Keperkasaan Kaum Tertindas

Apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat yang tertindas di bawah para tiran? Apakah masyarakat itu dapat membayangkan bahwa Fir’aun yang begitu berkuasa bisa tumbang? Apakah bangsa India saat dijajah pernah bermimpi bahwa kekuasaan kolonial Inggris akan pergi dari negerinya?

Tapi nyatanya penguasa yang begitu hebat dan kuat itu pun akhirnya bisa dikalahkan. Padahal para serdadu gagah perkasa selalu membentengi mereka. Uang mereka pun berlimpah, bahkan dapat membeli siapa saja dan melakukan politik pecah-belah, devide et impera.

Bukti-bukti sejarah itu membelalakkan mata kita bahwa para liliput pun ternyata mampu mengalahkan raksasa, David mampu mengalahkan Goliath. Indonesia pun mengalami hal sama ketika menghadapi rezim Soeharto. Tidak ada yang membayangkan sedikit pun Soeharto yang saat itu sangat kuat kekuasaannya akhirnya ambil langkah mundur.

SBY Sama Dengan Soeharto

Sama dengan SBY sekarang, Soeharto saat itu baru saja memenangi Pemilu dengan perolehan suara sebesar 70 persen. Tapi Soeharto mendapat kemenangan dengan cara-cara curang. Semua sistem politik sudah didisain untuk kemenangannya, karena KPU di bawah kendali partai politik (parpol) pendukungnya.

Masyarakat sudah tidak berdaya berhadapan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak demokratis. Sistem ekonomi disabot, sehingga demokrasi ekonomi pun tidak terwujud. Perusahaan-perusahaan yang bisa hidup hanyalah milik para pengusaha yang dekat dengan kalangan istana. Usaha kecil menengah megap-megap hidupnya dalam menghadapi monopoli ekonomi mereka.

Kebebasan pendapat dan berorganisasi dipasung. Aktifis diculik dan dibunuh. Hak-hak warga-negara terbelenggu. Praktis hanya rezim Soeharto dan kroni-kroninya saja yang menentukan kebijakan pemerintah dan negara, minus lembaga legislatif. DPR hanya menjadi stempel kebijakan Pemerintah.

Untuk menghadapi krisis global, Pemerintah malah lebih dahulu menolong industri perbankan yang menjadi mesin uang para pengusaha. Bank-bank mereka disuntik dengan dana bantuan likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang nota-bene adalah uang negara dan uang rakyat. Sementara masyarakat menjadi korban akibat merosotnya nilai tukar rupiah dan kelangkaan bahan pokok.

Masyarakat hanya bisa berharap Ratu Adil akan menyelamatkan mereka. Rakyat pun hanya mampu memenuhi tempat-tempat ibadah untuk berdoa. Kemiskinan telah menumbuhkan logika berpikir orang-orang kalah, yang mengatakan ”jangan jatuhkan Pemerintah yang hanya akan bikin keributan, bicarakan persoalan dengan baik-baik, dan berikan kesempatan kepada Presiden untuk menyelesaikannya.”

Mahasiswa dan Pemuda Bergerak

Di tengah keputus-asaan tersebut, mahasiswa dan pemuda terus bergerak. Konflik mereka dengan polisi dan tentara justeru menambah semangat dan meningkatkan solidaritas. Gerakan yang semula terpecah-pecah mulai bergabung dalam forum-forum lebih besar.

Masyarakat akhirnya mulai berani dan lantang mendukung dan bergabung dengan aksi-aksi mahasiswa. Semua kota bergolak dan terjadi perlawanan masif. Perguruan-tinggi serempak bergerak dan para rektornya pun membentuk Forum Rektor.

Ibu-ibu memperkuat garis belakang mengorganisasikan logistik gerakan. Dukungan moral dan material dari masyarakat makin hari makin meluas dan meningkat. Peluang kemenangan gerakan pada saat itu sudah 70 persen, sehingga Pemerintah pun secara de facto sebenarnya sudah demisioner.

Krisis kepercayaan kepada Presiden Soeharto sudah sampai pada titik nadir. Presiden tidak mungkin membuat kebijakan apa pun yang akan dipatuhi aparat di bawahnya. Parpol pendukungnya mulai gamang dan mengambil jarak. Puncaknya, beberapa menteri di Kabinet Pembangunan mundur.

Proses pergolakan akhirnya semakin nyata mengarah kepada pencabutan mandat dengan dikepung dan didudukinya DPR oleh massa. Mahasiswa terus bergerak maju, walau harus jatuh korban. Tidak ada pilihan lain kecuali Presiden Soeharto harus meletakkan jabatan.

Kini giliran mahasiswa dan pemuda yang tercengang. Soeharto yang semula dianggap sangat kuat dan sepenuhnya menguasai kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara ternyata dalam hitungan hari dia menyerah. Militer memilih diam daripada harus timbul lebih banyak lagi korban jiwa.

Siapa pula yang akan percaya saat itu bahwa semua ini bisa terjadi? Kilas balik membuktikan bahwa militansi, kesetiakawanan, dan kontinuasi perjuangan adalah kunci kemenangan kekuatan rakyat (peoples power). Rakyat yang tertindas ternyata memiliki keperkasaan jika mau bersatu dan mengorganisasi diri.

Situasinya Sama

Iklim politik ketika Soeharto dijatuhkan memiliki kesamaan dengan situasi sekarang, tatkala SBY didera oleh krisis legitimasi. Kesamaan itu antara lain adalah kecurangan Pemilu, kekuasaan yang monolitik, kendali penuh lembaga publik oleh penguasa, korupsi merajalela, dan adanya krisis ekonomi. Yang berbeda adalah posisi militer represif yang kini digantikan oleh polisi dalam menghadapi aksi-aksi massa.
Kecurangan Pemilu tidak kuasa dipersoalkan karena rekayasa hukum yang dilakukan penguasa sangat rapih. Walaupun akhirnya hasil Pemilu disyahkan, namun diam-diam hal ini menumbuhkan dendam di kalangan parpol yang kalah. Hal ini merupakan penyebab rapuhnya koalisi yang dibangun Pemerintah SBY.

Soeharto telah menggunakan asas tunggal untuk mengintegrasikan ketiga parpol (Golkar, PDI, dan PPP) pada masa Orde Baru. Pada masa SBY parpol membangun oligarki dengan nama koalisi yang menjadi penopang kekuasaannya. Walaupun soliditas koalisi masih dalam ujian, tetapi mereka pada kenyataannya tidak menginginkan pemakzulan Presiden.

Pada masa Soeharto semua lembaga publik dikooptasi dan dijadikan instrumen politik untuk pemenangan Pemilu. Hal sama terjadi pula pada masa SBY yang menggunakan lembaga formal untuk menjalankan tipu-muslihat politiknya. Apa yang dilakukan oleh SBY adalah menempatkan orang-orangnya pada lembaga-lembaga strategis.

Kalau era Soeharto ada praktik-praktik KKN, pada masa SBY praktik-praktik tersebut tetap berlanjut. Bahkan apa yang terjadi lebih buruk lagi, karena dalam pada itu Presiden juga mempromosikan didirikannya KPK. Kadar kemunafikan dalam pemberantasan korupsi dengan demikian lebih besar.

Krisis ekonomi juga terjadi pada masa SBY, namun tingkat adaptasi masyarakat terhadap kemiskinan sudah sedemikian tinggi. Karena itu situasi krisis ekonomi berlangsung seperti api dalam sekam, yang sewaktu-waktu akan memakan korban jika modal-modal yang tertanam dalam sekali klik hengkang ke luar negeri.

Pelanggaran HAM oleh SBY

Perbedaan yang mencolok antara Soeharto dan SBY adalah pada jenis kejahatan HAM. Jika Soeharto melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk pengekangan hak-hak politik warga-negara dan kekerasan, maka SBY melakukan kejahatan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB). Kejahatan SBY terhadap hak-hak EKOSOB menyebabkan korban kesengsaraan dan kematian yang lebih besar jumlahnya daripada yang ditimbulkan oleh Soeharto.

Pengabaian luar bisa (great neglegence) oleh SBY terhadap kasus Lapindo Brantas telah menyebabkan korban kemanusiaan yang sangat besar dan menyakitkan. Upaya yang minim untuk mencegah wabah flu burung telah membunuh ratusan orang. Tekanan ekonomi yang sangat berat terhadap rakyat menimbulkan krisis dan perpecahan rumah-tangga dan goncangan kejiwaan yang mengakibatkan banyak pembunuhan anak-anak oleh orang-tuanya, serta peristiwa bunuh diri yang meluas.

Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin adalah upaya menutupi kejahatan pelanggaran hak-hak EKOSOB. Pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan permanen dalam mengatasi kemiskinan sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD). Hal itu bisa dicapai dengan penciptaan lapangan kerja, memberikan tunjangan pengangguran, serta akses seluas-luasnya bagi penduduk miskin untuk mendapatkan modal dan program afirmatif.

Korban jiwa akibat sistem transportasi yang buruk terus berjatuhan baik di darat, laut, maupun udara. Semua ini adalah pelanggaran hak-hak EKOSOB, karena kesempatan pemerintah untuk mencegah jatuhnya korban jiwa itu terbuka luas tapi tidak dilakukan. Yang paling akhir adalah perampokan uang negara dan dana nasabah di Bank Century (BC).

Upaya perampokan di BC tersebut bahkan didukung oleh kebijakan Pemerintah yang dibuat oleh Presiden (Perppu). Pemerintah selama ini telah melakukan dua pelanggaran Undang-Undang yang menjamin hak-hak EKOSOB, yakni UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan UU Pendidikan yang mengamanatkan sebesar 20 persen APBN untuk biaya pendidikan. Kini jutaan anak tidak bisa bersekolah dan banyak anggota masyarakat mati karena tidak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai dari Pemerintah.

Bangkit dan Lawan

Kesabaran sudah habis. Bersatulah rakyat tertindas, tunjukan keperkasaanmu menentang para tiran. Hadiri apel akbar di depan istana pada hari Kamis, 28 Januari 2010, Jam 1 siang. Tunjukan bahwa kedaulatan negara ada di tanganmu, bukan di tangan rezim yang hanya mampu berbohong, menyangkal, dan membela diri dengan muka manis. Bangkitlah rakyatku, lawan dan turunkan monster kezaliman di hadapanmu!

Jakarta, 24 Januari 2010