaraan, karena memungkinkan pendidikan kader efektif. Tetapi bagaimana keadaan partai di negara kita?

Beberapa Pokok Pemikiran Masalah Negara:

Untuk menciptakan tertib ketatanegaran, UUD 1945 telah mengatur tentang kedudukan dan fungsi lembaga-lembaga negara.

Secara formil memang lembaga-lembaga Negara tersebut sudah terwujud, akan tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita atau paling tidak bagi mahasiswa yang mempunyai tekad untuk melaksanakan cita-cita yang terkandung dalam UUD adalah: apakah secara materil lembaga-lembaga negara tersebut sudah berfungsi menurut kedudukan yang dimaksudkan oleh UUD 1945? Untuk ini maka kami mempunyai pandangan tentang peninjauan secara materiil dari kedududkan dan fungsi dari masing-masing lembaga negara menurut UUD 1945, yang sudah tentu pikiran-pikran kami ini dibimbing oleh pengetahuan tentang hokum tatanegara di Indonesia, oleh karena itu apabila di dalam pandangan kami ini ada kesamaan dengan pandangan tokoh-tokoh masyarakat tertentu, hal itu terjadi tidak lain karena memang pendapat tersebutlah yang baik.

Baiklah jika kita bagi satu persatu:

MPR

Pasal 1 dan 2 mengatakan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR; Arti dari pasal diatas menuntut suatu pelaksanaan yang mencerminkan kedaulatan yang benar-benar berada di tangan rakyat, oleh karena itu mestinya dan memang sudah seharusnya anggota-anggota MPR yang dudk di lembaga negara tertinggi ini harus betul-betl berasal dari pilihan rakyat, akan tetapi melihat kenyataan sekarang; kami kira kedaulatan tidak dipegang sepenuhnya oleh rakyat akan tetapi dipegang oleh Pemimpin/Presiden, sebab menurut UU no. 5, 1975, tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Dari 920 anggota MPR yang ada hanya 360 orang hasil pemilihan rakyat, sedangkan 560 orang diangkat oleh Presiden, apakah ini Iogis ? Bahwa seorang Presiden menangkat anggota MPR, yang kedudukannya lebih tinggi daripadanya. Menurut ketentuan ini maka kedaulatan rakyat, dan fungsiJkekuasaan MPR diragukan validitasnya, kekuasaan cenderung terpusat di tangan Presiden dan apabila ketentuan ini tidak diubah, maka sampai Republik Indonesia ini hancur, kekuasaan tetap condong ke tangan Presiden, seperti yang terlihat hingga saat ini.

Oleh karena itu untuk meluruskan kembali rel-rel yang telah bengkok, maka kiranya ada pandangan yang juga sudah disampaikan pada waktu mahasiswa melakukan aksi-aksi politiknya ialah sebagai berikut

Jika seandainya mernang harus ada yang diangkat, misalnya dari "ABRI", golongan-golongan yang lain, maka golongan-golongan tadi maksimum mencapai 10 - 15% dari seluruh anggota MPR, dan harus berasal dari usulan golongangolongan di mana ia menjadi anggota.

Anggota MPR tidak harus 2 kali dari jumlah anggota DPR (UUD 1945, tidak mengharuskan bahwa jumlah anggota MPR adalah 2 kaii anggota DPR, justru kenyataan saat ini kami meragukan itikad baik dari pembuat UU no. 16 tahun 1969 yang sudah diubah dengan UU no. 5, 1975, terutama kepada Pemerintah). Oleh karena itu hendaknya anggota MPR:

360 orang berasal dari DPH dan merupakan hasil pilihan rakyat langsung.

1 orang untuk setiap Daerah Tingkat I yang ada di seluruh Indonsia, di mana ia dicalonkan oleh DPRD setempat, dan keputusan dari DPRD I setempat adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, karena ini merupakan wakil rakyat dari daerah.

Jumlah anggota tambahan MPR yang lain. yang berasal dari golongan-golong4 an (termasuk "ABRI")adalah 18 orang, dan ini sedapat mungkin berasal dari usulan organisasi yang bersangkutan.

Dengan demikian didapat susunan anggota MPR sebagai berikut

berasal dari DPR = 360 orang utusan daerah = 27 orang utusan golongan 10 orang

Jumlah = 405 urang

Dengan demikian didapat 87,5% hasil pemilihan rakyat secara langsung, 12,5% hasil pengangkatan, dengan pelaksanaan yang demikian kiranya segi materiil dari pelaksanaan kekuasaan Tertinggi MPR akan lebih sesuai dengan segi formil seperti yang ditetapkan oleh l1UD 1945, atau dengan kata lain azas "Kedaulatan Rakyat" akad tercapai. Oleh karena itu UU nu. 5/1975 harus dirombak sama sekali, kita perlu mengganti dengan UU yang lain yang lebih mencerminkan asas kedaulatan “Rakyat” (lihat uraian mekanisme demokrasi Pancasila oleh Prof Dr Ismail Sunny SH.MCL), dan untuk ini pemerintah atau DPR dapat meminta saran/pendapat dari studi pengkajian yang juga dilakukan oleh “Lembaga kesadaran berkonstitusi” yang secara hukum sudah syah, bukannya menghambat mereka-mereka yang melakukan studi pengkajian (bertentangan dengan hak asasi manusia).

Jika pasal 1 ayat 2 ini dapat tercermin secara materiil, maka pasal 2 ayat 1 sudah tidak merupakan persoalan lagi, sedangkan pasal 2 ayat 2, menurut hemat kami masih memerlukan pemikiran yaitu: MPR bersidang paling sedikit 2 dalam lima tahun, dengan catatan jika tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran konstitusionil yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang lain, sidang pertama: Untuk menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan wakil presiden, sedangkan yang kedua adalah meminta pertanggungjawaban Presiden atas mandat yang diberikan kepadanya. Pertanggungjawaban Presiden ini harus dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, oleh sebab disamping Presiden adalah mandataris MPR (harus mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan oleh MPR yang mengangkatnya) juga asas kedaulatan tertinggi dipegang oleh MPR, bahwa MPR memegang kekuasaan yang tertinggi, karena itu pertanggungjawaban Presiden tidak boleh diberikan kepada MPR yang baru (tidak mengangkat dia sebagai presiden) sebab kalau hal itu terjadi, seperti yang terjadi pada pertanggungjawaban 1978, berarti kedaulatan MPR tidak mutlak lagi, sebab MPR yang baru tergantung pada MPR lama (dalam hal pelaksanaan mandat yang dilakukan oleh Presiden), sebab menurut asas sebenarnya dapat terjadi bahwa produk-produk ketetapan MPR yang lama dapat saja dirombak, dibatalkan berlakunya menurut hukum oleh MPR yang baru, oleh sebab itu kejadian pertanggungjawaban Presiden Soeharto yang diangkat oleh MPR 1971, kemudian mempertanggungjawabkan kepada MPR 1978 yang tidak mengangkatnya, betul-betul merupakan kejadian yang sangat konyol, tidak bisa diterima oleh akal sehat, kedua-duanya menderita kerancuan berpikir dalam hukum ketatanegaraan, adalah aneh jika seorang presiden akan dinilai oleh suatu majelis yang tidak memilihnya.

Demikian juga didalam mengambil keputusan, jalan musyawarah adalah paling baik, akan tetapi jika muyawarah tidak bisa dicapai, pemungutan suara mesti ditempuh, karena secara politik itupun biasa sedangkan dari segi hukum juga sah.

Tentang jabatan ketua majelis dan kaitannya dengan ketua dewan, yang saat ini dirangkap oleh yang sama. Ditinjau dari segi kedudukan dan fungsinya saja jelas hal ini janggal, betul-betul tidak dibenarkan oleh hukum tatanegara. Jadi baik jika ada pendapat yang mengatakan bahwa antara kedua lembaga negara ini harus mempunyai pimpinan yang terpisah:

a. Masing-masing lembaga mempunyai fungsi, wewenang serta kedudukan yang berbeda maka untuk mempertahankan eksistensi kelembagaan perlu pemusatan pikiran serta tenaga. Kegiatan masing-masing hanya dapat dilaksanakan jika personalia dari pimpinan kedua lembaga negara itu terpisah.

b. Dengan demikian majelis dalam segala kegiatannya akan aktif melaksanakan tugas sebagai penyelenggara negara yang tertinggi tanpa menunggu isyarat dari DPR, sehingga MPR bukan suatu lembaga yang pasif, selalu tergantung nasibnya dari DPR, sebab anggota MPR tidak hanya terdiri dari anggota DPR saja.

c. Sidang Istimewa yang selalu diartikan sebgai inisiatif dari DPR, tidak selalu demikian, dapat saja bahwa sidang istimea itu berasal dari inisiatif majelis(anggota majelis yang bukan dari DPR).

d. Suatu kemenangan yang dicapai oleh suatu golongan didalam DPR yang tidak otomatis menentukan kemenangannya didalam MPR.

Jadi dengan demikian dapat dihindarkan akan adanya kepasifan dari majelis dan kemungkinan terjadinya majelis sebagai alat kekuasaan dari DPR, sekalipun anggota MPR sebagian besar dari anggota DPR, namun pendekatan praktis ini tidak dapat dibenarkan. Apalagi jika disini menyangkut watak-watak dari seorang pemimpin yang tidak terlepas dari sifat-sifat pribadi, maka kedudukannya akan menjadi sulit jika seandainya ia akan berhubungan dengan lembaga-lembaga yang lain. Jika kedua pimpinan lembaga itu dirangkap oleh satu orang, akan sulit nantinya didalam menempatkan dirinya, apakah dia sebagai ketua majelis ataukah sebagai ketua dewan?. Oleh karena itu majelis hendaknya dipisahkan dari ketua dewan, dengan demikian pembagian kekuasaan juga lebih jelas.(Lihat buku susunan lembaga kekuasaan menurut sistem UUD’45 karangan: Moh Kusnadi SH dan Bintan R saragih SH).

Presiden

Di dalam kedudukannya, menurut UUD’45 kekuasaan Presiden sudah lebih dari cukup, akan tetapi saat ini, sekalipun presiden didalam menjalankan kekuasaannya telah diberikan tangan yang cukup panjang, tokh ia masih berusaha terus untuk membuat tangannya menjadi lebih panjang lagi, hal ini jelas terlihat dari UU yang selama ini dibuat terutama UU no. 15 dan 16 tahun 1969 ataupun UU 4 dan 5 tahun 1975. demikian juga makin banyaknya bantuan Presiden, Kepres dan Inpres menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden sebenarnya sudah melampaui batas.

Mengenai jabatan Presiden, sekalipun oleh UUD’45 tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi sebaiknya jabatan Presiden tidak lebih dari dua kali berturut-turut. Sekalipun prestasi Presiden tersebut selama memangku jabatanya bagus dan tidak terjadi pelanggaran secara konstitusionil (lihat pernyataan mahasiswa ITB 16 januari 1978). Demikian juga seorang ahli dalam hukum tatanegara RI, Prof Dr. Ismail Sunny SH MCL baik sebagai ahli hukum tata negara maupun anggota DPRGR/MPRS RI, waktu itu telah mengusulkan bahwa sebaiknya ditetapkan dengan suatu ketetapan MPR(S) yang hanya memungkinkan pemilihan presiden untuk dua kali berturut-turut dan dilarang dipilihnya kembali seorang presiden yang telah pernah memegang jabatan selama 10 tahun. Usul beliau itu hingga sekarang masih perlu harus diperjuangkan untuk dapat direalisir. Dengan tujuan agar jangan sampai presiden terpilih tadi secara terus-menerus, memupuk kekuasaannya selama memangku jabatannya, disamping itu dari segi prinsip demokratis dan dinamika politik suatu negara hal itu akan banyak menimbulkan penyimpangan. Akan tetapi kita masih banyak kecewa, pada kenyataannya soeharto telah menjadi Presiden dari tahun 68 hingga sekarang, sudah lebih dari 10 tahun (3 kali jabatan secara berturut-turut). Apakah hal ini terjadi karena anggota MPR tadi 60% diangkat oleh presiden dan ditambah lagi adanya pemilihan umum yang belum sempurna.

Tata cara pemilihan Presiden: masih perlu diperbaiki lagi, oleh sebab tidak terjaminnya hak-hak anggota MPR, apakah tidak sebaiknya syarat syahnya calon Presiden cukup ditentukan oleh sejumlah anggota MPR yang mencalonkannya (jadi ada kemungkinan bahwa untuk 1 fraksi mencalonkan lebih dari 1 orang calon Presiden/wakil Presiden) tidak seperti prosedur yang telah lalu bahwa calon harus diajukan oleh fraksi secara tertulis dan diajukan kepada Pimpinan Majelis (Tap MPR no. lI/73, TAP MPR no. ?/78).

DPR.

Dalam UUD 1945 kedudukan DPR ditentukan oleh pasal 19; 20; 21; 22 & 23. Secara terus terang dan juga tercermin dari aksi-aksi protes pada th. 1977/1978, karena adanya penilaian bahwa DPR 1971/1977 bagaikan kayu yang dimakan bubuk, impoten, steril, loyo dan ditambah lagi sebutan-sebutan yang sejenis, pada dasarnya DPR tidak mampu berfungsi seperti yang diinginkan oleh UUU 1945. Adanya DPR (2 DPR semenjak Orde Baru) hanya sekedar memenuhi persyaratan formalitas demokratis saja. DPR tidak mampu melakukan control of executif yang efektip, hal ini sangat mungkin disebabkan oleh adanya tata tertib DPR yang diciptakannya sendiri, boleh jadi oleh sebab campur tangan eksekutip yang kelewat banyak dan kuat, sehingga menyebabkan DPR lumpuh kekuatannya sebagai kekuatan pengontrol yang efektip. Demikian juga control of Expenditure, pasal 23 ayat (1) ataupun Control of Taxation pasal 23 ayat 2 UUD'45.

Tentang susunan anggota, sebaiknya/sudah seharusnya semua anggota DPR dipilih langsung oleh Rakyat, tidak ada satupun dari anggota DPR yang diangkat oleh Presiden, hal ini sesuai juga dengan azas kesamaan dalam hak-hak azasi manusia (Pasal 27 ayat 1 UUD) 1945) dengan demikian representative government betul-betul dapat terwujud. Dan juga anggota DPR terpilih harus merupakan hasil dari suatu pemilihan yang betul-betul bebas (suatu essensi dari demokrasi) suatu pemilihan yang bebas berarti bahwa dalam suatu jangka waktu tertentu rakyat akan mendapat kesempatan untuk menyatakan hasratnya terhadap garis-garis politik yang harus diiikuti oleh negara dan masyarakat dan terhadap orangorang yang harus melaksanakan kebijaksanaan itu. Dan usulan ini jelas bahwa anggota ABRI sudah semestinya tidak ada dalam DPR, sebab ABRI bukanlah golongan politik, ABRI bukanlah partai politik, ABRI adalah sama halnya seperti pegawai negeri. ABRI dan pegawai negeri harus mempunyai Obligation Of Loyality kepada negara. Di dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh hanya menguntungkan golongan politik tertentu dengan disertai merugikan golongan politik yang lain. Oleh karena DPR itu semestinya anggota-anggotanya hanya terdiri dari golongan-golongan politik, harus dipilih langsung oleh rakyat, maka ABRI tidak boleh ada. sekali lagi seharusnya tidak boleh ada di DPR, seperti apa yang terjadi sekarang ini.

DPA

Menurut pasal 16, DPA berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah, maka apabila terus menerus terjadi usul DPA tidak diperhatikan oleh Presiden, DPA dapat melaporkan usul-usul itu kepada DPR dan MPR. sebab kedudukan DPR & MPR lebih kuat dari pada DPA dalam hubungannya dengan Presiden.

MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung dan badan kehakiman diatur oleh pasal 24 dan 25 UUD 1945. Badan ini adalah merupakan Badan peradilan atau sama dengan kekuatan Yudikatip. Di sini ada kejanggalan juga, yaitu bahwa Mahkamah Agung dilantik pula oleh Presiden. Sedangkan sebagai pemegang LEMBAGA NEGARA kedudukan Mahkamah Agung adalah setarap dengan kedudukan kepresidenan. Oleh karena itu tidaklah sebaiknya bahwa Mahkamah Agung di Indonesia dilantik oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, demikian Hakim Agung. Hakim tinggi dan hakim sebaiknva diangkat oleh Mahkamah Agung. Presiden sebaiknya hanya mengangkat jaksa Agung saja.

Di dalam pembagian sistim kekuasaan menurut UUD'45 maka badan peradilan adalah suatu badan yang berdiri sendiri. diharapkan bahwa didalam menjalankan putusan pengadilan semata-mata didasarkan atas hukum semata, tidak memandang kedudukan seseorang dan tidak tercampuri terpengaruh oleh badan kekuasaan yang lain. Oleh karena itu kenyataan sekarang bahwa kekuasaan kehakiman yang lebih rendah (di bawah MA) yang sekarang dimasukkan dalam departemen Pemerintahan harus dicabut. Jadi Departemen Kehakiman haruslah dicabut ditiadakan didalam pemerintahan, usulan ini pernah diusulkan oleh IKAHI (lkatan Hakim seluruh Indonesia) Daerah Jawa Tengah. usulan ini adalah beralasan dan bertujuan untuk mewujudkan kekuasaan peradilan yang murni tanpa dipengaruhi oleh badan kekuasaan yang lain, oleh karena itu baik secara Organisatoris, Administratip maupun finansiil, kekuasaan kehakiman harus berdiri sendiri, terlepas dari lingkungan kekuasaan Pemerintah. Dan hal ini sesuai dengan UUD'45, sama sekali tidak bertentangan. Sedangkan urusan hukum yang berada di bawah aturan eksekutip ialah Kejaksaan, urusan notariat. Jadi jelasnya urusan mengenai peradilan, baik secara Organisatoris, Administratip dan finansiil harus lepas dari Pemerintah dan selanjutnya beralih kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi Negara dalam menjalankan kekuasaan Yudikatipnya.

Mahkamah Agung hendaknya mengkaji kembali adanya undang-undang atau ketentuan-ketentuan hukum yang sekarang ini masih berlaku di negara Republik Indonesia (misalnya peninggalan kolonial dan UU subversi atau UU lain yang pada kenyataannya jelas bertentangan dengan jiwa Pancasila & UUD’45).

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Kedudukan BPK adalah kuat, dan Iebih kuat daripada kedudukan DPA dalam hal hubungannya dengan Presiden, dan sama sekali terlepas dari pemerintah. BPK berfungsi tidak membantu Pemerintah, akan tetapi bertugas untuk mengawasi akan pettanggungaa jawab penggunaan keuangan oleh Pemerintah, dan hasil dari pcnyelidikannya ini dilaporkan kepada DPR.

Jadi dengan demikian anggota-anggotanya ini harus berdasarkan atas usul DPR semata-mata dan bukannya dari Presiden. lagi pula BPK harus dilengkapi dengan "expert Technical Assistance" (pembantu teknis yang ahli ) agar di dalam menjalankan tugasnya dapat memenuhi syarat dan tidak banyak dikelabuhi oleh Pemerintah, dan jika terjadi Penyelewengan-penyelewengan maka harus segera bahan-bahan tersebut diserahkan kepada jaksa Agung. Jika bersifat teknis & MPR jika bersifat politis!!!

PERANAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Kalau tahun 50-an kita lihat adanya banyak partai justru mengoyak persatuan bangsa. barangkali bisa dipahami langkah fusi partai awal 70-an itu. Tentang kurang efektipnya partai dewasa ini. ada beberapa sebab bisa disebut.

Dari dalam:

- Kurangnya tinjauan dan evaluasi program dan organisasi. rekonsiliasi, representasi dan organisasi.

- Kurangnya mawas diri dari pimpinan maupun anggota. Sering munculnya arogansi (kesombongan) pimpinan dalam mengemudikan partai, kurang kontak langsung ke bawah (diserahkan/lemparkan ke lapisan lebih bawah), kepasipan anggota.

- Tidak jarangnya pelacuran jabatan partai. Pimpinan sadar atau tidak sadar memakai kedudukan untuk kepentingan pribadi.

Dari luar:

- Pembatasan dan campur tangan luar terhadap mekanisme organisasi dan gerak partai. Ini lingkaran setan utama hambatan kehidupan partai di Indonesia. Kaki tangan penguasa yang tidak suka tumbuhnya partai karena ketakuta (kekerdilan) akan kuatnya partai yang bisa merupakan ancaman bagi penguasa mapan, merusak partai dari dalam. (lihat kasus PDI yang lalu ilu ).

- Balasan adu-lomba kredibilitas representasi rakyat terhadap kelompok-kelompok lain: militer, teknokrat, kelompok-kelompok penekan lainnya. Ini terutama dialami oleh partai yang lemah, yang orang-orangnya kurang percaya diri bahwa kredibilitas dan keabsahan partai sebagai pembawa cakrawarti rakyat sebenarnya lebih besar.

Kehidupan partai di Indonesia. akibat trauma poliuk pra G30S, amat tersendat-sendat. Tetapi ini tak wajar dalam negara yang menyebut diri demokratis. Maka menjadi tanggungjawab semua pihak, terutama pimpinan partai dan aparatnya untuk berbenah diri. Pihak luar, pemerintah c.q. penguasa. diandalkan kebesaran jiwanya agar partai bisa tinggal-landas dari kelesuan dan berfungsi lagi sebagai penyalur suara rakyat. Kesehatan kehidupan politik akan membawa akibat sehatnya negara, termasuk dibidang-bidang ekonomi, sosial, budaya dan ketahanan nasional. Aliansi partai oleh penguasa dari kehidupan bernegara riil dan pembangunan, pada saatnya akan justru menghantam pihak penguasa. lni pasti terjadi, cepat atau lambat, bukan ya atau tidak.

Dasar hukum sahnya partai politik di Indonesia adalah pasal 28 UUD'45, demikian juga pasal 1 ayat 2 UUD 1945 dan UU no. 3 th 1975 tentang partai politik dan golongan karya. Oleh karena itu adanya Partai Politik atau golongan politik harus dijamin oleh negara, dalam hal ini Pemerintah tidak boleh menghambat pertumbuhan Organisasi politik yang satu akan tetapi bersifat sebagai Bapak dari Organisasi politik yang lain, sepanjang Organisasi Politik itu tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD’45.

Adanya partai Politik akan mempunyai arti jika partai politik mampu berfungsi sebagaimana mestinya, dan dengan demikian partai politik harus mempunyai otonomi dan kebebasan bergerak leluasa, sepanjang masih "fair" tanpa banyak campur tangan dari pihak penguasa. Menurut Undang-undang No.3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya, tiga Organisasi kekuasaan sosial politik sekarang ini mempunyai "hak dan kewajiban yang sama dan sederajat". Akan tetapi dalam pelaksanaan secara materiil ketentuan undang-undang ini masih berada diatas awan.

Menurut Undang-undang ini kedaulatan tiga Organisasi sosial politik itu berada di tangan anggota, tetapi kenyataannya dalam sejarah kepartaian selama orde baru ini, Pemerintah sering kali campur tangan terhadap pemilihan pimpinan pusat partai-partai. Pemerintah sering juga tidak adil perlakuannya terhadap ketiga golongan sosial politik di atas. Jika keadaannya demikian, mana mungkin Partai Politik dapat berfungsi dengan semestinya. Di manakah letak jaminan hak-hak azasi warganegara. berbicara tentang fungsi Parpol, maka parpol harus mampu menampung dan menyalurkan kepentingan sebagian golongan masyarakat yang menjadi anggotanya dan berusaha agar kepentingan tadi dapat diterjemahkan dalam kebijaksanaan pemerintah, Partai politik harus mampu mencegah terjadinya kekacauan yang terjadi di masyarakat oleh sebab aspirasinya tidak/kurang tertampung. Partai Politik harus mampu menjadi sarana komunikasi politik yang terjadi antara Pemerintah dan masyarakat. Partai Politik harus mampu mendidik masyarakat (golongannya) untuk menjadi insan-insan politik, untuk menjadi warganegara yang mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai warganegara. Partai politik harus mampu untuk mencetak kadernya didalam mempersiapkan pimpinan partai jika nanti partai tersebut dapat menguasai Pemerintahan melalui Pemilihan Umum.

Dengan demikian agar Partai Politik dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, maka Parpol harus diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk bergerak, baik didalam mencari dukungan masyarakat maupun dalam usaha mengadakan recruitment kader-kader pemimpinnya. Sebab Pemerintah harus sadar bahwa suatu saat nantinya partai-partai politik tersebut adalah juga mampu duduk sebagai pemenang Pemilihan Umum, dan dengan demikian mampu memegang kekuasaan memegang Pemerintahan. Demikian juga Pemerintah harus mentolerir adanya sikap opposisi dari partai politik yang kebetulan kalah Pemilu, sepanjang tidak menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Sifat opposisi ini harus dijamin, dengan demikian Pemerintah justru akan beruntung didalam mencari/koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dibuatnya.

Dasar hukum Pemilihan Umum di Indonesia adalah Pancasila, yang tersurat dalam sila ke-empat, Pasal 1 UUD 1945, demikian juga pasal 19 ayat 1 UUD’45. Dimana pelaksanaan dari azas demokrasi tadi di Indonesia telah diterjemahkan dalam Tap XIIMPRS/1966; Undang-undang no.15 thn 1969 dan UU no.4 thn 1975. Akan tetapi hendaknya kita mengetahui esensi daripada Pemilihan Umum itu terlebih dulu.

Seperti apa yang diinginkan oleh pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Demikian juga, Pemilu adalah sarana untuk menjamin dan mewujudkan terpenuhinya hak-hak asasi manusia (psl. 27 & psl. 28 UUD 1945). Akan tetapi Pemilu juga dapat berarti untuk menguji kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah atau golongan sosial Politik yang sedang berkuasa, apakah golongannya tadi masih mampu mewujudkan aspirasi rakyat. Pemilu juga dapat berarti mencari kemauan rakyat di dalam periode tertentu, dengan demikian Pemilihan Umum dapat berarti juga akan terjadinya pergantian kekuasaan secara konstitusionil, oleh karena terjadinya pergeseran kepercayaan rakyat terhadap golongan politik tertentu, Pemilu juga merupakan mekanisme untuk menterapkan atau mengubah pimpinan pemerintahan (Presiden) secara kontitusionil untuk waktu tertentu (5 tahun).

Dari pengertian arti dan hakekat Pemilihan Umum tadi maka dituntut suatu pelaksanaan Pemilihan Umum yang benar-benar demokratis dan tidak terjadi pelanggaran/penekanan hak-hak asasi manusia. Pelaksanaan Pemilu harus makin menjamin diwakilinya semua lapisan masyarakat dan makin dapat memperkuat persatuan Nasional kita. Oleh karena itu seharusnya, di dalam Perwakilan masyarakat (DPR) tidak ada anggota yang diangkat, sebab dengan demikian jika ada anggota DPR yang diangkat, itu sangat bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 (pelanggaran hak-hak asasi manusia).

Oleh karena persyaratan mutlak untuk Pemilihan Umum yang berhasil adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tiga syarat ini merupakan keharusan mutlak dan tidak bisa dimanipulasi, jika kita ingin menegakkan aturan ketatanegaraan yang sesuai dengan UUD’45.

Partai Politik atau golongan politik adalah Organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan lain. Sedangkan dilain pihak Pemilu dapat berarti pergantian kekuasaan, dapat berarti menuju kepercayaan rakyat terhadap golongan politik yang sedang diberi kuasa, dapat juga sebagai sarana untuk mencari dukungan dan kepercayaan rakyat dalam periode mendatang. Dari pengertian diatas maka saat-saat Pemilu inilah golongan sosial politik mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk mencari dukungan rakyat agar dapat memegang kekuasaan Pemerintah, tentu saja lewat aturan permainan persaingan yang sehat. Untuk mencapai usaha ini tentu saja golongan politik harus memaparkan program-programnya apabila ia nanti menang dalam pemilu. dan juga berusaha untuk tetap memperjuangkan kepentingan rakyat walaupun ia kalah dalam pemilu; harus juga berani menunjukkan kritik-kritik yang menurut pendapatnya merupakan suatu kegagalan atau ketidakmampuan yang lalu didalam mewujudkan aspirasi rakyatnya, harus menampilkan calon calon pemimpin yang benar-benar bermutu, tidak hanya secara politik, akan tetapi juga secara teknis (expert) atau mempunyai tenaga ahli yang dapat membantu program-programnya. Pemerintah harus menjamin adanya semua ini, sebab toh nantinya rakyatlah yang akan menilai, rakyatlah yang akan menentukan.

Undang-undang Pemilu haruslah demokratis, di samping harus dapat mewujudkan cita-cita pasal 1 ayat 2 UUD 1945, harus juga dapat memenuhi hak-hak azasi manusia, berjalan menurut aturan hukum, bersifat fair, tidak menganak-emaskan/menganak-tirikan salah satu golongan politik yang Iain, menjamin adanya asas pelaksanaan pemilu yang umum, bebas dan rahasia.

Oleh karena itu aturan yang dibuat dalam UU Pemilu harus memberikan keleluasaan/kebebasan golongan sosial politik untuk melakukan persaingan kampanye dalam mencari dukungan rakyat sebanyak-banyaknya, tanpa ada pembatasan yang dapat menghambat perkembangan golongan sosial politik tadi, setiap golongan sosial politik bebas untuk mencalonkan wakil-wakilnya/pemimpin-pemimpinnya yang akan duduk di DPR (Parlemen) tanpa harus diseleksi lebih dahulu oleh pihak Pemerintah/keamanan, karena dengan demikian akan melanggar hak kebebasan dari organisasi politik itu sendiri (pelanggaran hak asasi manusia pasal 28 UUD'45). Pemerintah/LPU Politik tidak boleh menolak calon-calon yang diajukan oleh golongan sosial Politik dengan alasan apapun.

Demikian juga untuk menghindari adanya wasit yang turut main atau bermain tidak jujur terhadap pelaksanaan Pemilu, maka sebaiknya wasit Pemilu (Lembaga Pemilihan Umum) tidak dipegang oleh Pemerintah, di dalam dua Pemilu yang lalu PEMILU dibawah pengawasan Menteri Dalam Negeri, akan tetapi seharusnya dipegang oleh wakil-wakil yang dipercayakan peserta pemilihan umum, dengan demikian kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan dapat dihindari, sebab jika tetap dipegang oleh Mendagri, sudah barang tentu lembaga ini akan tidak jujur sepenuhnya, mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaannya. Otomatis akan banyak membantu golongan politiknya dan menghambat perkembangan golongan politik lawannya !!!

Jadi hal-hal di atas dapat dipenuhi, disertai kejujuran kita untuk menjalankan hidup menurut aturan ketatanegaraan yang diatur oleh UUD’45. niscaya cita-cita dan arti pemilu dapat terwujud (dua Pemilu yang lalu hendaknya memberikan pelajaran peringatan bagi kita).

Akan tetapi melihat kenyataan sekarang, melihat aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah yang kurang memberikan kebebasan bergerak bagi PARPOL. Melihat penekanan-penekanan hak azasi manusia, melihat kemampuan PARPOL dalam menjalankan peranannya, keadaan seperti itu masih harus diperjuangkan dengan gigih. Jangan sampai kekuatan PARPOL sama seperti kayu yang dimakan bubuk. Tidak berdaya terhadap rakusnya kekuasaan lawan dan ketamakan golongan karya sebagai pendukung atau yang diperalat oleh pemerintah saat ini.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Hak-hak manusia di Indonesia terutama diatur oleh UUD'45 dalam pasal 27 s/d pasal 31.

Untuk melihat kenyataan diatas, memang kita dapat mengerti bahwa sehubungan dengan kemampuannya Pemerintah belum mampu mewujudkan realisasi dari pasal 27 ayat 2, ialah hak atas penghidupan yang layak: pasal 31 UUD’45, ialah hak atas pengajaran dan juga pasal 34, ialah tentang pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Akan tetapi terhadap hak azasi yang lain, ialah pasal 27 ayat 1, pasal 28, yaitu hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan berserikat. Semua ini bukan saja belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah akan tetapi juga pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan dan bahkan penekanan-penekanan terhadap hak-hakak kebebasan tadi, terlihat adanya penghilangan sifat oposisi, pembatasan kebebasan pers (pembrangusan pers, SIT), diskusi harus memakai izin dari pihak yang berkuasa, pembatasan terhadap pemuatan dari tulisan orang-orang tertentu, pembatasan-pembalasan dalam pembentukan serikat-serikat buruh, pelarangan terhadap orang-orang tertentu untuk berbicara dihadapan mahasiswa, cendekiawan di universitas, penekanan-penekanan dan intimidasi terhadap pemilih pada waktu pemilu, pemaksaan untuk memilih suatu partai tertentu tanpa kesadaran bagi pemilih yang sepenuhnya dan lain-lain. Semua tadi menunjukkan sifal licik Pemerintah dalam usaha mempertahankan kekuasaannya, dalam usaha agar kekuasaannya tidak goyah, yang mungkin juga disebabkan oleh kekhawatiran penguasa akan rapuhnya sistim kekuasaan yang dibentuk oleh penguasa sekarang. Sehingga cenderung untuk menutupi kerapuhannya tadi dengan tingkah laku yang licik. Jika Pemerintah memang mau jujur, mau melaksanakan cita-cita aturan ketatanegaraan menurut UUD’45, peraturan-peraturan yang menghambat terlaksananya pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 harus dihapus, disamping itu harus ada usaha sekeras mungkin untuk dapat mewujudkan cita-cita pasal 27 ayat 2, pasal 31 dan pasal 34 UUD 1945.

Hak Perguruan Tinggi dan Fungsinya.

Menyangkut tentang hak azasi manusia, maka menjadi lebih menarik jika kita membicarakan masalah hak-hak Perguruan Tinggi, oleh karena disinilah menyangkut darah daging kami, menyangkut mati hidupnya mahasiswa beserta dosen. Hak dan fungsi Perguruan Tinggi ini perlu dijelaskan agak mendalam karena kami masih melihat perbedaan pengertian atau kesalahan pandangan terutama dari pihak penguasa sekarang. Dengan melihat fungsi-fungsi yang harus dijalankan perguruan tinggi, maka disamping kewajiban, dituntut juga oleh hak Perguruan Tinggi agar dalam menjalankan fungsinya dapat sesuai dengan harapan yang diberikan.

Fungsi Universitas yang paling dasar adalah sebagai institusi yang diharapkan dapat membantu dalam proses perubahan dan pembangunan kebudayaan, baik lewat pendidikan (salah satu kegiatan utama) ataupun lewat kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang lain. Jelas di dalam adanya universitas pasti berpengaruh terhadap masyarakat baik secara kelembagaan atau pribadi, pengaruh-pengaruh mana dapat merupakan pengaruh sosial, ekonomi, politik ataupun cabang kebudayaan yang lain. Oleh karena itu Universitas dituntut untuk "sangat peka" dan harus selalu terhadap penkembangan-perkembangan lingkungannya, sebagai universitas di negara yang sedang berkembang, maka universitas di Indonesia mempunyai tugas khusus disamping tugas-tugas rutinnya untuk berusaha mengembangkan dirinya sebagai masyarakat belajar. Tugas mana ialah:

Memerangi kemelaratan melalui proses pengembangan, berusaha memperkecil jurang pemisah antara negara-negara mampu dan negara-negara miskin dengan mempergunakan cara-cara ilmiah dan pengembangan, teknologi, melalui pendidikan dan riset, dan untuk Indonesia Universitas juga harus berusaha memperkecil jarak antara si kaya dan si miskin dari masyarakat sendiri.

Menjaga kemantapan lingkungan dengan benturan dari kemajuan-kemajuan masyarakat dengan tidak menimbulkan hancurnya masyarakat itu sendiri (keseimbangan ekologi, adaptasi kemajuan fisik dan mental).

Sebagai sumber dan penyebar luas ilmu pengetahuan, Universitas berkewajiban pula mengemban nilai-nilai budaya yang luhur. Agar universitas dapat menjalankan peran ini sudah jelas universitas harus berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari luar.(maksudnya kebudayaan di luar Indonesia) agar universitas dapat berkembang, untuk dapat menemukan hal-hal yang baru, demi sumbangannya yang besar terhadap nusa dan bangsanya terutama di dalam persiapan tenaga manusianya.

Dari ketiga fungsi pokok diatas, baik universitas sebagai lembaga sosial yang berdiri sendiri, universitas sebagai sumber dan kekuatan pembangunan nasional. ataupun universitas sebagai "tangki berpikir" maka universitas wajib/perlu untuk menyerahkan hasil-hasil pemikirannya, penemuannya ataupun karya-karya universitas yang lain kepada masyarakatnya guna dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri, walaupun didalam proses yang demikian itu universitas kadang dapat menimbulkan gangguan stabilitas suatu masyarakat, oleh karena seringkali dianggap terlalu cepat melangkah maju dibanding dengan gerak masyarakat yarg dibinanya.

Agar Perguruan Tinggi dapat memasuki fungsinya sebagai tangki berpikir masyarakatnya, agar Perguruan Tinggi dapat merupakan motor pembangunan masyarakatnya, ada satu sarat yang harus dipunyai, ialah kebebasan, ya kebebasan itu sendirilah yang harus ada di universitas seperti apa yang dikatakan oleh HOVDE:

"Universitas adalah suatu pusat kebudayaan, sebagai pusat kebebasan intelektuil, sebagai lembaga yang mendorong untuk belajar, meneruskan hal-hal baru, mengajar dan berdiskusi serta memberi kritik di mana perlu, dengan demikian universitas dapat memberikan sumbangannya yang terbesar kepada bangsanya".

Demikian juga oleh Pemerintah Republik Indonesia sendiri seperti apa yang tertulis didalam Tap MPRS No. XXVII/1966 (sampai sekarang belum dicabut), lampiran bab II pasal 6: Supaya di Perguruan Tinggi:

Perguruan Tinggi diberikan kebabasan mimbar/ilmiah seluas-luasnya, yang tidak menyimpang dari UUD’45 dan falsafah negara Pancasila, juga Undang-undang Perguruan Tinggi No. 22/1961, pasal 4 yang menyatakan: "Undang-undang ini pada azasnya mengakui dan melindungi kebebasan seorang pengajar dan penyelidik ilmiah pada Perguruan Tinggi untuk mengajarkan, mengatakan dan mengadakan penelitian supaya dengan demikian usaha dan kegiatannya mencapai taraf dan perkembangan yang setinggi-tingginya dan sesempurna-sempurnanya".

Demikian juga keputusan Deputi Menteri Perguruan Tinggi No. I/1966 tentang pedoman mengenai penggunaan dan pelaksanaan kebebasan ilmiah dan kebebasan mimbar dan kebebasan pada Perguruan Tinggi.

"Sebagai lembaga ilmiah, Perguruan Tinggi hanya mencapai taraf dan perkembangan yang setinggi-tingginya dan sesempurna-sempurnanya, apabila Perguruan Tinggi tersebut mempunyai kebebasan ilmiah dan kebebasan mimbar. Pemberian kebebasan-kebebasan tersebut pada Perguruan Tinggi dalah merupakan usaha pengakuan dan pengamatan perikemanusiaan dan peri keadilan yang dijunjung tinggi oleh Rakyat Indonesia seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD’45".

Jadi jelaslah bahwa untuk dapat melaksanakan tujuan Pendidikan nasional kita, diperlukan dan landasan kebebasan mimbar dan kebebasan ilmiah. Tanpa adanya kebebasan ini sebenarnya kurang dirasakan perlunya didirikan lembaga-lembaga Perguruan Tinggi.

Dan Mahasiswa lahir dan tumbuh dalam kalangan Perguruan Tinggi, oleh karena itu segala tingkah lakunya di dalam masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut Almamaternya, mahasiswa harus mampu belajar dan menganalisa situasi sosial dalam lingkungannya, dan bersedia/mau bertindak untuk memperbaiki, diantaranya melakukan kontrol (sosial dan politik) terhadap kekuatan-kekuatan formil yang ada didalam kehidupan bernegara.

Akan tetapi melihat kenyataan-kenyataan yang ada, Penguasa justru sering menghambat perkembangan Universitas itu sendiri. Pemerintah sering memberikan batasan-batasan dalam memberikan arti kebebasan. Pemerintah justru menaruh kecurigaan-kecurigaan yang besar terutama terhadap Universitas-universitas yang berani melancukan kritik terhadap dirinya. Pernerintah tidak mau menerima tanggung jawab/konsekwensi dari adanya universitas yang didirikan untuk mengembangkan pola Kebudayaan Bangsa, misalnya lewat beberapa aturan, seperti apa yang diberikan oleh Menteri P&K, Universitas hanya dianggap sebagai perangkat pemerintah untuk mencetak orang-orang yang tidak berpribadi, esensi dari Universitas menjadi kabur dan berubah menjadi lembaga yang mati, hidup tanpa jiwa, apalagi dengan tingkah laku Daoed Yusuf yang banyak menumbuhkan keresahan masyarakat.

Dan jika Penguasa kelewat banyak campur tangan masuk kedalam Perguruan tinggi/Universitas, apalagi mengekang kebebasan yang ada, tidak jarang akhirnya Universitas merupakan tempat yang rawan, menjadi tempat dimana proses pemberontakan mudah berkembang bahkan berubah menjadi tindakan kekerasan (termasuk phisik).

Dan apakah Pemerintah iagin agar Perguruan Tinggi senantiasa menjadi pusat-pusat tempat pergolakan nilai-nilai?????? Apakah Pemerintah menganggap Perguruan Tinggi merupakan kanker dan racun masyarakat, oleh sebab Perguruan Tinggi selalu menyebar nilai-nilai baru, pemikiran-pemikiran baru dan kritik-kritik terhadap kekuatan-kekuatan formil, yang sebenarnya dapat merupakan hormon perkembangan masyarakat. Didalam hal ini Pemerintah harus berpikir lebih hatihati dan satu hal permintaan kami adalah janganlah Pemerintah terlalu banyak bertindak untuk mengekang kebebasan Perguruan Tinggi, sebab jika demikian halnya maka yang akan lahir bukanlah seorang intelektuil bangsa yang cakap, akan tetapi hanya orang-orang yang segera menjadi budak hina karena gaji yang diterimanya, orang-orang yang berjiwa bangkai tidak mengenal harga diri.

Bandung,September 1979.

Care Taker Presidium Mahasiswa

Dewan Mahasiswa

Institut Teknologi bandung 1977,

(Sukmadji Indro Tjahjono)

[1] ( Untuk jelasnya lihat Richard Robinson Toward a Class analysis of the Indonesian military bureaueratic state).

[2] (Lihat H. Roeslan Abdul Gani “Pembinaan Generasi Muda di bidang sosial politik).

[3] (Untuk jelasnya, lihat Ernest Ultrecht “The Military and the Elections.”).

Kamis, 10 Maret 2022

Di Bawah Sepatu Lars

Rabu, 09 April 2014

PEMILU 2014 HARUS DIBATALKAN DAN DIULANG

Selasa, 18 Maret 2014

Di Bawah Sepatur Laers

KISAH TUNTUTAN YANG JADI DOKTRIN PEMBANGUNAN

LAMPIRAN

KEGANJILAN DARI DWI-FUNGSI

EKSES-EKSES DWI-FUNGSI ABRI DAN AKTIVITAS MILITER

EKSES-EKESES DI BIDANG EKONOMI

EFEK KOMBINASI DWI-FUNGSI ABRI DALAM MASYARAKAT

GERAKAN MAHASISWA VERSUS HUKUM RIMBA

Perwira Muda Suatu Alternatif

FIGUR MINIMAL BAGI ABRI

USAHA-USAHA PERBAIKAN KEADAAN MASYARAKAT

DAN NEGARA: PARTISIPASI DAN DEMOKRATISASI

MPR

MAHKAMAH AGUNG

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA